Pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 9,82 persen (yoy) menjadi Rp716,40 triliun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa satu bank umum syariah (BUS) baru hasil proses spin-off diharapkan terbentuk pada tahun ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan BUS baru tersebut akan memperkuat struktur industri perbankan syariah nasional pada kelompok KBMI 2.

Adapun saat ini telah terdapat tiga bank syariah berskala besar yang mengisi posisi Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2 dan 3.

Bank dalam kelompok KBMI 2 memiliki modal inti lebih dari Rp6 triliun sampai dengan Rp14 triliun. Sedangkan modal inti KBMI 3 berkisar lebih dari Rp14 triliun sampai dengan Rp70 triliun.

Dian menambahkan bahwa sejalan dengan upaya tersebut, konsolidasi industri juga terus berlangsung pada sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah melalui proses penggabungan terhadap 21 BPR/BPR Syariah yang ditargetkan menghasilkan 9 BPR Syariah yang lebih kuat, efisien, dan berdaya saing.

Berbagai langkah tersebut, ujar dia, semakin memperkuat struktur industri perbankan syariah yang merupakan bentuk implementasi dari pilar pertama dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI), yaitu Penguatan Struktur dan Ketahanan Industri Perbankan Syariah.

Hingga Maret 2026, industri perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan aset dua digit, yakni sebesar 10,49 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau sebesar Rp1.061,61 triliun.

Pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 9,82 persen (yoy) menjadi Rp716,40 triliun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional.

Sementara pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah sebesar 11,14 persen (yoy) menjadi Rp811,76 triliun.

Rasio financing to deposit ratio (FDR) terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir hingga mencapai 87,65 persen, sejalan dengan semakin kuatnya kontribusi perbankan syariah terhadap sektor riil.

Kinerja industri juga tetap terjaga dengan kualitas pembiayaan yang baik, tercermin dari rasio non performing financing (NPF) gross dan NPF net yang masing-masing berada pada level 2,28 persen dan 0,87 persen.

Dian menambahkan, dukungan perbankan syariah pada penguatan sektor riil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga terus ditingkatkan melalui peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM.

Hal ini tercermin dari total penyaluran pembiayaan UMKM oleh industri perbankan syariah sebesar Rp217,86 triliun.

OJK menyatakan, pihaknya juga terus mendorong pengembangan keunikan produk dan model bisnis syariah sebagai bentuk implementasi dari pilar tiga RP3SI, yakni Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah.

Hal tersebut direalisasikan melalui penerbitan sembilan pedoman produk perbankan syariah sebagai acuan standardisasi dan implementasi produk berbasis akad syariah serta POJK Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah untuk mendukung pengembangan inovasi produk investasi berbasis syariah.

Lebih lanjut, OJK juga telah membentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) pada 2025 untuk mengakselerasi pengembangan keuangan syariah dan antara lain melalui pengembangan keunikan produk syariah.

Saat ini KPKS telah menerbitkan beberapa rekomendasi antara lain penyesuaian rasio utang berbasis bunga pada Daftar Efek Syariah, penerbitan Fatwa No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion, serta mendorong penempatan dana pemerintah pada lembaga keuangan syariah.

Dian mengatakan pengembangan keunikan produk syariah ini menunjukkan progres yang positif, antara lain melalui realisasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) pada 9 BUS, 3 UUS, dan 9 BPR Syariah dengan total nilai proyek mencapai Rp907,73 juta serta total penghimpunan dana sebesar Rp22,76 miliar.

Selain itu, Shariah Restricted Investment Account (SRIA) telah diimplementasikan oleh 1 BUS dan 1 UUS dengan total nominal piloting mencapai Rp1,35 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset perbankan syariah mencetak rekor tertinggi (all time high/ATH) sepanjang berdirinya industri tersebut di Indonesia menembus Rp1.028,18 triliun pada Oktober 2025.

Jumlah tersebut tumbuh sebesar 11,34 persen year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp923,43 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa capaian positif ini menunjukkan arah kebijakan pengembangan perbankan syariah berada di jalur yang tepat.

Kinerja perbankan syariah yang positif juga tercermin dari sisi penyaluran pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).

