Bisnis.com, JAKARTA - Lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) akan mendapatkan manfaat dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Nominal yang diberikan berkisar Rp42 juta atau disesuaikan dengan penyebab kematian.

Wakil Menteri Pertahanan, Donny Ermawan, mengatakan saat ini sedang menelusuri secara pasti apakah kematian lima peserta disebabkan masalah kesehatan atau kecelakaan kerja. Sebab dari sinilah akan ada perbedaan pemberian manfaat.

"Kemudian untuk yang dari BPJS itu kemungkinan sekitar Rp42 juta. Kami belum tahu angka pastinya karena ini sudah kami proses ya terkait yang dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena kan ada meninggal karena kecelakaan atau meninggal karena sakit. Nah ini nanti kita lihat kriterianya apakah masuk kecelakaan atau masuk karena sakit," katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Rabu (1/7/2026).

Saat ini pihaknya juga sudah membentuk tim investigasi untuk mengusut kematian lima calon manajer, meskipun belum ada upaya memproses secara hukum. Tim investigasi berisikan pihak Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan.

Selain itu, pemberian santunan sudah sempat diberikan oleh Kementerian Pertahanan sebanyak Rp50 juta.

Menurut Donny, santunan telah disiapkan oleh pemerintah untuk pelaksanaan latihan dasar militer (Latsarmil) yang saat ini nomenklaturnya diubah menjadi pelatihan Bela Negara dan Manjerial.

"Itu sudah ada anggaran yang dari disiapkan dari pemerintah. Dari pemerintah kan sudah mengalokasikan anggaran ya. Ada anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini," jelasnya.

Anggaran juga disiapkan untuk proses seleksi maupun pelaksanaan kegiatan operasional. Termasuk mengganti tiket keberangkatan para peserta.

"Jadi itu anggaran itu termasuk mereka juga kita ganti tiketnya mereka berangkat ke tempat latihan, balik lagi itu juga sudah kita alokasikan anggaran untuk itu ya," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp 4,2 triliun untuk program Magang Nasional (MagangHub) Tahun 2026/Angkatan 2 yang akan dimulai rangkaiannya pada Juli. Kuota peserta pada periode (batch) pertama Magang Nasional 2026 ini sebanyak 50 ribu orang, dengan pendaftaran akan dibuka pada 15-28 Juli mendatang.

"Ini suatu hal, kabar baik buat adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Jadi kenaikannya (jumlah peserta) itu dari 100 ribu menjadi 150 ribu (orang), dan dengan jumlah anggaran sekitar Rp 4,2 triliun," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (29/6/2026).

"Untuk pendaftaran peserta, ini yang mungkin ditunggu-tunggu, yaitu dibuka pada 15-28 Juli. Jadi masih ada kesempatan dua minggu lagi (bagi peserta untuk mempersiapkan diri)," ujar Menaker.

Sementara itu, perusahaan memiliki waktu hingga 15 Juli untuk melakukan pendaftaran dan melewati tahapan verifikasi sebagai mitra penyelenggara Magang Nasional tahun ini.

"Dua minggu ini kesempatan perusahaan untuk mereka login, register ke platform MagangHub, kemudian mem-posting lowongan magang yang dibuka. Silakan para perusahaan, kementerian, dan lembaga memanfaatkan kesempatan ini," kata Yassierli.

"Kami akan memverifikasi. Yang akan kita verifikasi adalah terkait dengan apakah lowongan itu benar-benar cocok untuk lulusan perguruan tinggi," ujarnya menambahkan.

Setelah periode pendaftaran peserta rampung pada 28 Juli, para calon peserta Magang Nasional 2026 akan diverifikasi dan diseleksi pada 29 Juli hingga 5 Agustus.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bersama BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan senilai Rp49,3 miliar kepada 1.515 peserta dan ahli waris.

Penyaluran manfaat tersebut menjadi bentuk nyata kehadiran dan perlindungan negara bagi pekerja rentan yang menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan pencari nafkah.

Penyerahan manfaat dilakukan dalam kegiatan Apresiasi Penyaluran Manfaat Program Jawa Barat yang berlangsung di Bale Gede Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (18/6). Acara tersebut dihadiri Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Harjono Siswanto serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Adapun manfaat yang disalurkan mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Program tersebut diberikan kepada pekerja yang memperoleh dukungan perlindungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, penerima manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), hingga tenaga kerja keagamaan.

Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya pekerja rentan yang memiliki risiko tinggi terhadap masalah sosial dan ekonomi.

