Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui perizinan 29 entitas dalam ekosistem perdagangan aset kripto hingga awal 2026.

Persetujuan tersebut mencakup satu bursa kripto, satu lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, dua pengelola tempat penyimpanan (kustodian), serta 25 pedagang aset keuangan digital.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Hasan Fawzi, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan pengawasan dan kepastian hukum di industri aset kripto dan keuangan digital.

Disebutkan juga, OJK juga telah memberikan persetujuan bagi delapan lembaga penunjang, yakni enam Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan dua Bank Penyimpan Dana Konsumen (BPDK).

Selain itu, ia menuturkan terdapat empat peserta regulatory sandbox yang telah menyelesaikan proses uji coba dan dinyatakan 'Lulus'. Pertama, PT Indonesia Blockchain Persada (Blocktogo) dengan model bisnis tokenisasi emas dengan nama produk Gold Indonesia Republic (GIDR).

Terdapat pula PT Sejahtera Bersama Nano dengan model bisnis tokenisasi surat berharga dengan skema Kontrak Pengelolaan Dana (KPD).

Selanjutnya, PT Teknologi Gotong Royong (GORO) dengan model bisnis tokenisasi manfaat kepemilikan properti dan bertindak sebagai platform perdagangan aset keuangan digital yang memperdagangkan token GORO.

Sementara itu, PT Properti Gotong Royong dinyatakan “Lulus” dengan model bisnis tokenisasi manfaat kepemilikan properti serta bertindak sebagai pemilik dan kustodian atas aset properti yang ditokenisasi melalui platform GORO.

Terkait penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK), Hasan mengatakan terdapat 25 penyelenggara ITSK resmi dan terdaftar di OJK, yang terdiri dari delapan pemeringkat kredit alternatif (PKA) dan 17 penyelenggara agregasi jasa keuangan (PAJK).

Ia menuturkan, para penyelenggara ITSK tersebut berhasil menjalin lebih dari 1.329 kerja sama dengan lembaga jasa keuangan maupun pihak lainnya berdasarkan laporan per Januari 2026.

“Adapun selama bulan Januari 2026, penyelenggara ITSK dengan jenis PAJK telah berhasil menyelesaikan transaksi yang disetujui oleh mitranya senilai Rp2,01 triliun dengan jumlah pengguna PAJK tercatat sebanyak 16,95 juta pengguna,” kata Hasan dalam paparannya kemarin (3/3/20206).

Bisnis.com, JAKARTA — Memasuki 2026, persaingan industri layanan pembayaran digital diperkirakan semakin ketat seiring penguatan regulasi dan meningkatnya kebutuhan akan sistem transaksi yang andal.

Kondisi tersebut mendorong pelaku industri untuk memperkuat perizinan dan kapasitas layanan guna menjaga keberlanjutan bisnis. Salah satu penyedia infrastruktur pembayaran digital, PT PrismaLink International, menargetkan penguatan perizinan.

CEO Plink Laksono mengatakan perusahaan membidik penguatan status sebagai Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) Kategori 1 serta QRIS MPM Acquirer.

Adapun, penguatan perizinan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan mitra sekaligus memperluas cakupan layanan di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

“Kami melihat kebutuhan akan sistem pembayaran yang andal justru semakin meningkat, terutama di sektor esensial. Hal ini mendorong kami untuk terus memperbaiki infrastruktur dan memperluas ekosistem pembayaran digital yang lebih inklusif,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (28/12/2025).

Selain penguatan regulasi, perusahaan juga menyiapkan ekspansi pasar melalui sinergi dengan berbagai institusi, termasuk instansi pemerintah, untuk mendorong adopsi pembayaran digital yang lebih luas dan berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem transaksi non-tunai, terutama di sektor layanan publik dan sektor esensial.

Di tengah ketatnya persaingan industri pembayaran digital, perusahaan menegaskan komitmennya untuk menjaga keandalan sistem, keamanan transaksi, serta kenyamanan penggunaan layanan bagi mitra usaha. Upaya tersebut dinilai penting untuk mempertahankan daya saing di tengah meningkatnya jumlah pelaku industri.

Sebelumnya, sepanjang 2025 perusahaan juga memperkuat ekosistem pembayaran melalui kolaborasi dengan berbagai mitra teknologi serta perluasan jaringan layanan yang terhubung dengan sejumlah bank besar di Indonesia.

Sebagai informasi, PrismaLink International merupakan perusahaan teknologi keuangan penyedia layanan payment gateway yang berdiri sejak 2011. Perusahaan telah menjalin kemitraan dengan sejumlah bank nasional, antara lain BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, hingga Bank Syariah Indonesia (BSI).