Bisnis.com, JAKARTA — PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) pada Senin, 22 Juni 2026. KPEI mengangkat Antonius Herman Azwar menjadi Direktur Utama menggantikan Iding Pardi.

RUPS Tahunan KPEI kali ini melakukan pengangkatan anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan 2026–2030. Antonius diangkat sebagai Direktur Utama KPEI, menggantikan Iding Pardi yang akan menjadi Direktur Bursa Efek Indonesia (BEI).

KPEI menuturkan pengangkatan jajaran Direksi baru ini sejalan dengan penguatan struktur organisasi KPEI untuk mendukung kebutuhan bisnis dan pengembangan layanan yang semakin kompleks.

Dalam periode kepengurusan 2026–2030, KPEI melakukan perluasan struktur organisasi melalui penambahan direktorat baru dan penyesuaian pembagian fungsi kerja.

Dengan demikian, susunan Direksi KPEI yang akan menjalankan kepengurusan Perseroan hingga penyelenggaraan RUPS Tahunan tahun 2030, adalah sebagai berikut.

• Direktur Utama: Antonius Herman Azwar
• Direktur Kliring, Penjaminan, dan Pengawasan: Satya Birawa
• Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Proyek: Irmawati
• Direktur Keanggotaan, Riset, dan Dukungan Bisnis: Ignatius Denny Wicaksono

KPEI juga menyampaikan laporan kinerja operasional dan keuangan untuk tahun buku 2025. Direktur Utama KPEI periode 2022–2026, Iding Pardi, menyampaikan bahwa Rata-Rata Nilai Transaksi Harian Bursa (RNTH) sepanjang tahun 2025 mencapai Rp18,07 triliun, meningkat 40,64% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejalan dengan peningkatan aktivitas perdagangan, KPEI mencatat nilai penyelesaian transaksi sebesar Rp5,47 triliun dengan tingkat efisiensi transaksi mencapai 63,34%.

Pada layanan lainnya, nilai transaksi Pinjam Meminjam Efek (PME) mencapai Rp118,90 miliar, sementara nilai transaksi Triparty Repo tercatat sebesar Rp544,98 miliar.

Untuk layanan kliring transaksi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) melalui Electronic Bond Clearing System Penyelenggara Pasar Alternatif (e-BOCS PPA), KPEI membukukan nilai transaksi sebesar Rp178,29 triliun, dengan total frekuensi sebanyak 2.838 transaksi sepanjang tahun 2025.

Sebagai bagian dari fungsi manajemen risiko, hingga akhir tahun 2025 KPEI mengelola total agunan senilai Rp138,82 triliun, yang terdiri atas Rp130,69 triliun agunan online dan Rp8,13 triliun agunan offline.

Selain itu, KPEI juga mengelola Cadangan Jaminan dan Dana Jaminan yang berfungsi sebagai sumber keuangan untuk perlindungan bersama dalam mengantisipasi risiko adanya kegagalan penyelesaian transaksi oleh Anggota Kliring.

Pada tahun 2025, nilai Dana Jaminan dan Cadangan Jaminan menunjukkan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan penguatan kapasitas pengelolaan risiko dan ketahanan sistem yang dikelola KPEI.

Pada segmen Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA) melalui layanan Central Counterparty (CCP) untuk transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), KPEI mencatat nilai nosional transaksi sebesar US$2,45 miliar dengan nosional net posisi sebesar US$2,3 miliar, sehingga berhasil membukukan efisiensi netting sebesar 6,11%.

KPEI juga mencatatkan total transaksi DNDF sebanyak 586 transaksi dengan 518 net posisi, serta penambahan 3 anggota kliring, sehingga terdapat 11 anggota kliring CCP PUVA per akhir tahun 2025.

Sebagai bagian dari pengembangan layanan, KPEI meluncurkan produk baru berupa layanan Triparty Agent Repo (TPA Repo) pada 29 September 2025. Dalam layanan ini, KPEI menjalankan fungsi sebagai Triparty Agent untuk proses kliring transaksi Repurchase Agreement (Repo) antarbank dengan underlying Surat Berharga Negara (SBN). Sepanjang tahun 2025, tercatat 17 transaksi TPA Repo dengan total nilai transaksi sebesar Rp335 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Self-Regulatory Organization (SRO) pasar modal Indonesia, yakni PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menetapkan jajaran direksi baru periode 2026-2030.