Sebagai contoh, Dedi mengungkapkan kisah seorang pekerja rentan asal Bekasi yang mengalami kecelakaan kerja. Melalui program JKK, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan berupa manfaat kecelakaan kerja dan biaya pengobatan dengan total nilai mencapai Rp422 juta.

"Kalau orang miskin kehilangan pekerjaan, itu berat. Tapi kalau orang miskin kehilangan pencari nafkah karena kecelakaan atau meninggal dunia, itu bisa menjadi awal kemiskinan turun-temurun," kata Dedi dikutip Kamis (18/6)

"Saya tidak ingin ada warga Jawa Barat yang kehilangan masa depan hanya karena tidak memiliki perlindungan saat risiko datang. Negara harus berdiri di belakang rakyatnya, terutama mereka yang setiap hari bekerja keras tetapi hidup dalam kerentanan," ujar Dedi

Dedi menyampaikan bahwa Pemprov Jabar telah mengalokasikan perlindungan bagi sekitar 1 juta pekerja rentan tahun ini dan terus berupaya memperluas cakupan perlindungan hingga 2 juta pekerja ke depan sesuai kemampuan anggaran daerah.

Sementara itu, Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Harjono Siswanto mengatakan, program jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya menjadi kebijakan, tetapi menjadi perlindungan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat saat risiko terjadi.

"Yang kita salurkan hari ini bukan hanya angka Rp49,3 miliar manfaat yang disalurkan, tetapi rasa aman dan kepastian bagi ribuan keluarga pekerja. Inilah bukti nyata kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melindungi masyarakat yang membutuhkan," ujar Harjono.

Menurut Harjono, keberhasilan Jawa Barat menjadi gambaran bahwa perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat diwujudkan melalui komitmen pemerintah daerah dan kolaborasi lintas sektor.

"Ketika pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan bergerak bersama, perlindungan bagi pekerja rentan bukan lagi sekadar konsep, tetapi menjadi manfaat nyata yang dirasakan masyarakat," katanya.

Dengan dukungan anggaran pemerintah daerah, manfaat yang diberikan melalui BPJS Ketenagakerjaan mampu memberikan dampak lebih besar dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga, mencegah munculnya kemiskinan baru, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Menutup keterangannya, Harjono menegaskan karena itu, kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah akan terus diperkuat agar semakin banyak pekerja yang terlindungi dan semakin banyak keluarga yang memiliki masa depan yang lebih pasti.

Bagi Asabri, perlindungan tidak berhenti pada peserta, tetapi juga mencakup keluarga yang ditinggalkan

Jakarta (ANTARA) - PT Asabri (Persero) merealisasikan pembayaran manfaat Program Jaminan Kematian (JKm) senilai lebih dari Rp167 miliar kepada lebih dari 8.400 penerima manfaat sepanjang 2025.

Direktur Hubungan Kelembagaan Asabri Khaidir Abdurrahman mengatakan manfaat JKm diberikan kepada ahli waris peserta aktif yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja maupun dinas khusus.

“Bagi Asabri, perlindungan tidak berhenti pada peserta, tetapi juga mencakup keluarga yang ditinggalkan,” kata Khaidir dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan program tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri guna membantu menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga peserta.

Menurut dia, manfaat JKm mencakup Santunan Kematian Sekaligus (SKS), Uang Duka Wafat (UDW) sebesar tiga kali gaji pokok terakhir peserta, serta bantuan beasiswa pendidikan bagi maksimal dua orang anak peserta.

Khaidir mengatakan bantuan beasiswa tersebut diharapkan dapat membantu menjaga keberlangsungan pendidikan anak peserta setelah keluarga kehilangan tulang punggung utama.

“Pendidikan anak menjadi perhatian penting dalam manfaat program JKm. Kami berharap bantuan beasiswa yang diberikan dapat membantu menjaga keberlangsungan pendidikan anak peserta,” ujarnya.

Ia menyebut penyaluran manfaat dilakukan melalui prinsip layanan 5T, yakni Tepat Waktu, Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Alamat, dan Tertib Administrasi.

Menurut dia, perusahaan terus mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi serta pengelolaan dana yang optimal guna memastikan manfaat diterima secara tepat, transparan, dan akuntabel oleh peserta maupun ahli waris.

Salah satu penerima manfaat program JKm, Asri Sabani, mengatakan manfaat yang diterima keluarganya membantu keberlangsungan kehidupan keluarga setelah wafatnya suaminya, Kolonel Budiyanto yang terakhir bertugas di Sahli F Koarmada RI Jakarta.

“Kami sangat bersyukur atas bantuan dari Asabri yang dapat meringankan perjalanan kami ke depan, terutama dalam membesarkan anak,” ujar Asri.

