JAKARTA - Massa yang menolak proses eksekusi pengosongan Hotel Sultan , Senayan, Jakarta Pusat sempat memberikan perlawanan dengan melempari petugas. Akibatnya, 27 petugas dari TNI dan Polri mengalami luka ringan.

"Dalam hal ini, ada 27 petugas yang terluka, terdiri dari Polri ada 26 petugas yang luka ringan akibat lemparan batu dari massa yang berada menduduki area eksekusi. Dari TNI satu terluka di bagian pelipis," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Kamis (18/6/2026)

Selain petugas, kata Budi, ada dua orang masyarakat sipil yang terluka. Saat ini, lanjut dia, petugas yang terluka mendapatkan perawatan medis.

"Dari masyarakat sipil ada dua orang yang berada pada saat pelaksanaan eksekusi. Saat ini, yang terluka dalam penanganan pihak medis," ujar dia.

Sementara itu, sebanyak 69 orang diamankan oleh pihak kepolisian. "Kami mengamankan saat ini ada 69 orang dan mungkin masih bisa bertambah orang-orang yang mencoba menghalangi proses eksekusi."

Budi menjelaskan, ada tahapan yang sudah dilakukan saat proses eksekusi. Pertama, panitera telah menyampaikan penetapan penyitaan, kemudian imbauan secara persuasif dan humanis kepada masyarakat yang masih berada di area eks Hotel Sultan.

Namun kata Budi, imbauan tersebut tak didengar oleh massa. Justru, massa melakukan pelemparan terhadap petugas di lapangan. "Setelah dilakukan imbauan, diberikan ruang untuk negosiasi, tetapi massa melakukan pelemparan, melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kamtibmas, dapat mencederai petugas," ujar dia.

Budi menegaskan, seluruh proses eksekusi yang dilakukan di Hotel Sultan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. "Kami mengimbau kepada masyarakat tidak membuat informasi ataupun isu-isu yang liar, karena tindakan eksekusi hari ini dapat dipertanggungjawabkan."

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menerjunkan 6.675 personel gabungan dari Polri dan TNI untuk mengawal aksi demo di DPR, Monas, Bundaran HI, hingga kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Senin (15/6/2026).

Ribuan personel tersebut terdiri dari 6.165 personel Polri, 500 personel TNI, dan 10 personel Dinas Perhubungan yang akan ditempatkan di sejumlah titik pengamanan dan pengaturan lalu lintas.

“Polda Metro Jaya telah menyiapkan 6.675 personel gabungan untuk mengamankan seluruh rangkaian aksi penyampaian pendapat. Personel akan ditempatkan di titik-titik strategis guna menjamin keamanan peserta aksi maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto, Senin (15/6/2026).

Dia mengatakan pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan unjuk rasa berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Menurutnya, diperkirakan kegiatan demonstrasi berlangsung di beberapa lokasi dengan konsentrasi massa terbesar berada di depan Gedung DPR/MPR RI. Selain itu, massa juga direncanakan berkumpul di kawasan Bundaran HI, Silang Monas Selatan, dan Gedung BGN RI.

Budi telah menyampaikan kepada seluruh personel untuk mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam melakukan pengamanan.

“Personel yang bertugas mengedepankan tindakan persuasif dan humanis. Kami mengimbau seluruh peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, mematuhi aturan yang berlaku, serta menjaga ketertiban dan keselamatan bersama,” ujarnya.

Selain pengamanan, petugas juga akan melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah ruas jalan yang terdampak kegiatan. Rekayasa arus lalu lintas akan diterapkan secara situasional menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan.

Polda Metro Jaya juga mengimbau peserta aksi agar tidak mudah terprovokasi, tidak membawa benda-benda berbahaya, serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Peserta aksi juga diminta menjaga fasilitas umum, menghormati hak pengguna jalan lainnya, dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

“Kami berharap seluruh peserta aksi dapat menyampaikan pendapat secara damai, tertib, dan bertanggung jawab. Mari bersama-sama menjaga suasana Jakarta tetap aman dan kondusif,” imbaunya.

Masyarakat juga diminta menyesuaikan rute perjalanan jika hendak melintasi kawasan DPR/MPR RI, Monas, Bundaran HI, Semanggi, dan Gedung BGN RI untuk menghindari kepadatan lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Pihaknya juga menyediakan layanan darurat 110 jika menemukan potensi gangguan.

