Kita menyayangkan terjadinya kekurangan pasokan ini, karena lambannya RKAB.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menyoroti terganggunya pasokan batu bara hingga berujung pada pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah di tanah air.

Menurut dia, terganggunya pasokan batu bara tersebut dampak dari lambannya proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Terjadi kekurangan pasokan batu bara sekitar 22 juta ton untuk tahun 2026. Sekitar 2,6 juta ton per bulan. Kita menyayangkan terjadinya kekurangan pasokan ini, karena lambannya RKAB. Karena hal ini pernah terjadi di akhir 2021 dan menjelang 2022,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut Bambang, hasil pembahasan Komisi XII DPR bersama PLN dan Kementerian ESDM menunjukkan adanya kekurangan pasokan batu bara yang mempengaruhi operasional pembangkit listrik.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut muncul setelah sebagian besar kewenangan pengelolaan sektor mineral dan batu bara ditarik ke pemerintah pusat melalui revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Proses persetujuan RKAB, menurut dia belum transparan, Komisi XII DPR telah berulang kali meminta penjelasan kepada Kementerian ESDM terkait dasar pemangkasan maupun penambahan kuota RKAB perusahaan tambang batu bara.

Menurut dia, Kementerian ESDM belum menjalankan amanat Undang-UU Minerba secara optimal, terutama terkait kewajiban mengonsultasikan kebutuhan batu bara bagi BUMN sebelum menetapkan total RKAB nasional.

"Mereka wajib mengonsultasikan berapa total RKAB dan berapa kebutuhan untuk BUMN. Ini yang harus di-follow up ke Kementerian ESDM,” ujarnya.

Di sisi lain, katanya pula, jumlah sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) dinilai belum memadai untuk menangani proses evaluasi dan persetujuan RKAB.

“Kekurangan pasokan itu juga dikarenakan lemahnya atau minimnya sumber daya manusia di Dirjen Minerba pasca revisi Undang-Undang Minerba yang mengakibatkan lambatnya persetujuan RKAB,” katanya lagi.

Bambang menegaskan DPR sebenarnya telah mengantisipasi persoalan tersebut melalui revisi UU Minerba. Dalam beleid itu, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diwajibkan memenuhi kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk sektor kelistrikan.

"Kalau regulasi atau mandatori dari undang-undang ini dijalankan secara baik oleh teman-teman ESDM, saya pikir tidak ada masalah dan tidak akan terulang lagi," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM menyatakan telah menyetujui 664 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan mineral dan batu bara (minerba) per 12 Juni 2026.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan pihaknya terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik.

"Setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan,” ujar dia dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat (17/6)

Sementara itu, sejumlah permohonan lainnya masih berada dalam tahap evaluasi sesuai kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.

Pemerintah memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan.

Pengaturan mengenai RKAB diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Seluruh penyampaian RKAB juga dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi terintegrasi e-RKAB sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola minerba.

Melalui kebijakan tersebut, matriks RKAB disederhanakan menjadi tiga matriks untuk tahap eksplorasi dan sepuluh matriks untuk tahap operasi produksi.

Penyederhanaan dilakukan tanpa mengurangi pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan, pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penggunaan jasa pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta kewajiban reklamasi.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik mengapresiasi komitmen pemerintah untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji subsidi hingga 31 Desember 2026, sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Jamaludin dalam keterangannya di Jakarta, Senin mengatakan kepastian harga energi menjadi faktor penting dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga energi dunia.

“Komitmen pemerintah untuk tetap menjaga harga BBM subsidi dan elpiji subsidi hingga akhir tahun merupakan langkah yang tepat. Di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, masyarakat membutuhkan kepastian agar daya beli tetap terjaga dan aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik,” ujar Jamaludin.

Dia menilai kebijakan tersebut dapat membantu mengendalikan inflasi sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi sepanjang tahun.

Menurut Jamaludin, stabilitas harga energi memiliki dampak langsung terhadap berbagai sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), transportasi, perikanan, pertanian, serta sektor lain yang menjadi penggerak perekonomian nasional.

Karena itu, kebijakan subsidi energi masih diperlukan sebagai instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus bantalan ekonomi nasional.