Pengangkatan jajaran direksi baru tersebut sejalan dengan penguatan struktur organisasi perseroan untuk mendukung kebutuhan bisnis dan pengembangan layanan yang semakin kompleks.

“Dalam periode kepengurusan 2026-2030, KPEI melakukan perluasan struktur organisasi melalui penambahan direktorat baru dan penyesuaian pembagian fungsi kerja,” ujar Sekretaris Perusahaan KPEI Lisda Sitohang sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Dalam RUPST, para pemegang saham menyepakati pengangkatan Antonius Herman Azwar sebagai Direktur Utama menggantikan Iding Pardi yang telah ditetapkan sebagai Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kemudian, para pemegang saham menyepakati pengangkatan Satya Birawa sebagai Direktur Kliring, Penjaminan, dan Pengawasan. Lalu, Irmawati sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Proyek.

Selanjutnya, pemegang saham juga menyepakati Ignatius Denny Wicaksono sebagai Direktur Keanggotaan, Riset, dan Dukungan Bisnis.

Melalui kepemimpinan baru, Lisda memastikan KPEI akan menjaga kesinambungan dan berfokus menjadi pilar utama dalam pasar keuangan Indonesia dengan mengadopsi standar internasional serta mengedepankan efisiensi, keandalan, keamanan, dan peningkatan kepercayaan pasar.

“KPEI sebagai CCP akan bertransformasi dari Clearing Provider menjadi Central Clearing, Risk Management, dan Collateral Management Hub yang mengintegrasikan pasar keuangan domestik, regional, dan global,” ujar Lisda.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Self-Regulatory Organization (SRO) pasar modal Indonesia yaitu PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menetapkan jajaran direksi baru periode tahun 2026-2030.

Pengangkatan jajaran direksi baru sejalan dengan penguatan struktur organisasi perseroan untuk mendukung kebutuhan bisnis dan pengembangan layanan yang semakin kompleks.

“Dalam periode kepengurusan 2026-2030, KPEI melakukan perluasan struktur organisasi melalui penambahan direktorat baru dan penyesuaian pembagian fungsi kerja,” ujar Sekretaris Perusahaan KPEI Lisda Sitohang sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Dalam RUPST, para pemegang saham menyepakati pengangkatan Antonius Herman Azwar sebagai Direktur Utama, menggantikan Iding Pardi yang telah ditetapkan sebagai Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kemudian, para pemegang saham menyepakati pengangkatan Satya Birawa sebagai Direktur Kliring, Penjaminan, dan Pengawasan. Lalu, Irmawati sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Proyek.

Selanjutnya, pemegang saham juga menyepakati Ignatius Denny Wicaksono sebagai Direktur Keanggotaan, Riset, dan Dukungan Bisnis.

Melalui kepemimpinan baru, Lisda memastikan KPEI akan menjaga kesinambungan dan berfokus untuk menjadi pilar utama dalam pasar keuangan Indonesia, dengan mengadopsi standar internasional dan mengedepankan efisiensi, keandalan, keamanan, dan peningkatan kepercayaan pasar.

“KPEI sebagai CCP akan bertransformasi dari Clearing Provider menjadi Central Clearing, Risk Management dan Collateral Management Hub yang mengintegrasikan pasar keuangan domestik, regional, dan global,” ujar Lisda.

Ia melanjutkan, transformasi perseroan akan memperkuat fondasi pasar keuangan nasional melalui konektivitas dan optimalisasi collateral lintas pasar, serta pengelolaan risiko yang lebih efisien.

“Komitmen ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan arus modal, serta menguatkan stabilitas dan daya saing pasar keuangan Indonesia,’ ujar Lisda.

Berikut merupakan jajaran direksi KPEI periode tahun 2026-2030.

