Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) bersama BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan senilai Rp49,3 miliar kepada 1.515 peserta dan ahli waris.

Penyaluran manfaat tersebut menjadi bentuk nyata kehadiran dan perlindungan negara bagi pekerja rentan yang menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan pencari nafkah.

Penyerahan manfaat dilakukan dalam kegiatan Apresiasi Penyaluran Manfaat Program Jawa Barat yang berlangsung di Bale Gede Gedung Pakuan, Bandung, Kamis (18/6). Acara tersebut dihadiri Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Harjono Siswanto serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Adapun manfaat yang disalurkan mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Program tersebut diberikan kepada pekerja yang memperoleh dukungan perlindungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, penerima manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), hingga tenaga kerja keagamaan.

Dalam kesempatan itu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya pekerja rentan yang memiliki risiko tinggi terhadap masalah sosial dan ekonomi.

Sebagai contoh, Dedi mengungkapkan kisah seorang pekerja rentan asal Bekasi yang mengalami kecelakaan kerja. Melalui program JKK, BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan berupa manfaat kecelakaan kerja dan biaya pengobatan dengan total nilai mencapai Rp422 juta.

"Kalau orang miskin kehilangan pekerjaan, itu berat. Tapi kalau orang miskin kehilangan pencari nafkah karena kecelakaan atau meninggal dunia, itu bisa menjadi awal kemiskinan turun-temurun," kata Dedi dikutip Kamis (18/6)

"Saya tidak ingin ada warga Jawa Barat yang kehilangan masa depan hanya karena tidak memiliki perlindungan saat risiko datang. Negara harus berdiri di belakang rakyatnya, terutama mereka yang setiap hari bekerja keras tetapi hidup dalam kerentanan," ujar Dedi

Dedi menyampaikan bahwa Pemprov Jabar telah mengalokasikan perlindungan bagi sekitar 1 juta pekerja rentan tahun ini dan terus berupaya memperluas cakupan perlindungan hingga 2 juta pekerja ke depan sesuai kemampuan anggaran daerah.

Sementara itu, Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Harjono Siswanto mengatakan, program jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya menjadi kebijakan, tetapi menjadi perlindungan yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat saat risiko terjadi.

"Yang kita salurkan hari ini bukan hanya angka Rp49,3 miliar manfaat yang disalurkan, tetapi rasa aman dan kepastian bagi ribuan keluarga pekerja. Inilah bukti nyata kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melindungi masyarakat yang membutuhkan," ujar Harjono.

Menurut Harjono, keberhasilan Jawa Barat menjadi gambaran bahwa perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat diwujudkan melalui komitmen pemerintah daerah dan kolaborasi lintas sektor.

"Ketika pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan bergerak bersama, perlindungan bagi pekerja rentan bukan lagi sekadar konsep, tetapi menjadi manfaat nyata yang dirasakan masyarakat," katanya.

Dengan dukungan anggaran pemerintah daerah, manfaat yang diberikan melalui BPJS Ketenagakerjaan mampu memberikan dampak lebih besar dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga, mencegah munculnya kemiskinan baru, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Menutup keterangannya, Harjono menegaskan karena itu, kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah akan terus diperkuat agar semakin banyak pekerja yang terlindungi dan semakin banyak keluarga yang memiliki masa depan yang lebih pasti.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Asabri (Persero) mencatat pembayaran manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) mencapai lebih dari Rp47 miliar sepanjang 2025. Pembayaran tersebut diberikan kepada peserta dari unsur TNI, Polri, dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri.

Manfaat yang disalurkan mencakup JKK perawatan, santunan cacat biasa dan khusus, hingga santunan risiko kematian bagi peserta maupun ahli waris.

Perlindungan diberikan sejak peserta berangkat kerja, selama menjalankan tugas, hingga kembali ke rumah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 yang telah diubah melalui PP Nomor 54 Tahun 2020.

Direktur Hubungan Kelembagaan PT Asabri (Persero), Khaidir Abdurrahman, mengatakan layanan JKK menjadi bagian dari perlindungan sosial bagi aparat negara yang menjalankan tugas dengan risiko tinggi.

“Tugas yang diemban oleh para penjaga bangsa adalah tugas mulia yang dipenuhi dengan risiko dan pengorbanan. Tahun 2025 menjadi momentum bagi Asabri untuk mempertegas komitmen Melayani Sepenuh Hati. Jaminan Kecelakaan Kerja yang kami kelola bukanlah sekadar deretan program administratif, melainkan wujud nyata pelukan dan kehadiran negara untuk melindungi mereka beserta keluarga yang setia menanti di rumah,” ujar Khaidir dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

Asabri menyebut pembayaran manfaat dilakukan untuk peserta yang mengalami kecelakaan saat bertugas, termasuk pembiayaan perawatan hingga peserta dinyatakan pulih secara medis. Perusahaan juga menyalurkan santunan bagi peserta yang mengalami kecacatan akibat tugas serta santunan bagi ahli waris peserta yang gugur atau meninggal dunia saat bertugas.