Jamaludin juga menyoroti perkembangan harga minyak mentah yang dinilai memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga harga energi domestik.

Dia mengatakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Mei 2026 tercatat sebesar 106,56 dolar AS per barel, turun dibandingkan ICP April 2026 yang mencapai 117,31 dolar AS per barel.

Selain menjaga keterjangkauan harga energi, Jamaludin mendorong pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi migas, percepatan pengembangan lapangan migas baru, penguatan program hilirisasi energi, serta pengembangan energi baru dan terbarukan.

“Keberpihakan kepada masyarakat harus berjalan seiring dengan upaya memperkuat fondasi energi nasional. Oleh karena itu, peningkatan produksi energi dalam negeri, perbaikan tata kelola sektor energi, dan percepatan investasi harus terus menjadi prioritas agar ketahanan energi nasional semakin kuat,” kata dia.

Sebagai mitra kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Komisi XII DPR RI menurut dia, akan terus mendukung kebijakan energi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan energi nasional.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tetap mendapatkan akses energi yang terjangkau, ekonomi tetap bergerak, dan pembangunan nasional dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” ujar legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah II tersebut.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026

Saya mendukung agar transaksi-transaksi menggunakan rupiah, terutama pembelian batu bara tersebut, sehingga tidak mengalami kerugian negara yang cukup besar

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan mendukung penggunaan rupiah dalam transaksi pembelian batu bara untuk kebutuhan pembangkitan listrik nasional melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) guna menekan risiko fiskal akibat fluktuasi harga energi global dan nilai tukar mata uang asing.

Menurut dia, penggunaan rupiah dalam transaksi energi domestik akan membantu menjaga stabilitas biaya pembangkitan listrik sekaligus mengurangi tekanan terhadap anggaran negara yang selama ini dipengaruhi perubahan kurs dan dinamika harga energi global.

"Saya mendukung agar transaksi-transaksi menggunakan rupiah, terutama pembelian batu bara tersebut, sehingga tidak mengalami kerugian negara yang cukup besar," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Rokhmat menjelaskan batu bara yang dimaksud merupakan pasokan DMO yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan pembangkit listrik dalam negeri.

Saat ini, transaksi pembelian batu bara untuk kebutuhan domestik diketahui berada pada kisaran 70 dolar AS per ton.

Pada volume kebutuhan yang besar, lanjutnya, beban keuangan berisiko melonjak apabila kurs rupiah melemah terhadap dolar AS sehingga penggunaan rupiah dinilai dapat memberikan kepastian biaya sekaligus meminimalkan eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar.

"Karena transaksi dilakukan di dalam negeri, penggunaan rupiah dinilai lebih efisien dan logis dibandingkan menggunakan mata uang asing,” kata Anggota Badan Anggaran DPR itu.

Terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pengurangan pembangkit listrik berbahan bakar diesel sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk meningkatkan efisiensi energi, Rokhmat mendukung hal itu.

Dia menilai pembangkit diesel memiliki biaya produksi yang relatif tinggi serta masih bergantung pada bahan bakar impor, oleh karena itu pengurangan penggunaannya dinilai sejalan dengan upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

Dia menambahkan penggunaan rupiah dalam transaksi batu bara DMO dan pengurangan pembangkit diesel merupakan langkah strategis yang saling melengkapi dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kebijakan tersebut tidak hanya mengurangi risiko keuangan, tetapi juga mendukung transisi energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Komisi XII DPR RI menyatakan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman, karena itu pihaknya mendorong adanya penguatan pengawasan distribusi untuk mencegah penyalahgunaan BBM.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan hasil rapat dengar pendapat dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), SKK Migas, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta PT Pertamina Patra Niaga, menunjukkan kondisi ketahanan energi nasional tetap terjaga.

“Kami mendapat laporan dari BPH Migas terkait dengan pengawasan distribusi BBM, ini aman, clear, nggak ada masalah. Jika terjadi penyalahgunaan, itu sudah ada tindakannya,” kata Bambang usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pasokan BBM maupun LPG secara umum dalam kondisi aman, termasuk dari sisi pengadaan dan penyaluran.

