PT Pelindo Terminal Petikemas menyetorkan kontribusi kepada negara sebesar Rp1,73 triliun sepanjang 2025. Kontribusi tersebut berasal dari setoran pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pembayaran konsesi.

Berdasarkan data perusahaan, kontribusi tersebut terdiri atas setoran pajak sebesar Rp1,45 triliun, PNBP Rp55,59 miliar, dan pembayaran konsesi senilai Rp224,5 miliar.Dari total pajak yang dibayarkan, kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp485,45 miliar.Selain itu, perusahaan juga menyetor PPh Pasal 25/29 sebesar Rp360,13 miliar dan PPh Pasal 21 senilai Rp267,35 miliar. @import url("https://cdnstatic.detik.com/live/_rmbassets/2022/parallax/parallax.css"); (function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push(["_mgc.load"])})(window,"_mgq"); function paraA(e) { var p = $(e); $(e + " .para_fix").width(p.width()); } $(".paraA iframe").on("load", paraA(".paraA")); Setoran ini mencerminkan kuatnya peran perusahaan dalam menyokong fiskal nasional.Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan kontribusi perusahaan kepada negara merupakan wujud kepatuhan terhadap regulasi dan kewajiban yang telah ditetapkan pemerintah. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1704423282745-0'); }); Menurutnya, setoran sebesar Rp1,73 triliun tersebut menjadi bukti komitmen dan kontribusi perusahaan dalam mendukung perekonomian nasional."Dukungan tersebut menjadi wujud nyata komitmen perusahaan sebagai bagian dari Pelindo Group dalam mendukung pembangunan nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujarnya dalam keterangannya dikutip Selasa (26/5).Ia yakin dengan meningkatnya aktivitas logistik dan perdagangan, sektor kepelabuhanan diproyeksikan akan terus menjadi salah satu fondasi penting pertumbuhan ekonomi Indonesia.Kemudian, efisiensi layanan terminal petikemas juga diharapkan mampu menekan biaya logistik nasional, mempercepat distribusi barang, memperkuat daya saing ekspor, sekaligus meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.Hal itu diperkuat dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa sektor transportasi dan pergudangan nasional tumbuh 8,98 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Triwulan IV tahun 2025.Capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa sektor logistik menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional.Sementara itu, Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Anton Agus Setyawan menilai, sektor logistik Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang seiring meningkatnya aktivitas perdagangan antarpulau maupun antarnegara."Memang sebenarnya sejak awal tahun 2000-an bisnis logistik ini mulai tumbuh di Indonesia. Ini seiring dengan maraknya mekanisme industri yang melakukan perdagangan antarpulau maupun antarnegara," jelas Anton, Jumat (22/5).Sebagai negara kepulauan, Indonesia membutuhkan sistem distribusi yang kuat agar rantai pasok berjalan efisien.Anton menilai pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir telah membantu mendukung sektor logistik, terutama melalui pembangunan jalan tol. Namun, pengembangan pelabuhan dan konsep tol laut dinilai masih perlu dioptimalkan.Optimalisasi pelabuhan akan berdampak langsung terhadap efisiensi distribusi barang, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Hal itu dinilai penting untuk menekan disparitas harga antarwilayah."Bagaimana logistik supply chain di Papua itu bisa lebih baik sehingga perbedaan harga beberapa produk komoditas bisa dikurangi dan harganya menjadi lebih murah," ujarnya.Modernisasi PelabuhanPT Pelindo Terminal Petikemas juga terus melakukan modernisasi dan penguatan kapasitas pelabuhan peti kemas melalui penambahan dan relokasi alat bongkar muat di sejumlah terminal strategis.Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mempercepat distribusi barang.Sejumlah alat utama bahkan telah tiba di terminal tujuan, seperti tambahan empat unit Quay Container Crane (QCC) di TPK Semarang dan satu unit QCC di IPCTPK Panjang.Terminal Petikemas Surabaya memperoleh tambahan 14 unit Rubber Tyred Gantry (RTG) dan empat unit QCC untuk memperkuat kapasitas bongkar muat.Penguatan fasilitas juga dilakukan di terminal regional, seperti pengiriman satu unit RTG ke TPK Kendari, empat unit RTG ke TPK Banjarmasin, dan satu unit RTG ke TPK Nilam guna mendukung konektivitas logistik antardaerah.Selain itu, sejumlah alat tengah dalam proses produksi yakni dua unit QCC dan empat unit RTG untuk TPK Belawan, dua Unit QCC untuk TPK Perawang, dan dua unit RTG untuk Terminal Kijing.Optimalisasi juga dilakukan melalui relokasi alat antarterminal, termasuk pemindahan dua unit QCC dari TPS Surabaya ke TPK Berlian.Pakar Maritim dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Raja Oloan Saut Gurning mengatakan peningkatan jumlah alat bongkar muat pada dasarnya merupakan respons atas kenaikan kunjungan kapal dan volume kontainer yang harus ditangani terminal. Peningkatan trafik peti kemas menjadi indikator tumbuhnya aktivitas ekonomi dan perdagangan laut."Secara mendasar, kenaikan kedatangan kapal yang membawa kargo dalam kemasan kontainer menandakan adanya kenaikan ekonomi. Turunannya adalah perdagangan atau interaksi ekonomi lewat laut," katanya saat dihubungi, Selasa (26/5).Namun demikian, efisiensi terminal peti kemas tidak melulu ditentukan oleh jumlah alat, tetapi juga kesiapan infrastruktur pendukung seperti dermaga, lapangan penumpukan, gudang kontainer, hingga gate keluar masuk terminal.Salah satu indikator utama efisiensi terminal adalah kemampuan menekan waktu kunjungan kapal atau turn around time agar tetap sesuai slot pelayanan yang tersedia.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (10/3/2026). Apresiasi mata uang RI di awal sesi perdagangan bersamaan dengan pelemahan greenback.