Selain itu, Asabri menyediakan bantuan beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang meninggal dunia dalam tugas. Program tersebut ditujukan untuk membantu keberlanjutan pendidikan keluarga peserta.

Di sisi layanan, Asabri melanjutkan digitalisasi melalui aplikasi Asabri Mobile dan jaringan Asabri Link untuk mendukung proses klaim dan pemutakhiran data peserta. Layanan tersebut ditujukan untuk mempercepat akses peserta, termasuk di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.

Direktur Operasional PT Asabri (Persero), Okki Jatnika, mengatakan transparansi dan tata kelola menjadi fokus dalam pengelolaan layanan peserta.Kepercayaan adalah fondasi utama kami. Oleh karena itu, prinsip Good Corporate Governance (GCG) senantiasa kami terapkan secara ketat dalam mengelola dana amanat ini. Proses layanan klaim JKK yang mudah dan transparan adalah tahun pembuktian bahwa Asabri mampu hadir dengan layanan yang berkualitas, akses yang mudah, dan manfaat yang berdampak luas,” ujar Okki.

Asabri menyatakan penguatan layanan JKK dilakukan untuk mendukung perlindungan sosial bagi peserta di sektor pertahanan dan keamanan negara.

Bisnis.com, BEKASI - BPJS Ketenagakerjaan bergerak cepat menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) meninggal dunia sebesar Rp494.289.620 kepada keluarga almarhumah Arinjani Novita Sari, Selasa (5/5/2026). Santunan diserahkan langsung oleh Direktur Pelayanan Trisna Sonjaya, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Bambang Joko Sutarto, bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari di kediaman keluarga Almarhumah di Bekasi, Jawa Barat.

Penyerahan santunan berlangsung dalam suasana duka yang kental. Di rumah duka, kehilangan begitu nyata, seorang anak tak lagi pulang ke pangkuan orang tuanya dari perjalanan kerjanya. Keluarga menerima santunan dengan haru, menyadari bahwa perhatian negara hadir di tengah luka yang belum sempat reda. Santunan itu diharapkan dapat meringankan beban, meski tak akan pernah menggantikan sosok yang telah pergi.

Putih Sari menyampaikan duka cita yang mendalam atas kepergian almarhumah Arinjani Novita Sari. Ia menegaskan bahwa negara hadir tidak hanya dalam tataran kebijakan, tetapi juga pada saat masyarakat menghadapi situasi paling sulit.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa bersama BPJS Ketenagakerjaan pihaknya menyerahkan santunan kepada korban musibah kecelakaan KRL sebagai bagian dari komitmen nyata dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh pekerja.

“Hari ini kami bersama BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan kepada ahli waris sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja,” ujarnya.

Menurutnya, kejadian ini merupakan kecelakaan kerja yang berujung meninggal dunia, sehingga santunan secara cepat disalurkan kepada ahli waris. Ia mengapresiasi langkah cepat, tanggap, dan proaktif BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan setiap hak pekerja dipenuhi secara utuh. Kehadiran langsung di tengah keluarga korban dinilai bukan hanya bentuk empati, tetapi juga pengawasan agar seluruh manfaat benar-benar diterima tanpa kendala.

“Kami mengapresiasi respons cepat dan proaktif BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan seluruh hak peserta terpenuhi dan tersalurkan dengan cepat dan tepat kepada ahli waris,” tegasnya.

Putih Sari menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bukanlah pilihan, melainkan kewajiban.

“Saya mengimbau seluruh pelaku usaha untuk secara sadar mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan perlindungan yang memadai, pekerja akan merasa aman dan nyaman dalam bekerja, sehingga produktivitas meningkat dan risiko kerja dapat diminimalkan”, imbuhnya.

Sementara itu, Bambang Joko Sutarto menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Ia menegaskan kehadiran pihaknya untuk memastikan proses penyaluran santunan berjalan tanpa hambatan. Menurutnya, proses verifikasi dan koordinasi dilakukan secara cepat dan intensif agar seluruh hak ahli waris dapat diterima secara tepat waktu.

“Kami ingin memastikan seluruh hak peserta tersalurkan dengan cepat dan tepat. Ini adalah bentuk nyata negara hadir memberikan perlindungan,” ujar Bambang.

Ia menambahkan, di balik setiap santunan terdapat tanggung jawab besar untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan. Karena itu, BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat layanan yang responsif dan proaktif agar perlindungan bagi peserta berjalan optimal.

“Manfaat ini bukan sekadar angka, tetapi bentuk perlindungan agar keluarga tetap memiliki kepastian di tengah kehilangan,” lanjutnya.

