Maybank menargetkan mobilisasi pembiayaan berkelanjutan sebesar US$ 73 miliar hingga 2030 atau setara sekitar Rp 1.278 triliun (asumsi kurs Rp 17.500 per dolar AS). Target tersebut meningkat setelah perseroan berhasil melampaui komitmen pembiayaan berkelanjutan sebelumnya.

Presiden Komisaris Maybank Indonesia Dato Sri Khairussaleh mengatakan komitmen tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan sekaligus menciptakan nilai jangka panjang di kawasan ASEAN.

"Pada tahun 2030, Maybank berkomitmen memobilisasi US$ 73 miliar pembiayaan berkelanjutan di seluruh kawasan. Target ini mencerminkan keyakinan kami bahwa keberlanjutan bukanlah agenda yang terpisah, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari cara kami menciptakan nilai jangka panjang dengan mendukung kemajuan ekonomi, memperkuat ketahanan bisnis, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh ASEAN," ujar Khairussaleh dalam acara Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, Selasa (30/6).

Menurutnya, hingga 2025 Maybank Group telah berhasil memobilisasi sekitar US$ 43 miliar pembiayaan berkelanjutan, melampaui target yang sebelumnya telah ditetapkan. Capaian tersebut dinilai menunjukkan semakin kuatnya momentum pembiayaan berkelanjutan di kawasan.

Dukung Sektor-sektor dalam Proses Transisi

Khairussaleh menegaskan fokus Maybank tidak hanya membiayai proyek-proyek yang telah ramah lingkungan, tetapi juga mendukung sektor-sektor yang masih berada dalam proses transisi, termasuk industri dengan tingkat emisi tinggi (hard-to-abate).

"Kami bekerja sama dengan para nasabah di sektor-sektor beremisi tinggi dan sulit dikurangi emisinya untuk membantu mereka meningkatkan efisiensi, mengadopsi teknologi yang lebih bersih, serta menyusun jalur transisi yang kredibel. Melanjutkan momentum tersebut melalui strategi baru kami, ROA30, kami meningkatkan target kami lebih tinggi lagi," katanya.

Selain aspek lingkungan dan tata kelola, Maybank juga memperkuat komitmennya pada dimensi sosial dalam kerangka environmental, social, and governance (ESG). Perusahaan menempatkan dampak sosial sebagai salah satu pembeda utama dalam strategi bisnisnya.

Sepanjang 2025, berbagai program dampak sosial Maybank disebut telah meningkatkan kualitas hidup sekitar 1,5 juta orang. Di periode yang sama, perusahaan juga memobilisasi sekitar US$ 7 miliar atau Rp 122,5 triliun investasi berdampak sosial melalui pembiayaan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.

Khairussaleh mengatakan komitmen tersebut turut diperkuat oleh pengakuan internasional di bidang ESG, Maybank memperoleh peringkat AAA dari MSCI ESG.

Lebih lanjut, Khairussaleh menilai perubahan iklim kini telah menjadi faktor yang secara langsung memengaruhi dunia usaha. Menurutnya, perusahaan yang mampu beradaptasi lebih cepat terhadap transisi rendah karbon akan memiliki peluang lebih besar untuk menarik investasi dan menciptakan pertumbuhan baru.

"Perusahaan yang lebih cepat beradaptasi akan berada pada posisi yang lebih baik untuk menangkap peluang pertumbuhan baru dan menarik investasi. Sebaliknya, mereka yang terlambat dapat menghadapi risiko yang lebih besar, mulai dari aset terlantar (stranded assets), keterbatasan pembiayaan, tekanan reputasi, hingga berkurangnya akses pasar," ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan transisi tidak hanya membutuhkan komitmen pelaku usaha, tetapi juga kepastian arah kebijakan dari pemerintah dan regulator melalui peta jalan nasional, taksonomi, insentif, serta persyaratan keterbukaan informasi yang dapat memberikan kepastian bagi investor dan dunia usaha dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang.

Perusahaan yang lebih cepat beradaptasi akan berada pada posisi yang lebih baik untuk menangkap peluang pertumbuhan baru dan menarik investasi. Sebaliknya, mereka yang terlambat dapat menghadapi risiko yang lebih besar, mulai dari aset terlantar (stranded assets), keterbatasan pembiayaan, tekanan reputasi, hingga berkurangnya akses pasar.

“Menghadapi tantangan ini membutuhkan lebih dari sekadar ambisi. Dibutuhkan arah yang jelas, dan karena itulah sinyal kebijakan menjadi sangat penting,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Memperingati delapan dekade pengabdian kepada negeri, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat perannya sebagai bank nasional pertama milik negara melalui transformasi berkelanjutan. Sejalan dengan tema HUT ke-80 "Swadharma Bhakti Nagara", langkah tersebut menjadi fondasi bagi kinerja perseroan yang tetap solid.

Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena mengatakan, transformasi BNI diarahkan untuk memperkuat kinerja dan daya saing perseroan dalam menangkap peluang pertumbuhan baru, sejalan dengan penguatan tata kelola BUMN oleh Danantara Indonesia yang berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang.

"Transformasi yang kami jalankan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga memperkuat kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan dan menangkap peluang pertumbuhan. Dengan fundamental yang semakin kuat, BNI dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi nasabah, masyarakat, dan perekonomian nasional," ujar Paolo dalam keterangan tertulis.

