JAKARTA, KOMPAS.com – PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun buku 2025 dengan membukukan pendapatan operasional sebesar Rp 209 miliar atau tumbuh 12 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Pertumbuhan tersebut didorong oleh penguatan layanan kliring serta transformasi bisnis berkelanjutan yang dilakukan perusahaan sehingga meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Kinerja tersebut dipaparkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Laporan Tahunan PT KBI di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dok. PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI)

Dalam rapat tersebut, seluruh agenda utama disetujui, mulai dari pengesahan laporan keuangan tahun buku 2025 hingga rencana bisnis perusahaan untuk tahun 2026.

Menurut perusahaan, dukungan pemegang saham tersebut semakin memperkuat posisi strategis PT KBI dalam ekosistem perdagangan berjangka nasional.

Volume transaksi meningkat

Selain mencatat kenaikan pendapatan, PT KBI juga membukukan pertumbuhan pada sejumlah indikator operasional.

Volume transaksi multilateral dari perdagangan berjangka komoditas meningkat 36 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Perseroan menyebut peningkatan tersebut mencerminkan bertambahnya kepercayaan Anggota Kliring terhadap layanan serta ekosistem bisnis yang dikembangkan perusahaan.

Di sisi lain, transaksi Timah Luar Negeri juga mengalami peningkatan. Volume transaksi naik 23 persen, dari 8.043 lot pada tahun sebelumnya menjadi 9.898 lot sepanjang 2025.

Nilai transaksi Timah Luar Negeri tersebut mencapai 1,672 miliar dollar AS.

ANTARA FOTO/Andri Saputra Seorang pekerja menghitung balok timah hasil produksi di gudang penyimpanan di PT Timah Tbk di Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (16/10/2025).

Direktur Utama PT KBI Budi Susanto mengatakan, capaian perusahaan sepanjang 2025 merupakan hasil dari konsistensi perusahaan dalam memperkuat layanan inti.

"PT KBI terus memperkuat kualitas layanan kliring dan penyelesaian transaksi, menjaga tata kelola perusahaan, serta meningkatkan efektivitas operasional di tengah dinamika industri yang terus berkembang," ujar Budi dalam siaran pers.

Perkuat kolaborasi dengan regulator

Budi mengatakan, PT KBI juga terus memperkuat kolaborasi strategis dengan berbagai regulator, mulai dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Bank Indonesia (BI).

Menurut dia, khusus kerja sama dengan BI, PT KBI sebagai lembaga kliring akan melakukan pengembangan dan inovasi sistem berdasarkan The Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI) dan Blueprint Pendalaman Pasar Uang 2030 (BPPU 2030).

Pengembangan tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur 3I yang meliputi Interkoneksi, Interoperabilitas, dan Integrasi dengan standar internasional.

"PT KBI terus memperkuat kolaborasi strategis dengan para regulator, mulai dari BAPPEBTI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Bank Indonesia (BI). Khusus untuk penguatan kolaborasi dengan BI, PT KBI sebagai Lembaga Kliring akan melakukan pengembangan dan inovasi sistem berdasarkan The Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI) dan Blueprint Pendalaman Pasar Uang 2030 (BPPU 2030) yang berfokus pada pembangunan infrastruktur 3I, yaitu Interkoneksi, Interoperabilitas, dan Integrasi berstandar internasional guna memperkuat daya saing PT KBI di tengah dinamika pasar," kata Budi.

Jalankan program TJSL

Selain fokus pada pengembangan bisnis, PT KBI juga menjalankan konsep Triple Bottom Line (TBL) yang menyeimbangkan aspek People, Profit, dan Planet.

Sepanjang 2025, perusahaan mengalokasikan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebesar Rp 891 juta.

Program tersebut mencakup tiga pilar utama, yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Beberapa program yang dijalankan antara lain dukungan terhadap program tahunan Integrated Farming System (IFS) sebagai bagian dari upaya mendukung agenda swasembada pangan nasional.

Selain itu, PT KBI juga menjalankan sejumlah program kolaborasi BUMN, seperti SEMAR Ekonomi–Integrasi UMK Berdaya, SEMAR Lingkungan–Holding Danareksa Olah Sampah, serta SEMAR Edukasi–Sekolah Hijau Danareksa.

Budi mengatakan, capaian sepanjang 2025 menjadi landasan bagi perusahaan untuk terus mengembangkan ekosistem komoditas yang lebih baik.

"Capaian 2025 menjadi pijakan penting bagi PT KBI untuk terus membangun ekosistem komoditas yang transparan, terintegrasi dan berkelanjutan," ujar dia.

