Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menilai dengue masih menjadi penyakit menular yang sulit dikendalikan di kawasan Asia Tenggara akibat kesamaan lingkungan dan pola hidup, sehingga diperlukan kepemimpinan regional melalui kerja sama lintas negara agar penanggulangannya lebih efektif dan terkoordinasi.

Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan RI, drg. Murti Utami, menyampaikan Indonesia siap memulai inisiatif tersebut.

“Kita melihat dengue di kawasan ASEAN memang perlu diperkuat penanggulangannya bersama,” ujarnya dalam Forum Regional, Jakarta Selatan, Senin (9/2/2026).

Menurut Murti, Indonesia ingin membuka ruang dialog regional yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

“Indonesia siap menjadi tuan rumah forum pertama penanggulangan dengue di ASEAN,” katanya.

Forum ini dirancang sebagai wadah berbagi praktik terbaik antarnegara. Setiap negara akan diminta menyampaikan pendekatan yang selama ini diterapkan di wilayahnya masing-masing.

Usulan dari negara-negara ASEAN tersebut akan dikompilasi sebagai bahan kesepakatan bersama. Kesepakatan itu nantinya dibawa ke pertemuan lanjutan untuk dirumuskan menjadi aksi kolektif.

Murti menilai kerja sama regional menjadi penting karena penyakit menular tidak mengenal batas negara.

“Kalau kita bisa saling membantu dan saling support, hasilnya tentu lebih baik,” ujarnya.

Kesamaan budaya, kondisi lingkungan, dan karakter masyarakat di ASEAN dinilai memudahkan adaptasi kebijakan. Strategi yang berhasil di satu negara berpeluang diterapkan di negara lain.

Indonesia juga membawa visi jangka panjang dalam kerja sama tersebut. Target nol kematian akibat dengue pada 2030 menjadi tujuan bersama yang ingin dicapai.

“Zero death dari dengue di 2030 itu mimpi kita bersama di regional ASEAN,” kata Murti.

Target tersebut dinilai realistis jika dilakukan melalui pendekatan terpadu.

Di tingkat nasional, Indonesia mencatat perbaikan pengendalian dengue pada 2025. Capaian ini didukung oleh inovasi kesehatan seperti Wolbachia dan vaksin dengue.

Program Wolbachia yang dimulai sejak 2023 masih difokuskan di lima kota. Pemerintah memilih menyelesaikan evaluasi awal sebelum memperluas cakupan program.

“Kita masih menyelesaikan yang lima kota karena ini menjadi pembelajaran penting,” ujar Murti.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar perluasan ke wilayah lain.

Kedepannya, pemerintah membuka peluang ekspansi Wolbachia hingga puluhan daerah. Namun, langkah tersebut akan dilakukan secara bertahap dan berbasis data.