Menurut Asri, manfaat THT, JKm, dan bantuan beasiswa yang diterima keluarganya telah disalurkan dalam waktu relatif singkat melalui rekening Bank Woori Saudara (BWS).

Program JKm menjadi bagian dari komitmen Asabri dalam memberikan perlindungan berkelanjutan bagi peserta dan keluarga selama masa pengabdian hingga setelahnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan terdapat kenaikan klaim terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap BPJS Ketenagakerjaan pada Maret 2026.

Ia menyatakan fenomena PHK memang dapat berdampak pada peningkatan pembayaran manfaat di BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Secara tahunan (year on year/yoy), pada Maret 2026 tercatat klaim JHT meningkat sebesar Rp1,85 triliun atau 14,1 persen, yang didorong oleh kenaikan frekuensi klaim terkait PHK," tutur Ogi Prastomiyono dalam jawaban tertulis yang disampaikan di Jakarta, Sabtu (16/5) mengutip Antara.

Klaim JKP turut mengalami peningkatan signifikan sebesar 91 persen yoy, antara lain dipengaruhi oleh relaksasi persyaratan klaim serta peningkatan manfaat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Untuk menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat, OJK pun mendorong pengelolaan program asuransi yang prudent dan adaptif, salah satunya dapat melalui evaluasi berkala terhadap desain program dan manfaat agar tetap selaras dengan kondisi ekonomi dan profil risiko peserta.

"Dengan pendekatan tersebut, diharapkan keseimbangan antara kecukupan manfaat bagi peserta dan keberlanjutan dana jaminan sosial tetap dapat terjaga dalam jangka panjang," kata Ogi.

[Gambas:Youtube]

Ia menyatakan bahwa fenomena PHK perlu menjadi perhatian bagi industri asuransi karena dapat berdampak pada kualitas aset dan pertumbuhan premi, terutama pada lini usaha asuransi kredit maupun asuransi jiwa kredit.

Ia menuturkan, jika terkena PHK, masyarakat cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok sehingga polis asuransi berisiko lapse (non-aktif), sementara di sisi lain risiko pada asuransi kredit meningkat karena potensi gagal bayar debitur.

Hal tersebut dapat menimbulkan tekanan pada rasio klaim dan solvabilitas perusahaan apabila tidak diantisipasi dengan baik.

"Pada asuransi jiwa kredit, meskipun risiko yang dijamin utamanya adalah kematian atau cacat tetap total, kondisi ekonomi yang memburuk akibat PHK juga dapat berkontribusi secara tidak langsung terhadap peningkatan klaim, misalnya melalui faktor kesehatan atau tekanan psikososial," ujar Ogi.

Untuk mengantisipasi agar rasio klaim tetap terjaga, ia pun meminta perusahaan asuransi agar memperkuat manajemen risiko secara menyeluruh.

Langkah yang dapat dilakukan, menurut dia, antara lain memperketat proses underwriting terutama pada sektor-sektor yang rentan PHK, melakukan penyesuaian premi agar sesuai dengan profil risiko terkini, serta memastikan adanya skema risk sharing (pembagian risiko) dengan perbankan agar penyaluran kredit tetap prudent.

"Selain itu, penguatan proses verifikasi klaim dan evidence of insurability juga penting untuk memitigasi potensi moral hazard, disertai dengan peningkatan integrasi data dengan perbankan agar pemantauan kualitas kredit debitur dapat dilakukan secara lebih dini dan akurat," ucap Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan kembali mempertegas komitmennya dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal di ekosistem keagamaan melalui kerja sama strategis dengan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI). Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di The Tavia Heritage Hotel, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2026).

Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan perlindungan pekerja rentan melalui pendekatan komunitas dan ekosistem sosial keagamaan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan yang menyerahkan secara simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan guru ngaji sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap perlindungan sosial bagi para pejuang dakwah dan pekerja informal di lingkungan masjid.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menko Pangan RI di tengah kesibukannya.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri yang telah hadir di sela kesibukan untuk memberikan dukungan langsung kepada para guru ngaji dan pejuang dakwah. Kehadiran ini menjadi wujud nyata negara hadir dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat pekerja, termasuk pekerja informal di lingkungan keagamaan,” ujar Agung.

Agung mengatakan, masih banyak pekerja informal, termasuk guru ngaji, pengurus masjid, pendakwah, dan relawan sosial yang bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah tersebut sejalan dengan penguatan pilar 3C BPJS Ketenagakerjaan, khususnya coverage, yakni memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja informal dan kelompok rentan yang selama ini belum sepenuhnya terlindungi.

