Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan dunia usaha mewanti-wanti risiko berlanjutnya tekanan inflasi dalam beberapa bulan ke depan seiring dengan berlanjutnya tren harga tinggi energi global dan belum stabilnya nilai tukar rupiah. Kondisi ini dikhawatirkan bisa meningkatkan beban biaya produksi industri, memicu kenaikan harga barang hingga tekanan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sebagaimana diketahui, inflasi pada Mei 2026 tercatat mencapai 3,08% secara tahunan (year on year/yoy) dan 0,28% secara bulanan (month to month/mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.

Selain dipicu kelompok harga yang diatur pemerintah (administered prices), terutama energi, tekanan inflasi juga tecermin dari hasil survei PMI Manufaktur yang menunjukkan bahwa sebagian produsen mulai meneruskan kenaikan biaya produksi kepada konsumen.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan dunia usaha mulai merasakan peningkatan tekanan biaya, terutama yang berasal dari kenaikan harga energi dan pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampak pada biaya impor bahan baku serta logistik.

“Jika harga energi global masih tinggi dan rupiah belum stabil, maka tekanan inflasi beberapa bulan ke depan berpotensi tetap meningkat, khususnya pada sektor manufaktur, transportasi, dan pangan olahan,” kata Erwin ketika dihubungi, Selasa (2/6/2026).

Menurut dia, sebagian pelaku industri mulai melakukan penyesuaian harga jual sebagai respons terhadap kenaikan biaya produksi. Namun, banyak perusahaan masih berupaya menahan kenaikan harga agar daya beli masyarakat tidak makin tertekan.

Erwin menilai posisi dunia usaha saat ini tidak mudah karena harus menghadapi kenaikan berbagai komponen biaya secara bersamaan, mulai dari energi, bahan baku impor, hingga biaya pembiayaan yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar.

“Pengusaha saat ini berada dalam posisi yang cukup sulit karena harus menanggung kenaikan biaya produksi, biaya energi, bahan baku impor, dan pembiayaan akibat kurs,” ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, Kadin menilai pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan moneter. Pemerintah juga perlu memastikan stabilitas harga energi, menjaga nilai tukar rupiah, dan menjamin kelancaran pasokan bahan baku industri agar tekanan biaya tidak semakin besar.

Selain itu, Erwin mendorong percepatan deregulasi sektor logistik serta pemberian insentif bagi industri padat karya untuk menjaga daya saing usaha dan menahan laju kenaikan biaya produksi.

“Pemerintah juga perlu mempercepat deregulasi logistik dan memberi insentif bagi sektor padat karya agar biaya produksi tidak terus meningkat dan berujung pada kenaikan harga barang maupun tekanan PHK,” imbuhnya.

Di samping itu, Erwin menilai pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga inflasi tetap terkendali tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi maupun daya beli masyarakat.

Meski begitu, dia menambahkan dunia usaha pada dasarnya berupaya menjaga harga produk tetap kompetitif agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan.

Namun, upaya tersebut perlu didukung kebijakan pemerintah yang mampu meredam kenaikan biaya produksi, sehingga beban yang ditanggung industri tidak sepenuhnya diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan berdampak terhadap banyak hal, mulai dari inflasi, kenaikan biaya distribusi BBM naik, dan kenaikan harga barang. Huda menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut situasi pelemahan rupiah terhadap dolar AS tidak berdampak bagi masyarakat di perdesaan.

"Jadi, klaim Prabowo bahwa dolar naik, masyarakat desa tidak terdampak itu adalah klaim yang keliru. Belum lagi harga-harga pada naik, ya masyarakat di desa juga merasakan," ujar Huda saat dihubungi Republika di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Huda menyebut imported inflation akan terjadi, terutama untuk barang yang terkait impor, baik bahan baku, penolong, atau pun konsumsi. Ia memperkirakan akan terjadi kenaikan harga dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

Huda mencontohkan harga plastik yang sudah mengalami kenaikan akibat kelangkaan barang hingga tingginya biaya distribusi. Dengan nilai tukar rupiah yang semakin lemah, Huda menyebut harga plastik akan kian mahal ke depan.