Bambang menambahkan pemerintah juga telah menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi gangguan pasokan, termasuk dari jalur distribusi global.

“Proses suplai daripada crude maupun BBM itu clear, nggak ada masalah, dan termasuk juga LPG,” ujarnya.

Di sisi hilir, BPH Migas melaporkan ketahanan stok BBM nasional berada dalam kondisi aman dengan tingkat ketersediaan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data BPH Migas, ketahanan stok BBM jenis Pertalite tercatat sekitar 18,1 hari, Pertamax 22,1 hari, dan Pertamax Turbo mencapai 46,5 hari. Sementara itu, untuk jenis solar, ketahanan stok sekitar 16,5 hari dan Pertamina Dex mencapai 64,5 hari, serta avtur sebesar 28,1 hari.

Meski demikian, Komisi XII menekankan pentingnya penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tetap tepat sasaran.

Menurut dia, pengawasan dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan aparat penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan di lapangan.

“Kami mendorong sehingga dengan demikian kita berharap bahwa ada efek jera yang dapat diberikan kepada para penyeleweng,” tegas Bambang.

Dalam rapat dengan DPR, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan pengawasan distribusi BBM terus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan operasional pengawasan, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum dan masyarakat.

“Kami mohon dukungannya kepada seluruh elemen masyarakat agar supaya dapat mendukung kami bersama aparat penegak hukum dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan,” kata Wahyudi.

Ia menjelaskan pengawasan dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi negara tetap tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat.

Ia menyebut BPH Migas juga tengah melakukan pengawasan lapangan serta penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di sejumlah wilayah, antara lain di Bitung, Lhokseumawe, Jember dan Banyuwangi.

Salah satu temuan berupa satu truk yang diduga melakukan pengisian atau pengambilan BBM subsidi secara tidak sesuai ketentuan di salah satu SPBU dan kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum.

“Kami juga melakukan tangkap tangan, itu adanya potensi penyalahgunaan. Jadi satu truk yang mengambil BBM di SPBU (secara tidak sesuai ketentuan) dan sudah kami serahkan kepada aparat penegak hukum,” ungkapnya.

Ia menambahkan tindakan juga dilakukan terhadap SPBU yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan distribusi BBM subsidi, termasuk penghentian penyaluran sebagai bentuk sanksi.

"SPBU tersebut kita tidak izinkan untuk menyalurkan BBM subsidi maupun kompensasi negara,” ucap Wahyudi.

Lebih lanjut, Komisi XII DPR serta pemerintah mengimbau masyarakat untuk turut mendukung pengawasan distribusi BBM subsidi dan tidak melakukan penyalahgunaan di tengah upaya menjaga ketahanan energi nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua (Waket) Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menekankan pentingnya elektrifikasi kendaraan dan penggunaan kompor listrik sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional di tengah dinamika global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.

“Kondisi saat ini, menjadi pengingat bagi Indonesia untuk segera memperkuat kemandirian energi melalui pemanfaatan sumber daya domestik, terutama ketenagalistrikan di tengah risiko stabilitas pasokan dan harga energi dunia,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, elektrifikasi kendaraan merupakan langkah strategis untuk mengalihkan konsumsi energi di sektor transportasi dari bahan bakar fosil ke listrik.

“Dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, konsumsi energi dapat lebih bertumpu pada sistem kelistrikan nasional yang bersumber dari dalam negeri,” katanya.

Dalam beberapa tahun terakhir, data menunjukkan, subsidi energi meningkat dari Rp95,7 triliun (2020) menjadi Rp159,6 triliun (2023), lalu naik ke Rp203,4 triliun pada 2024, terutama untuk BBM dan LPG.

Bahkan pada 2025, total anggaran mencapai Rp394,3 triliun, dan direncanakan Rp210,06 triliun dalam RAPBN 2026, dengan porsi besar tetap untuk BBM dan LPG.

Untuk itu, Sugeng juga mendorong konversi kompor berbahan bakar gas ke kompor listrik di tingkat rumah tangga.

“Penggunaan kompor listrik dapat menjadi alternatif yang lebih efisien sekaligus memanfaatkan jaringan listrik yang telah tersedia luas di berbagai daerah,” katanya.