“Perlu kita sadari bersama bahwa risiko kerja tidak pernah memilih profesi. Baik mereka yang bekerja di gedung perkantoran maupun para pejuang dakwah yang mengabdi di surau dan masjid, semuanya memiliki risiko yang sama. Di sinilah negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan tidak ada satu pun pekerja yang berjalan sendirian saat menghadapi risiko sosial ekonomi,” ujar Agung.

Menurutnya, kolaborasi bersama BKPRMI bukan sekadar kerja sama administratif namun merupakan langkah strategis untuk menghadirkan perlindungan bagi para pejuang dakwah yang selama ini memiliki kontribusi besar dalam pendidikan karakter dan kehidupan sosial masyarakat.

“Selama ini ekosistem masjid lebih dikenal sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial. Padahal di dalamnya terdapat banyak aktivitas kerja dan pengabdian yang juga memiliki risiko sosial ekonomi. Melalui kerja sama ini, kami memperluas cakupan jaminan sosial agar para guru ngaji, pendakwah, dan pengurus masjid dapat menjalankan pengabdian dengan lebih tenang, fokus, dan aman,” katanya.

Ruang lingkup kerja sama tersebut mencakup edukasi dan koordinasi program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pemetaan potensi peserta, penyediaan data komunitas binaan BKPRMI secara berjenjang, hingga pendaftaran aktif anggota BKPRMI sebagai peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

Ketua Umum DPP BKPRMI H. Nanang Mubarok mengatakan, kerja sama tersebut merupakan langkah memperkuat fungsi masjid sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan masyarakat sekaligus menghadirkan perlindungan sosial bagi para guru ngaji dan pejuang dakwah.

Menurutnya, BKPRMI bersama sejumlah stakeholder, diantaranya BPJS Ketenagakerjaan menargetkan perlindungan bagi sekitar 2,1 juta guru ngaji, ustaz, dan ustazah di bawah naungan LPPTKA-BKPRMI di seluruh Indonesia.

“Kami yakin masih banyak guru ngaji di daerah yang belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Dengan kerja sama ini, kami berharap seluruh guru ngaji di bawah naungan LPPTKA-BKPRMI dapat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya.

Ia menjelaskan, melalui kebijakan PP Nomor 50, pekerja informal atau bukan penerima upah mendapatkan keringanan iuran sebesar 50% sehingga cukup membayar Rp8.400 per bulan untuk mendapatkan perlindungan JKK dan JKM, termasuk santunan kematian, beasiswa pendidikan anak, serta jaminan pengobatan akibat kecelakaan kerja hingga sembuh tanpa batas biaya.

Hingga Mei 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat kepada pekerja informal dalam 78.360 kasus dengan total nilai Rp799,1 miliar. Rinciannya meliputi manfaat Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 16.577 kasus senilai Rp596,3 miliar, manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 46.048 kasus senilai Rp179,3 miliar, manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 15.735 kasus senilai Rp17,6 miliar, serta manfaat beasiswa pendidikan bagi 1.529 anak senilai Rp5,9 miliar.

Menutup keterangannya Agung menegaskan, perluasan perlindungan pekerja informal akan terus diperkuat melalui kolaborasi dengan komunitas dan organisasi masyarakat agar semakin banyak pekerja rentan memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara berkelanjutan.

“Perluasan coverage tidak bisa dilakukan sendiri. Karena itu kami memperkuat pendekatan berbasis komunitas agar semakin banyak pekerja informal terlindungi dan merasakan manfaat nyata program BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat mengatakan bagi masyarakat yang mendaftar sebagai peserta masih bisa mendapatkan diskon 50 persen hingga akhir tahun ini.

Pendaftaran diskon 50 persen ini berlaku bagi kepesertaan mandiri dari pekerja rentan. Pekerja rentan adalah mereka yang penghasilannya tidak tetap, pekerjaannya tidak stabil, serta minim perlindungan sosial. Biasanya mereka bekerja di sektor informal seperti pengemudi ojol, kurir, pedagang kecil, petani, nelayan hingga pekerja lepas (freelancer) tertentu.

"Pekerja rentan itu pekerja informal yang penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, dia nggak punya kemampuan untuk melindungi dirinya dengan jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Saiful dalam acara Penganugrahan Paritrana Award BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Gedung BP Jamsostek, Jumat (8/5).

Diskon setengah harga ini sudah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU).

"Kita juga mendorong untuk kepesertaan mandiri dari pekerja rentan ini dengan, pasti yang pertama adalah memanfaatkan adanya PP 50 Tahun 2025 yang memberikan diskon sebesar 50 persen sampai dengan akhir tahun ini," imbuhnya.