BNI menjalankan transformasi secara menyeluruh di berbagai lini bisnis, mulai dari penguatan kapabilitas digital, peningkatan produktivitas organisasi, optimalisasi jaringan layanan, hingga penguatan manajemen risiko. Strategi tersebut diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Pada sisi digitalisasi, BNI terus mengembangkan wondr by BNI sebagai platform layanan digital ritel. Hingga akhir 2025, platform tersebut telah digunakan oleh lebih dari 12 juta nasabah. Peningkatan aktivitas transaksi pada wondr by BNI turut mendukung pertumbuhan tabungan ritel dan penguatan dana murah perseroan.

Sementara itu, pada segmen wholesale banking, BNI memperkuat BNIdirect yang menyediakan layanan cash management, trade finance, bank guarantee, dan supply chain financing bagi nasabah bisnis. Sepanjang 2025, jumlah pengguna dan nilai transaksi BNIdirect tumbuh lebih dari 25% secara tahunan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan giro korporasi dan kualitas layanan transaksi bisnis.

Hasil transformasi tersebut tercermin pada kinerja keuangan perseroan sepanjang 2025. BNI membukukan laba bersih sebesar Rp20 triliun. Pada saat yang sama, kualitas aset terus membaik, dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) bruto turun menjadi 1,9% dan loan at risk (LaR) membaik menjadi 8,5%.

Momentum positif berlanjut pada 2026. Hingga akhir Mei 2026, BNI mencatatkan total aset sebesar Rp1.365,36 triliun dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.063,92 triliun. Perseroan juga membukukan laba bersih Rp9,05 triliun dengan posisi permodalan yang tetap kuat, tercermin dari total ekuitas sebesar Rp160,99 triliun.

Paolo mengatakan, fondasi bisnis yang semakin kuat menjadi modal penting bagi BNI untuk terus menciptakan nilai bagi pemegang saham, nasabah, masyarakat, maupun perekonomian nasional.

"Kami meyakini bahwa perusahaan yang sehat dan bertumbuh akan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemegang saham, mendukung agenda pembangunan nasional, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang," kata Paolo.

Kehadiran Danantara diharapkan dapat semakin memperkuat upaya BUMN, termasuk BNI, dalam menciptakan nilai jangka panjang melalui pengelolaan investasi yang terintegrasi, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing perusahaan.

Ke depan, BNI akan terus melanjutkan agenda transformasi untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional sejalan dengan semangat "Terus Mengabdi untuk Terus Melayani". Selaras dengan arah penguatan tata kelola dan penciptaan nilai BUMN melalui Danantara, perseroan optimistis dapat terus memperkuat kinerja, memperluas kontribusi bagi pembangunan nasional, serta menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi pemegang saham, masyarakat, dan negara. (*)

IDXChannel - Reli pasar saham Amerika Serikat (AS) yang sebagian ditopang dana pinjaman mulai menghadapi tantangan baru. Biaya pinjaman untuk membeli saham (equity financing) terus meningkat sehingga memicu kekhawatiran di kalangan pelaku pasar mengenai keberlanjutan kenaikan indeks.

Equity financing tersebut mencakup berbagai opsi pembiayaan mulai dari margin trading, equity repo, total return swap, hedge fund leverage, dan berbagai pembiayaan lainnya yang disediakan bank investasi kepada trader.

Lembaga keuangan global mencatat tren lonjakan arus dana ke produk exchange-traded fund (ETF) dengan menggunakan pinjaman alias leverage, meningkatnya volume perdagangan opsi saham, serta eksposur hedge fund yang mencapai rekor tertinggi. Kondisi itu membebani kapasitas neraca bank-bank besar penyedia pembiayaan, sehingga biaya pinjaman ikut terdorong naik.

Saat ini, eksposur untuk equity repo yang dimiliki primary dealer telah melampaui USD220 miliar, tertinggi sepanjang sejarah. Repo adalah skema pinjaman jangka pendek dengan jaminan saham yang banyak digunakan investor untuk membiayai transaksi saham lainnya.

Strategist Morgan Stanley, Martin Tobias mengatakan, kenaikan biaya pembiayaan ini dapat menjadi sinyal awal perubahan sentimen pasar. Menurut dia, biaya yang semakin mahal berpotensi membuat sejumlah transaksi berbasis leverage tidak lagi menarik.

"Kenaikan pembiayaan saham ini merupakan sinyal awal yang menunjukkan kemungkinan perubahan persepsi investor terhadap kondisi keuangan," katanya dikutip dari Reuters, Senin (29/6/2026).

Sementara itu, Head of U.S. Equity Derivatives Strategy Barclays, Stefano Pascale justru menilai kenaikan biaya pinjaman lebih mencerminkan tingginya minat investor masuk ke pasar saham dibandingkan menjadi ancaman langsung terhadap reli. Dia mengatakan biaya pembiayaan yang naik umumnya muncul saat optimisme pasar sedang tinggi.

"Kenaikan biaya pembiayaan pada dasarnya bukanlah masalah bagi pasar," katanya.

Namun, dia mengakui, kenaikan harga saham secaraa terus menerus dengan pinjaman dapat mengurangi kapasitas bank dalam menyediakan pembiayaan . Misalnya, harga saham naik 10 persen, maka nilai portofolio yang perlu dibiayai juga ikut meningkat 10 persen, karena bank menopang eksposur lebih besar. Dengan asumsi pasar equity financing sekitar USD10 triliun, maka bank perlu menyediakan dana tambahan sekitar USD1 triliun.