Ia menegaskan bahwa kedua langkah tersebut tidak hanya mendukung transisi menuju energi bersih, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menghadapi ketidakpastian global.

“Peningkatan konsumsi listrik domestik secara produktif akan memperkuat sistem energi nasional di tengah tekanan eksternal,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan elektrifikasi kendaraan dan kompor listrik perlu didukung regulasi yang matang agar implementasinya berjalan efektif dan tidak membebani masyarakat.

“Dengan demikian, transisi energi dapat berlangsung bertahap sekaligus memberikan manfaat nyata bagi ketahanan energi nasional,” ujar dia.

Pewarta: Subagyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Komisi XII DPR mencermati secara umum bahwa pelaksanaan program Kementerian ESDM sepanjang 2025 menunjukkan capaian positif

Jakarta (ANTARA) - Komisi XII DPR RI memuji kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia atas sejumlah capaian positif dan terukur di sektor ESDM sepanjang 2025.

"Tahun 2025 memiliki arti penting untuk meninjau pelaksanaan kebijakan program Kementerian ESDM, baik dari aspek penerimaan negara bauran energi, lifting migas, maupun akses energi bagi masyarakat. Komisi XII DPR mencermati secara umum bahwa pelaksanaan program Kementerian ESDM sepanjang 2025 menunjukkan capaian positif," sebut Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya saat Rapat Kerja Komisi XII DPR dengan Menteri ESDM di Gedung Nusantara DPR Jakarta, Kamis.

Menurut Komisi XII DPR, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, capaian positif tersebut tercermin dari optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor ESDM, realisasi lifting minyak dan gas bumi yang melampaui target APBN, peningkatan konsumsi listrik per kapita, hingga kebijakan mandatori biodiesel.

Selain itu, Komisi XII DPR juga memberi apresiasi atas upaya pemerintah dalam pemerataan akses listrik yang langsung dirasakan masyarakat, terutama pada program listrik desa (lisdes) dan bantuan pasang baru listrik (BPBL).

"Capaian lisdes adalah 77.616 pelanggan di 1.516 lokasi dan BPBL sebanyak 205.968 instalasi terpasang. Ini menjadi capaian yang patut diapresiasi besar karena melebihi target yang sudah disepakati antara Kementerian ESDM dan Komisi XII DPR," sebut Anggota Komisi XII DPR Ratna Juwita Sari.

Hal ini, tambahnya, menunjukkan bahwa Menteri ESDM sudah berhasil memimpin jajarannya untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Ratna menegaskan harapannya agar program-program yang dinilai baik dan berdampak langsung bagi masyarakat dapat terus dipertahankan dan dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang.

"Kami mohon program-program bagus serta menyentuh rakyat seperti ini dapat dipertahankan tahun-tahun mendatang," ujar Ratna.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil menyambut baik apresiasi tersebut dan menegaskan bahwa capaian 2025 adalah hasil kerja lintas sektoral antara Kementerian ESDM, Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas, dan sejumlah badan usaha.

Bahlil juga menegaskan bahwa target migas tahun ini berhasil dilewati, meski selisihnya tipis.

"Target migas kita sebesar 605.000 barrel oil per day (BOPD), dan Alhamdulillah, kepada pimpinan kami laporkan bahwa lifting minyak kita pada 2025 sebesar 605,3 BOPD, artinya mencapai target APBN 2025, ada kelebihan sedikit," ujarnya.

Lebih jauh, Bahlil menekankan bahwa perluasan akses penerangan dan listrik untuk daerah yang belum berlistrik merupakan prioritasnya untuk mewujudkan pemerataan yang dirasakan langsung masyarakat.

"Kita mempunyai hati dan rasa yang sama, khususnya terkait dengan lisdes dan BPBL, ini jujur saya katakan dari lubuk hati yang paling dalam. Insya Allah, sampai saya selesai menjadi Menteri Kabinet Merah Putih, semua desa, kelurahan (yang belum terlistriki) itu teraliri listrik semua. Sekalipun lifting migas tercapai, tapi kalau desa-desa, kelurahan-kelurahan belum mendapat listrik, saya merasa menjadi menteri yang gagal," tegas Bahlil.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyebut Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto, Senin hari ini merupakan proyek strategis nasional yang selaras dengan Astacita, khususnya memperkuat ketahanan energi nasional.