Menurut Saiful, aturan ini dibuat untuk mendorong kepesertaan masyarakat terutama dari sektor informal agar semakin terlindungi. Sasaran utama adalah pekerja di sektor transportasi seperti pengemudi ojek online (ojol).

Selain itu, PP ini ditekankan untuk mempertegas komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui perlindungan sosial yang terjangkau.

"Diharapkan itu akan mendorong meningkatkan awareness, meningkatkan untuk mendaftarkan dan sekaligus juga mempermudah juga bagi pemerintah daerah untuk menambah jumlah kepersertaannya," jelasnya.

Pemerintah bersama BPJS Ketenagakerjaan memang tengah gencar melakukan sosialisasi untuk mendorong kepesertaan pekerja informal untuk menjadi peserta, khususnya pekerja rentan. Upaya yang ditempuh di antaranya dengan menjangkau pelaku UMKM di daerah agar mendaftarkan pekerjanya dalam jaminan sosial ini.

Sejak 2007, BPJS Ketenagakerjaan pun rutin memberikan penghargaan bagi pelaku UMKM yang ikut mendukung program pemerintah ini melalui 'Anugerahkan Paritrana Award' yang mengusung tema 'Bergerak Bersama Wujudkan Pekerja Indonesia Sejahtera'.

Tahun ini, penghargaan diberikan kepada 15 kepala daerah, badan usaha dan UKM atas komitmen dan inovasi dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di wilayahnya masing-masing.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar.

Saiful menyebutkan perlindungan bagi pekerja rentan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan gerakan bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai langkah konkrit, BPJS Ketenagakerjaan mengajak seluruh pemerintah daerah, badan usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk berkolaborasi dalam Gerakan Perlindungan 10 juta pekerja rentan terlindungi.

"Kami mengajak Kementerian dan Lembaga, Kepala Daerah dan seluruh pihak terkait dalam Gerakan 10 juta Pekerja Rentan Terlindungi. Gerakan ini merupakan bagian dari penguatan perlindungan sosial nasional," pungkas Saiful.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA – Bank BJB terus memperluas sinergi guna menghadirkan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat. Paling anyar, langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama strategis dengan PT Taspen (Persero), terkait layanan pembayaran Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian melalui rekening bank. Kolaborasi ini menjadi bagian dari penguatan sinergi antara sektor perbankan dan pengelola Jaminan Sosial Nasional.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini bersama Direktur Operasional PT Taspen (Persero) Tribuna Phitera Djaja dan turut disaksikan oleh Direktur Utama PT Taspen (Persero) Rony Hanityo Aprianto serta Direktur Keuangan PT Taspen (Persero) Elmamber Sinaga, di Auditorium PT Taspen (Persero), Jakarta Pusat, Rabu, 6 Mei 2026. Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kolaborasi pelayanan keuangan bagi para penerima manfaat Taspen di berbagai daerah.

Selain itu, menjadi bagian dari penguatan hubungan kelembagaan yang telah terjalin antara bank bjb dan PT Taspen. Melalui kerja sama ini, bank bjb akan menghadirkan berbagai keunggulan layanan perbankan yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh peserta Taspen.

Sinergi yang dibangun juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembayaran manfaat. Dengan sistem layanan yang terintegrasi, proses penyaluran dana diharapkan dapat berjalan lebih cepat, tepat, aman, dan nyaman bagi penerima manfaat.

Kerja sama ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam memperluas akses layanan perbankan bagi peserta Taspen, khususnya para pensiunan. Kehadiran layanan yang mudah dijangkau diharapkan mampu memberikan pengalaman transaksi yang lebih praktis dan modern.

Selain menghadirkan kemudahan transaksi, kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat memberikan kepastian dalam proses pembayaran manfaat secara berkala. Sistem pembayaran melalui rekening bank memungkinkan proses distribusi dana berlangsung lebih tertata dan akuntabel.

bank bjb memandang kerja sama ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat peran perusahaan sebagai mitra terpercaya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Fokus pelayanan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan keuangan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan nasabah.

Melalui dukungan infrastruktur perbankan dan penguatan ekosistem digital, bank bjb terus mendorong transformasi layanan keuangan agar semakin relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat saat ini. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu fondasi penting dalam peningkatan kualitas pelayanan. Kerja sama dengan PT Taspen juga mencerminkan komitmen bersama dalam menghadirkan layanan keuangan yang modern, efisien, dan mudah diakses. Bagi peserta Taspen, kerja sama ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah melalui akses layanan perbankan yang lebih luas. Berbagai fasilitas transaksi perbankan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan finansial sehari-hari.