Reli saham AS sepanjang 2026 didorong lonjakan saham-saham kecerdasan buatan (AI), terutama pada sektor semikonduktor. Indeks Nasdaq Composite telah mencatat rekor tertinggi sebanyak 20 kali sepanjang tahun ini, sementara aset ETF dengan leverage di AS melonjak dua kali lipat dalam beberapa bulan terakhir menjadi sekitar USD200 miliar.

Tobias menyorot reli Wall Street yang semakin bergantung pada segelintir saham teknologi. Dalam tiga bulan terakhir, hanya sektor teknologi yang mampu mengungguli kinerja indeks S&P 500 dengan saham Nvidia, Broadcom, dan Micron menjadi motor utama penguatan pasar.

Dia menilai, puncak kenaikan saham dalam beberapa periode sebelumnya kerap bertepatan dengan tingginya biaya pembiayaan saham. Dengan tekanan pembiayaan yang meningkat dan S&P 500 masih kesulitan menembus rekor tertinggi, pasar dinilai mulai memasuki titik krusial.

"Yang mendorong pasar naik bukanlah cerminan membaiknya prospek ekonomi AS secara luas. Reli ini hanya ditopang penggunaan leverage yang terkonsentrasi pada bagian pasar yang sangat sempit," ujar Tobias.

(Rahmat Fiansyah)

Danantara dapat menjadi pengungkit investasi nasional, tetapi kepercayaan publik harus tetap menjadi modal yang paling dijaga

Jakarta (ANTARA) - Penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara Indonesia membuka babak baru dalam pencarian sumber pendanaan pembangunan nasional.

Kedua instrumen tersebut lahir dari perubahan Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) melalui UU Nomor 4 Tahun 2026, yang memberi kewenangan kepada Danantara untuk menerbitkan surat utang umum maupun surat utang khusus.

Patriot Bond dan Merah Putih Bond ditempatkan sebagai surat utang khusus yang ditujukan untuk memperkuat pembiayaan investasi dan proyek strategis nasional.

Namun, penerbitan instrumen pendanaan oleh lembaga pengelola investasi negara tidak dapat dibaca semata-mata sebagai urusan korporasi. Setiap obligasi yang diterbitkan Danantara akan selalu berada dalam bayang-bayang reputasi negara. Investor, masyarakat, lembaga pemeringkat, dan pasar keuangan akan menilai apakah hubungan antara instrumen tersebut, aset negara, BUMN, serta APBN memiliki batas yang jelas.

Instrumen Patriot Bond dan Merah Putih Bond menjadi semakin sensitif karena regulasi memberikan perlindungan khusus bagi transaksi pembelian di pasar primer. Ketentuan tersebut mencakup perlindungan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk perpajakan, dan gugatan perdata.

Data serta informasi dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dalam proses peradilan. Peserta tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela turut disebut sebagai kelompok yang dapat menjadi investor instrumen ini

Di sinilah reputasi fiskal menjadi sangat penting. Reputasi fiskal tidak hanya dibentuk oleh rasio defisit dan utang pemerintah, melainkan oleh keyakinan bahwa negara mampu mengelola kewajiban, risiko, dan kebijakan pembiayaannya secara transparan.

Negara yang memiliki reputasi fiskal baik akan lebih mudah memperoleh pembiayaan dengan biaya yang wajar. Sebaliknya, ketidakjelasan antara utang lembaga investasi negara dan kewajiban pemerintah dapat meningkatkan premi risiko, mempersempit ruang fiskal, serta menurunkan kepercayaan publik.

Tekanan fiskal

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa instrumen investasi negara dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila dibangun dengan mandat yang jelas dan tata kelola yang kuat. Sebaliknya, instrumen tersebut dapat menjadi sumber tekanan fiskal apabila negara mencampurkan terlalu banyak tujuan: mengejar imbal hasil, memenuhi kepentingan politik, menyelamatkan perusahaan negara, sekaligus menutup kebutuhan pembiayaan jangka pendek.

Contoh dari Eropa, misalnya Norwegia, telah membentuk Government Pension Fund Global untuk mengelola kekayaan publik lintas generasi. Dana tersebut dibentuk dari pendapatan minyak dan gas, lalu diinvestasikan secara global melalui Norges Bank Investment Management.

Nilai dana ini telah mencapai sekitar 1,8 triliun dolar AS dan memiliki kepemilikan di sekitar 9.000 perusahaan di berbagai negara. Pemerintah Norwegia menerapkan aturan fiskal yang membatasi penggunaan hasil investasi dana tersebut untuk anggaran, sehingga aset investasi tidak mudah ditarik untuk kebutuhan politik atau belanja jangka pendek.

Sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara, di Singapura terdapat pemisahan peran antara Temasek dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC) yang kerap dipandang sebagai salah satu praktik tata kelola kekayaan negara yang paling disiplin.

GIC mengelola dana cadangan Pemerintah (surplus nasional), sementara Temasek beroperasi layaknya perusahaan investasi komersial biasa yang mengelola ekuitasnya sendiri dan pemegang saham. Karena beroperasi dengan pendekatan korporasi, Temasek dituntut menilai investasi berdasarkan prospek bisnis, kualitas manajemen, risiko pasar, dan potensi imbal hasil, bukan semata-mata atas dasar kepentingan politik atau kebutuhan pembiayaan pemerintah jangka pendek.

Pengalaman penting berikutnya datang dari Malaysia melalui kasus 1Malaysia Development Berhad yang memberikan peringatan yang lebih keras.