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyelidiki dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks yang diduga dilakukan pakar hukum tata negara Feri Amsari . Polisi menyebut ada dua laporan terhadap Feri.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, laporan pertama diterima pada Kamis, 16 April 2026 dengan pelapor berinisial RMN. Sementara laporan kedua diterima sehari kemudian, Jumat, 17 April 2026 dengan pelapor berinisial MIS.

“Ini baru diterima, sudah dua laporan yang diterima dengan objek perkara sama,” ujar Budi, Jumat (17/4/2026).

Para pelapor turut menyerahkan sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar hingga flashdisk yang berisi materi unggahan yang dipersoalkan.

Dia menegaskan setiap laporan masyarakat akan diterima selama memenuhi unsur awal seperti adanya dugaan tindak pidana, saksi, serta barang bukti pendukung. Selanjutnya, penyidik akan mendalami isi unggahan tersebut guna memastikan ada atau tidaknya unsur pidana.

“Penyelidik dan penyidik akan mendalami struktur pasal pidana terkait, memeriksa pelapor, saksi-saksi, dan barang bukti apakah terpenuhi unsur pidana,” ungkapnya.

Dia memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Polda Metro Jaya juga membuka akses informasi kepada publik terkait perkembangan kasus tersebut.

“Kami memahami situasi publik. Namun, penanganan perkara di Polda Metro Jaya dilakukan secara profesional, proporsional, dan akuntabel. Kami juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengikuti perkembangan perkara ini,” ujarnya.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Feri Amsari dilaporkan LBH Tani Nusantara ke Polda Metro Jaya. Dia dilaporkan usai kritikannya terkait swasembada pangan pemerintah.

Adapun laporan Feri teregister dengan nomor LP/B/2692/IV/2026/SPKT Polda Metro Jaya tertanggal 17 April 2026. Feri amsari dilaporkan terkait Pasal 264 KUHP tentang tindak pidana penyebaran berita bohong.

"Hari ini kami LBH Tani Nusantara melaporkan Bapak Feri Amsari atas dugaan tindak pidana pasal penyebaran hoaks dan penghasutan," kata tim advokasi LBH Tani Itho Simamora di Polda Metro Jaya, Jumat (17/4/2026).

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 722 personel gabungan dalam rangka pengamanan Perayaan Puncak Imlek Nasional yang diselenggarakan di Lapangan Banteng , Jakarta Pusat. Perayaan tersebut digelar Sabtu (28/2/2026).

"Dipersiapkan jumlah personel yang melaksanakan pengamanan "Perayaan Imlek Nasional Tahun 2026, berjumlah 722 personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Sabtu (28/2/2026).

Budi merincikan, personel gabungan tersebut 401 personel dari Polda Metro Jaya, 125 personel dari TNI, dan selebihnya dari Pemprov DKI Jakarta.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat yang ingin menghadiri kegiatan tersebut untuk tetap memperhatikan keselamatan dan selalu update informasi terkait arus lalu lintas yang situasional dan perhatikan barang bawaan. "Jika memerlukan kehadiran Kepolisian silakan hubungi Call Center 100 Kepolisian," ujar Budi.

Sebelumnya, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif (Wamen Ekraf) sekaligus Ketua Umum Perayaan Imlek Nasional Irene Umar memaparkan rangkaian Perayaan Imlek Nasional 2026 yang tahun ini terasa istimewa karena bertepatan dengan momen bulan suci Ramadan. Irene menjelaskan bahwa rangkaian perayaan akan berlangsung mulai pertengahan Februari hingga puncaknya di awal Maret 2026.

Ia menyebut, Perayaan Imlek Nasional bakal digelar di Lapangan Banteng Jakarta. Lapangan Banteng dipilih karena letaknya yang strategis di antara simbol-simbol rumah ibadah besar di Indonesia, seperti Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal. Perayaan tersebut juga akan dipadukan dengan acara buka bersama.

"Ini Imlek Festival-nya kita akan diadakan di Lapangan Banteng, Jakarta di tanggal 28 Februari. Ini adalah puncak acara, namun ada rangkaian acara dan akan dimulai dari buka puasa bersama, kemudian karena tempatnya ini dekat dengan Masjid Istiqlal dan dengan Katedral, maka di sanalah kita melihat bahwa ini perdamaian Bhinneka Tunggal Ika-nya terjadi," ujarnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berjanji menertibkan praktik mata elang (matel) alias debt collector, menyusul kasus pengeroyokan oleh enam anggota Polri di Kalibata, Jakarta Selatan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan penertiban itu bakal dilakukan melalui pelaku usaha atau kreditur.