Senada, Trisna Sonjaya menekankan bahwa dibalik angka santunan dan proses administrasi, terdapat duka mendalam dari keluarga korban, terlebih atas kehilangan sosok yang memiliki peran penting dalam kehidupan keluarganya. Ia menyoroti almarhumah Arinjani Novita Sari, seorang auditor yang terdaftar sebagai peserta sejak September 2023, yang meninggal dunia dalam kecelakaan kereta pada 27 April 2026 saat perjalanan pulang kerja.

Total manfaat yang diterima ahli waris meliputi santunan JKK meninggal dunia sebesar Rp456 juta, santunan berkala Rp12 juta, biaya pemakaman Rp10 juta, Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp15.878.220, serta Jaminan Pensiun Orang Tua (JP) berkala setiap bulan sebesar Rp411.400 per bulan.

Trisna juga memastikan bahwa seluruh peserta terdampak telah mendapatkan haknya. Dari total 34 peserta, sebanyak 25 orang mengalami luka-luka dan 9 peserta meninggal dunia, yang seluruhnya telah diproses manfaatnya. Ia menegaskan bahwa untuk peserta yang menjalani perawatan, tidak terdapat batasan biaya, seluruh pengobatan ditanggung sesuai indikasi medis hingga peserta dinyatakan sembuh.

“Kehadiran kami adalah bentuk empati yang sejalan dengan pilar 3C, khususnya care, yaitu memastikan peserta dan keluarganya mendapatkan perhatian, perlindungan, dan layanan terbaik di tengah situasi sulit. Untuk perawatan, tidak ada batasan biaya, seluruhnya ditanggung hingga sembuh sesuai kondisi medis,” pungkas Trisna.

PT TASPEN (Persero) menyalurkan santunan senilai Rp283.227.000 kepada ahli waris almarhumah Nurlaela, guru SD Negeri Pulo Gebang 11 Petang yang meninggal dunia dalam kecelakaan kereta di Bekasi Timur pada Senin (27/4).

Santunan tersebut diberikan sebagai manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Tabungan Hari Tua (THT) untuk membantu keluarga korban menghadapi masa duka sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga.

Penyerahan santunan dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno kepada Heris Rusman selaku ahli waris di Balai Kota DKI Jakarta. Selasa (28/4). Penyerahan itu turut disaksikan Direktur Utama TASPEN Rony Hanityo Aprianto dan Direktur Operasional TASPEN Tribuna Phitera Djaja.

Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Nurlaela yang selama ini dikenal sebagai tenaga pendidik yang berdedikasi.

"Dedikasi beliau sebagai tenaga pendidik adalah jasa yang besar bagi bangsa. Melalui proses yang cepat dan transparan, kami pastikan seluruh hak almarhumah tersampaikan kepada keluarga untuk membantu menjaga keberlangsungan hidup dan pendidikan putra beliau," ujarnya

Total santunan Rp283.227.000 tersebut terdiri dari manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp227.076.400 serta Tabungan Hari Tua sebesar Rp56.150.600. Komponen JKK mencakup santunan kematian, uang duka tewas, biaya pemakaman, serta bantuan pendidikan untuk anak ahli waris.

Pemberian manfaat ini merupakan bentuk perlindungan komprehensif yang dihadirkan negara melalui TASPEN dalam menjamin kesejahteraan ASN dan keluarganya saat menghadapi risiko kerja.

Dalam paket manfaat tersebut, anak almarhumah juga memperoleh beasiswa pendidikan sebesar Rp45 juta, yang diharapkan dapat membantu keberlanjutan pendidikan di masa mendatang.

Menurut Henra, paket bantuan beasiswa ini dirancang agar risiko kerja yang dialami oleh ASN tidak memutus harapan masa depan generasi penerus mereka. Hal ini sejalan dengan upaya TASPEN dalam megadarra layanan yang cepat, tepat, dan transparan sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi ASN dan keluarganya.

Henra menyebut percepatan pencairan santunan tidak terlepas dari sinergi antara TASPEN dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses administrasi dan validasi data peserta. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata komitmen bersama antarinstansi dalam memberikan pelayanan yang responsif dan tepat waktu.

Sementara itu, Wagub Rano menyampaikan belasungkawa atas peristiwa yang menimpa korban. Dia juga mengapresiasi langkah cepat TASPEN dalam memberikan perlindungan kepada keluarga yang ditinggalkan.

"Peristiwa ini meninggalkan duka yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga yang ditinggalkan tapi bagi kita semua. Terima kasih kepada TASPEN yang telah menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Tabungan Hari Tua sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian kepada keluarga korban," ucap Rano.

"Kami tahu hal ini tidak dapat menggantikan rasa duka bagi keluarga, namun setidaknya bisa meringankan beban keluarga yang ditinggalkan ditengah duka yang mendalam. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan dalam setiap aktivitas sekaligus perlunya meningkatkan kewaspadaan bagi para pekerja," tambah Rano.