• Direktur Utama Antonius Herman Azwar
• Direktur Kliring, Penjaminan, dan Pengawasan Satya Birawa
• Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Proyek Irmawati​​​​​​​
• Direktur Keanggotaan, Riset, dan Dukungan Bisnis Ignatius Denny Wicaksono​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan melanjutkan berbagai reformasi untuk memperkuat transparansi, integritas, dan daya saing pasar modal Indonesia. Langkah itu dilakukan menyusul hasil MSCI Global Market Accessibility Review 2026 yang menyoroti sejumlah aspek yang masih perlu ditingkatkan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan, hasil tinjauan MSCI menunjukkan sebagian besar aspek aksesibilitas pasar Indonesia tetap terjaga dan tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, terdapat sejumlah catatan yang menjadi perhatian untuk perbaikan ke depan.

"OJK mencermati hasil MSCI Global Market Accessibility Review 2026, yang menunjukkan bahwa secara umum mayoritas aspek aksesibilitas pasar Indonesia tetap terjaga dan tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun juga ada catatan untuk arah perbaikan pasar modal ke depan," kata Hasan dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).

Berdasarkan hasil penilaian MSCI, 10 dari 18 kriteria memperoleh nilai "++" yang menunjukkan kesesuaian dengan praktik terbaik global. Sementara enam kriteria memperoleh nilai "+" dan masih memerlukan peningkatan.

Adapun dua kriteria yang masih mendapat penilaian negatif yaitu Information Flow pada segmen Market Infrastructure dan Foreign Exchange Market Liberalization Level. Menurut Hasan, masukan terkait Information Flow sejalan dengan agenda reformasi pasar modal yang sedang dijalankan OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), serta pelaku industri.

"Terkait aspek Information Flow, kami memandang masukan tersebut sebagai bagian dari proses evaluasi yang konstruktif dan sejalan dengan agenda reformasi pasar modal yang saat ini sedang dijalankan," ujar Hasan.

OJK juga mencatat adanya pengakuan MSCI terhadap sejumlah perbaikan yang telah dilakukan Indonesia, termasuk berkurangnya catatan terkait liberalisasi pasar valuta asing. Meski demikian, aspek tersebut masih dinilai memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Teka-teki terkait jajaran pimpinan baru Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2026–2030 segera terjawab. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini tengah merampungkan proses seleksi dan dijadwalkan akan mengumumkan tujuh nama pejabat terpilih pada Juni mendatang.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap paket calon telah dimulai sejak Selasa (12/5/2026).

Sesuai dengan regulasi, identitas para pejabat baru bursa akan dibuka ke publik paling lambat tujuh hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

"Pelaksanaan RUPST pada 29 Juni. Jadi, paling lambat 22 Juni jajaran direksi terpilih sudah akan diinformasikan kepada publik,” ujar Hasan saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pekan ini.

Sementara itu, kontestasi kursi di Gedung Bursa kali ini melibatkan empat paket calon direksi. Nama-nama besar yang kini menduduki posisi strategis di Self-Regulatory Organization (SRO) maupun perusahaan efek dipastikan bersaing.

Dua nama yang telah mengonfirmasi keikutsertaannya adalah Jeffrey Hendrik, yang kini menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, serta Iding Pardi selaku Direktur Utama Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Selain figur internal, nama Oki Ramadhana yang kini menjabat sebagai Direktur Utama Mandiri Sekuritas sekaligus Komisaris Utama BEI juga telah memastikan diri mendaftar. Kehadiran tokoh-tokoh kuat ini memperlihatkan tingginya tensi persaingan untuk mengelola pasar modal Indonesia empat tahun ke depan.

“Kalau mendaftar, ya benar mendaftar, tinggal proses di OJK-nya seperti apa. Kita harus bantu negara ini,” ungkap Oki di Gedung BEI, belum lama ini.

Namun, dalam perkembangan terkini, Oki dikabarkan terpilih untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Indonesia Investment Authority (INA) sejak masa jabatan Ridha Wirakusumah berakhir pada Februari lalu.

Pejabat terpilih nantinya akan memikul tanggung jawab besar, mulai dari menjaga stabilitas pasar, mendorong target emiten baru, hingga menangani sentimen indeks global seperti MSCI yang belakangan menekan IHSG.

Pergerakan IHSG sendiri selama pekan 11–13 Mei 2026 mencatat koreksi sebesar 3,53% dan ditutup pada level 6.723,32 dibandingkan pekan sebelumnya di 6.936,39. Pelemahan ini terjadi seiring pengumuman MSCI yang mendepak sejumlah saham big caps seperti AMMN, BREN, dan TPIA.