Ketika lembaga investasi negara memiliki akses pembiayaan besar tetapi pengawasan, transparansi, dan independensi tata kelolanya lemah, utang korporasi dapat berubah menjadi persoalan fiskal dan reputasi negara. Kerusakan yang muncul tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga menurunnya kepercayaan masyarakat dan investor terhadap institusi publik.

Prinsip global yang relevan untuk menghindari risiko tersebut tercermin dalam Santiago Principles. Standar yang disusun oleh International Forum of Sovereign Wealth Funds ini mencakup 24 prinsip mengenai tujuan kebijakan, struktur kelembagaan, tata kelola, investasi, manajemen risiko, dan transparansi.

Santiago Principles menekankan bahwa dana investasi negara perlu memiliki mandat yang terbuka, pengambilan keputusan yang independen, serta pengelolaan risiko yang prudent.

Bagi Indonesia, pembanding global tersebut mengajarkan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh seberapa cepat instrumen diterbitkan, tetapi oleh seberapa jelas negara menjelaskan siapa yang menanggung risiko, bagaimana dana digunakan, dan apa batas dukungan pemerintah apabila investasi tidak berjalan sesuai rencana.

Mitigasi struktural

Instrumen pendanaan Danantara mesti memiliki berbagai dimensi mitigasi resiko dalam rangka menjaga kredibilitas investasi yang dijalankannya. Hal itu dapat dilakukan dengan menyusun sejumlah langkah strategis untuk memetakan secara struktural, seluruh dimensi resiko yang dapat terjadi secara prudent dan penuh kehati-hatian yang dirangkum dari berbagai literasi mengenai instrumen pendanaan tersebut.

Langkah pertama sebagai pondasi trust yang utama bagi investor adalah memastikan bahwa Patriot Bond dan Merah Putih Bond memiliki batas mandat yang tegas. Pemerintah dan Danantara perlu menjelaskan apakah instrumen tersebut digunakan untuk proyek komersial, proyek strategis dengan dukungan kebijakan, atau proyek pelayanan publik. Klasifikasi ini penting karena setiap jenis proyek memiliki profil risiko dan mekanisme pembiayaan yang berbeda.

Langkah yang kedua adalah menerapkan prinsip pemisahan risiko atau ring-fencing antara neraca Danantara dan APBN. Publik perlu memperoleh kepastian bahwa setiap obligasi yang diterbitkan Danantara bukan secara otomatis merupakan utang pemerintah. Jika terdapat penjaminan, penyertaan modal negara, fasilitas perpajakan, atau bentuk dukungan fiskal lain, seluruhnya perlu dicatat secara terbuka dalam dokumen risiko fiskal pemerintah.

Sedangkan langkah ketiga adalah melakukan penguatan transparansi instrumen. Informasi mengenai nilai penerbitan, tenor, kupon, investor sasaran, penggunaan dana, proyek yang dibiayai, dan proyeksi pengembalian perlu diumumkan dalam batas yang tetap menjaga kerahasiaan bisnis. Transparansi bukan berarti membuka seluruh negosiasi komersial, tetapi memberi informasi yang cukup agar publik dapat menilai apakah instrumen tersebut dikelola secara profesional.

Langkah keempat adalah melalui pembentukan komite risiko independen yang memiliki kewenangan nyata. Komite ini perlu diisi oleh profesional yang memiliki kompetensi investasi, manajemen risiko, hukum, pasar keuangan, dan tata kelola publik. Setiap penerbitan instrumen dalam jumlah besar perlu melewati uji stres, analisis sensitivitas, serta skenario terburuk terhadap kemampuan pembayaran dan dampaknya bagi neraca Danantara.

Langkah kelima dibutuhkan dalam rangka membangun komunikasi publik yang jernih. Patriot Bond dan Merah Putih Bond membawa simbol nasionalisme yang kuat. Namun, nasionalisme ekonomi tidak boleh dijadikan pengganti dari penjelasan teknis mengenai risiko, imbal hasil, dan tata kelola.

Masyarakat perlu diyakinkan bahwa investasi berdasarkan pada keputusan sukarela, pertimbangan investasi yang wajar, serta keyakinan terhadap kualitas proyek yang dibiayai. Pemerintah telah membantah isu bahwa masyarakat dengan simpanan tertentu diwajibkan membeli instrumen tersebut.

Mengawal kredibilitas

Kebijakan imunitas hukum dalam revisi UU P2SK dirancang sebagai magnet penarik likuiditas besar milik warga negara Indonesia yang selama ini mengendap di luar negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perlakuan khusus ini semata-mata mengamankan dana yang masuk ke sistem ekonomi domestik, sementara aktivitas bisnis ilegal investor di luar obligasi tetap dapat dikejar secara hukum.

Namun, hasil kajian ekonomi mengingatkan adanya potensi moral hazard. Perlindungan yang terlalu longgar dari pidana khusus dapat menurunkan persepsi kepatuhan Indonesia terhadap regulasi Financial Action Task Force (FATF). Jika Indonesia dinilai memberikan ruang bagi akomodasi dana tanpa rekam jejak bersih, lembaga pemeringkat internasional dikhawatirkan menaikkan harga risiko negara (country risk premium), yang justru akan membuat biaya utang (cost of fund) negara membengkak di masa depan.

Sehingga dengan demikian, reputasi fiskal dalam skema pendanaan yang dijalankan Danatara akan dibangun melalui ketegasan batas, keterbukaan risiko, dan keberanian untuk menempatkan akuntabilitas di atas euforia pendanaan.