Melansir Bloomberg pukul 09.05 WIB, rupiah menguat 0,41% atau 70 poin ke Rp16.879 per dolar AS. Di saat yang sama, indeks dolar AS melemah 0,34% ke 98,84.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memprediksi hari ini rupiah akan ditutup melemah di level Rp16.950 sampai Rp17.000 per dolar AS.

Menurutnya sentimen yang menyertai gerak rupiah di pasar keuangan adalah perkembangan konflik geopolitik Amerika Serikat (AS)-Iran yang menyulut kenaikan harga minyak dunia.

"Harga minyak melonjak hingga 30%, jauh melampaui US$100 per barel dan mendekati level tertinggi yang terlihat selama awal perang Rusia-Ukraina pada tahun 2022," kata Ibrahim, dikutip Selasa (10/3/2026).

Dalam perkembangannya, Iran telah menunjuk Mojtaba Khamenei untuk menggantikan ayahnya, Ali Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi. Ibrahim melihat bahwa kelompok garis keras yang tetap memegang kendali di Teheran seminggu setelah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel, menjadi sinyal konflik belum akan mereda dalam waktu dekat.

Selain geopolitik, sentimen global lainnya adalah perkembangan data ekonomi di sejumlah negara. Di Asia, Inflasi indeks harga konsumen China tumbuh 1,3% secara tahunan pada bulan Februari 2026. Angka tersebut lebih tinggi dari perkiraan sebesar 0,9%, dan juga tumbuh dengan laju tercepat dalam tiga tahun.

"Namun inflasi indeks harga produsen masih mengalami kontraksi, dan pasar kini mencari lebih banyak tanda apakah tren inflasi China akan berlanjut setelah lonjakan permintaan selama liburan," jelasnya.

Di sisi lain, sentimen domestik yang menyertai rupiah adalah pasar yang menyoroti kondisi fiskal negara di tengah lonjakan harga minyak dunia. Harga minyak dunia sudah menyentuh angka US$ 92 per barel, rekor tertinggi sejak 2020. Angka ini jauh melampaui asumsi makro APBN 2026 yang hanya mematok harga di kisaran US$70 per barel.

"Dan ini akan menaikkan defisit sebesar Rp6,8 triliun. Apabila harga minyak terus meroket hingga mendekati atau bahkan melampaui US$ 100 per barel, dampaknya bakal fatal bagi fiskal nasional. Defisit APBN terhadap PDB bisa terdongkrak hingga mendekati 4%," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperoleh penghargaan Fiscal Resilience Leadership dalam ajang Bisnis Indonesia Group atau BIG 40 Awards yang berlangsung pada hari ini, Senin (8/12/2025).

Penghargaan itu diberikan kepada Purbaya atas kepemimpinannya dalam menjaga stabilitas fiskal dan sistem keuangan nasional.