"Penertiban (matel/debt collector) itu kami akan lihat dalam konteks tanggung jawab si pemilik usaha (kreditur) yang menugaskan. Karena tidak boleh lepas dari dia," tegas Mahendra usai Konferensi Pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).

"Kalau yang terkait dengan kasus itu (Kalibata) tersendiri, saya rasa sudah berubah bentuknya. Sudah bukan sekadar soal pelanggaran terhadap peraturan, tapi sudah masuk ke pidana dan pelanggaran hukum," imbuhnya.

Penagihan oleh pihak ketiga memang diperbolehkan OJK. Hal tersebut ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 35 Tahun 2018 serta POJK Nomor 22 Tahun 2023.

Mahendra menegaskan memang ada batasan-batasan yang ditetapkan dalam POJK tersebut. Menurutnya, OJK sudah menetapkan prosedur dan proses yang harus dilakukan debt collector secara tepat.

"Itu (penagihan oleh debt collector) adalah tanggung jawab dari pihak yang menugaskan, yaitu pihak yang memberikan pinjaman ataupun fasilitas kepada kosumennya," tegas Mahendra.

Enam anggota kepolisian sudah ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan dua mata elang hingga tewas di Kalibata, Jakarta Selatan. Keenam orang tersangka berasal dari Satuan Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Budi Hermanto menjelaskan insiden di Kalibata pada Kamis (11/12) malam dimulai dari penarikan motor di jalan. Kejadian tersebut menyulut cekcok, lantaran anggota Polri yang ada di lokasi tidak terima atas tindakan pencabutan kunci motor tersebut.

Budi menilai peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan pembiayaan (leasing) dalam penagihan kredit. Ia menegaskan penagihan kredit kendaraan seharusnya dilakukan memakai jalur administratif.

Penagih utang pihak ketiga (debt collector) kembali jadi sorotan usai insiden pengeroyokan yang menewaskan dua mata elang (matel) di Kalibata, Jakarta Selatan.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipaly mengatakan pengeroyokan terhadap dua matel tersebut dipicu oleh utang kredit sepeda motor. Dalam insiden itu, enam polisi ditetapkan menjadi tersangka pengeroyokan dua mata elang hingga tewas.

Atas kejadian itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan perlu ada evaluasi terkait tindakan debt collector dalam menarik paksa kendaraan yang menunggak biaya cicilan.

"Memang kalau dari hasil kondisi di lapangan beberapa dekade ini ada cara-cara yang salah dilakukan oleh mata elang ataupun debt collector," kata Budi kepada wartawan dikutip Minggu (14/12).

Menurut Budi, seharusnya matel selaku pihak ketiga bisa lebih dulu mengimbau para debitur untuk melunasi ataupun melakukan cara-cara administratif lainnya.

"Jadi bukan mengambil, memberhentikan secara paksa terkait tentang customer yang ada di jalanan. Ini yang menjadi perhatian kita bersama," ujarnya.

Sementara itu, Komisi III DPR meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapuskan peraturan soal penagihan utang oleh pihak ketiga atau debt collector.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Abdullah merespons peristiwa penagihan utang yang menimbulkan tindak pidana dan korban jiwa di Kalibata.

"Ini kedua kali, saya minta OJK hapus aturan penagihan utang oleh pihak ketiga," ujar Abdullah, Senin (15/12) seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya Peraturan OJK (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 dan Nomor 22 Tahun 2023 yang mengatur penagihan utang oleh pihak ketiga tidak efektif. Abdullah pun mempertanyakan apa dasar OJK membuat peraturan penagihan oleh pihak ketiga.

Dia merujuk pada UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia yang tak memberikan mandat penagihan utang melalui pihak ketiga.

"Mengacu pada UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di dalamnya tidak mengatur secara eksplisit dan memberikan mandat langsung untuk penagihan utang kepada pihak ketiga, melainkan pada kreditur," ujarnya.