Danantara dapat menjadi pengungkit investasi nasional, tetapi kepercayaan publik harus tetap menjadi modal yang paling dijaga. Ketika setiap rupiah pendanaan dapat dijelaskan, setiap risiko dapat diukur, dan setiap dukungan negara dapat dipertanggungjawabkan, Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak hanya menjadi instrumen keuangan, melainkan juga cermin kedewasaan tata kelola fiskal Indonesia.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan di industri multifinance mencapai Rp514,65 triliun pada April 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu tumbuh 2,08% secara tahunan.

“Didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 10,64% year on year [YoY],” katanya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Menilik perbandingannya secara bulanan, piutang pembiayaan pada April 2026 naik tipis sebesar 0,10% (month to month/MtM) dari Rp514,09 triliun.

Lebih jauh, dalam empat bulan pertama ini, pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) gross perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,89%, sedangkan NPF net sebesar 0,78%. Adapun, gearing ratio-nya sebesar 2,14 kali.

Di sisi lain, Agusman membeberkan hingga April 2026 masih ada 8 dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan kewajiban modal inti minimum sebesar Rp100 miliar.

“Seluruh perusahaan pembiayaan tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK, yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum,” ucapnya.

Dilanjutkan Agusman, langkah-langkah tersebut antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham existing, mencari investor strategis dan atau merger.

Untuk diketahui, OJK memproyeksikan piutang pembiayaan perusahaan multifinance pada 2026 tumbuh 6%—8% YoY. Merespons hal ini, praktisi dan pengamat industri pembiayaan Jodjana Jody mengatakan outlook OJK tersebut cukup realistis, meski per akhir 2025 piutang pembiayaan multifinance hanya tumbuh tipis 0,61% YoY.

“Saya rasa target OJK cukup realistis dan tentunya bisa terealisasi bila tingkat suku bunga bisa bertahan dan likuiditas di pasar membaik,” ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Jodjana bercerita untuk 2025 dirinya pernah memprediksi piutang pembiayaan multifinance tumbuh tipis sekitar 5%—6%. Hal ini berkaca pada pasar otomotif yang tergerus hingga 7%—8% dan sudah memperhitungkan diversifikasi pembiayaan ke sektor lain.

Sebab demikian, dia menilai pertumbuhan pada 2026 juga masih berat, mengingat goncangan global yang masih tinggi dan disertai dengan ketidakpastian sektor keuangan di dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pelayaran PT Soechi Lines Tbk. (SOCI) memperoleh fasilitas pembiayaan subordinasi dengan limit maksimum mencapai Rp3 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, fasilitas tersebut ditandatangani pada 26 Mei 2026 dalam skema Subordinated Financing Facility dengan prinsip Line Facility Al Musyarakah Mutanaqisah Refinancing.

Direktur & Sekretaris Perusahaan SOCI Paula Marlina menjelaskan fasilitas pembiayaan subordinasi tersebut akan digunakan untuk mendukung penyediaan pembayaran atau dana cadangan (sinking fund) atas rencana pendanaan yang akan diterima perseroan.

“Tujuan dari penandatanganan Fasilitas Pembiayaan Subordinasi adalah dalam rangka untuk dukungan penyediaan pembayaran/dana cadangan (sinking fund) atas rencana pendanaan yang akan diterima Perseroan,” kata Paula dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (29/5/2026).

Paula menambahkan fasilitas pembiayaan subordinasi tersebut memiliki tenor jangka panjang hingga Desember 2037.

Penandatanganan fasilitas pembiayaan tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari langkah perseroan dalam memperkuat kebutuhan pendanaan dan menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

“Penandatanganan Fasilitas Pembiayaan Subordinasi ini merupakan bagian dari upaya untuk mendukung kebutuhan pendanaan Perseroan,” jelasnya.

Perseroan juga memastikan tidak terdapat dampak hukum tertentu maupun dampak material terhadap kondisi keuangan perusahaan atas penandatanganan fasilitas tersebut.

Meski demikian, fasilitas pembiayaan subordinasi tersebut diharapkan dapat menopang keberlangsungan bisnis perseroan dalam jangka panjang, khususnya dalam menjaga kesiapan pendanaan dan fleksibilitas struktur keuangan perusahaan.

“Penandatanganan Fasilitas Pembiayaan Subordinasi tersebut diharapkan dapat mendukung kelangsungan usaha Perseroan dalam jangka panjang,” pungkas Paula.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, MALANG — Pendapatan premi asuransi umum di wilayah kerja (Wilker) OJK Malang per-31 Maret 2026 tercatat sebesar Rp125 miliar atau tumbuh 2,20% secara yoy dengan klaim asuransi sebesar Rp43 miliar atau tumbuh 19,59%.

Adapun pendapatan premi asuransi jiwa dan klaim asuransi jiwa masih mencatatkan penurunan apabila dibandingkan tahun sebelumnya (menurun masing-masing sebesar 0,19% dan 33,24%).

Kepala Kantor OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per-Februari 2026 tumbuh 6,47% yoy dengan nilai mencapai Rp239,16 miliar. "Jumlah investasi sendiri mengalami kenaikan sebesar 4,25% yoy menjadi Rp218,48 miliar,” katanya dikutip Kamis (28/5/2026).

Di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML), kata dia, penyaluran piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan menurun 3,21% yoy pada Februari 2026 menjadi Rp7,07 triliun, masih didominasi dengan Pembiayaan Multi Guna sebesar Rp4,42 triliun. Profil risiko Perusahaan Pembiayaan terjaga dengan rasio Non Performing Financing (NPF) tercatat sebesar 4,63%.