Sebagai pengelola jaminan sosial ASN, TASPEN terus bertransformasi menjadi Center of Excellence. TASPEN berkomitmen untuk selalu menghadirkan layanan yang proaktif agar setiap peserta mendapatkan perlindungan optimal tanpa prosedur yang berbelit-belit.

Penyaluran santunan ini juga menjadi bukti implementasi TASPEN dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan jaminan sosial yang profesional.

"Negara hadir melalui TASPEN untuk memastikan ASN dan keluarganya tidak merasa sendirian saat menghadapi risiko kerja. Kecepatan layanan adalah prioritas utama kami," pungkas Henra.

Bisnis.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) dengan cepat memberikan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Tabungan Hari Tua (THT) senilai total Rp283.227.000 kepada ahli waris Almarhumah Nurlaela, seorang guru SD Negeri Pulo Gebang 11 Petang yang merupakan salah satu korban jiwa dalam kecelakaan kereta di Bekasi Timur, Senin (27/4). Langkah ini merupakan wujud nyata kehadiran negara melalui TASPEN untuk memberikan kepastian finansial di tengah masa duka. Penyerahan santunan dilakukan secara langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta H. Rano Karno, S.IP kepada Heris Rusman selaku ahli waris korban yang disaksikan oleh Direktur Utama TASPEN Rony Hanityo Aprianto dan Direktur Operasional TASPEN Tribuna Phitera Djaja di Balai Kota DKI Jakarta (28/4).

Corporate SecretaryTASPEN Henramenyampaikan, “Kami turut berdukacita sedalam-dalamnya atas wafatnya Ibu Nurlaela. Dedikasi beliau sebagai tenaga pendidik adalah jasa yang besar bagi bangsa. Melalui proses yang cepat dan transparan, kami pastikan seluruh hak almarhumah tersampaikan kepada keluarga untuk membantu menjaga keberlangsungan hidup dan pendidikan putra beliau.”

Total santunan sebesar Rp283.227.000 tersebut terdiri atas dua komponen utama. Pertama, manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 227.076.400 yang mencakup santunan kematian, uang duka tewas, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa pendidikan anak. Selanjutnya, terdapat manfaat Tabungan Hari Tua (THT) sebesar Rp56.150.600. Pemberian manfaat ini merupakan bentuk perlindungan komprehensif yang dihadirkan negara melalui TASPEN dalam menjamin kesejahteraan ASN dan keluarganya saat menghadapi risiko kerja.

Santunan JKK dari TASPEN tidak hanya memberikan bantuan finansial jangka pendek, tetapi juga dukungan berkelanjutan melalui beasiswa pendidikan bagi anak ahli waris sebesar Rp 45.000.000. Hal ini dirancang agar risiko kerja yang dialami oleh ASN tidak memutus harapan masa depan generasi penerus mereka. Hal ini sejalan dengan upaya TASPEN dalam megadarra layanan yang cepat, tepat, dan transparan sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi ASN dan keluarganya.

Proses pencairan manfaat JKK yang berlangsung cepat juga tidak terlepas dari sinergi dan dukungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam percepatan administrasi dan validasi data peserta. Kolaborasi ini menjadi wujud nyata komitmen bersama antarinstansi dalam memberikan pelayanan yang responsif dan tepat waktu.

Wakil Gubernur DKI Jakarta H. Rano Karno, S.IPmenyampaikan, “Mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Almarhumah Nurlaela yang menjadi korban kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Peristiwa ini meninggalkan duka yang mendalam, tidak hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga bagi kita semua. Terima kasih kepada TASPEN yang telah menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Tabungan Hari Tua sebagai bentuktanggung jawab dan kepedulian kepada keluarga korban. Kami tahu hal ini tidak dapat menggantikan rasa duka bagi keluarga, namun setidaknya bisa meringankan beban keluarga yang ditinggalkan di tengah duka yang mendalam. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya keselamatan dalam setiap aktivitas sekaligus perlunya meningkatkan kewaspadaan bagi para pekerja”.

Sebagai pengelola jaminan sosial ASN, TASPEN terus bertransformasi menjadi Center of Excellence. TASPEN berkomitmen untuk selalu menghadirkan layanan yang proaktif agar setiap peserta mendapatkan perlindungan optimal tanpa prosedur yang berbelit-belit. Penyaluran santunan ini juga menjadi bukti implementasi TASPEN dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penyelenggaraan jaminan sosial yang profesional.

"Negara hadir melalui TASPEN untuk memastikan ASN dan keluarganya tidak merasa sendirian saat menghadapi risiko kerja. Kecepatan layanan adalah prioritas utama kami," tutup Henra.