Kapitalisasi pasar Bursa juga tercatat mengalami penurunan sebesar 4,68% menjadi Rp11.825 triliun dari Rp12.406 triliun pada pekan sebelumnya. Sementara itu, rata-rata volume transaksi harian menyusut 22,01% menjadi 35,76 miliar lembar dari 45,86 miliar lembar pada penutupan pekan lalu. Adapun, rata-rata nilai transaksi harian Bursa juga turut mengalami pelemahan.

"Rata-rata nilai transaksi harian pekan ini mengalami perubahan sebesar 18,78% menjadi Rp18,82 triliun dari Rp23,05 triliun pada pekan sebelumnya," ujar Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad.

Lebih lanjut, rata-rata frekuensi transaksi harian BEI pada pekan ini juga tercatat mengalami penurunan tipis sebesar 0,56% menjadi 2,53 juta kali transaksi dibandingkan 2,55 juta kali transaksi pada pekan lalu.

Menutup pekan ini, tepatnya pada Rabu (13/5/2026), investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp1,53 triliun dan sepanjang tahun 2026 investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp40,82 triliun.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima dua paket calon direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan berlangsung akhir Juni 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan batas akhir pengajuan calon direksi BEI ditetapkan pada 4 Mei 2026.

"Batas waktu terakhir pengajuan calon direksi Bursa Efek Indonesia yang RUPS-nya dilaksanakan di akhir Juni itu di tanggal 4 Mei 2026," kata Hasan di gedung BEI, Jakarta, Senin (27/4).

Ia menyebut hingga kini sudah ada dua paket calon direksi yang masuk ke OJK. Saat ini, Otoritas tengah mengevaluasi kelengkapan persyaratan administrasi dari masing-masing paket.

OJK juga telah membentuk panitia seleksi (pansel) untuk proses pemilihan direksi BEI.

Panitia seleksi tersebut juga menangani pencalonan direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) serta calon komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Menurut Hasan, untuk KPEI kemungkinan hanya ada satu paket calon karena struktur pemegang sahamnya tunggal. Sementara itu, pencalonan komisaris KSEI juga akan dilakukan pada tahun ini.

"Kami sudah membentuk panitia seleksi untuk tiga proses dimaksud, baik untuk pencalonan direksi Bursa Efek Indonesia, pencalonan direksi KPEI, dan juga pencalonan komisaris KSEI," ujar Hasan.

Hasan masih enggan membeberkan latar belakang para kandidat yang masuk dalam paket calon direksi BEI. Ia menyebut proses administrasi masih berlangsung dan komposisi calon masih bisa berubah.

Ia menegaskan kelompok pemegang saham atau anggota bursa pengusung harus memastikan kelengkapan administrasi, kompetensi, dan integritas kandidat yang diajukan sebelum batas waktu penyerahan.

"Nah itu siklusnya paling lambat sampai tanggal 4 Mei harus diselesaikan," ujar Hasan.

[Gambas:Youtube]

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia kembali memperoleh afirmasi peringkat tertinggi nasional AAA(idn) dari Fitch Ratings Indonesia untuk penilaian 2025. Pada saat yang sama, KPEI juga mempertahankan peringkat jangka pendek nasional F1+(idn), menegaskan posisi strategis perseroan sebagai central counterparty (CCP) dan pilar stabilitas pasar keuangan Indonesia.

Afirmasi peringkat tersebut diumumkan KPEI pada 15 April 2026 di Jakarta. Peringkat AAA(idn) merupakan level tertinggi dalam skala nasional Fitch dan mencerminkan tingkat kepercayaan tinggi serta risiko gagal bayar yang sangat rendah. Sementara peringkat F1+(idn) menunjukkan profil likuiditas kuat dan kapasitas tinggi dalam memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu.

Dalam proses pemeringkatan, Fitch melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek, termasuk praktik yurisdiksi yang berlaku, keterbukaan informasi publik, akses kepada manajemen, serta verifikasi independen atas laporan perusahaan. Penilaian juga didasarkan pada data faktual perusahaan dan sumber terpercaya lainnya.

