Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025–2026.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penggeledahan dilakukan di kantor BGN serta sejumlah kediaman para tersangka di Bogor dan Jakarta.

Tersangka dalam kasus ini yakni eks Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

“Sejak tadi malam memang kami melakukan penggeledahan di beberapa tempat. Selain kantor MBG, ada juga rumah-rumah kediaman para tersangka,” ujar Syarief di Kejagung, Rabu (3/6/2026).

Ia menambahkan, hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung di sejumlah lokasi, meski belum merinci tempat-tempat tersebut.

Syarief juga menyampaikan bahwa penyidik telah menyita sejumlah barang bukti, mulai dari dokumen hingga barang bukti elektronik.

“Hasil penggeledahan adalah dokumen dan barang bukti elektronik, HP, laptop, dan lainnya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Dadan, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam program MBG.

Mereka diduga meloloskan yayasan yang terafiliasi untuk menjadi mitra SPPG meski tidak memenuhi syarat, serta melakukan mark up dan pengadaan barang yang tidak diperlukan.

Perbuatan tersebut diduga merugikan negara, namun Kejagung masih menghitung total kerugian negara dalam kasus ini.

Dadan Cs dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 jo. Pasal 20 huruf a atau c UU No.1/2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, hari ini Rabu (3/6/2026).

Plh. Kapuspenkum Kejagung, Jefri mengatakan penggeledahan itu dilakukan oleh penyidik Direktorat Pidana Khusus atau Jampidsus Kejagung RI.

Hanya saja, Jefri tidak menjelaskan secara detail terkait dengan kasus yang membuat kantor BGN itu digeledah.

"Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," ujar Jefri saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026).

Di lain sisi, salah satu sumber internal korps Adhyaksa menyebutkan bahwa kasus ini diduga terkait praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga pengadaan di BGN.

Adapun, Kejagung masih menutup rapat informasi terkait detail penggeledahan dan perkara yang tengah ditangani.

Namun demikian, Kejagung menyebut bakal memberikan keterangan resmi mengenai penggeledahan kantor BGN dan kasusnya pada sore hari ini.

Suasana Geledah Kantor BGN

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada 10.38 WIB, nampak suasana kantor pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu sudah dipenuhi awak media.

Namun demikian, awak media tertahan di pintu gerbang kantor BGN. Bahkan, karyawan BGN sendiri hanya bisa masuk sampai lobi kantor.

"Karyawan aja hanya sampai lobi," ujar petugas keamanan di lokasi, Rabu (3/6/2026).

Sejatinya, kondisi di luar kantor BGB ini tak ada yang istimewa saat penggeledahan. Karyawan masih berdatangan, mobil-mobil terparkir biasanya. Namun demikian, pengamanan nampak diperketat.

Adapun, petugas keamanan menyatakan bahwa penggeledahan dimulai jam 02.00 WIB dini hari. Total ada tiga sampai empat mobil Kejaksaan yang masuk ke kantor BGN.

"Infonya itu jam 2 dini hari. Sekitar 3-4 mobil yang masuk," tambah petugas.

Sekadar informasi, penggeledahan terjadi usai Presiden Prabowo Subianto memutuskan merombak jajaran pejabat BGN pada Selasa (2/6/2026) malam.

Dalam keputusan tersebut, Nanik S Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Sementara itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono dipercaya mengisi posisi Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewyk Pusung dan Soni Sanjaya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan sejumlah catatan evaluasi terkait pelaksanaan program Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi alasan Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran pimpinan lembaga tersebut.

Beberapa temuan yang menjadi perhatian antara lain kedisiplinan dalam menjalankan prosedur operasional standar (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Prasetyo, keputusan Presiden tidak diambil secara mendadak, melainkan berdasarkan proses pemantauan dan evaluasi yang berlangsung selama hampir satu setengah tahun terhadap kinerja BGN..

"Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola," ujarnya.

Tak hanya itu, kualitas makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat program MBG juga menjadi salah satu aspek yang dievaluasi oleh pemerintah.

"Termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menggeledah kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta hari ini, Rabu (3/6/2026).

Plh. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Jefri mengatakan penggeledahan itu dilakukan oleh penyidik Direktorat Pidana Khusus atau Jampidsus Kejagung RI.

Hanya saja, Jefri tidak menjelaskan secara detail terkait dengan kasus yang membuat kantor BGN itu digeledah.

"Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," ujar Jefri saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026).

Adapun, informasi penggeledahan ini tersebar usai Presiden Prabowo Subianto memutuskan merombak jajaran pejabat BGN pada Selasa (2/6/2026) malam.

Dalam keputusan tersebut, Nanik S Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Sementara itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono dipercaya mengisi posisi Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewik Kusung dan Soni Sanjaya.

Sementara itu, Jefri sempat menyatakan bahwa korps Adhyaksa tidak melakukan pemanggilan terhadap Dadan pasca dicopot dari jabatannya.

"Gak ada pemanggilan terhadap yang bersangkutan," ujar Jefri saat dihubungi, Selasa (2/6/2026) malam.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap hasil penggeledahan di rumah sejumlah tersangka kasus dugaan korupsi Petral periode 2008-2015.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan penggeledahan itu dilakukan pada Kamis (9/4/2026). Hasilnya, sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE) telah disita dari rumah para tersangka.