Per Oktober 2025, penyaluran pembiayaan tercatat mencapai Rp685,55 triliun atau tumbuh 7,78 persen yoy, sementara DPK yang dihimpun mencapai Rp820,79 triliun atau tumbuh 14,26 persen yoy.

Masing-masing pencapaian tersebut, catat OJK, juga merupakan nominal tertinggi selama bank syariah beroperasi di Indonesia.

Sejalan dengan ekspektasi membaiknya perekonomian nasional pada akhir 2025, hal ini diharapkan memberikan dampak positif bagi kinerja perbankan syariah hingga akhir tahun ini.

Dian menyampaikan bahwa OJK terus memastikan implementasi Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023-2027 untuk mendukung industri perbankan syariah yang terakselerasi dan tumbuh secara berkelanjutan.

Menurut Dian, kebijakan penguatan struktur industri melalui spin-off dan konsolidasi akan terus didorong sebagai katalis untuk melahirkan bank syariah dengan economic of scale yang lebih memadai.

Penguatan ini dinilai penting karena mayoritas bank umum syariah (BUS) masih berada pada kategori KBMI 1 dengan modal inti berada di kisaran hingga Rp6 triliun.

Dengan skala ekonomi yang lebih besar, maka bank syariah dapat memperluas pembiayaan, mengembangkan model bisnis yang lebih inovatif, meningkatkan efisiensi biaya, memperkuat infrastruktur teknologi informasi (TI), serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Skala ekonomi yang memadai juga akan membuat industri perbankan syariah semakin kontributif terhadap perekonomian nasional.

OJK juga mendorong bank syariah agar semakin agile (lincah) di tengah persaingan bisnis industri perbankan yang semakin ketat melalui pemanfaatan keunikan produk syariah, sinergi dengan bank induk, maupun optimalisasi keuangan sosial syariah.

Ketiga inisiatif tersebut diharapkan mampu memperkuat karakteristik perbankan syariah yang berorientasi pada pembangunan sosial-ekonomi dan meningkatkan inklusivitas perbankan syariah untuk seluruh lapisan masyarakat.

OJK pun menyatakan, pihaknya akan terus mengawal pengembangan perbankan syariah nasional ke depan untuk memastikan industri tersebut tumbuh secara berkelanjutan dan sehat sebagai langkah menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Perbankan syariah menyongsong fundamental pertumbuhan yang lebih solid dibandingkan industri nasional, terutama pada sisi aset dan dana pihak ketiga (DPK).

Ketua 1 Bisnis Asbisindo sekaligus Wakil Direktur BSI Bob Tyasika Ananta menyampaikan bahwa kinerja lima tahun terakhir menunjukkan laju yang konsisten di atas bank konvensional.

“Aset untuk perbankan syariah itu selama sekitar 5 tahun terakhir itu pertumbuhannya relatif di atas perbankan nasional. Mungkin di konteksnya itu di posisi terakhir perbankan nasional 8,63%, di perbankan syariah itu 9,39%,” ujarnya di dalam sesi diskusi bertajuk “Financial Deepening: Fungsi Intermediasi Sektor Keuangan dalam Memompa Pertumbuhan Ekonomi" di Bisnis Indonesia Group Conference, Hotel Raffles, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Menurut Bob, tren tersebut juga tercermin pada pembiayaan yang pergerakannya mirip dengan bank konvensional. Namun, perkembangan paling mencolok justru terjadi pada pertumbuhan DPK. Dalam pemaparannya, Bob menyoroti bahwa DPK perbankan syariah pada 2024 berada di kisaran 10,09%, lebih tinggi dari perbankan nasional yang mencatatkan 4,8%.

Momentum berbeda terjadi pada September 2024 ketika DPK nasional melonjak ke 11,16% menyusul suntikan likuiditas pemerintah sebesar Rp200 triliun.

“Kebetulan di bank syariah cuma BSI yang dapat Rp10 triliun, tapi poinnya perbankan syariah secara DPK itu pertumbuhannya persistent,” katanya.

Meski demikian, Bob menekankan bahwa sejumlah tantangan struktural masih membatasi ruang akselerasi pembiayaan syariah. Salah satunya berasal dari rasio kecukupan modal.