Bisnis.com, JAWA TIMUR - BPJS Ketenagakerjaan memperkuat strategi perluasan perlindungan pekerja melalui kolaborasi dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Sinergi ini menyasar langsung ekosistem kerja di lingkungan NU sebagai bagian dari implementasi pilar 3C (Care, Coverage, Credibility), dengan fokus pada peningkatan cakupan kepesertaan, khususnya bagi pekerja sektor informal yang belum terlindungi secara optimal.

Komitmen tersebut mengemuka dalam forum silaturahim yang berlangsung di Kantor PWNU Jawa Timur, Jumat (24/4/2026). Kegiatan ini dihadiri oleh Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Alif Noeriyanto Rahman, Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan Ihsanudin, serta Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas rencana kerja sama strategis mulai dari penyediaan layanan kesehatan hingga penguatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengurus dan unit usaha di bawah naungan PWNU.

Dalam sambutannya, Alif Noeriyanto Rahman menegaskan bahwa inisiatif ini berangkat dari penguatan silaturahmi yang telah terjalin dan dikembangkan menjadi kolaborasi strategis. Ia menyampaikan bahwa mayoritas anggota NU merupakan pekerja sektor informal sehingga membutuhkan pendekatan perlindungan yang lebih inklusif.

“Dari sekitar 61 juta anggota NU, kurang lebih 80 persen merupakan pekerja informal. Ini menjadi dasar penting bagi kami untuk mendorong perlindungan yang lebih luas. Harapannya, kolaborasi ini dapat menjadi embrio kerja sama skala nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil pertemuan ini diharapkan segera ditindaklanjuti melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPJS Ketenagakerjaan dan PWNU Jawa Timur, serta berpotensi menjadi role model penguatan perlindungan pekerja berbasis komunitas di tingkat nasional.

Di sisi lain, Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menegaskan bahwa NU merupakan wadah terbuka bagi seluruh kalangan dan profesi, sehingga perlindungan pekerja menjadi bagian penting dalam upaya memuliakan manusia.

“NU adalah rumah besar bagi semua profesi. Kami menyampaikan terima kasih atas terjalinnya silaturahmi ini. Harapannya, baik NU maupun BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya para pekerja,” ujarnya.

Sementara itu, Ihsanudin menegaskan bahwa pendekatan berbasis komunitas menjadi langkah efektif dalam menjangkau pekerja yang selama ini berada di luar sistem perlindungan formal. Ia menyebut jaringan NU Jawa Timur sebagai pintu masuk strategis untuk mempercepat perluasan kepesertaan.

Lebih lanjut, ia mengaitkan nilai perlindungan sosial dengan prinsip Maqashid Syariah. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk menjaga aspek-aspek mendasar dalam kehidupan pekerja.

“Risiko pekerjaan itu selalu ada. Ketika risiko terjadi, negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan berupa santunan hingga beasiswa, dengan iuran yang terjangkau sebagai bentuk pelayanan negara kepada peserta,” ujarnya.

Ia menambahkan, melalui kolaborasi ini BPJS Ketenagakerjaan mendorong seluruh elemen di lingkungan PWNU mulai dari pengurus hingga pelaku usaha untuk terlindungi melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Pensiun (JP), dengan dukungan integrasi data serta optimalisasi kanal digital.

Menutup pernyataannya, Ihsanudin menegaskan bahwa langkah ini mencerminkan peran aktif negara dalam memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan selaras dengan penguatan sistem perlindungan sosial.

“Ke depan, kemitraan ini diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan dalam mendorong inklusivitas jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya di sektor informal berbasis komunitas,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Negara memastikan hak keluarga tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon terpenuhi. Total santunan dan manfaat yang disalurkan melalui PT Asabri (Persero) mencapai Rp1,41 miliar. Pemerintah juga menjamin masa depan keluarga prajurit yang gugur di Lebanon.

Tiga prajurit TNI Kontingen Garuda XXIII-S/UNIFIL tersebut gugur saat menjalankan tugas menjaga perdamaian dunia, yakni Mayor Inf Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda Anumerta Farizal Rhomadhon.

Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Jeffry Haryadi PM mengatakan, kehadiran ASABRI menjadi representasi negara dalam memastikan keluarga yang ditinggalkan tetap mendapatkan perlindungan. “Kami turut berduka atas gugurnya putra-putra terbaik bangsa. Kami bergerak bersama pemerintah untuk memastikan bahwa keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kepastian perlindungan melalui pemenuhan hak dan manfaat yang nyata dan berdampak,” kata Jeffry, Rabu (22/4/2026).

Negara memberikan penghormatan terakhir secara langsung kepada para prajurit. Presiden Prabowo Subianto memimpin prosesi penerimaan jenazah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 4 April 2026 dan menyapa keluarga satu per satu di tengah suasana duka.

Pemakaman ketiga prajurit dilakukan secara militer di kampung halaman masing-masing pada 5 April 2026. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin upacara di Bandung, sementara jajaran TNI lainnya memimpin prosesi di Magelang dan Kulon Progo, dengan kehadiran perwakilan Asabri yang mendampingi keluarga.