Ke depan, PT KBI akan berfokus pada penguatan transformasi digital, peningkatan kualitas layanan, pengembangan ekosistem bisnis, serta erinovasi produk dan layanan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.

Perseroan juga akan memperkuat kolaborasi strategis dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya memperluas kontribusi terhadap pengembangan industri dan perekonomian nasional.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Self-Regulatory Organization (SRO) pasar modal Indonesia yaitu PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menetapkan jajaran direksi baru periode tahun 2026-2030.

Pengangkatan jajaran direksi baru sejalan dengan penguatan struktur organisasi perseroan untuk mendukung kebutuhan bisnis dan pengembangan layanan yang semakin kompleks.

“Dalam periode kepengurusan 2026-2030, KPEI melakukan perluasan struktur organisasi melalui penambahan direktorat baru dan penyesuaian pembagian fungsi kerja,” ujar Sekretaris Perusahaan KPEI Lisda Sitohang sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Dalam RUPST, para pemegang saham menyepakati pengangkatan Antonius Herman Azwar sebagai Direktur Utama, menggantikan Iding Pardi yang telah ditetapkan sebagai Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kemudian, para pemegang saham menyepakati pengangkatan Satya Birawa sebagai Direktur Kliring, Penjaminan, dan Pengawasan. Lalu, Irmawati sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Proyek.

Selanjutnya, pemegang saham juga menyepakati Ignatius Denny Wicaksono sebagai Direktur Keanggotaan, Riset, dan Dukungan Bisnis.

Melalui kepemimpinan baru, Lisda memastikan KPEI akan menjaga kesinambungan dan berfokus untuk menjadi pilar utama dalam pasar keuangan Indonesia, dengan mengadopsi standar internasional dan mengedepankan efisiensi, keandalan, keamanan, dan peningkatan kepercayaan pasar.

“KPEI sebagai CCP akan bertransformasi dari Clearing Provider menjadi Central Clearing, Risk Management dan Collateral Management Hub yang mengintegrasikan pasar keuangan domestik, regional, dan global,” ujar Lisda.

Ia melanjutkan, transformasi perseroan akan memperkuat fondasi pasar keuangan nasional melalui konektivitas dan optimalisasi collateral lintas pasar, serta pengelolaan risiko yang lebih efisien.

“Komitmen ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan arus modal, serta menguatkan stabilitas dan daya saing pasar keuangan Indonesia,’ ujar Lisda.

Berikut merupakan jajaran direksi KPEI periode tahun 2026-2030.

• Direktur Utama Antonius Herman Azwar
• Direktur Kliring, Penjaminan, dan Pengawasan Satya Birawa
• Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Proyek Irmawati​​​​​​​
• Direktur Keanggotaan, Riset, dan Dukungan Bisnis Ignatius Denny Wicaksono​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) mencatat total pendapatan sebesar Rp949 miliar sepanjang 2025, meningkat 36% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp697,12 miliar.

Dari jumlah tersebut, kontribusi terbesar berasal dari jasa kliring transaksi efek yang mencapai Rp759 miliar. Dari sisi profitabilitas, KPEI membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp262 miliar, melonjak 75% secara tahunan dibandingkan realisasi 2024 yang sebesar Rp149,17 miliar.

Sejalan dengan kinerja tersebut, KPEI terus memperkuat perannya sebagai lembaga infrastruktur pasar keuangan yang andal dan adaptif. Sepanjang 2025, berbagai inisiatif strategis dijalankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, meningkatkan efisiensi industri, serta memperluas layanan kliring dan penjaminan.

Dalam mendukung pendalaman pasar, KPEI mengimplementasikan layanan kliring, penyelesaian, dan penjaminan untuk transaksi derivatif keuangan guna memastikan transaksi berjalan aman dan andal. Perseroan juga menghadirkan insentif haircut pada skema Triparty Repo yang mendukung optimalisasi Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), serta modul validasi haircut melalui Sistem Pelaporan SPP-MKBD untuk memperkuat pengawasan.

KPEI juga memperluas layanan melalui implementasi Triparty Agent Repo (TPA Repo) guna memfasilitasi transaksi repo antarbank dengan instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Upaya ini didukung oleh penerapan Integrated Collateral Management System (ICMS) untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mitigasi risiko.

Dari sisi operasional, hingga 19 Desember 2025, KPEI mencatat rata-rata nilai penyelesaian sebesar Rp5,46 triliun dari rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) Rp17,99 triliun, dengan efisiensi penyelesaian di pasar reguler mencapai 63,25%. Volume penyelesaian transaksi bursa mencapai 8,77 miliar lembar saham dengan efisiensi sebesar 65,73%.