Namun demikian, Syarief tidak menjelaskan secara terperinci rumah para tersangka yang telah dilakukan penggeledahan tersebut.

"Kalau itu dokumen dan barang bukti elektronik saja yang di rumah para tersangka," kata Syarief saat dikonfirmasi, Selasa (14/4/2026).

Kemudian, dia kembali menegaskan bahwa saat ini pihaknya masih terus menelusuri alat bukti yang ada untuk membuat terang kasus korupsi ini. Sejalan dengan itu, Syarief memastikan untuk terus berupaya dalam pengejaran terhadap tersangka Riza Chalid.

Di samping itu, mantan Aspidsus Kejati Jakarta ini membantah adanya informasi bahwa Riza Chalid sudah ditangkap di Dubai.

"Wah saya belum tahu itu [Riza Chalid ditangkap di Dubai]," ungkap Syarief.

Sekadar informasi, dalam kasus Petral, Riza Chalid ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga telah memengaruhi proses pengadaan atau tender minyak mentah, produk kilang, dan pengangkutan di Petral.

Peristiwa ini bermula dari kebocoran informasi rahasia internal PT Petral terkait kebutuhan pengadaan minyak dan informasi lainnya. Riza Chalid sebagai pemilik manfaat dari sejumlah perusahaan diduga melakukan intervensi untuk memengaruhi proses pengadaan.

Dampaknya, hal tersebut telah merugikan negara karena telah memperpanjang rantai pasokan. Namun, sejauh ini kerugian negara terkait kasus Petral masih dalam perhitungan Kejagung bersama BPKP.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah 14 lokasi di Jakarta, Jawa Barat hingga Kalimantan dalam kasus dugaan korupsi kelola tambang terkait Samin Tan.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan dari 14 lokasi itu pihaknya telah menyita dokumen terkait perkara, kendaraan hingga alat berat di lokasi.

"Dari hasil penggeledahan dan penyitaan, saat ini sudah dikumpulkan beberapa barang bukti, baik itu berupa dokumen maupun juga alat bukti elektronik, juga beberapa alat berat di lokasi tambang, kendaraan-kendaraan," ujar Anang di Kejagung, Senin (30/3/2026).

Kemudian, dia merincikan 14 lokasi yang digeledah itu 10 lokasi berada di Jakarta. Perinciannya, kantor PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT), kantor yang terafiliasi hingga sejumlah kediaman Samin Tan dan saksi dalam perkara ini.

Di samping itu, penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kalimantan Tengah dan satu lokasi di Kalimantan Selatan.

"Penggeledahan sudah selesai, tinggal dirincikan nanti, dikompilasi, dikumpulkan dulu, didata, nanti kemudian diajukan penyitaan," imbuhnya.

Adapun, Anang menambahkan bahwa penggeledahan dan penyitaan ini dilakukan untuk memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara Samin Tan.

"Yang jelas, tim penyidik tidak hanya memproses pidananya, tetapi akan asset recovery-nya untuk pemulihan kerugian negara pasti ada. Dan salah satu kegiatan ini melakukan penggeledahan dan penyitaan ini," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan tambang terkait Crazy Rich Samin Tan periode 2016-2025.

Dalam hal ini, Samin Tan selaku beneficial owner atau penerima manfaat PT AKT diduga tetap melakukan aktivitas penambangan dan penjualan batubara secara ilegal selama 207-2025 dengan melawan hukum.

Sejatinya, aktivitas tambang PT AKT telah dicabut melalui Surat Terminasi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3714 K/30/MEM/2017. Namun, aktivitas penambangan ilegal ini tetap berlanjut lantaran Samin Tan diduga bekerja sama dengan oknum penyelenggara negara.

Namun, hingga saat ini korps Adhyaksa masih belum mengungkap pihak regulator yang diduga terlibat dalam praktik dugaan korupsi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah 16 lokasi terkait kasus dugaan dalam kasus dugaan korupsi ekspor limbah minyak sawit alias POME 2022-2024.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna menyampaikan penggeledahan berlangsung dari hari Kamis, 12 Februari 2026 hingga Sabtu, 14 Februari 2026. Penggeledahan berlangsung di Medan dan Pekanbaru.

"Di antaranya kurang lebih ada 11 lokasi di daerah Sumatra Utara (Medan) dan 5 lokasi di daerah Pekanbaru. Penggeledahan dilakukan baik itu di rumah kediaman, kantor, juga beberapa pihak yang terafiliasi dengan tersangka," kata Anang kepada jurnalis di Kejagung, Kamis (19/2/2026).

Dari penggeledahan tersebut, tim Korps Adhyaksa menyita alat bukti elektronik seperti laptop, CPU, sampai alat komunikasi.

Tak hanya itu, Kejagung turut menyita aset-aset perusahaan, dokumen terkait kasus korupsi, hingga 6 mobil yang salah satunya bermerek Alphard.

"Asetnya ada beberapa unit kendaraan yang kita temukan, ada mobil mewah dan mobil lainnya," jelasnya.