“Satu adalah menjadi challenge juga pertama CAR, perbankan itu size does matter, CAR-nya bank syariah itu lebih rendah daripada perbankan nasional,” ujarnya.

Dari sisi intermediasi, perbankan syariah mencatat Financing to Deposit Ratio (FDR) yang masih tergolong sehat. “Kami cukup efektif di kisaran 88,6%, tetapi di bulan September itu kita turun ke 84% tapi masih di kisaran 80% ke atas,” kata Bob.

Namun, tingkat profitabilitas masih menjadi catatan karena return on asset (ROA), masih relatif lebih rendah dari perbankan nasional.

Bob menambahkan bahwa tantangan lain datang dari kondisi literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih terbatas. Dia bilang bahwa literasi keuangan syariah 17% sekarang 40%, inklusi keuangan syariah 12% dan saat ini tumbuh sekitar 13,7%. "Last three years kenaikan inklusi keuangan syariah masih sedikit. Ini menjadi satu challenge,” jelasnya.

Selain itu, Bob memaparkan bahwa komposisi pembiayaan untuk syariah di Indonesia adalah 34% di real estate dan 32% rumah tangga.

”Sementara itu, porsi pembiayaan produktif seperti wholesale, konstruksi, manufaktur, dan pertanian masih relatif rendah," sebutnya. Bob menegaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan profil industri yang masih condong ke segmen ritel.

Namun demikian, hal ini juga menjadi perhatian bagi industri untuk mempercepat dorongan pembiayaan produktif agar perbankan syariah dapat menjadi katalis yang lebih kuat bagi pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang.

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) berharap pangsa pasar (market share) bank syariah nasional meningkat menjadi 20 persen dari saat ini sekitar 7,7 persen, sehingga bisa setara dengan negara-negara lain.

“Perbankan syariah rata-rata tumbuh di atas industri bank. Secara global, aset keuangan syariah naik sekitar 10 persen per tahun dengan rata-rata pangsa pasar sekitar 20 persen. Ruang tumbuh bank syariah di Indonesia masih cukup lebar bisa tiga kali lipat dari posisi saat ini,’’ kata Ketua Umum Asbisindo Anggoro Eko Cahyo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2024, total aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp980,30 triliun atau tumbuh sebesar 9,88 persen year on year (yoy) dengan market share naik menjadi 7,72 persen.

Anggoro di sela event Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025 menyebutkan, tahun 2025 merupakan momentum besar bagi perkembangan ekonomi syariah nasional. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di mana pengembangan ekonomi syariah menjadi pilar kedua agenda pembangunan nasional.

Menurut dia, dukungan dan stimulus dari pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi syariah dinilai sudah baik, mulai dari penetapan pilar pertumbuhan ekonomi nasional, blueprint ekonomi syariah Indonesia, Masterplan Industri Halal 2023-2029, hingga pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah.

Yang terbaru, dukungan juga berupa penerbitan berbagai regulasi strategis termasuk Peraturan OJK (POJK) tentang Kegiatan Usaha Bullion, yang membuka peluang besar bagi bank syariah untuk masuk ke ekosistem emas nasional.

Untuk percepatan pertumbuhan industri bank syariah, Asbisindo merumuskan strategi “winning proposition”, selaras dengan Asta Cita Pemerintah dan nilai syariah atau maqashid syariah yang menjadi unique value perbankan syariah

Ia mengatakan, keselarasan ini dielaborasi melalui berbagai aspek, di antaranya mendorong industrialisasi inklusif dan hilirisasi produktif yang memiliki added value, membangun daya saing ekosistem halal di pasar global, serta mengoptimalkan peran desa untuk Indonesia melalui pemerataan ekonomi berbasis syariah.

Selanjutnya, Asbisindo menyatakan kesiapan untuk berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai instrumen keuangan syariah yang diimplementasikan dalam produk kompetitif agar diminati masyarakat.

Namun, menurut asosiasi, perbankan syariah membutuhkan dukungan kebijakan yang memungkinkan untuk akselerasi pertumbuhan industri termasuk di antaranya dukungan kebijakan perpajakan.

Saat ini bank syariah memiliki berbagai alternatif pengembangan instrumen keuangan yang memerlukan dukungan kebijakan agar lebih diminati masyarakat, termasuk Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) dan Sharia Restricted Intermediary Account (SRIA).