Bambang, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa RDMP Balikpapan menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan energi dan kemandirian pengolahan minyak dalam negeri.

"Peresmian RDMP Balikpapan merupakan bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan kapasitas kilang yang meningkat, ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak dapat ditekan secara bertahap," ucapnya.

Ia menilai peningkatan kapasitas dan kemampuan kilang Balikpapan akan memberikan dampak langsung terhadap ketahanan pasokan energi nasional, khususnya dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak di dalam negeri.

Menurut ketua komisi yang mengurusi bidang energi dan sumber saya mineral itu, dengan kemampuan pengolahan yang lebih besar maka pasokan energi menjadi lebih stabil dan risiko gangguan distribusi dapat diminimalkan.

Penguatan infrastruktur energi nasional melalui modernisasi kilang dinilai menjadi bagian penting dari upaya membangun kemandirian ekonomi, memperkuat ketahanan nasional serta memastikan pengelolaan sumber daya alam bermanfaat bagi rakyat.

RDMP Balikpapan, sebut Bambang, juga memperkokoh struktur industri pengolahan migas nasional. Modernisasi kilang mendorong peningkatan nilai tambah serta memperkuat peran sektor energi sebagai pilar pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Ia meyakini bahwa RDMP Balikpapan memiliki arti strategis dalam mendorong kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Keberadaan kilang berkapasitas besar dan modern menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan energi jangka menengah dan panjang.

"Komisi XII DPR RI mendukung penuh langkah pemerintah dalam memodernisasi kilang nasional. RDMP Balikpapan harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan energi nasional yang sejalan dengan Astacita, sekaligus memastikan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat," ucapnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XII DPR RI Rusli Habibie menilai capaian lifting migas nasional pada 2025 yang berhasil melampaui target APBN mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memulihkan kepercayaan terhadap kinerja sektor hulu migas setelah bertahun-tahun menghadapi tekanan penurunan produksi.

Menurut dia, keberhasilan tersebut bukan sekadar capaian angka produksi, tetapi juga menjadi indikator membaiknya tata kelola dan efektivitas kebijakan di sektor migas nasional. Hal itu dinilai penting dalam menjaga keberlanjutan industri migas di tengah tantangan lapangan tua dan kebutuhan investasi yang besar.

"Keberhasilan melampaui target lifting migas APBN menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan Kementerian ESDM berjalan efektif. Ini mencerminkan kepemimpinan yang mampu mengonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan di sektor migas untuk bekerja lebih fokus dan terukur,” kata Rusli Habibie di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, penguatan koordinasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) serta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menjadi kunci dalam menjaga stabilitas produksi migas nasional. Upaya optimalisasi lapangan dan percepatan pengembangan lapangan dinilai memberikan hasil yang konkret.

Dari perspektif ekonomi makro, dia menilai capaian lifting migas yang melampaui target APBN turut memperkuat posisi fiskal negara serta membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Dampak ini dinilai strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional dan stabilitas anggaran negara.

Selain itu, dia menilai sektor energi dan sumber daya mineral tetap memiliki peran sentral dalam menopang perekonomian nasional. Oleh karena itu, keberhasilan menjaga kinerja sektor hulu migas harus terus dijaga melalui kebijakan yang konsisten dan berorientasi jangka panjang.

Untuk itu, dia menegaskan bahwa capaian lifting migas pada 2025 menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kinerja sektor migas ke depan.

"Dengan arah kebijakan yang semakin jelas serta kepemimpinan yang kuat di Kementerian ESDM, kami optimistis sektor hulu migas nasional dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan energi dan kepentingan nasional," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Uji coba ini dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional SPBU, agar penyaluran BBM kepada masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pangkalpinang (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan DPR RI melaksanakan uji coba penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga, di Desa Nyelanding, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna memperkuat pemerataan energi di daerah ini.

"Uji coba ini dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional SPBU, agar penyaluran BBM kepada masyarakat dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, di Desa Nyelanding, Selasa.

