Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyoroti dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap keamanan energi dan stabilitas ekonomi global, termasuk bagi kawasan Asia Tenggara.

Pernyataan itu disampaikan Vivian usai pertemuan bilateral bersama Menteri Luar Negeri RI Sugiono di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).

Vivian mengatakan perang di Timur Tengah telah memunculkan berbagai konsekuensi global, terutama terkait ancaman terhadap jalur distribusi energi dunia.

“Kita semua merasakan konsekuensi dari perang yang jauh dari kita di Timur Tengah. Penutupan Selat Hormuz, dampak pada pasokan energi ke Asia dan termasuk Asia Tenggara, dampak inflasi dari harga energi yang lebih tinggi,” ujarnya.

Selain ancaman terhadap rantai pasok energi, Vivian juga menilai konflik tersebut memunculkan tantangan serius terhadap sistem internasional berbasis aturan.

Dia mengungkapkan baru saja berbicara dengan Menteri Luar Negeri Iran dan mengundangnya untuk melihat langsung model stabilitas dan kerja sama regional di Asia Tenggara.

“Pentingnya perdamaian regional, pentingnya tatanan dunia yang berbasis aturan, pentingnya mematuhi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS),” katanya.

Menurut Vivian, Indonesia, Malaysia, dan Singapura selama ini berhasil menjaga keamanan jalur pelayaran strategis di Selat Malaka dan Selat Singapura melalui kerja sama regional yang kuat.

Dia menilai mekanisme kerja sama tersebut dapat menjadi model positif bagi kawasan lain di dunia.

“Tiga negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura telah mampu menjaga Selat Malaka dan Singapura sebagai jalur air yang terbuka, aman, dan vital,” ujarnya.

Vivian mengatakan keberhasilan kerja sama Asean, khususnya antara Indonesia dan Singapura, memiliki dampak besar terhadap prospek kawasan sekaligus menjadi contoh bagi dunia internasional.

“Keberhasilan Indonesia dan kerja sama efektif yang kita miliki di kawasan kita memiliki dampak besar pada prospek ASEAN tetapi juga dapat berfungsi sebagai contoh positif bagi seluruh dunia,” katanya.

Dia menutup pernyataannya dengan menyampaikan apresiasi terhadap hubungan persahabatan dan kerja sama antara Indonesia dan Singapura yang dinilai terus berkembang.

“Terima kasih atas persahabatan Anda, atas dukungan Anda, dan atas banyak program yang telah kami luncurkan dan akan terus kami luncurkan untuk masa depan,” tandas Vivian.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menilai dengue masih menjadi penyakit menular yang sulit dikendalikan di kawasan Asia Tenggara akibat kesamaan lingkungan dan pola hidup, sehingga diperlukan kepemimpinan regional melalui kerja sama lintas negara agar penanggulangannya lebih efektif dan terkoordinasi.

Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, drg. Murti Utami, menyampaikan Indonesia siap memulai inisiatif tersebut.

“Kita melihat dengue di kawasan ASEAN memang perlu diperkuat penanggulangannya bersama,” ujarnya dalam Forum Regional, Jakarta Selatan, Senin (9/2/2026).

Menurut Murti, Indonesia ingin membuka ruang dialog regional yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

“Indonesia siap menjadi tuan rumah forum pertama penanggulangan dengue di ASEAN,” katanya.

Forum ini dirancang sebagai wadah berbagi praktik terbaik antarnegara. Setiap negara akan diminta menyampaikan pendekatan yang selama ini diterapkan di wilayahnya masing-masing.

Usulan dari negara-negara ASEAN tersebut akan dikompilasi sebagai bahan kesepakatan bersama. Kesepakatan itu nantinya dibawa ke pertemuan lanjutan untuk dirumuskan menjadi aksi kolektif.

Murti menilai kerja sama regional menjadi penting karena penyakit menular tidak mengenal batas negara.

“Kalau kita bisa saling membantu dan saling support, hasilnya tentu lebih baik,” ujarnya.