KPEI memegang peran sentral sebagai satu-satunya Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) untuk transaksi saham di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, perseroan juga bertindak sebagai CCP untuk transaksi pasar uang dan valuta asing (PUVA), yang memperkuat posisinya dalam ekosistem keuangan nasional.

Dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai regulator, serta BEI dan industri perbankan sebagai pemegang saham, disebut menjadi faktor penguat fundamental perusahaan.

Fitch juga menilai KPEI memiliki manajemen risiko yang kuat, standar operasional yang sejalan dengan praktik internasional, serta tingkat permodalan dan likuiditas yang solid. Kombinasi faktor tersebut menjadi dasar utama pencapaian peringkat tertinggi tersebut.

Direktur Utama KPEI Iding Pardi mengatakan hasil pemeringkatan menjadi bukti komitmen perseroan dalam menjaga tata kelola dan transparansi.

“Afirmasi peringkat dari Fitch Ratings ini mencerminkan kekuatan fondasi kelembagaan KPEI, baik dari sisi tata kelola, manajemen risiko, maupun kapasitas keuangan. Bagi KPEI, pencapaian ini bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga amanah untuk terus memperkuat peran strategis kami dalam mendukung stabilitas, integritas, dan kepercayaan di pasar keuangan Indonesia,” ujar Iding.

IDXChannel - Fitch Ratings Indonesia (Fitch) mempertahankan peringkat kredit AAA(idn) untuk PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).

Direktur Utama KPEI, Iding Pardi mengatakan, pencapaian ini merupakan cerminan dari komitmen perusahaan dalam menerapkan standar operasional internasional secara berkelanjutan.

“Afirmasi peringkat dari Fitch Ratings ini mencerminkan kekuatan fondasi kelembagaan KPEI, baik dari sisi tata kelola, manajemen risiko, maupun kapasitas keuangan. Bagi KPEI, pencapaian ini bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga amanah untuk terus memperkuat peran strategis kami dalam mendukung stabilitas, integritas, dan kepercayaan di pasar keuangan Indonesia,” ujar Iding dalam keterangan resminya, Kamis (16/4/2026).

Peringkat AAA(idn) merupakan level tertinggi dalam skala nasional Fitch, yang menunjukkan risiko gagal bayar yang berada pada level terendah. Sementara itu, peringkat F1+(idn) untuk jangka pendek mencerminkan kapasitas likuiditas yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen keuangan tepat waktu.

Evaluasi komprehensif yang dilakukan Fitch mencakup berbagai aspek fundamental. Peran KPEI sebagai satu-satunya LKP untuk transaksi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta CCP untuk transaksi pasar uang dan valuta asing (PUVA).

Sinergi yang kuat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan BEI sebagai pemangku kepentingan utama.

Penerapan standar operasional yang selaras dengan praktik internasional (best practices) dan tingkat permodalan dan profil likuiditas yang dinilai sangat terjaga.

Proses pemeringkatan ini juga mempertimbangkan akses terhadap manajemen, ketersediaan informasi publik yang transparan, serta verifikasi pihak ketiga yang independen.

Fitch menilai KPEI memiliki transparansi yang baik dalam menyajikan informasi faktual terkait kondisi perusahaan.

Peringkat tersebut diharapkan dapat terus memupuk kepercayaan publik dan investor terhadap integritas pasar modal Indonesia.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) mengantongi afirmasi Peringkat Jangka Panjang Nasional AAA(idn) dan Peringkat Jangka Pendek F1+(idn) dari lembaga pemeringkat Fitch Ratings Indonesia.

Direktur Utama KPEI Iding Pardi menerangkan bahwa realisasi pemeringkat ini merupakan wujud upaya KPEI dalam menerapkan best practices dalam operasional perusahaan yang berkelanjutan dan transparan.

“Afirmasi peringkat dari Fitch Ratings ini mencerminkan kekuatan fondasi kelembagaan KPEI, baik dari sisi tata kelola, manajemen risiko, maupun kapasitas keuangan. Bagi KPEI, pencapaian ini bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga amanah untuk terus memperkuat peran strategis kami dalam mendukung stabilitas, integritas, dan kepercayaan di pasar keuangan Indonesia,” kata Iding dalam keterangan resminya, Kamis (16/4/2026).