Penyaluran piutang pembiayaan di wilayah kerja OJK Malang, menurutnya, masih didominasi kepada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Rp1,58 triliun; porsi 22,37%); Aktivitas Jasa Lainnya (Rp866,18 miliar; porsi: 12,25%); serta Industri Pengolahan (Rp817,26 miliar; porsi 11,56%).

Pembiayaan modal ventura pada Februari 2026 tumbuh 16,01% yoy, dengan nilai pembiayaan tercatat sebesar Rp467 miliar. Risiko kredit terjaga dengan NPF sebesar 2,39% atau meningkat 0,13% yoy.

Di industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM), kata dia, pinjaman yang diberikan per-31 Maret 2026 sebesar Rp9,95 miliar atau menurun 11,98% yoy sedangkan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp7,93 miliar atau tumbuh 37,22% yoy.Di industri pergadaian, pinjaman yang disalurkan per-31 Maret 2026 sebesar Rp12,82 miliar atau menurun 14,87% yoy.

“Berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-13/KO.14/2026 tanggal 9 Maret 2026 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian kepada PT Gadai Rejeki Gemilang, OJK telah memberikan izin usaha kepada PT Gadai Rejeki Gemilang sebagai perusahaan pergadaian di Kota Malang. Perusahaan tersebut mulai beroperasi pada 13 Maret 2026,” ucapnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai industri asuransi masih proses untuk kembali pulih, rencana kebijakan pemerintah yang mengakomodasi asuransi dalam penjaminan LPS diharapkan dapat mendongkrak kinerja asuransi di Indonesia.

Selain itu, kata dia, sosialisasi dan promosi harus terus dilakukan karena asuransi tidak hanya sekadar jaminan kesehatan tetapi juga bisa menjadi instrumen investasi.

Di sisi lain, menurutnya, industri jasa keuangan, khususnya sektor pembiayaan semakin kompetitif seiring dengan bertambahnya pelaku di sektor ini, sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan dalam mengakses sumber pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Hal ini juga harus diikuti dengan pengawasan serta tetap memperhatikan aspek-aspek kredit yang prudent. (K24)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Plaza Indonesia Realty Tbk. (PLIN) telah menjaminkan aset senilai Rp5,64 triliun untuk mendukung fasilitas pinjaman sindikasi sebesar Rp4,7 triliun yang diperoleh bersama induk usahanya, PT Plaza Indonesia Investama (PII).

Berdasarkan keterbukaan informasi yang dikutip, Rabu (27/5), perseroan menjelaskan transaksi tersebut dilakukan dalam rangka pembiayaan kembali (refinancing) seluruh fasilitas pinjaman sindikasi eksisting yang sebelumnya diterima oleh PLIN dan PII.

Secara rinci, pinjaman sindikasi tersebut memiliki total pokok sebesar Rp4,7 triliun yang terdiri atas Fasilitas A senilai Rp3,7 triliun, Fasilitas B sebesar Rp500 miliar, dan Fasilitas C sebesar Rp500 miliar. Ketiga fasilitas tersebut bersifat saling dipertukarkan (interchangeable), sehingga penggunaan pada satu fasilitas akan mengurangi plafon fasilitas lainnya.

Manajemen PLIN menjelaskan, fasilitas pinjaman tersebut memiliki tenor selama 60 bulan dengan bunga berupa margin 1,75% per tahun yang dapat disesuaikan berdasarkan sustainability margin adjustment, ditambah bunga acuan Compounded IndONIA 30 hari.

Dalam transaksi ini, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA), PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN), dan PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) bertindak sebagai mandated lead arrangers and bookrunners. Sementara itu, BNGA juga ditunjuk sebagai agen fasilitas dan agen jaminan.

Sebagai jaminan, PLIN menyerahkan hak tanggungan atas empat bidang tanah Hak Guna Bangunan (HGB) dan lima bidang Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) yang berada di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, termasuk unit di Apartemen Keraton Plaza Indonesia. Selain itu, perseroan juga menjaminkan hak fidusia atas penerimaan atau klaim asuransi serta gadai atas rekening Debt Service Reserve Account (DSRA).

Total nilai aset yang dijaminkan mencapai Rp5,64 triliun atau setara 49,56% dari total ekuitas perseroan sebesar Rp11,38 triliun per 31 Desember 2025. Nilai tersebut masuk kategori transaksi material karena melebihi 20% ekuitas, tetapi masih berada di bawah ambang batas 50% sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Manajemen PLIN juga menyebutkan bahwa penjaminan aset atas pinjaman yang diperoleh PII tergolong transaksi afiliasi. Meski demikian, berdasarkan regulasi OJK, perseroan hanya diwajibkan memenuhi ketentuan transaksi material karena nilainya belum melampaui 50 persen dari ekuitas perusahaan.

Dana hasil pinjaman sindikasi tersebut akan digunakan untuk membiayai kembali seluruh fasilitas pinjaman sindikasi eksisting yang sebelumnya diperoleh PLIN dan PII berdasarkan perjanjian pinjaman sindikasi tahun 2023.

Dalam keterangannya, PLIN turut mengingatkan adanya risiko apabila PII gagal memenuhi kewajiban pembayaran bunga maupun pokok pinjaman sesuai perjanjian sindikasi 2026. Dalam kondisi tersebut, aset milik PLIN yang dijaminkan berpotensi dieksekusi oleh BNGA selaku agen jaminan, yang dapat menimbulkan dampak material terhadap kegiatan usaha dan operasional perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Buana Finance Tbk. (BBLD) menanggapi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang melemah ke posisi hingga Rp17.600.