Sementara itu, nilai transaksi Pinjam Meminjam Efek (PME) mencapai Rp118,39 miliar dengan volume 37,56 juta lembar saham. Dalam pengelolaan risiko, total nilai agunan Anggota Kliring (AK) dan nasabah mencapai Rp51,38 triliun, dengan total Dana Jaminan sebesar Rp9,72 triliun hingga akhir 2025.

KPEI juga mencatat tidak adanya kejadian gagal bayar oleh Anggota Kliring sepanjang tahun, yang mencerminkan efektivitas fungsi penjaminan dan manajemen risiko yang dijalankan perseroan.

Memasuki 2026, KPEI menyiapkan sejumlah agenda strategis, antara lain pengembangan sistem e-IPO untuk efek bersifat utang dan sukuk, pengembangan produk Electronic Gold Receipt, serta penguatan sistem kliring dan manajemen risiko untuk transaksi lintas batas.

Selain itu, pengembangan central counterparty (CCP) untuk transaksi repo menjadi salah satu fokus utama guna memperkuat pasar uang dan meningkatkan likuiditas yang lebih aman dan efisien.

KPEI juga akan melanjutkan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan keamanan siber, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna mendorong operational excellence dan pertumbuhan berkelanjutan.

Dengan capaian kinerja yang solid sepanjang 2025 dan arah strategis yang jelas di 2026, KPEI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi lembaga kliring dan penjaminan yang kredibel, resilien, dan adaptif dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Pasar modal Indonesia, melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR), menyalurkan bantuan pembangunan jembatan di Kampung Cikotak, Desa Cibojong, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Kegiatan CSR ini dilakukan oleh Self-Regulatory Organization (SRO) yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Keberadaan jembatan di wilayah seperti Kampung Cikotak merupakan kebutuhan vital yang harus menjadi perhatian utama," ujar Direktur KPEI sekaligus Ketua HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia Antonius Herman Azwar, dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Antonius mengatakan bantuan pembangunan jembatan ini penting untuk memastikan kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, serta prasarana pendidikan masyarakat di wilayah tersebut.

"Diharapkan bantuan ini mampu menciptakan akses infrastruktur yang lebih aman dan memadai, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi," ujar Antonius.

Pihaknya berharap bantuan ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia, memperkuat infrastruktur di wilayah pelosok, serta berkontribusi pada peningkatan pemberdayaan.

Dalam pelaksanaannya, pasar modal Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Sahabat Pedalaman dalam memberikan bantuan berupa pembangunan jembatan beton yang lebih kokoh dengan kualitas konstruksi dan penguatan fondasi yang lebih baik.

Sebelumnya, jembatan dibangun sejak tahun 1940 dan hanya menggunakan fondasi kayu, sehingga telah beberapa kali mengalami kerusakan akibat banjir.

Dengan pembangunan jembatan yang lebih kokoh, diharapkan dapat menciptakan akses yang aman, layak, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kampung Cikotak yang berjumlah hampir 15.000 jiwa.

Selain itu, juga mendorong efisiensi waktu dan biaya transportasi, memperkuat perekonomian lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Antonius kepada Kepala Desa Cibojong Nopallailudin, yang disaksikan Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi serta Pjs Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik.

Selain itu, juga disaksikan Direktur Utama KPEI Iding Pardi, Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, Perwakilan Provinsi Banten Rina Dewiyanti, serta Direktur Yayasan Sahabat Pedalaman Wafiq Zuhair.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Crypto Exchange (ICEX) resmi diluncurkan sebagai bagian dari penguatan ekosistem aset digital nasional. Kehadiran ICEX diharapkan menjadi fondasi baru bagi pengembangan pasar kripto Indonesia yang lebih terintegrasi dan berstandar institusional.

CEO ICEX Group Kai Pang mengatakan, ICEX dirancang sebagai infrastruktur kripto tiga lapis yang menggabungkan bursa, lembaga kliring, dan kustodian dalam satu ekosistem. Menurutnya, langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai membangun infrastruktur kripto dengan pendekatan yang lebih matang dan berorientasi global.

“Hari ini Indonesia Crypto Exchange diluncurkan sebagai infrastruktur kripto tiga lapis dengan standar institusional, berakar kuat di Indonesia namun memiliki misi global,” ujar Kai Pang dalam peluncuran ICEX Group, Kamis (2/4/2026).

Ia menambahkan bahwa ICEX bukan sekadar pencapaian domestik, melainkan juga sinyal bahwa Indonesia mampu membangun ekosistem kripto sendiri yang kompetitif di tingkat internasional.