Asabri memastikan seluruh hak ahli waris diproses tanpa menunggu lama. Perlindungan diberikan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Tabungan Hari Tua (THT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Rincian manfaat yang diterima meliputi santunan risiko kematian khusus masing-masing Rp450 juta untuk setiap prajurit, ditambah nilai tabungan asuransi dan beasiswa bagi anak. Total manfaat yang diterima keluarga Mayor Inf Anumerta Zulmi mencapai Rp496,28 juta, sementara masing-masing keluarga Serka Anumerta Ichwan dan Kopda Anumerta Farizal menerima lebih dari Rp457 juta.

Jeffry menegaskan, komitmen Asabri tidak berhenti pada santunan awal. “Pengorbanan sang prajurit menjadi amanah bagi Asabri untuk menjaga masa depan keluarganya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prajurit yang gugur dalam tugas berhak menerima perlindungan dari negara melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Tabungan Hari Tua (THT),” kata Jeffry.

Selain santunan, Asabri juga menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak almarhum melalui program beasiswa. Manfaat tersebut tetap tersedia meski anak belum memasuki usia sekolah dan dapat dicairkan saat mulai pendidikan formal.

Asabri menyatakan penyaluran manfaat dilakukan dengan prinsip tepat waktu, tepat sasaran, dan tertib administrasi. Langkah ini ditegaskan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memastikan keluarga prajurit tidak berjalan sendiri setelah kehilangan.

Jakarta (ANTARA) - BPJS Ketenagakerjaan mendorong pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) memanfaatkan keringanan iuran 50 persen untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang berlaku hingga Desember 2026.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho mengatakan program tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap agenda pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia sekaligus menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja sektor informal.

“Inilah bukti bahwa negara sangat peduli terhadap perlindungan seluruh pekerja Indonesia, khususnya mereka yang berada di sektor informal. Ayo kita manfaatkan kesempatan ini agar tidak ada satupun pekerja yang tertinggal dan bekerja tanpa perlindungan,” kata Agung dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan keringanan iuran tersebut berlaku bagi seluruh pekerja BPU yang mendaftar secara mandiri, baik peserta baru maupun peserta yang sudah terdaftar aktif.

Dalam program itu, pekerja cukup membayar iuran sebesar Rp8.400 per bulan selama periode April hingga Desember 2026. Sementara untuk memanfaatkan keringanan selama sembilan bulan, pekerja cukup membayar total Rp75.600.

Agung memastikan kebijakan diskon iuran tersebut tidak mengurangi kualitas layanan maupun manfaat yang diterima peserta.

Manfaat yang tetap diberikan antara lain santunan kecelakaan kerja maksimal Rp70 juta, perawatan akibat kecelakaan kerja tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis, santunan kematian maksimal Rp42 juta, serta beasiswa pendidikan bagi dua orang anak dengan nilai maksimal Rp174 juta.

Ia menambahkan pendaftaran dan pembayaran iuran dapat dilakukan melalui berbagai kanal, seperti aplikasi JMO (Jamsostek Mobile), situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, serta mitra pembayaran seperti Indomaret, Alfamart, Kantor Pos, agen perbankan, e-commerce, dompet digital, dan kanal lain yang bekerja sama.

“Kami terus berkomitmen memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja Indonesia. Perlindungan ini penting agar para pekerja dapat bekerja dengan aman, produktif, dan sejahtera,” ujar Agung.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kami ingin memastikan Pak Reki dan keluarga tidak menghadapi situasi ini sendirian. Ini adalah bukti negara hadir. BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memproses klaim, tetapi aktif menjemput bola..,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat menjenguk dua peserta yang tengah menjalani perawatan intensif di RS EMC Pekayon, Kota Bekasi, guna memastikan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan berjalan optimal sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam melindungi pekerja yang mengalami risiko kerja.

“Kami ingin memastikan Pak Reki dan keluarga tidak menghadapi situasi ini sendirian. Ini adalah bukti negara hadir. BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memproses klaim, tetapi aktif menjemput bola, memastikan peserta mendapatkan pelayanan terbaik secara cepat dan tanpa hambatan,” kata Saiful usai kunjungan Sabtu.

Dalam kunjungan tersebut, Saiful didampingi Direktur Pelayanan Trisna Sonjaya untuk melihat langsung kondisi dua peserta, yakni Reki Muhamad Saprial (62) dan Danisha Talitha Zahwa (12), yang sedang menjalani perawatan medis di rumah sakit tersebut.

Reki yang bekerja sebagai pengemudi ojek daring mengalami kecelakaan lalu lintas pada 4 Februari 2026 saat sedang bekerja. Ia terjatuh dari sepeda motor dan masuk ke kolong truk sehingga kaki kirinya terlindas kendaraan.