Kolaborasi ini sekaligus membuka peluang penguatan layanan yang lebih terintegrasi antara sistem pembayaran manfaat dan layanan perbankan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan serta kepuasan peserta Taspen dalam mengakses hak manfaatnya.

Sebagai bank pembangunan daerah yang terus berkembang, bank bjb aktif menghadirkan inovasi layanan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Penguatan kolaborasi dengan berbagai institusi strategis menjadi salah satu langkah perusahaan dalam memperluas jangkauan pelayanan.

Kerja sama ini juga diharapkan mampu memperkuat ekosistem layanan keuangan nasional yang inklusif dan terpercaya. Integrasi layanan pembayaran manfaat dengan sistem perbankan modern menjadi langkah penting dalam mendukung transformasi pelayanan publik.

Dengan jaringan layanan bank bjb yang tersebar di berbagai daerah, peserta Taspen diharapkan semakin mudah dalam mengakses layanan pembayaran manfaat. Kemudahan tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk menghadirkan pelayanan yang dekat dengan masyarakat.

Kolaborasi strategis ini sekaligus mempertegas pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memperkuat kualitas layanan publik di bidang keuangan dan jaminan sosial. Melalui kerja sama tersebut, bank bjb dan PT Taspen berharap dapat terus menghadirkan inovasi layanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung terciptanya ekosistem layanan pembayaran manfaat yang modern, terpercaya, dan berorientasi pada pelayanan prima.

bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta bank bjb merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat atau melalui call centerbjb Call 14049 atau kunjungi website resmi bank bjbwww.bankbjb.co.id.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Sumsel Babel (BSB) terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam layanan keuangan dengan menjalin kerja sama bersama PT Taspen (Persero). Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerja sama terkait layanan pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), pensiun, jaminan kecelakaan kerja, serta jaminan kematian melalui rekening bank.

Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Pusat Bank Sumsel Babel, Senin (4/5/2026) menjadi langkah penting dalam memperluas akses layanan keuangan yang lebih terintegrasi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta Taspen di wilayah Sumatera Selatan.

Kerja sama ini mencerminkan sinergi yang semakin erat antara Bank Sumsel Babel dan PT Taspen dalam menghadirkan layanan yang aman, tepat, dan terpercaya. Melalui integrasi layanan perbankan, diharapkan proses pembayaran hak peserta dapat dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan mudah diakses.

PPS Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Marzuki, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas layanan sekaligus memperkuat kepercayaan mitra. “Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat layanan kepada masyarakat, khususnya para peserta Taspen. Bank Sumsel Babel berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang andal, mudah diakses, serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Dari pihak PT Taspen (Persero), kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kepada peserta melalui dukungan mitra perbankan yang memiliki jaringan kuat dan pelayanan yang optimal. Bank Sumsel Babel selama ini dikenal sebagai salah satu mitra bayar terbaik PT Taspen, dengan kinerja layanan yang konsisten dan terpercaya.

Sinergi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para peserta dalam menerima manfaat program secara tepat waktu dan akurat, sekaligus mendukung peningkatan inklusi keuangan di daerah.

JAKARTA - Pemerintah memberikan keringanan iuran sebesar 50% untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) sebagai langkah konkret menjaga daya beli sekaligus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan pekerja tetap terlindungi di tengah berbagai tantangan ekonomi, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Melalui kebijakan ini, pemerintah memberikan keringanan iuran agar semakin banyak pekerja BPU dapat terlindungi, tanpa mengurangi manfaat yang diterima," ujar Yassierli dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).

Kabar Baik Industri Padat Karya, Diskon 50% Iuran JKK BPJSTK Diperpanjang Sampai Januari 2026



Ia menjelaskan, keringanan iuran ini berlaku bagi peserta BPU di berbagai sektor, dengan ketentuan tertentu sesuai regulasi. Untuk sektor transportasi, seperti pengemudi layanan berbasis aplikasi, pengemudi non-aplikasi, dan kurir, kebijakan ini berlaku mulai Januari 2026 hingga Maret 2027. Sementara itu, bagi peserta BPU di luar sektor transportasi, keringanan iuran berlaku pada April hingga Desember 2026.

Menaker menegaskan, meskipun iuran diturunkan, manfaat perlindungan tetap diberikan secara penuh sesuai ketentuan program. Manfaat tersebut mencakup perlindungan JKK dan JKM, termasuk santunan dan beasiswa bagi peserta dan keluarganya.