"Akibatnya barang-barang yang menggunakan plastik juga meningkat harganya. Apakah di desa gak ada plastik? Tentu saja banyak dan itu menggerus dompet masyarakat desa juga," ucap Huda.

Pun dengan barang elektronik yang memiliki kandungan impor pada sejumlah komponen. Huda mengatakan harga barang elektronik pun akan mengalami kenaikan imbas dari penyesuaian tersebut.

"Apakah di desa tidak ada TV atau komponen elektronik lainnya? Tentu saja ada dan itu semakin menekan ekonomi di desa," lanjut Huda.

Huda mengatakan situasi ini pun dapat terjadi pada barang-barang yang berkaitan dengan pertanian seperti pupuk. Ia menyampaikan sebagian besar bahan baku pupuk berasal dari impor seperti gas.

"Ketika pasokan terganggu, rupiah melemah, maka yang terjadi adalah kenaikan harga pupuk. Harga pupuk yang naik pasti mengganggu sektor pertanian," sambung dia.

Di sisi lain, lanjut Huda, daya beli juga belum membaik karena ada berbagai tekanan dalam negeri. Untuk menaikkan harga jual pun produsen akan berpikir seribu kali.

Huda mengatakan peningkatan biaya produksi dan penurunan permintaan akan membuat pengusaha melakukan efisiensi. Salah satunya dengan mengurangi jumlah tenaga kerja atau PHK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi Ibrahim Assuaibi mengkritisi keputusan pemerintah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah masih memanasnya tensi peperangan di Timur Tengah. Meski demikian, pengamatannya menunjukkan harga barang-barang di lapangan sudah mengalami peningkatan.

“Walaupun pemerintah tidak menaikkan BBM, tetapi di lapangan harga-harga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan ada yang sudah melampaui 100 persen. Ini mengindikasikan bahwa perang di Timur Tengah yang mengakibatkan harga minyak mentah mengalami kenaikan, sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat Indonesia,” kata Ibrahim dalam keterangan suara kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).

Ia mencontohkan, harga plastik terpantau sudah melambung tinggi, dari mulanya sekitar Rp 30.000 per kilogram (kg), naik 100 persen menjadi sekitar Rp 60.000 per kg. Hal itu menunjukkan bahan dasar yang diimpor dari luar negeri berupa campuran turunan dari minyak mentah telah terdampak kenaikan harga minyak mentah dunia yang cukup signifikan.

Di sisi lain, kata Ibrahim, memang di dalam negeri plastik limbah ternyata tidak digunakan masyarakat Indonesia, baik sebagai alat pembungkus ataupun fungsi lainnya.

Menurutnya, beberapa produk lainnya yang diimpor juga akan mengalami lonjakan, di antaranya komoditas pupuk dan kacang kedelai. “Di sisi lain, kita juga melihat harga-harga kebutuhan pokok sudah mengalami kenaikan. Kemungkinan besar akan berdampak terhadap makanan siap saji yang setiap hari kita makan. Ini akan berdampak cukup luar biasa. Kemudian, kita melihat barang-barang elektronik pun kemungkinan akan kembali naik,” tuturnya.

Prediksinya, di lapangan, tarif transportasi pun diperkirakan bakal terkerek, meskipun harga BBM tidak dinaikkan oleh pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor ritel dalam negeri menghadapi tekanan berlapis akibat menjalarnya dampak konflik Timur Tengah ke kenaikan harga barang, terutama dari sisi bahan baku dan kemasan berbasis plastik. Meski demikian, pelaku usaha masih berupaya menahan kenaikan harga agar tidak langsung membebani konsumen.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan para peritel telah menerima daftar harga baru dari pemasok, baik untuk produk makanan maupun nonmakanan.