Direktur Pemasaran Buana Finance Herman Lesmana menegaskan bahwa pembiayaan di perusahaannya berbasis rupiah, begitupun dengan pendanaan atau cost of fund-nya dalam mata uang rupiah.

“Sehingga tidak akan terjadi mismatch. Namun, kami tetap memitigasi biaya operasional maupun Operational Expenditure [OpEx] dan hal-hal lainnya. Kami mencari peluang yang marginnya bisa lebih baik,” ucapnya dalam Public Expose yang diselenggarakan secara daring di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Herman mencontohkan, salah satu segmen yang dibidik adalah refinancing karena masih menawarkan margin yang lebih menarik, meski perusahaan tetap mempertimbangkan tingkat suku bunga agar tidak terlalu tinggi.

Dilanjutkan dia, Perseroan akan menyesuaikan penawaran secara realistis dan relevan dengan kondisi pasar, dengan mempertimbangkan jenis unit jaminan, tahun rakitan, serta besarannya. Jadi, segmentasinya pasti ada pricing diferensiasi.

“Di situlah kami akan melihat, memilah, dan melakukan penyeleksian untuk melihat potensi pasar yang memang kami lakukan di refinancing,” sebutnya.

Di sisi lain, perusahaan yang telah beroperasi sejak 1982 ini akan memperluas usaha dengan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) dan membidik B2B atau business to business. Hal ini dilakukan untuk memitigasi risiko, sehingga marginnya juga lebih terukur.

“Kami memberikan secara realistis, relevan, dan juga terukur sehingga kemampuan bayarnya tetap ada. Nah, inilah yang kami bidik, yaitu perusahaan agar kualitasnya tetap terjaga dan termitigasi,” ucap Herman.

Pada saat yang sama, Direktur Keuangan Buana Finance Mariana Setyadi menyampaikan perusahaan akan tetap prudent terkait perolehan cost of fund dari kreditur, seiring melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Tentunya jika kami memperoleh utang dalam mata uang asing, dari sisi manajemen risiko kami akan melakukan full hedging terkait currency dan interest rate untuk menjaga volatilitas nilai tukar dan suku bunga tersebut,” tuturnya.

Sebagai informasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke posisi Rp17.685 pada perdagangan hari ini, Selasa (19/5/2026). Sementara itu, pergerakan greenback juga mengalami kontraksi.

Berdasarkan data Trading View, rupiah dibuka melemah 17 poin atau 0,10% ke Rp17.685 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS juga terkoreksi 0,14% ke 99,05.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memang kembali tertekan di tengah menguatnya sentimen risk-off global yang dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah serta meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap tensi geopolitik.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank KB Indonesia Tbk. memperkuat penetrasi pembiayaan sektor teknologi melalui kerja sama distributor financing senilai Rp200 miliar dengan PT ECS Indo Jaya.

Transaction Banking Division Head KB Bank Novita S. Djani mengatakan fasilitas Supply Chain Finance (SCF) tersebut ditujukan bagi distributor dalam ekosistem PT ECS Indo Jaya untuk mendukung kebutuhan likuiditas usaha dan menjaga kelancaran distribusi produk teknologi ke berbagai wilayah di Indonesia.

"Kerja sama itu sekaligus menjadi strategi KB Bank memperluas pembiayaan berbasis ekosistem bisnis terintegrasi pada sektor-sektor produktif, khususnya industri teknologi informasi dan komunikasi yang dinilai masih memiliki prospek pertumbuhan kuat," kata Novita dalam siaran pers, dikutip Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, sektor ICT terus menunjukkan peluang pertumbuhan seiring meningkatnya kebutuhan digitalisasi di berbagai industri.

Dia menambahkan fasilitas distributor financing diharapkan dapat memperkuat kapasitas bisnis distributor sekaligus menjaga kelancaran rantai pasok dalam ekosistem PT ECS Indo Jaya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT ECS Indo Jaya, Antonius mengatakan dukungan pembiayaan dari KB Bank akan memberikan fleksibilitas lebih baik bagi distributor dalam mengembangkan usaha.

“Kerja sama ini juga diharapkan dapat membantu distributor kami memperoleh akses pembiayaan modal kerja yang lebih optimal sehingga dapat mendukung percepatan distribusi produk ke pasar serta pengembangan usaha secara berkelanjutan,” kata Antonius.

ECS Indo Jaya merupakan bagian dari VSTECS Group, penyedia produk dan layanan ICT di kawasan Asia Pasifik yang menjadi anak usaha VSTECS Holdings Limited, emiten yang tercatat di Hong Kong Stock Exchange.

Di Indonesia, perusahaan tersebut menjalankan tiga lini bisnis utama yakni distribution, enterprise system, dan IT services. Saat ini, PT ECS Indo Jaya memiliki enam kantor cabang, enam gudang, lebih dari 5.400 mitra aktif, serta menjangkau lebih dari 225 kota di Indonesia.

Perusahaan juga bermitra dengan berbagai principal teknologi global dalam menyediakan solusi dan produk ICT di pasar domestik.

Sejalan dengan pengembangan ekosistem bisnis tersebut, KB Bank turut menawarkan layanan wholesale banking yang mencakup cash management, trade finance, custody, hingga pembiayaan terstruktur.

KB Bank menilai sinergi dengan pelaku industri menjadi bagian dari strategi memperkuat peran perseroan sebagai mitra finansial bagi pengembangan ekosistem bisnis nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank KB Indonesia Tbk. memperkuat penetrasi pembiayaan sektor teknologi melalui kerja sama distributor financing senilai Rp200 miliar dengan PT ECS Indo Jaya.