Hingga kini Reki telah menjalani perawatan selama 28 hari dengan total biaya pengobatan mencapai sekitar Rp442 juta dan masih berlanjut sesuai indikasi medis.

Selama perawatan, Reki telah menjalani dua kali operasi, termasuk tindakan amputasi serta penanganan komplikasi lanjutan. Seluruh biaya pengobatan tersebut ditanggung melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Reki tercatat sebagai peserta aktif sejak November 2025 melalui program perlindungan pekerja rentan yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi. Program tersebut bertujuan memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal dan kelompok rentan di wilayah tersebut.

Saiful menjelaskan bahwa melalui program JKK, peserta yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan jaminan biaya perawatan tanpa batas plafon sesuai kebutuhan medis hingga peserta pulih atau memasuki tahap Return to Work (RTW).

Selain itu, Reki juga berhak memperoleh santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar Rp1 juta per bulan sebagai pengganti penghasilan, santunan cacat sekitar Rp28 juta, serta fasilitas alat bantu seperti kursi roda, kruk, dan kaki palsu.

Menurut dia, manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar angka, tetapi perlindungan nyata bagi keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya.

Saiful juga mengajak para pekerja, terutama pekerja informal dan rentan, untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Ajakan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang memberikan keringanan iuran sebesar 50 persen untuk program JKK dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta bukan penerima upah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2025.

Sementara itu, Direktur RS EMC Pekayon Dedy Nugroho mengapresiasi kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai memudahkan penanganan pasien kecelakaan kerja secara menyeluruh.

Menurut dia, dukungan pembiayaan dari BPJS Ketenagakerjaan memungkinkan rumah sakit memberikan perawatan komprehensif mulai dari tindakan medis, pemulihan hingga rehabilitasi pasien.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Palangka Raya resmi menjalin kerja sama dengan RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas terkait pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan pada Senin (9/2) di Aula Manajemen RSUD Kapuas, Jalan Tambun Bungai No. 16, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.

Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan program JKK, khususnya dalam pemberian jaminan perawatan bagi peserta Taspen yang mengalami kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Branch Manager PT Taspen (Persero) KC Palangka Raya, Muchlis Herdian, dan Direktur RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kuala Kapuas, dr. Delianae. Kegiatan tersebut turut disaksikan jajaran manajemen dan staf rumah sakit serta tim dari PT Taspen KC Palangka Raya.

Melalui kolaborasi ini, peserta Taspen yang mengalami risiko kecelakaan kerja dapat memperoleh layanan medis secara terjamin dan terkoordinasi di RSUD Kapuas.

Program JKK sendiri mencakup perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berupa pembiayaan perawatan, santunan, hingga tunjangan cacat.

Pengelolaan Program JKK oleh Taspen mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi ASN, yang telah diperbarui melalui PP Nomor 66 Tahun 2017.

Dengan adanya perjanjian ini, kedua belah pihak berharap layanan kepada peserta Taspen di wilayah Kapuas dan sekitarnya semakin cepat, tepat, dan terintegrasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Kabar baik, pemerintah memberikan diskon atau keringanan untuk membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi peserta bukan penerima upah.

Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2025 yang mengatur penyesuaian iuran JKK dan JKM bagi peserta bukan penerima upah. Regulasi tersebut mulai berlaku sejak diundangkan pada 22 Desember 2025.

Melalui aturan ini, pemerintah memberikan keringanan pembayaran iuran JKK dan JKM dalam jangka waktu tertentu pada program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meringankan beban peserta bukan penerima upah tanpa mengurangi perlindungan yang diterima.

"Peraturan Pemerintah ini bertujuan memberikan keringanan pembayaran iuran JKK dan JKM pada program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk jangka waktu tertentu bagi peserta bukan penerima upah, dengan tetap memberikan perlindungan bagi peserta bukan penerima upah dari risiko kecelakaan kerja, penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja, dan kematian," tulis Pasal 2, dikutip Rabu (4/2/2026).

Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa keringanan iuran diberikan kepada peserta bukan penerima upah yang telah terdaftar sebagai peserta aktif maupun peserta baru yang mendaftarkan diri dalam program JKK dan JKM. Peserta bukan penerima upah yang dimaksud mencakup pekerja di luar hubungan kerja dan/atau pekerja mandiri.

Namun demikian, ketentuan penyesuaian iuran ini tidak berlaku bagi peserta bukan penerima upah yang pembayaran iuran JKK dan JKM-nya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Besaran keringanan iuran juga telah ditetapkan secara jelas dalam regulasi tersebut. "Besaran penyesuaian iuran JKK dan JKM bagi peserta bukan penerima upah ditetapkan sebesar 50% dari iuran JKK dan JKM yang seharusnya dibayarkan oleh peserta bukan penerima upah," demikian isi beleid Pasal 4.