Selain itu, terdapat bank emas (bullion bank) yang diluncurkan pada 26 Februari 2025 oleh Presiden RI dengan tujuan untuk memonetisasi potensi emas dari hulu hingga hilir sebagai investasi syariah yang aman, mudah, dan tahan terhadap inflasi. Asbisindo berharap emas dapat menjadi aset likuid bank serta diperhitungkan sebagai pengurang Giro Wajib Minimum​​​​​​​ ​​​​​​​(GWM).

Asbisindo menyampaikan, pihaknya juga siap berperan dalam penguatan ekonomi syariah nasional melalui sinergi antara regulator dan pelaku industri, sekaligus merumuskan arah pengembangan perbankan syariah yang lebih progresif dan berdaya saing global serta menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia.

"Dukungan kebijakan, regulasi, dan pasar ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan lagi pelengkap, melainkan arus utama pembangunan nasional. Tentunya dibutuhkan transformasi, adaptif dan inovasi untuk menjadi pemain utama perbankan nasional,” ujar Anggoro yang juga menjabat Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Dengan pengembangan instrumen, diharapkan bank syariah bisa menjadi lebih menarik dan dapat tumbuh lebih tinggi namun tetap sustain dan sehat. Asbisindo pun menegaskan komitmen nyata untuk kolaborasi dalam memperkuat peran perbankan syariah agar menjadi arus utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Isu pemisahan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) dari kendali PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) belum padam dan terus menyeruak.

Di Kompleks Istana Kepresidenan, awal Juni lalu, eks Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan bahwa pemisahan BSI dari Bank Mandiri sedang dikaji. Nantinya, BSI akan berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

“Belum, masih proses. Nanti Danantara yang akan ajukan ke kami. Kita lihat prospeknya,” ujar Erick. Dia menambahkan, Kementerian BUMN, yang kini menjadi Badan Pengaturan BUMN, kala itu hanya berperan sebagai regulator. “Saya hanya melihat dari sisi pengawasan dan kebijakan," ujarnya.

Pada kuartal akhir tahun ini, isu pemisahan bank syariah terbesar dari BMRI itu kembali mencuat. Bank dengan logo pita emas ini dikabarkan akan melaksanakan RUPS untuk membahas hal tersebut.

Sebagai informasi, menurut laporan keuangan Bank Mandiri per kuartal III/2025, BSI merupakan aset syariah terbesar di republik ini. Melepasnya bukan sekadar urusan teknis pemindahan saham, tetapi juga soal arah bisnis dan pengaruh di industri keuangan.

Jika rencana itu terjadi, BMRI berisiko kehilangan penopang terbesar di antara entitas anak. Hingga kuartal III/2025, BSI mencatat laba bersih Rp5,56 triliun, naik dari Rp5,11 triliun tahun lalu. Dari total laba bersih entitas anak Bank Mandiri sebesar Rp8,45 triliun, separuh lebih berasal dari BSI.

Berdasarkan laporan kinerja entitas anak perseroan dalam presentasi Bank Mandiri, BSI menyumbang laba bersih terbesar dengan nilai mencapai Rp5,56 triliun per September 2025, tumbuh dari Rp5,11 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Sumber: Paparan kinerja Bank Mandiri, 2025

Secara keseluruhan, laba bersih setelah pajak (net profit after tax/NPAT) entitas anak Bank Mandiri tercatat Rp8,45 triliun hingga kuartal III/2025, sedikit turun 0,95% dibandingkan Rp8,54 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Meski begitu, laba bersih berdasarkan kepemilikan atau NPAT by ownership justru naik 3% menjadi Rp4,62 triliun dari Rp4,49 triliun.

Dari sisi aset, BSI yang sahamnya dimiliki 51,47% oleh Bank Mandiri mencatat total aset Rp416,57 triliun hingga September 2025, naik 4,14% secara kuartalan (QoQ) dan tumbuh 12,40% secara tahunan (YoY). Dengan capaian tersebut, BSI menyumbang sekitar 70,1% dari total aset seluruh entitas anak Bank Mandiri yang mencapai Rp593,83 triliun.