"Kami ingin memastikan pekerja tidak hanya mendapatkan iuran yang lebih ringan, tetapi juga tetap memperoleh perlindungan yang optimal," katanya.

Ojol dan Kurir Online Dijamin Dapat THR, Prabowo: Dalam Bentuk Uang Tunai



Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi pekerja, khususnya di sektor BPU.

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan, penyesuaian iuran ini tidak berlaku bagi peserta BPU yang iurannya dibayarkan melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).

Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan pekerja di sektor platform digital melalui penetapan standar Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online dan kurir. Besarannya ditetapkan minimal 25% dari rata-rata pendapatan bersih selama 12 bulan terakhir, menggantikan skema sebelumnya yang bergantung pada kebijakan masing-masing platform.

"Kebijakann ini tentunya memberikan kepastian yang lebih jelas dan terukur bagi pekerja di sektor platform digital terkait hak pendapatan tambahan mereka," kata Yassierli.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengajuan klaim program Jaminan Kematian (JKM) bisa gagal cair atau bahkan ditolak hanya karena peserta melewatkan beberapa hal yang dianggap sepele.

Melansir informasi dari akun Instagram resmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan),terdapat beberapa hal yang kerap menjadi penyebab klaim tidak dapat dicairkan atau bahkan ditolak.

Tiga faktor utama itu seringkali berkaitan dengan aspek administratif, status kepesertaan, serta ketidaksesuaian data yang diajukan. Jika tidak diperhatikan dengan baik, hal-hal tersebut dapat menghambat hak ahli waris untuk memperoleh manfaat yang seharusnya diterima.

Program JKM yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya hadir sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja dan keluarganya ketika terjadi risiko meninggal dunia. Manfaat ini diberikan kepada ahli waris untuk membantu meringankan beban ekonomi yang ditinggalkan.

Namun, untuk dapat mengakses manfaat tersebut, terdapat sejumlah ketentuan dan prosedur yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sayangnya, kurangnya pemahaman peserta terhadap prosedur dan persyaratan ini sering menjadi kendala utama dalam proses klaim.

Banyak kasus di mana pengajuan klaim tertunda atau gagal karena dokumen yang tidak lengkap, data yang tidak sinkron, atau status kepesertaan yang tidak aktif. Oleh karena itu, penting bagi peserta maupun ahli waris untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat pencairan sejak awal agar proses klaim JKM dapat berjalan dengan lancar.

Berikut tiga faktor yang perlu diperhatikan agar pencairan program JKM tetap lancar, mengutip informasi dari akun Instagram BPJS Ketenagakerjaan.

Faktor Penghambat Pencairan JKM

Meninggal akibat kecelakaan kerja

Manfaat JKM hanya diberikan untuk kasus kematian yang tidak disebabkan oleh kecelakaan kerja. Jika peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja, maka manfaat yang berlaku adalah program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), bukan JKM.

Status kepesertaan tidak aktif

Manfaat JKM hanya dapat diberikan kepada peserta yang masih aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU), terdapat ketentuan masa iuran tertentu yang harus dipenuhi agar klaim dapat diproses.

Dokumen tidak lengkap

Klaim JKM memang tidak memiliki batas waktu kedaluwarsa, sehingga tidak hangus meskipun diajukan dalam jangka waktu lama. Namun, pengajuan klaim tetap bisa ditolak apabila dokumen yang disyaratkan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan.(Putri Astrian Surahman)

Jika kematian massal ikan terjadi, dapat dibayangkan penderitaan nelayan semakin parah

Jakarta (ANTARA) - Penurunan muka air Danau Toba kembali menjadi sinyal peringatan bagi sektor perikanan budidaya, khususnya keramba jaring apung (KJA) di perairan itu.

KJA di Danau Toba selalu menjadi perhatian karena jumlahnya ribuan bahkan pernah mencapai puluhan ribu. Keramba-keramba tersebut menjadi sumber utama penghidupan para nelayan di sekitar Danau Toba.

Penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM).

Data satelit altimetri menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, muka air danau terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, muka air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba.

Kondisi tersebut bukan sekadar fenomena hidrologi biasa. BMKG memprediksi kemungkinan terjadinya El Niño dan Indian Ocean Dipole (IOD) fase positif secara bersamaan pada 2026. Kombinasi ini dikenal dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan di KJA.

Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa penurunan muka air danau kerap berhubungan dengan kejadian kematian massal ikan di KJA. Tahun 2016 menjadi musibah yang paling menyedihkan: saat muka air surut hingga sekitar 2 meter, ribuan ton ikan di KJA mati, menimbulkan kerugian nelayan KJA hingga puluhan miliar rupiah. Kejadian serupa, meski dalam skala lebih kecil, juga terjadi pada 2018, 2020, dan 2023 ketika muka air relatif rendah.