Adapun dasar perhitungan iuran JKK dan JKM mengacu pada ketentuan yang telah berlaku sebelumnya. Iuran JKK bagi peserta bukan penerima upah dihitung berdasarkan nilai nominal tertentu dari penghasilan peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang terakhir diubah melalui PP Nomor 49 Tahun 2023. Sementara itu, besaran iuran JKM ditetapkan sebesar Rp6.800 sesuai ketentuan dalam regulasi yang sama.

Pemerintah menegaskan bahwa penyesuaian iuran tersebut tidak berdampak pada pengurangan manfaat program JKK dan JKM yang diterima peserta bukan penerima upah.

Masa berlaku keringanan iuran juga dibedakan berdasarkan sektor usaha. Untuk peserta bukan penerima upah di sektor transportasi, penyesuaian iuran JKK dan JKM berlaku mulai Januari 2026 hingga Maret 2027. Sementara itu, bagi peserta bukan penerima upah di luar sektor transportasi, keringanan iuran diterapkan untuk periode April 2026 sampai dengan Desember 2026.

Sekadar informasi, JKK dan JKM merupakan instrumen perlindungan bagi pekerja bukan penerima upah terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian. Pemerintah menyebutkan bahwa kebijakan keringanan iuran ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi guna menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam penjelasan tertulis, peserta bukan penerima upah di sektor transportasi yang dimaksud yaitu pengemudi layanan transportasi berbasis platform, pengemudi tidak berbasis platform, dan kurir.

Bisnis.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero)menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya para korban kecelakaan Pesawat ATR 42-500 dengan rute Yogyakarta-Makassar, khususnya almarhum Ferry Irawan selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Kelautan dan Perikanan. TASPEN menyalurkan manfaat Tabungan Hari Tua (THT) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada kedua anak Almarhum Ferry Irawan selaku ahli waris, sebagai bentuk nyata perlindungan negara bagi ASN guna menciptakan masa depan yang tenang dalam menghadapi setiap risiko di dunia kerja. Penyaluran manfaat dilakukan pada kegiatan Upacara Persemayaman korban yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hari Minggu, 25 Januari 2026 di Aula Politeknik Ahli Usaha Perikanan dengan dihadiri oleh Ir. Sakti Wahyu Trenggono selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana TNI (Purn) Dr. Didit Herdiawan, M.P.A, M.B.A. selaku Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Direktur Operasional PT TASPEN (Persero), Tribuna Phitera Djaja.

Corporate SecretaryTASPEN, Henra,menyampaikan, “Kami sampaikan dukacita yang mendalam kepada seluruh keluarga korban kecelakaan Pesawat ATR 42-500, khususnya kepada keluarga Almarhum Ferry Irawan. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan dalam menghadapi dukacita. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) oleh TASPEN memberikan manfaat kepastian perlindungan finansial dan layanan kesehatan kepada ASN yang menghadapi risiko kecelakaan saat bekerja. Melalui program JKK, kedua anak Almarhum Ferry Irawan selaku ahli waris juga berhak menerima manfaat beasiswa pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku”.

Sebelumnya, TASPEN telah menyalurkan manfaat THT dan JKK saat Upacara Persemayaman di Aula Politeknik AUP pada hari Kamis, 22 Januari 2026 kepada Istri Almarhum Deden Maulana selaku ahli waris dari ASN yang wafat pada peristiwa yang sama. Proses penyaluran manfaat kepada Almarhum Ferry Irawan dilakukan dengan berpegang teguh pada ketentuan aturan UU, dilakukan dengan menerapkan komitmen 5T (Tepat Waktu, Tepat Orang, Tepat Administrasi, Tepat Jumlah dan Tepat Tempat) dan akuntabel. Proses tersebut merupakan bagian dari upaya TASPEN dalam mendukung negara melalui pemberian kepastian perlindungan jaminan sosial bagi ASN dan keluarganya. Atas gugurnya Almarhum Deden Maulana dan Almarhum Ferry Irawan selaku ASN yang sedang melaksanakan misi pengawasan laut dalam kecelakaan Pesawat ATR 42-500, TASPEN telah menyalurkan manfaat JKK kepada seluruh ahli waris yang sah dari kedua korban, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

TASPEN berkomitmen mewujudkan layanan yang transparan dan andal agar setiap ASN merasa aman mengenai masa depan. Bersama TASPEN, kebahagiaan ASN dibangun sejak langkah pertama pengabdian, menghadirkan kepastian akan perlindungan, manfaat pensiun yang terjaga, dan masa depan yang direncanakan dengan tenang. Komitmen ini sejalan dengan Visi dan Misi TASPEN dalam mewujudkan perusahaan yang unggul, terpercaya, profesional dan berkelanjutan demi mewujudkan kesejahteraan peserta melalui pemberian layanan terbaik, sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan kesejahteraan bagi ASN dan Pejabat Negara yang telah mengabdi pada bangsa dan negara.