Kesamaan budaya, kondisi lingkungan, dan karakter masyarakat di ASEAN dinilai memudahkan adaptasi kebijakan. Strategi yang berhasil di satu negara berpeluang diterapkan di negara lain.

Indonesia juga membawa visi jangka panjang dalam kerja sama tersebut. Target nol kematian akibat dengue pada 2030 menjadi tujuan bersama yang ingin dicapai.

“Zero death dari dengue di 2030 itu mimpi kita bersama di regional ASEAN,” kata Murti.

Target tersebut dinilai realistis jika dilakukan melalui pendekatan terpadu.

Di tingkat nasional, Indonesia mencatat perbaikan pengendalian dengue pada 2025. Capaian ini didukung oleh inovasi kesehatan seperti Wolbachia dan vaksin dengue.

Program Wolbachia yang dimulai sejak 2023 masih difokuskan di lima kota. Pemerintah memilih menyelesaikan evaluasi awal sebelum memperluas cakupan program.

“Kita masih menyelesaikan yang lima kota karena ini menjadi pembelajaran penting,” ujar Murti.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar perluasan ke wilayah lain.

Kedepannya, pemerintah membuka peluang ekspansi Wolbachia hingga puluhan daerah. Namun, langkah tersebut akan dilakukan secara bertahap dan berbasis data.

Bisnis.com, DENPASAR – Sebagai daerah dengan pariwisata termaju di kawasan Bali Nusa Tenggara, Provinsi Bali siap menjadi hub pariwisata bagi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan tetangga Bali.

Dalam pertemuan tiga Gubernur di Labuan Bajo, NTT, Gubernur Bali I Wayan Koster menjelaskan bahwa Bali sebagai daerah yang lebih maju dari sisi pariwisata dan jasa, siap berperan sebagai hub pariwisata dan ekspor regional.

"Bali, NTB, dan NTT tidak boleh berkembang secara parsial, melainkan harus dibangun sebagai satu kesatuan kawasan ekonomi dan pariwisata yang saling melengkapi," jelas Koster, Rabu (28/1/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh para pejabat perangkat daerah dari ketiga provinsi, para Bupati dan Walikota serta Ketua dan Pimpinan DPRD masing-masing Provinsi yang menandai dukungan politik dan kelembagaan secara penuh terhadap keberlanjutan kerja sama regional Bali, NTB, NTT.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan bahwa kerja sama regional Bali, NTB, NTT telah bergerak dari sekadar niat dan komitmen politik menuju realisasi yang mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurutnya, kolaborasi kawasan ini menjadi contoh regionalisme baru yang tumbuh dari daerah untuk menjawab tantangan nasional dan global.

“Kerja sama ini bukan lagi wacana. Kita sudah melihat dampak nyata, salah satunya dari penguatan konektivitas. Jumlah rute penerbangan dari dan menuju NTB meningkat dari 18 menjadi 27 rute. Ini menunjukkan bahwa integrasi kawasan Bali, NTB, NTT sudah berjalan dan terus berkembang,” ujar Iqbal.

Dalam pertemuan tersebut, para Kepala Perangkat Daerah dari Bali, NTB dan NTT menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama teknis sebagai turunan dari MoU yang mencakup lima bidang strategis, yakni optimalisasi pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi.

Kemudian pengembangan supergrid energi terbarukan kawasan, penguatan perdagangan dan ekspor antar provinsi, pengembangan sistem transportasi dan konektivitas laut, penyeberangan, dan udara, serta integrasi perencanaan pembangunan regional.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkhawatirkan adanya perang dunia ketiga, karena adanya negara-negara yang memiliki nasionalisme ekstrim.

SBY mengatakan pada saat perang dunia ke-2 hanya ada 2 bom besar yang mengejutkan dunia yakni Hiroshima dan Nagasaki. Namun, pada saat ini, banyak negara-negara yang dengan mudah menggunakan bom.