ICEX Group telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tiga entitas utama dalam ekosistemnya. Ketiga entitas tersebut adalah ICEX sebagai bursa kripto, Crypto Asset Clearing International (CACI) sebagai lembaga kliring, dan International Crypto Custodian (ICC) sebagai kustodian aset kripto.

Kai Pang juga mengungkapkan bahwa ICEX Group baru saja menandatangani nota kesepahaman dengan salah satu bursa kripto terbesar di dunia di Korea Selatan untuk mengeksplorasi kerja sama pengembangan pasar kripto institusional.

“Kerja sama ini menjadi salah satu langkah awal untuk mendorong Indonesia berkembang sebagai crypto hub bagi investor institusi,” katanya.

Dalam ekosistem tersebut, ICEX juga melibatkan 11 pedagang aset kripto (PAKD) yang menjadi anggota bursa sekaligus pemegang saham.

Sementara itu, CFO ICEX Group Rizky Indraprasto menjelaskan bahwa ICEX memiliki modal dasar sebesar Rp1 triliun yang berasal dari para pemegang saham, termasuk anggota bursa.

Menurutnya, perusahaan menargetkan dapat menjadi bursa dan lembaga kliring kripto terbesar di Indonesia berdasarkan pangsa pasar.

“Kami ingin menjadi agen inovasi dalam pengembangan produk kripto di Indonesia, sekaligus tetap menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan integritas industri,” ujar Rizky.

Dari sisi teknologi, CTO ICEX Group Andrew Marchen menegaskan bahwa infrastruktur yang dibangun ICEX dirancang dengan standar institusional, dengan fokus pada skalabilitas, stabilitas, dan keamanan sistem.

Selain itu, perusahaan juga menerapkan pendekatan security-first culture, termasuk pengelolaan private key yang aman, pengujian keamanan berkala, serta penguatan kesiapan tim menghadapi potensi serangan siber.

ICEX Group sendiri telah resmi beroperasi sebagai Self-Regulatory Organization (SRO) berlisensi OJK sejak 5 Januari 2026 dan diharapkan dapat memperkuat ekosistem aset digital domestik.

Insya Allah sedang persiapan

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) Iding Pardi menyatakan diri siap untuk maju sebagai calon Direktur Utama (Dirut) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2026-2030.

Adapun penetapan jajaran direksi baru BEI akan ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Juni 2026.

“Insya Allah sedang persiapan,” ujar Iding saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan ini, Iding membenarkan terkait dengan enam nama calon direksi BEI lainnya di dalam gerbong/paketnya, yang diterima oleh ANTARA.

“Iya betul,” ujar Iding saat dikonfirmasi susunan paket calon direksi BEI.

Sebagai informasi, pemilihan calon direksi BEI dilakukan melalui sistem paket, yang mana Anggota Bursa (AB) mengusulkan satu tim lengkap yang terdiri dari direktur utama dan beberapa direktur fungsional.

Berikut merupakan susunan paket calon direksi BEI, yang telah mendapatkan konfirmasi dari Dirut KPEI Iding Pardi :

• Direktur Utama KPEI- Iding Pardi
• Direktur PT Elit Sukses Sekuritas - Zaki Mubarak
• Kadiv Pengawasan Transaksi BEI - Yulianto Aji Sadono​​​​​​​
• Direktur KPEI - Umi Kulsum
• Mantan Direktur Utama Bumiputera Sekuritas - Ahmad Subagja
• Direktur Pefindo Biro Kredit - Yohannes Liauw
• Direktur PT UBS Sekuritas Indonesia - Andre Tjahjamuljo

Di sisi lain, Iding menyatakan pihaknya belum menyampaikan paket calon Direksi BEI tersebut ke pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selaku pihak yang berwenang dalam melangsungkan proses seleksi nantinya.

“Prosesnya belum mulai,” ujar Iding.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Hasan Fawzi menyatakan, pihaknya belum menerima paket calon direksi BEI hingga saat ini.

Adapun, batas akhir pengajuan paket calon direksi BEI ditetapkan pada 4 Mei 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

“Belum, sama sekali belum ada yang masuk ke OJK (paket calon direksi BEI). Tapi silakan, artinya mungkin mereka sudah mulai. Karena sudah waktunya untuk membuat paket calon dan sebagainya, kami persilakan sesuai mekanisme pasar,” ujar Hasan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui perizinan 29 entitas dalam ekosistem perdagangan aset kripto hingga awal 2026.