Adapun peringkat ’AAA(idn)’ merupakan peringkat tertinggi dalam skala nasional Fitch Ratings yang mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap suatu perusahaan, dan menggambarkan eksposur risiko gagal bayar yang rendah.

Sementara itu, Peringkat Nasional Jangka Pendek ’F1+(idn)’ menunjukkan profil likuiditas yang kuat dan kapasitas yang baik untuk memenuhi komitmen keuangan secara tepat waktu.

Dalam proses pemeringkatan, Fitch Ratings disebut telah melakukan evaluasi secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek praktik yurisdiksi yang berlaku, ketersediaan informasi publik yang relevan, akses terhadap manajemen, hingga ketersediaan verifikasi pihak ketiga yang independen atas laporan perusahaan.

”Sebagai bagian dari upaya menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan pasar, KPEI telah melakukan penilaian peringkat kredit yang diakui secara global oleh Fitch Ratings Indonesia,” lanjutnya.

Pemeringkatan ini disebut bakal memperkuat posisi strategis KPEI dalam ekosistem keuangan nasional. Dengan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sebagai regulator, BEI serta industri perbankan sebagai pemegang saham, turut menjadi faktor penguat fundamental KPEI.

Selain itu, KPEI juga dinilai memiliki manajemen risiko yang kuat, standar operasional yang selaras dengan praktik internasional, serta tingkat permodalan dan likuiditas yang solid.

Secara keseluruhan, dukungan pemangku kepentingan, peran strategis, serta profil risiko dan keuangan yang kuat menjadi faktor utama yang mendukung pencapaian peringkat tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) mencatat total pendapatan sebesar Rp949 miliar sepanjang 2025, meningkat 36% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp697,12 miliar.

Dari jumlah tersebut, kontribusi terbesar berasal dari jasa kliring transaksi efek yang mencapai Rp759 miliar. Dari sisi profitabilitas, KPEI membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp262 miliar, melonjak 75% secara tahunan dibandingkan realisasi 2024 yang sebesar Rp149,17 miliar.

Sejalan dengan kinerja tersebut, KPEI terus memperkuat perannya sebagai lembaga infrastruktur pasar keuangan yang andal dan adaptif. Sepanjang 2025, berbagai inisiatif strategis dijalankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, meningkatkan efisiensi industri, serta memperluas layanan kliring dan penjaminan.

Dalam mendukung pendalaman pasar, KPEI mengimplementasikan layanan kliring, penyelesaian, dan penjaminan untuk transaksi derivatif keuangan guna memastikan transaksi berjalan aman dan andal. Perseroan juga menghadirkan insentif haircut pada skema Triparty Repo yang mendukung optimalisasi Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), serta modul validasi haircut melalui Sistem Pelaporan SPP-MKBD untuk memperkuat pengawasan.

KPEI juga memperluas layanan melalui implementasi Triparty Agent Repo (TPA Repo) guna memfasilitasi transaksi repo antarbank dengan instrumen Surat Berharga Negara (SBN). Upaya ini didukung oleh penerapan Integrated Collateral Management System (ICMS) untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mitigasi risiko.

Dari sisi operasional, hingga 19 Desember 2025, KPEI mencatat rata-rata nilai penyelesaian sebesar Rp5,46 triliun dari rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) Rp17,99 triliun, dengan efisiensi penyelesaian di pasar reguler mencapai 63,25%. Volume penyelesaian transaksi bursa mencapai 8,77 miliar lembar saham dengan efisiensi sebesar 65,73%.

Sementara itu, nilai transaksi Pinjam Meminjam Efek (PME) mencapai Rp118,39 miliar dengan volume 37,56 juta lembar saham. Dalam pengelolaan risiko, total nilai agunan Anggota Kliring (AK) dan nasabah mencapai Rp51,38 triliun, dengan total Dana Jaminan sebesar Rp9,72 triliun hingga akhir 2025.

KPEI juga mencatat tidak adanya kejadian gagal bayar oleh Anggota Kliring sepanjang tahun, yang mencerminkan efektivitas fungsi penjaminan dan manajemen risiko yang dijalankan perseroan.