Keberhasilannya menjaga kepercayaan publik sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS di tengah periode ketidakpastian dan masa pandemi. Kepemimpinannya yang tenang, berbasis data, dan berorientasi solusi mengantarkannya menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Purbaya resmi dilantik menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto, menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (8/9/2025). Dia sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Purbaya bukan nama baru dalam jajaran pejabat publik. Pemilik nama lengkap Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D ini telah menjabat sebagai Ketua DK LPS sejak 24 September 2020, setelah dilantik oleh Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Presiden RI kala itu.

Sebelum berlabuh di LPS, Purbaya menempati sejumlah posisi penting di pemerintahan. Dia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Selain kiprahnya di pemerintahan, Purbaya juga memiliki pengalaman di dunia korporasi. Purbaya pernah dipercaya menjadi salah satu komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau MIND ID.

Sebagaimana diketahui, Inalum merupakan holding BUMN pertambangan yang menaungi PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Timah Tbk. (TINS), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan PT Freeport Indonesia. Posisi itu memperkuat keterlibatannya dalam sektor strategis perekonomian nasional, khususnya di bidang energi dan pertambangan.

Kiprah Purbaya di level korporasi tersebut tidak lepas dari fondasi akademik yang kuat. Dia menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada bidang Teknik Elektro.

Namun demikian, ketertarikannya pada bidang ekonomi kemudian membawanya melanjutkan studi doktoral di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat, hingga meraih gelar Ph.D.

Dekat dengan Lingkaran Kekuasaan
Karier Purbaya berawal dari dunia riset. Dia sempat memimpin Danareksa Research Institute, lembaga riset ekonomi yang banyak menjadi rujukan dalam analisis pasar dan kebijakan publik.

Dari sana, kiprahnya merambah ke dunia korporasi dengan menjabat sebagai Direktur PT Danareksa (Persero).

Kemudian, Purbaya bergabung ke pemerintahan. Dia menjadi Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sebelum dipercaya mengemban sejumlah jabatan strategis, termasuk Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Kepresidenan, dan kemudian Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim di Kemenko Maritim.

Purbaya dikenal dekat dengan tokoh senior seperti Luhut Binsar Pandjaitan. Berdasarkan catatan Bisnis, pada 2015, ketika menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Luhut melantik Purbaya sebagai Deputi Staf Kepresidenan.

Luhut kala itu menilai Purbaya sebagai sosok dengan kapasitas analisis yang tajam dan mampu merumuskan kebijakan strategis.

Selain perannya di birokrasi, Purbaya juga aktif dalam lingkaran politik praktis. Dia tercatat sebagai bagian dari Tim Bravo Lima, salah satu kelompok relawan pendukung Joko Widodo yang dipimpin langsung oleh Luhut.

Peran ini memperlihatkan keterlibatan Purbaya tidak hanya pada tataran teknokratis, tetapi juga dalam dinamika politik yang mengiringi perjalanan pemerintahan.

Berikut rekam jejak karir Purbaya Yudhi Sadewa:

• Ketua Dewan Komisioner LPS (2020—2025)
• Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Mei 2018—September 2020)
• Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016—Mei 2018)
• Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015—Juli 2016)
• Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (April 2015—September 2015)
• Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010—2014)
  Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010—2014)
• Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan “Pokja IV”, di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016—sekarang)
• Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (2016—sekarang)
  Anggota Indonesia Economic Forum (2015—sekarang)
• Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989—1994)
  Senior Economist di Danareksa Research Institute (Oktober 2000—Juli 2005)
• Direktur Utama PT Danareksa Securities (April 2006—Oktober 2008)
• Chief Economist Danareksa Research Institute (Juli 2005—Maret 2013)
• Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (Maret 2013—April 2015)

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) mendapat daya dorong usai FTSE Russell merilis klasifikasi interim pasar ekuiti periode Maret 2026, menyatakan Indonesia tetap bertahan di kelas secondary emerging market.

Pengumuman tersebut dirilis Rabu 8 April 2026 dini hari waktu Indonesia, yang direspons pasar dengan penguatan IHSG sebesar 4,42% atau 308,18 poin ke level 7.279,21 dalam perdagangan Rabu (8/4/2026). Walau menguat, level IHSG ini sejak awal tahun menunjukkan koreksi cukup dalam, sebesar 15,82% year to date (YtD), sejalan dengan outflow asing dari pasar modal.