"Geopolitic memanas. Bersaing Amerika, Tiongkok, Rusia, dan negara-negara lain. Akibatnya perang terjadi, makin sering terjadi. Perlombaan persenjataan. Ini harus dihentikan," ungkapnya dikutip dari Youtube ITS, Rabu (12/11/2025).

Dia mengkhawatirkan negara-negara yang memiliki nasionalisme yang ekstrim, dengan tindakan sepihak, terutama negara-negara besar. Negara yang punya veto power.

Menurutnya, dunia sedang mengalami kemunduran kerja sama global. SBY mengatakan hal-hal ini harus dihentikan, baik melalui kerja sama multilateral ataupun regional.

Pria yang akrab disapa SBY ini memprediksikan, bila kondisi ini tidak dihentikan, maka sangat mungkin terjadi peperangan yang lebih besar.

"World War 3 sangat mungkin terjadi. Saya general. Saya mengerti geopolitik. Saya mengerti hubungan internasional. Saya mengerti peace and security. Anytime could happen, tetapi ini bisa dicegah," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi kawasan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) diperkirakan menguat menjadi 3,1% pada 2025 seiring dengan aktivitas perdagangan yang tangguh serta tingginya permintaan terhadap produk berteknologi tinggi.

Menurut laporan terbaru APEC Regional Trends Analysis yang dirilis oleh APEC Policy Support Unit, proyeksi tersebut sedikit lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 3,0%.

Namun, momentum pertumbuhan diperkirakan akan melambat pada 2026 menjadi 2,9%, seiring meningkatnya utang publik, melemahnya kinerja perdagangan, serta berkurangnya faktor pendorong sementara seperti percepatan pengiriman barang dan penumpukan inventori menjelang penerapan pembatasan dagang baru.

Carlos Kuriyama, Direktur APEC Policy Support Unit menuturkan, ekonomi APEC, terutama pelaku usaha, menunjukkan ketangguhan luar biasa dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan dan kondisi perdagangan global.

“Namun ketahanan ini mulai diuji karena pengaruh faktor sementara memudar dan tekanan struktural seperti peningkatan utang dan pelemahan perdagangan mulai terlihat," jelas Kuriyama dikutip dari keterangan resmi, Jumat (31/10/2025).

Kuriyama menambahkan, meski jumlah kebijakan yang memfasilitasi perdagangan terus meningkat, dampak kumulatif dari kebijakan restriktif dan langkah-langkah perlindungan perdagangan justru memperdalam friksi antarnegara.

Di sisi lain, perdagangan barang di kawasan APEC masih tumbuh solid pada paruh pertama 2025. Nilai ekspor dan impor masing-masing naik 6,5% dan 6,1%, sementara volume perdagangan meningkat 8,8% untuk ekspor dan 8,5% untuk impor.

Glacer Niño A. Vasquez, peneliti Policy Support Unit sekaligus salah satu penulis laporan itu menuturkan, momentum perdagangan pada 2025 cukup menggembirakan, meski sebagian didorong oleh percepatan ekspor sebelum pembatasan baru diberlakukan.

Dia memperkirakan pertumbuhan ekspor barang akan melambat menjadi sekitar 1,1% pada 2026, seiring memudarnya faktor sementara dan meningkatnya ketegangan dagang.

Laporan itu juga menyoroti meningkatnya tekanan fiskal di kawasan. Rasio utang bruto pemerintah terhadap PDB APEC diperkirakan melampaui 110% pada 2026, meningkat signifikan dari perkiraan sebelumnya.

Kenaikan ini mencerminkan beban belanja pascapandemi, pemulihan pendapatan yang lambat, serta peningkatan pengeluaran untuk mendukung pertumbuhan dan layanan sosial di tengah populasi yang menua.

Rhea C. Hernando, analis Policy Support Unit menuturkan, peningkatan utang mempersempit ruang fiskal pada saat ekonomi perlu berinvestasi di bidang inovasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia.

“Reformasi fiskal dan peningkatan efisiensi belanja publik menjadi semakin penting untuk menjaga daya tahan ekonomi menghadapi guncangan di masa depan," jelasnya.