Artinya, kata Abdullah, di tengah kondisi krisis tata kelola penagihan utang oleh pihak ketiga, OJK adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Dia menegaskan agar OJK tidak bisa hanya membuat peraturan tanpa mengawasinya dengan ketat dan memitigasi risikonya.

Lantas seperti apa aturan OJK yang memperbolehkan debt collector jadi pihak ketiga penagihan?

POJK 35/2018 pasal 48 menyebut perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur.

"Perusahaan pembiayaan wajib menuangkan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai," bunyi pasal 48 ayat 2.

Pihak lain yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan; berbentuk badan hukum; memiliki izin dari instansi berwenang; dan memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.

Kemudian, pasal 4 menyebut perusahaan pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain.

"Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain sebagaimanadimaksud pada ayat (1)," bunyi pasal 5.

Kemudian, dalam POJK 22/2023 pasal 62 menyebut pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) wajib memastikan penagihan kredit atau pembiayaan kepada konsumen dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam memastikan tindakan penagihan, PUJK wajib memastikan penagihan dilakukan tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen; tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal; tidak kepada pihak selain konsumen.

Kemudian, tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu; di tempat alamat penagihan atau domisili konsumen; hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 - 20.00 waktu setempat; dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

"Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Konsumen terlebih dahulu," bunyi pasal 62 ayat 3.

Bagi PUJK yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya, pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya; pemberhentian pengurus, denda administratif, pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau pencabutan izin usaha.

"Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00," bunyi pasal 62 ayat 6.

 

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menjelaskan alasan temuan sidik jari lain pada lakban yang melilit di jenazah Diplomat Kemlu RI Arya Pangayunan (ADP) tak bisa diidentifikasi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyatakan penyidik memang menemukan ada tiga sidik jari pada lakban tersebut.

"Ada 3 sidik jari yang ditemukan," ujar Budi saat dihubungi, Kamis (27/11/2025).

Dia menambahkan, dari tiga sidik jari itu hanya milik Arya Daru yang bisa diidentifikasi. Alasannya, dua lainnya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan identifikasi sidik jari.

"Akan tetapi hanya 1 yang memenuhi syarat untuk dilakukan identifikasi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kuasa hukum keluarga Arya, Nicholay Aprilindo menyatakan ada empat sidik jari yang ditemukan pada lakban yang melekat pada jenazah Arya.

Dia mengatakan informasi tersebut berasal dari hasil audiensi yang dilakukan bersama dengan penyidik di Polda Metro Jaya.

Nicholay mengemukakan dari empat sidik jari yang ditemukan, hanya satu yang bisa dilakukan identifikasi. Satu sidik jari yang bisa diidentifikasi yakni milik Arya Daru.

Dia menambahkan, pihaknya juga sempat bertanya soal alasan tiga sidik jari lainnya tidak bisa teridentifikasi. Namun, berdasarkan klaim Nicholay, penyidik tidak bisa menjawab temuan sidik jari itu.

"Oleh karena itu saya tanya apakah yang tiga itu tidak bisa teridentifikasi Itu milik siapa? Almarhum Atau orang lain? Penyidik mengatakan mereka tidak bisa menjawab itu," ujarnya di Polda Metro Jaya, Rabu (26/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menyampaikan ayah tiri Alvaro alias AKN (6), yakni Alex Iskandar, diduga tewas bunuh diri di Polres Jakarta Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, tersangka mengakhiri hidupnya pada Minggu (23/11/2025) dalam ruangan konseling.

"Yang bersangkutan diduga bunuh diri di dalam ruang konseling. Bukan di sel tahanan," ujarnya di Polda Metro, Senin (24/11/2025)

Sebelumnya, polisi telah menangkap ayah tiri Alex selaku pelaku dalam kasus penculikan ini. Dia juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penculikan ini.

"Pelaku adalah Ayah tirinya Alvaro," ujar Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilypaly.

Namun, Nicolas tidak menjelaskan kronologi maupun temuan kerangka ini secara detail, termasuk soal peran ayah tiri Alvaro yang menjadi tersangka dalam perkara ini.

Dia hanya menyatakan bahwa informasi lengkap terkait peristiwa ini akan dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya dalam konpers yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

"Nanti detailnya dengan Pak Kabid Humas. Saja ya," pungkasnya.