Transaction Banking Division Head KB Bank Novita S. Djani mengatakan fasilitas Supply Chain Finance (SCF) tersebut ditujukan bagi distributor dalam ekosistem PT ECS Indo Jaya untuk mendukung kebutuhan likuiditas usaha dan menjaga kelancaran distribusi produk teknologi ke berbagai wilayah di Indonesia.

"Kerja sama itu sekaligus menjadi strategi KB Bank memperluas pembiayaan berbasis ekosistem bisnis terintegrasi pada sektor-sektor produktif, khususnya industri teknologi informasi dan komunikasi yang dinilai masih memiliki prospek pertumbuhan kuat," kata Novita dalam siaran pers, dikutip Selasa (19/5/2026).

Menurutnya, sektor ICT terus menunjukkan peluang pertumbuhan seiring meningkatnya kebutuhan digitalisasi di berbagai industri.

Dia menambahkan fasilitas distributor financing diharapkan dapat memperkuat kapasitas bisnis distributor sekaligus menjaga kelancaran rantai pasok dalam ekosistem PT ECS Indo Jaya.

Sementara itu, Presiden Direktur PT ECS Indo Jaya, Antonius mengatakan dukungan pembiayaan dari KB Bank akan memberikan fleksibilitas lebih baik bagi distributor dalam mengembangkan usaha.

“Kerja sama ini juga diharapkan dapat membantu distributor kami memperoleh akses pembiayaan modal kerja yang lebih optimal sehingga dapat mendukung percepatan distribusi produk ke pasar serta pengembangan usaha secara berkelanjutan,” kata Antonius.

ECS Indo Jaya merupakan bagian dari VSTECS Group, penyedia produk dan layanan ICT di kawasan Asia Pasifik yang menjadi anak usaha VSTECS Holdings Limited, emiten yang tercatat di Hong Kong Stock Exchange.

Di Indonesia, perusahaan tersebut menjalankan tiga lini bisnis utama yakni distribution, enterprise system, dan IT services. Saat ini, PT ECS Indo Jaya memiliki enam kantor cabang, enam gudang, lebih dari 5.400 mitra aktif, serta menjangkau lebih dari 225 kota di Indonesia.

Perusahaan juga bermitra dengan berbagai principal teknologi global dalam menyediakan solusi dan produk ICT di pasar domestik.

Sejalan dengan pengembangan ekosistem bisnis tersebut, KB Bank turut menawarkan layanan wholesale banking yang mencakup cash management, trade finance, custody, hingga pembiayaan terstruktur.

KB Bank menilai sinergi dengan pelaku industri menjadi bagian dari strategi memperkuat peran perseroan sebagai mitra finansial bagi pengembangan ekosistem bisnis nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mengucurkan fasilitas pinjaman jangka panjang kepada PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (KIJA) untuk refinancing senior notes dan kebutuhan korporasi emiten kawasan industri tersebut.

Penandatanganan fasilitas pembiayaan dilakukan pada Rabu (13/5/2026) dengan tenor pinjaman selama 15 tahun dalam mata uang rupiah dan bunga mengambang sebesar 7% per tahun.

Dana hasil fasilitas tersebut akan digunakan terutama untuk refinancingsenior notes perseroan senilai US$185,856 juta yang akan jatuh tempo pada Desember 2027. Selain itu, terdapat tambahan fasilitas term loan sebesar Rp70 miliar untuk mendukung kebutuhan umum korporasi.

Wakil Direktur Utama Jababeka Budianto Liman mengatakan transaksi tersebut menjadi bagian dari strategi pengelolaan kewajiban atau liability management perseroan secara proaktif.

“Transaksi ini secara signifikan memperpanjang profil jatuh tempo utang perseroan, memperkuat posisi likuiditas, serta semakin meningkatkan fleksibilitas keuangan Perseroan,” ujar Budianto dalam keterangannya, Kamis (14/5).

Menurut dia, fasilitas pembiayaan dari Bank Mandiri juga menjadi solusi pendanaan yang prudent di tengah meningkatnya volatilitas pasar utang internasional.

“Dukungan kuat dari sektor perbankan domestik juga mencerminkan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap strategi, kinerja operasional, dan fundamental jangka panjang Perseroan,” katanya.

Jababeka menjelaskan penggunaan pinjaman dalam mata uang rupiah dilakukan untuk menyelaraskan struktur pembiayaan dengan mata uang pelaporan perseroan sehingga dapat mengurangi volatilitas laba akibat fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat.

Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan tersebut, perseroan memberikan jaminan berupa sejumlah aset milik perusahaan dan entitas anak dengan nilai jaminan yang memenuhi rasio coverage sebesar 120% dari nilai pinjaman.

Perseroan menyebut pemberian jaminan tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.17/POJK.04/2020 sehingga tidak memerlukan persetujuan rapat umum pemegang saham.

Jababeka menilai transaksi ini memberikan sejumlah manfaat utama, antara lain memperpanjang profil rata-rata jatuh tempo utang melalui tenor baru selama 15 tahun, melakukan refinancing senior notes jauh sebelum jatuh tempo, memperkuat likuiditas, serta mengurangi risiko refinancing di tengah volatilitas pasar.

Ke depan, perseroan menyatakan tetap fokus menjaga struktur permodalan yang prudent, mempertahankan likuiditas yang kuat, dan mengoptimalkan profil pendanaan jangka panjang.