Sementara itu, inflasi di kawasan APEC terus menurun, dengan rata-rata 2,2% pada kuartal III/2025, didorong oleh perbaikan rantai pasok dan stabilitas harga komoditas.

Kondisi tersebut memberi ruang bagi bank sentral untuk melonggarkan kebijakan suku bunga guna mendorong aktivitas ekonomi, meskipun kehati-hatian tetap diperlukan agar tekanan harga tidak kembali meningkat.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, laporan itu menegaskan bahwa kerja sama regional tetap menjadi jangkar utama stabilitas ekonomi.

Laporan tersebut menjelaskan, dalam situasi ketidakpastian dan meningkatnya friksi perdagangan, lingkungan kebijakan yang dapat diprediksi serta dialog terbuka menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan dan menjaga pertumbuhan kawasan.

Kuriyama menuturkan APEC harus menavigasi jalur yang hati-hati antara menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong reformasi berani untuk memperkuat ketahanan.

“Kerja sama regional yang adaptif sangat penting, dan di sinilah peran vital APEC, menjadi wadah dialog terbuka dan solusi bersama guna menciptakan kerangka kerja yang transparan serta mendorong perdagangan dan investasi," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kerja sama kongkret di antara negara ASEAN. Dia juga mengatakan bahwa persaingan di kawasan harus tetap bersifat konstruksi.

Hal tersebut disampaikan dalam di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-28 "ASEAN Plus Three (APT)" yang digelar di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, Senin, (27/10/2025). ASEAN Plus Three (APT) mempertemukan ASEAN dengan China, Jepang, dan Korea Selatan (Korsel).

Menurutnya saat ini babak baru kerja sama kawasan berada di tengah tantangan global yang kompleks. Seperti perubahan iklim, gangguan perdagangan internasional, hingga meningkatnya ketegangan geopolitik, yang bisa berdampak langsung di kehidupan rakyat di kawasan.

"Bagi Indonesia, hal-hal ini bukanlah risiko yang bersifat abstrak. Inilah tekanan nyata bagi para petani kita, generasi muda kita, dan peran penting yang kita mainkan dalam rantai pasok global," kata Prabowo.

Prabowo juga menyoroti bahwa laporan "ASEAN Plus Three Regional Economic Outlook" terbaru yang menunjukkan ketangguhan ekonomi kawasan. Namun, ia mengingatkan bahwa stabilitas tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang pasti.

Ia menekankan pentingnya memperkuat integrasi regional. Selain diversifikasi perdagangan dan jaring pengaman keuangan sebagai inti dari agenda APT.

"Indonesia mengakui kontribusi kerja sama trilateral antara Tiongkok, Jepang, dan Republik Korea bagi seluruh kawasan. Untuk terus menjaga pertumbuhan dan melindungi diri dari guncangan eksternal, pendalaman kerja sama trilateral ini melalui pertemuan puncak dan pertemuan tingkat menteri secara rutin akan sangat penting," tambahnya.

Dalam konteks kerja sama konkret, Prabowo menyerukan peningkatan "ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR)" untuk menjamin pasokan pangan yang stabil dan memperkuat respons darurat antarnegara melalui pertukaran informasi yang lebih baik. APTERRmerupakan kelompok kerja di bawah kerangkaASEANdan tiga negara mitra (Jepang, Korea Selatan dan China) yang fokus untuk pengembangan cadanganpangandalam rangka memperkuat ketahanan pangan regional.

Prabowo juga menyinggung pentingnya "APT Cooperation Work Plan (2023-2027)" serta penguatan "Chiang Mai Initiative Multilateralisation" sebagai langkah nyata memperdalam kerja sama ekonomi dan keuangan regional. Ia pun mengatakan Indonesiamendukung penuh pengesahan "ASEAN Plus Three Leaders' Statement on Strengthening Regional Economic and Financial Cooperation".

"Biarlah aspirasi ini menjaga relevansi dan pandangan ke depan kita dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi kawasan," kata Prabowo.