Ia mengatakan dalam uji coba penyaluran BBM Satu Harga di Desa Nyelanding, Kabupaten Bangka Selatan kali ini, Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, serta jajaran Pertamina Patra Niaga melakukan peninjauan, untuk memastikan seluruh sarana, prasarana, serta aspek teknis operasional SPBU telah memenuhi ketentuan sebelum beroperasi secara penuh melayani masyarakat.

“SPBU ini nantinya akan melayani penyaluran BBM bagi masyarakat sekitar, khususnya untuk mendukung sektor pertanian dan kebutuhan aktivitas sehari-hari," katanya lagi.

Dia menyatakan untuk sektor pertanian, BPH Migas berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui surat rekomendasi yang terintegrasi dengan Program XStar.

"Kehadiran SPBU ini diharapkan dapat mendekatkan akses layanan energi bagi masyarakat wilayah perbatasan lintas kabupaten yang sebelumnya berjarak sekitar 20 kilometer dari SPBU terdekat, sekaligus mendukung pemerataan energi dan peningkatan ekonomi masyarakat setempat,” katanya pula.

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyampaikan pengoperasian SPBU BBM Satu Harga di Desa Nyelanding merupakan langkah strategis dalam memperkuat pemerataan akses energi.

“Wilayah ini sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan BBM, sehingga dengan beroperasinya SPBU ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, selain memastikan kesetaraan harga, kehadiran SPBU ini juga memberikan kemudahan akses BBM yang pada akhirnya mendukung kelancaran aktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat,” demikian Bambang Patijaya.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Rusminto Wahyudi menyampaikan Pertamina memastikan kesiapan operasional SPBU telah memenuhi standar keselamatan dan pelayanan yang berlaku.

“Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk memastikan penyaluran BBM Satu Harga berjalan dengan aman, lancar, dan tepat sasaran," katanya lagi.

Ia menekankan melalui uji coba ini, Pertamina memastikan seluruh aspek operasional SPBU siap melayani masyarakat, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, khususnya sektor pertanian dan kebutuhan harian warga.

"Kehadiran SPBU BBM Satu Harga di Desa Nyelanding diharapkan dapat memberikan kemudahan akses, kepastian harga, serta manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Bangka Selatan dan wilayah sekitarnya," katanya.

Untuk informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan Pertamina, masyarakat dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.

Pewarta: Aprionis
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya merespons laporan masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Timur mengenai gangguan kendaraan setelah pengisian BBM di SPBU.

Bambang meminta Pertamina Patra Niaga memastikan kualitas BBM yang beredar tetap sesuai standar agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman.

"Kami mencermati laporan tersebut dan menilai perlu dilakukan pengecekan kualitas secara menyeluruh. Kepastian kondisi BBM penting agar masyarakat tidak dirugikan dan tetap merasa tenang," ungkap Bambang, dalam keterangan resmi, Rabu (29/10/2025).

Bambang mengapresiasi langkah Pertamina Patra Niaga yang telah melakukan pengambilan sampel dan uji laboratorium. Ia menekankan perlunya proses pemeriksaan yang lebih luas pada jaringan distribusi terkait, serta penyampaian hasil secara jelas kepada publik.

Sebagai tindak lanjut, Ketua Komisi XII DPR meminta Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, dan tim Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi/ Lemigas untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Rombongan dijadwalkan berangkat pada Rabu, 29 Oktober 2025, guna memverifikasi kondisi di SPBU dan titik distribusi terkait.

Bambang juga menekankan perlunya saluran pengaduan yang sederhana dan mudah diakses, agar masyarakat terdampak dapat menyampaikan laporan dan memperoleh informasi mengenai penanganan kendaraan mereka.

"Menjaga kepercayaan publik sangat penting. Komunikasi yang baik dan penyampaian informasi yang jelas akan membantu menjaga situasi tetap kondusif," tambahnya.

Komisi XII DPR RI akan mengikuti perkembangan penanganan kasus ini dan mendorong langkah perbaikan apabila diperlukan, demi memastikan layanan energi bagi masyarakat berjalan dengan baik dan memberikan kepastian.