Memasuki 2026, KPEI menyiapkan sejumlah agenda strategis, antara lain pengembangan sistem e-IPO untuk efek bersifat utang dan sukuk, pengembangan produk Electronic Gold Receipt, serta penguatan sistem kliring dan manajemen risiko untuk transaksi lintas batas.

Selain itu, pengembangan central counterparty (CCP) untuk transaksi repo menjadi salah satu fokus utama guna memperkuat pasar uang dan meningkatkan likuiditas yang lebih aman dan efisien.

KPEI juga akan melanjutkan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan keamanan siber, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna mendorong operational excellence dan pertumbuhan berkelanjutan.

Dengan capaian kinerja yang solid sepanjang 2025 dan arah strategis yang jelas di 2026, KPEI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi lembaga kliring dan penjaminan yang kredibel, resilien, dan adaptif dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja lembaga pasar modal Indonesia sepanjang 2025 tumbuh solid, tercermin dari kenaikan pendapatan dan laba bersih Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) seiring meningkatnya aktivitas pasar domestik.

Berdasarkan data laporan keuangan konsolidasian yang berakhir pada 31 Desember 2025, BEI membukukan total pendapatan usaha sebesar Rp3,67 triliun, meningkat 30,14% dibandingkan dengan pada tahun sebelumnya sebesar Rp2,82 triliun.

Jumlah pendapatan sepanjang 2025 tersebut terdiri atas pendapatan dari transaksi bursa senilai Rp2,81 triliun dan pendapatan dari bukan transaksi bursa senilai Rp221 miliar, sisanya adalah pendapatan investasi hingga pendapatan lain yang mencapai Rp626,53 miliar.

Adapun secara rinci, jumlah pendapatan dari transaksi bursa dan bukan transaksi bursa tersebut masing-masing naik dari Rp2 triliun dan Rp193 miliar pada 2024.

Pertumbuhan pendapatan dari transaksi bursa terutama ditopang oleh kenaikan jasa transaksi efek yang mencapai Rp1,5 triliun, tumbuh 40% secara tahunan dari Rp1,07 triliun pada 2024. Sementara pendapatan dari bukan transaksi bursa disokong oleh pendapatan teknologi informasi senilai Rp109 miliar, naik dari 2024 senilai Rp92 triliun.

Dari sisi profitabilitas, laba bersih BEI tercatat sebesar Rp1,063 triliun, tumbuh 55 % secara tahunan dibandingkan dengan pada 2024 yang mencapai Rp684,8 miliar. Peningkatan ini didorong oleh jumlah beban yang hanya naik 17% menjadi Rp2,36 triliun, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan jumlah pendapatan.

Dari sisi neraca, BEI juga mencatatkan pertumbuhan jumlah aset menjadi Rp14,8 triliun sepanjang 2025, dari Rp11,2 triliun pada 2024. Demikian pula dengan jumlah liabilitas dan ekuitas yang masing-masing menjadi Rp5,3 triliun dan Rp9,45 triliun.

Sementara itu, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia mencatat total pendapatan senilai Rp949 miliar pada 2025, meningkat 36% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp697,12 miliar. Dari jumlah tersebut, kontribusi pendapatan dari jasa kliring transaksi efek mencapai sebesar Rp759 miliar.

Di sisi bottom line, KPEI membukukan laba bersih tahun berjalan senilai Rp262 miliar. Laba ini melesat 75% secara tahunan dibandingkan dengan realisasi pada 2024 senilai Rp149,17 miliar.

Adapun PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI melaporkan total pendapatan sebesar Rp1,41 triliun pada 2025, tumbuh 17,42% dibandingkan Rp1,20 triliun pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan usaha senilai Rp885 miliar, naik dari posisi Rp747 miliar pada 31 Desember 2024.

Sejalan dengan itu, laba bersih tahun berjalan KSEI pada 2025 tercatat sebesar Rp543,8 miliar, tumbuh 10,46% dibandingkan tahun sebelumnya.

Total aset KSEI per 31 Desember 2025 menjadi Rp4,9 triliun. Total liabilitas dan ekuitas juga mencatatkan kenaikan dari 2024 menjadi masing-masing senilai Rp516 miliar dan Rp4,41 triliun pada 2025.