Sekadar informasi, Alvaro dinyatakan hilang usai melaksanakan shalat Maghrib di masjid dekat rumahnya di kawasan Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan sejak Maret 2025

Singkatnya, setelah tak kunjung pulang keluarga melaporkan peristiwa kehilangan Alvaro ke Kepolisian. Berdasarkan ciri terakhirnya, Alvaro memakai kaos hitam, celana panjang hitam, dan sandal hitam.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya memastikan terduga pelaku dalam kasus ledakan SMAN 72 Jakarta di Kelapa Gading, Jakarta Utara tidak anti-Islam.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan perbuatan pelaku dalam peristiwa ledakan di Masjid SMAN 72 Jakarta itu murni dari dorongan diri sendiri.

"Jadi, jangan sampai dipikirkan, oh, ini menjadi anti-Islam, terus ataupun ini memang perbuatan murni berangkat dari dirinya sendiri," ujar Budi kepada wartawan, dikutip Selasa (11/11/2025).

Dia menambahkan bahwa hingga saat ini juga kepolisian belum menemukan adanya keterlibatan kelompok terorisme manapun pada peristiwa ini. Namun demikian, hal tersebut masih dianalisis oleh tim Densus 88.

Di samping itu, Budi menjelaskan dorongan pelaku melakukan perbuatannya itu lantaran tekanan yang terakumulasi dari lingkungannya.

"Ini yang membuat jadi akumulasi yang harus kita berempati, makanya kita harus menjaga," pungkasnya.

Sekadar informasi, terduga pelaku merupakan anak berhadapan hukum (ABH). Dia diduga merupakan siswa SMAN 72 Jakarta. Berdasarkan historis aktivitas di internet, terduga pelaku kerap mengunjungi forum darkweb.

Adapun kasus ledakan ini terjadi di SMAN 72 Jakarta Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (7/11/2025) sekitar 12.15 WIB. Saat olah TKP, petugas kepolisian telah menemukan ada tujuh peledak, empat di antaranya telah meledak.

Kemudian, berdasarkan data terakhir yang diungkap kepolisian, total ada 96 korban dari peristiwa itu. Puluhan korban ini langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Misalnya, RS Islam Cempaka Putih, RS Yarsi hingga RS Pertamina.

Sementara, dari korban yang hampir mencapai seratus orang itu, sebagian telah dipulangkan ke kediamannya masing-masing.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya memastikan ada temuan dua barang mirip senjata dalam TKP ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto membenarkan temuan barang mirip dua senjata itu. Hanya saja, dia tidak bisa memastikan senjata itu merupakan rakitan atau buatan pabrik.

"Kita belum bisa memastikan rakitan atau pabrikan, tapi benar ada benda seperti senjata," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (7/11/2025).

Berdasarkan foto senjata yang dilihat Bisnis, nampak dua benda mirip senjata ditemukan di TKP ledakan. Dua senjata itu berjenis laras panjang dan laras pendek berwarna hitam.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menyampaikan ada 54 korban yang tercatat sementara akibat ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading.

Puluhan orang itu merupakan korban dari luka bakar, serpihan ledakan hingga beberapa luka lainnya. Adapun, 54 korban ini telah dilarikan ke RS Yarsi dan RS Islam Cempaka Putih.

Di samping itu, Asep menyatakan masih belum bisa menjelaskan secara detail terkait ledakan ini. Sebab, saat ini tim sedang melakukan pendalaman.

Pada intinya, kata Asep, tim penjinak bom (Jibom) dari Gegana telah diterjunkan untuk melakukan sterilisasi di lokasi.

"Masih dalami, ini kan baru kejadian, sedang kita dalami. Nanti hasilnya kita akan sampaikan ke media seperti apa," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengungkap ada ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Jumat (7/11/2025).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto membenarkan adanya ledakan itu. Menurutnya, ledakan terjadi di sekitar Masjid di SMAN 72.

"Iya benar ada ledakan," kata Budi saat dikonfirmasi, Jumat (7/11/2025).

Dia menambahkan, dalam kejadian ini pihaknya mendapatkan informasi ada 2 korban yang telah dibawa ke rumah sakit setempat.

Di samping itu, Budi menyatakan kepolisian juga tengah mendalami peristiwa itu bersama tim Gegana untuk mengetahui penyebab ledakan.

"Ada informasi 2 korban dibawa ke rumah sakit. Ini masih didalami sumber ledakan," pungkasnya.