Namun, penting untuk dipahami bahwa penurunan muka air bukanlah penyebab langsung kematian ikan. Ancaman sebenarnya muncul ketika kondisi tersebut beriringan dengan faktor cuaca ekstrem, terutama angin kencang. Dalam situasi ini, terjadi percampuran massa air dan pengadukan sedimen dari dasar perairan—wilayah yang selama ini menjadi tempat akumulasi limbah organik dari aktivitas budidaya dan domestik.

Peristiwa di Pangururan pada tahun 2025 menjadi contoh nyata. Meski penurunan muka air tidak terlalu signifikan, kondisi perairan yang relatif dangkal ditambah angin kencang memicu percampuran vertikal. Sedimen halus terangkat ke permukaan dan dapat menyumbat insang ikan. Pada saat yang sama, air dari lapisan bawah yang miskin oksigen naik ke atas, menyebabkan penurunan drastis kadar oksigen terlarut sehingga ikan di KJA mati.

Masalah tidak berhenti di situ. Di dasar danau, limbah organik seperti sisa pakan, kotoran ikan, dan limbah rumah tangga terus menumpuk. Dalam kondisi normal, bahan ini diuraikan oleh bakteri dengan bantuan oksigen. Namun, ketika oksigen habis, proses penguraian berlangsung secara anaerobik dan menghasilkan gas beracun seperti hidrogen sulfida dan metana.

Hidrogen sulfida dapat merusak sistem pernapasan ikan, sementara metana turut menurunkan kualitas air. Kombinasi antara rendahnya oksigen, tingginya kandungan gas beracun, dan meningkatnya kekeruhan air menjadi penyebab kematian massal ikan di KJA.

Kewaspadaan

Melihat laju penurunan muka air yang cukup tajam sejak 2025 dan potensi musim kering yang masih berlanjut, kewaspadaan wajib ditingkatkan. Risiko kematian massal ikan di KJA dan sekitarnya pada 2026 terbuka lebar jika tidak ada langkah mitigasi yang serius.

Nelayan KJA menjadi pihak paling rentan dalam situasi ini. Kondisi ini akan makin parah mengingat harga pakan ikan saat ini meningkat karena situasi global yang melanda seluruh dunia akibat perang di kawasan teluk.

Karena itu, peningkatan kesiapsiagaan di tingkat lapangan sangat penting. Jika mulai terlihat tanda-tanda cuaca ekstrem, misalnya kecepatan angin tinggi dan warna air mulai keruh, maka, jika memungkinkan, KJA dipindahkan ke bagian perairan lebih dalam atau memanen ikan secepatnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan perlu bergerak lebih proaktif, tidak hanya dengan imbauan, tetapi juga dengan sistem yang mampu memberikan peringatan dini secara akurat dan cepat.

Mengingat Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di dunia dan berbagai aktivitas manusia tergantung pada kondisi air di danau ini, maka penguatan sistem pemantauan kualitas air menjadi penting.

Parameter penting seperti tinggi muka air, kecepatan angin, kadar oksigen terlarut, dan pH perlu dipantau secara real time. Data tersebut harus dapat diakses langsung oleh nelayan melalui perangkat sederhana seperti telepon seluler. Dengan teknologi yang tersedia saat ini, sistem seperti ini bukanlah sesuatu yang sulit diwujudkan.

Jika sistem peringatan dini ini dapat dibangun dan dioperasikan dengan baik, potensi kerugian akibat kematian massal ikan dapat ditekan secara signifikan. Lebih dari itu, langkah ini juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem Danau Toba yang semakin tertekan. Penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran para nelayan tentang pentingnya menjaga ekosistem danau harus dilakukan secara berkesinambungan.

Ancaman di depan mata sebenarnya sudah dapat dibaca sejak sekarang. Pertanyaannya, apakah kita akan menunggu hingga kejadian besar kembali terulang, atau mulai bertindak sebelum terlambat?

Harapan kita semua adalah supaya kematian massal ikan di KJA tidak terulang lagi, mengingat kehidupan para nelayan saat ini juga sangat berat karena biaya produksi ikan seperti pakan meningkat terus. Jika kematian massal ikan terjadi, dapat dibayangkan penderitaan nelayan semakin parah.

*) Prof Dr Jonson Lumban Gaol, Ahli Penginderaan Jauh Satelit, Dosen Fakultas Perikanan IPB dan Anggota Eco-Marine and Freshwater Research Institute (EMFRI)

Copyright © ANTARA 2026