IDXChannel - Seluruh ekosistem pasar modal nasional bersinergi bersama dalam menghadirkan dampak sosial yang maksimal, terukur dan berkelanjutan bagi masyarakat luas di seluruh Indonesia.

Bertepatan dengan momen bulan Ramadan, program ini dikemas dalam bentuk kegiatan Pasar Modal Peduli: Berbagi Manfaat, Menguatkan Harapan, yang diselenggarakan di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jumat (20/2/2026) lalu.

"Di tengah dinamika ekonomi dan berbagai tantangan sosial yang masih dihadapi masyarakat, peran kolektif institusi pasar modal menjadi semakin relevan. Pasar modal bukan hanya sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi, namun juga bagian dari ekosistem yang memiliki tanggung jawab sosial," ujar Corporate Secretary BEI, Kaustar Primadi Nurahmad, dalam keterangan resminya, pekan lalu.

Menurut Kautsar, kegiatan ini sengaja dirancang sebagai wadah kolaboratif bagi Self-Regulatory Organizations (SRO), yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan melibatkan perusahaan tercatat, anggota bursa, dan pelaku pasar modal lainnya.

Melalui kegiatan ini, telah terkumpul donasi sebesar Rp3.957.291.169, yang bakal disalurkan melalui tiga lembaga mitra, yaitu Sahabat Pedalaman, BenihBaik.com, dan Wahid Foundation, yang bergerak di bidang pendidikan, kemanusiaan, serta penguatan nilai toleransi.

"Rangkaian kegiatan ini menjadi representasi komitmen bersama bahwa pertumbuhan dan keberlanjutan pasar modal harus berjalan seiring dengan kontribusi nyata kepada masyarakat," ujar Kautsar.

Kautsar juga menjelaskan, bahwa tema yang diangkat, yaitu "Berbagi Manfaat, Menguatkan Harapan” menegaskan bahwa solidaritas yang terbangun di antara pelaku pasar modal Indonesia dapat menjadi kekuatan untuk memperluas dampak sosial, khususnya bagi masyarakat terdampak bencana yang membutuhkan dukungan berkelanjutan.

Melalui program CSR ini, pasar modal Indonesia turut mendukung percepatan pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera, yang diwujudkan melalui perbaikan infrastruktur vital, seperti konektivitas antarwilayah, penyediaan air bersih, fasilitas sanitasi, serta sarana ibadah dan pendidikan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kegiatan Pasar Modal Peduli yang melibatkan partisipasi kolektif ini mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi fondasi kuat ekosistem pasar modal Indonesia.

"Kolaborasi tersebut kami wujudkan secara konkret melalui dukungan terhadap berbagai program pemulihan infrastruktur pasca bencana di wilayah Sumatera," ujar Kautsar.

Beragam program tersebut, di antaranya, meliputi pemulihan infrastruktur ibadah dan pendidikan melalui reaktivasi masjid, meunasah, dan dayah di wilayah Aceh bersama Wahid Foundation.

Lalupembangunan sumur bor, fasilitas sanitasi MCK komunal, serta sarana pendidikan bersama BenihBaik.com untuk memastikan akses air bersih dan fasilitas belajar yang layak bagi masyarakat terdampak.

Tak ketinggalan juga pembangunan jembatan, sumur bor, dan fasilitas sanitasi MCK bersama Sahabat Pedalaman guna memulihkan konektivitas dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan masyarakat.

Melalui sinergi ini, para pelaku pasar dan seluruh pemangku kepentingan tidak hanya memberikan bantuan jangka pendek, tapi juga turut berkontribusi dalam membangun kembali fondasi kehidupan masyarakat, mulai dari akses air bersih, sanitasi, konektivitas wilayah, hingga penguatan fungsi sosial dan pendidikan di daerah terdampak.

Kautsar pun menegaskan bahwa Program Pasar Modal Peduli dapat menjadi bukti bahwa kekuatan kolaborasi ekosistem pasar modal Indonesia mampu menghadirkan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

"Tidak hanya sebagai motor penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, pasar modal Indonesia juga hadir sebagai bagian integral dari solusi sosial yang inklusif dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang," ujar Kautsar.

(taufan sukma)