Persetujuan tersebut mencakup satu bursa kripto, satu lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, dua pengelola tempat penyimpanan (kustodian), serta 25 pedagang aset keuangan digital.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Hasan Fawzi, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan pengawasan dan kepastian hukum di industri aset kripto dan keuangan digital.

Disebutkan juga, OJK juga telah memberikan persetujuan bagi delapan lembaga penunjang, yakni enam Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan dua Bank Penyimpan Dana Konsumen (BPDK).

Selain itu, ia menuturkan terdapat empat peserta regulatory sandbox yang telah menyelesaikan proses uji coba dan dinyatakan 'Lulus'. Pertama, PT Indonesia Blockchain Persada (Blocktogo) dengan model bisnis tokenisasi emas dengan nama produk Gold Indonesia Republic (GIDR).

Terdapat pula PT Sejahtera Bersama Nano dengan model bisnis tokenisasi surat berharga dengan skema Kontrak Pengelolaan Dana (KPD).

Selanjutnya, PT Teknologi Gotong Royong (GORO) dengan model bisnis tokenisasi manfaat kepemilikan properti dan bertindak sebagai platform perdagangan aset keuangan digital yang memperdagangkan token GORO.

Sementara itu, PT Properti Gotong Royong dinyatakan “Lulus” dengan model bisnis tokenisasi manfaat kepemilikan properti serta bertindak sebagai pemilik dan kustodian atas aset properti yang ditokenisasi melalui platform GORO.

Terkait penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK), Hasan mengatakan terdapat 25 penyelenggara ITSK resmi dan terdaftar di OJK, yang terdiri dari delapan pemeringkat kredit alternatif (PKA) dan 17 penyelenggara agregasi jasa keuangan (PAJK).

Ia menuturkan, para penyelenggara ITSK tersebut berhasil menjalin lebih dari 1.329 kerja sama dengan lembaga jasa keuangan maupun pihak lainnya berdasarkan laporan per Januari 2026.

“Adapun selama bulan Januari 2026, penyelenggara ITSK dengan jenis PAJK telah berhasil menyelesaikan transaksi yang disetujui oleh mitranya senilai Rp2,01 triliun dengan jumlah pengguna PAJK tercatat sebanyak 16,95 juta pengguna,” kata Hasan dalam paparannya kemarin (3/3/20206).

bertujuan untuk memperkuat aspek tata kelola SRO serta diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap SRO oleh OJK

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan mengenai penerapan tata kelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagai self-regulatory organizations (SRO) pasar modal Indonesia.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa aturan terbaru yang tertuang dalam POJK Nomor 31 Tahun 2025 bertujuan untuk memperkuat aspek tata kelola SRO serta diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap SRO oleh OJK.

OJK menyampaikan penguatan aspek tata kelola pada SRO dibutuhkan seiring dengan peningkatan kompleksitas peran SRO dalam mendukung pengembangan pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon secara khusus maupun pasar keuangan secara umum.

Hal ini mengakibatkan perluasan kegiatan SRO, seperti perdagangan karbon melalui bursa karbon, central counterparty pasar uang dan pasar valuta asing, derivatif keuangan dengan aset dasar berupa efek, dan penyelenggara sistem penyelenggara pasar alternatif sebagai infrastruktur pasar keuangan.

Dengan peningkatan tata kelola dimaksud, kegiatan usaha utama maupun penyediaan jasa lain SRO dapat dijalankan dengan prinsip pengelolaan, pelaksanaan tata kelola, dan manajemen risiko yang terukur, dengan mempertimbangkan peran SRO di pasar modal dan pasar keuangan.

POJK 31/2025 memuat pokok-pokok pengaturan meliputi pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang direksi dan dewan komisaris SRO; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite SRO; penanganan benturan kepentingan; penerapan fungsi audit internal dan audit eksternal SRO; penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal SRO; dan penerapan prosedur alternatif.

Kemudian, penyelenggaraan teknologi informasi SRO; penerapan pengawasan terhadap anak usaha SRO; pemberian remunerasi, kebijakan investasi, dan rencana strategis SRO; penerapan strategi anti fraud, termasuk anti penyuapan; penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan; penerapan tata kelola dengan pemangku kepentingan; serta penyimpanan dokumen dan penanganan pengaduan.

POJK 31/2025 mulai berlaku sejak diundangkan pada 3 Desember 2025. Namun untuk pemenuhan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 huruf c dilaksanakan paling lambat enam bulan terhitung sejak POJK ini diundangkan.

Pada saat POJK 31/2025 ini mulai berlaku, maka Pasal 5, Pasal 31, dan Pasal 48 dalam POJK 58/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek, POJK 59/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta POJK 60/2016 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026