Selain BSI, entitas lain yang turut menopang kinerja grup adalah Mandiri Taspen dengan aset Rp69,80 triliun atau naik 8,23% YoY, serta AXA Mandiri Financial Services yang membukukan aset Rp43,83 triliun atau naik 2,61% YoY.

Sementara itu, dari segmen multifinance, Mandiri Tunas Finance (MTF) mencatat penurunan aset 19,4% YoY menjadi Rp28,80 triliun, sedangkan Mandiri Utama Finance (MUF) tumbuh 16,22% YoY menjadi Rp17,09 triliun.

Total aset gabungan seluruh anak usaha Bank Mandiri mencapai Rp593,83 triliun per September 2025, tumbuh 9,05% secara tahunan. Pertumbuhan ini ditopang oleh segmen perbankan dan asuransi yang masih menunjukkan peningkatan kinerja positif.

Dengan kontribusi dominan BSI dan pertumbuhan solid di sektor keuangan lainnya, Bank Mandiri berhasil mempertahankan momentum kinerja entitas anak secara konsolidasi di tengah ketatnya persaingan industri perbankan nasional.

Menurut data Bank Mandiri, total aset per September 2025 tercatat sebesar Rp2.563,36 triliun. Lalu total aset BSI per September 2025 sebesar Rp416,57 triliun.

Namun, Bank Mandiri hanya memiliki 51,47% saham di BSI. Maka, porsi aset BSI yang dikonsolidasikan ke dalam laporan Bank Mandiri adalah 51,47% dikalikan Rp416,57 triliun yaitu Rp214,4 triliun.

Jika BSI dilepas sepenuhnya alias de-konso­lidasikan, maka total aset Bank Mandiri akan turun sebesar porsi yang sebelumnya dikonsolidasikan. Aset Bank Mandiri sebesar Rp2.563,36 triliun dikurang Rp214,41 triliun. Hasilnya, aset Bank Mandiri tanpa BSI sekitar Rp2.348,95 triliun.

Bagaimana dampak dari laba Bank Mandiri? Dari data kinerja anak usaha yang tercantum dalam laporan yang sama, laba bersih BSI sebesar Rp5,56 triliun hingga September 2025. Jika dihitung, kontribusi laba BSI ke Bank Mandiri yaitu 51,47% dikalikan Rp5,56 triliun. Dengan demikian, laba konsolidasi berpotensi berkurang sekitar Rp2,86 triliun dari sisi kontribusi anak usaha.

Imbasnya, porsi pendapatan nonbank Mandiri akan makin kecil, karena anak usaha terbesar yaitu BSI keluar dari Grup Bank Mandiri. Sebab, BSI masih menjadi tulang punggung utama kontribusi kinerja anak usaha Bank Mandiri.

Respons Dirut BSI

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo, tak menutupi bahwa arah masa depan BSI kini bergantung pada Danantara. “Semua call-nya ada di Danantara,” katanya dalam wawancara dengan Bisnis Indonesia pada pertengahan September lalu.

Dia mengakui Bahwa perjalanan BSI masih panjang. Pangsa pasar perbankan syariah masih di bawah 10%. Target untuk menembus aset Rp1.000 triliun pada 2030 tak bisa dicapai hanya lewat pertumbuhan organik.

“Tapi aksi-aksi organik itu tetap ada di pipeline kita. Kalau mau seribu triliun, enggak bisa organik saja,” ujarnya. BSI sedang membenahi fondasi, mulai dari digitalisasi hingga tata kelola.

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Anggoro Eko Cahyo/Dok. BPJS Ketenagakerjaan

Meski demikian, Anggoro tak menampik keuntungan dari spin off. Dia menilai spin off berpotensi membuat BSI lebih gesit sebagai BUMN. “Pertama, lebih lincah, kedua, jika ada inisiatif, keputusan bisa diambil lebih cepat,” ujarnya lugas.

Anggoro menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Danantara. Dia menyebut, dalam berbagai kesempatan Danantara telah menyampaikan hal tersebut.

Dia mengakui pembahasan detail mengenai skema spin off maupun penyuntikan dana belum dilakukan secara mendalam. Dijelaskan, beberapa opsi memang sudah ada, tetapi BSI belum dilibatkan secara intens. Untuk saat ini, perusahaan memilih fokus pada penguatan kinerja sebelum terjun lebih jauh ke rencana strategis tersebut.

