Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengeluhkan tidak adanya anggaran bantuan sosial di Kementerian HAM untuk penanganan konflik sosial di masyarakat. Alhasil, Pigai pun kerap merogoh kocek pribadi untuk bantuan sosial.

Keluhannya itu disampaikan dalam Rapat Kerja Kementerian HAM dengan Komisi XIII DPR RI. Pigai mengatakan khusus bantuan sosoal melalui pemerintah memang biasanya didominasi dari Kementerian Sosial (Kemensos). Akan tetapi, pihaknya sedang melakukan upaya-upaya agar tersedia anggaran bantuan sosial, khususnya bagi masyarakat dalam menghadapi bencana hingga konflik sosial.

"Saya sendiri, uang pribadi saya habis juga gara-gara tidak ada bansos dari negara. Ketika diurus bansos itu nanti ke Kemensos atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana," kata Pigai dalam Rapat Kerja Kementerian HAM dengan Komisi XIII DPR RI pada Senin (2/2/2026).

Dia mengatakan apabila Kementerian HAM disediakan anggaran untuk memberikan bantuan sosial bagi korban yang terkena konflik sosial maka kementerian bisa membantu. Maka sejauh ini, Kementerian HAM hanya bisa menangani berbagai kasus HAM yang terjadi di masyarakat.

"Kita terpaksa keluar dari gaji yang disediakan negara. Kalau saya pengusaha boleh lah, saya bisa keluarkan, berikan sekian. Saya kan aktivis. Saya juga untuk masa depan, simpan juga kan," ujar Pigai.

Sebagaimana diketahui, Kementerian HAM memiliki pagu anggaran sebesar Rp718,12 miliar pada 2026. Anggaran tersebut meliputi program dukungan manajemen sebesar Rp583,05 miliar serta program pemajuan dan penegakkan HAM Rp135,07 miliar.

Sebelumnya, Pigai juga sempat mengatakan bahwa Kementerian HAM sebetulnya membutuhkan anggaran lebih dari Rp20 triliun untuk membangun HAM. Pigai meyakini dengan anggaran lebih dari Rp20 triliun, dirinya bisa membangun HAM di Indonesia.

"Saya maunya anggaran itu di atas Rp20 triliun tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan. Saya pekerja lama di HAM, kalau negara punya anggaran, saya mau segitu," tuturnya di Kantor Kementerian HAM pada 2024.