Dampak ke Kinerja BSI

Pengamat keuangan syariah, Sutan Emir Hidayat, menilai BSI bisa melesat setelah dilepas dari Mandiri. “BSI sedang dalam momentum positif. Menjadi entitas yang lebih mandiri akan memberi ruang gerak dan fleksibilitas lebih besar untuk mengembangkan industri keuangan syariah,” katanya kepada Bisnis, Senin (20/10/2025).

Menurutnya, pemisahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor, apalagi di tengah tren kenaikan harga emas dan minat pada instrumen keuangan syariah. “Ini bisa mendorong naiknya harga saham BSI,” ujarnya.

Namun, Pengamat Keuangan Syariah Sutan Emir Hidayat sebelumnya menyebut kinerja BSI berpotensi melesat jika menjadi entitas yang lebih mandiri.

Sutan menyampaikan pengalihan kepemilikan ini juga akan berpengaruh terhadap strategi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia secara keseluruhan. Pasalnya, BSI sebagai bank syariah akan lebih leluasa dalam menentukan arah bisnisnya, jika pemisahan tersebut benar terjadi.

“Kinerja BSI sedang sangat baik, jika menjadi entitas yang lebih mandiri, ruang geraknya akan lebih luas, fleksibel, dan fokus pada pengembangan pasar keuangan syariah nasional. Ini bisa menjadi peluang BSI untuk melesat lebih jauh,” kata Sutan dalam keterangannya kepada Bisnis.

Selain itu, Sutan menyebut bahwa rencana tersebut dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap BSI Apalagi, saat ini BSI telah menjadi bullion bank, sama seperti Pegadaian.

“Tentu melihat apalagi sekarang harga emas yang lagi, ini tentu saya rasa keputusan strategis ini akan mendorong naiknya harga saham BSI,” ujarnya.

Kendati begitu, Sutan mengingatkan bahwa proses pemisahan perlu dilakukan secara hati-hati. Dia mengatakan, BSI selama ini mendapat dukungan besar dari Bank Mandiri, baik dari infrastruktur, likuiditas, maupun jaringan.

Jika pemisahan dilakukan, kata dia, diperlukan masa transisi yang terencana dan mekanisme pengalihan dukungan yang jelas, agar tidak terjadi gangguan pada operasional maupun persepsi pasar.

Menurutnya, terdapat tiga faktor utama keberhasilan pemisahan BSI dari Bank Mandiri. Pertama, tata kelola dan manajemen risiko yang kuat. Kedua, permodalan yang cukup dan berkelanjutan. Ketiga, roadmap transisi yang terukur dan transparan.

Apabila ketiga faktor ini terpenuhi, dia menyebut bahwa BSI tidak hanya siap lepas, tetapi juga berpotensi menjadi pemain utama dalam industri perbankan syariah di kawasan regional.

Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management FEB UI Toto Pranoto sebelumnya menilai bahwa perpindahan BSI ke Danantara akan mendudukkan posisi BSI tidak lagi sebagai anak usaha Bank Mandiri, melainkan sebagai entitas sejajar dalam struktur kepemilikan negara.

Dia menilai, perubahan ini memungkinkan Danantara memperkuat intervensi terhadap pengembangan bank syariah secara lebih langsung, tanpa melalui struktur dua lapis seperti saat ini.

"BSI akan didudukkan bukan lagi sebagai anaknya Mandiri, tapi dalam posisi sejajar. Ini memberi ruang agar pengembangan ekosistem syariah bisa lebih terintegrasi, termasuk menjadi hub industri halal dan sektor syariah lainnya," ujar Toto kepada Bisnis.

Keputusan memisahkan BSI mungkin membuka jalan bagi kemandirian industri keuangan syariah nasional. Namun, langkah ini juga berarti kehilangan mesin laba terbesar yang selama ini menjadi tulang punggung grup BMRI. Di antara kepentingan regulator dan kalkulasi bisnis, nasib Bank Mandiri kini ditentukan oleh kemampuannya berdiri tanpa bayang-bayang BSI.