Anang menyampaikan bahwa tim Kejagung akan terus mendalami bukti yang diperoleh untuk memperkuat informasi di mana Kejagung juga telah memeriksa lebih dari 30 saksi.

Sekadar informasi, kasus ini bermula saat pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor Crude Palm Oil (CPO).

Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO dengan sengaja diklaim sebagai Pome atau Palm Acid Oil (PAO).

Perbuatan itu pun diduga dimuluskan oleh oknum penyelenggara negara untuk mendapatkan kick back sebagai imbal balik atas peranannya tersebut.

Akibatnya, perbuatan culas itu telah menimbulkan hilangnya penerimaan negara yang tidak dibayarkan dalam ekspor POME palsu dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp10,6 triliun hingga Rp14,3 triliun.

Adapun, penyidik Jampidsus Kejagung telah menetapkan 11 tersangka dalam perkara ini. Tiga tersangka dari pihak penyelenggara negara, mulai dari pejabat Ditjen Bea Cukai Kemenkeu hingga Kemenperin.

Tiga tersangka dari pihak pemerintah adalah R. Fadjar Donny Tjahjadi (FJR) selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB dan NTT).

Kemudian, Lila Harsyah Bakhtiar (LHB) selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kemenperin RI dan Muhammad Zulfikar (MZ) selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah sejumlah titik terkait kasus dugaan korupsi ekspor limbah minyak sawit atau POME 2022-2024.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan penggeledahan ini berkaitan dengan beberapa perusahaan yang ikut terseret dalam perkara POME ini.

"Penyidik Kejaksaan Agung telah melakukan penggeledahan dan saat ini masih berlangsung di wilayah Sumatra, di beberapa kantor milik PT-PT yang tersebut kemarin," ujar Anang di Kejagung, Kamis (12/2/2026).

Hanya saja, Anang menyatakan masih belum bisa mengungkap secara detail penggeledahan itu, termasuk soal nama perusahaan yang digeledah.

Dia hanya mengatakan penggeledahan dilakukan di antara wilayah Pekanbaru dan Medan.

"Terkait dengan para tersangka dan PT-PT yang terlibat. Kita tunggu saja hasilnya," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini bermula saat pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan dan pengendalian ekspor Crude Palm Oil (CPO).

Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan adanya penyimpangan berupa rekayasa klasifikasi komoditas ekspor CPO dengan sengaja diklaim sebagai Pome atau Palm Acid Oil (PAO).

Perbuatan itu pun diduga dimuluskan oleh oknum penyelenggara negara untuk mendapatkan kick back sebagai imbal balik atas peranannya tersebut.

Akibatnya, perbuatan culas itu telah menimbulkan hilangnya penerimaan negara yang tidak dibayarkan dalam ekspor POME palsu dengan kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp10,6 triliun hingga Rp14,3 triliun.

Adapun, penyidik Jampidsus Kejagung RI telah menetapkan 11 tersangka dalam perkara ini, di antaranya :

1. R Fadjar Donny Tjahjadi (FJR) selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB dan NTT)

2. Lila Harsyah Bakhtiar (LHB) selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kemenperin

3. Muhammad Zulfikar (MZ) selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru

4. ES selaku Direktur PT SMP, PT SMA dan PT SMS

5. ERW selaku Direktur PT BMM

6. FLX selaku Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP

7. RND selaku Direktur PT TAJ

8. TNY selaku Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International

9. VNR selaku Direktur PT SIP

10. RBN selaku Direktur PT CKK

11. YSR selaku Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan rumah yang digeledah terkait dengan kasus dugaan korupsi terkait Kemenhut merupakan kediaman eks Menteri Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya sendiri merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK selama dua periode era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjabat.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan ada sejumlah tempat yang dilakukan geledah oleh penyidik Jampidsus Kejagung RI.

Secara terperinci, Matraman, Jakarta Timur, dan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (28/1/2026). Sementara itu, di Rawamangun, Jakarta Timur, dan Bogor, Jawa Barat, dilakukan pada Kamis (29/1/2026).

"Memang ada beberapa tempat ya, beberapa tempat. Tapi kalau yang namanya anggota DPR itu saya belum monitor. Kalau yang disebutkan tadi [Siti Nurbaya], betul. Gitu," ujar Syarief di Kejagung, Jumat (30/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan perkara tata kelola kebun dan industri sawit periode 2015-2024. Kasus ini pun dinyatakan sudah naik penyidikan sejak 2025.

Adapun, dari penggeledahan ini telah dilakukan penyitaan sejumlah barang bukti berupa dokumen terkait perkara. Di samping itu, dia juga menegaskan bahwa penyidikan ini tidak terkait dengan giat penyidik di Kemhut pada Rabu (7/1/2026).

"Kalau penggeledahan itu, kita akan mencari barang bukti dan alat bukti. Jadi tidak harus diperiksa. Jadi satu konteks yang berbeda. Gitu ya. Kita di sini adalah mencari alat bukti dan barang bukti," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah sejumlah lokasi pada 28-29 Januari 2026 terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Kehutanan (Kemhut)

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI, Febrie Adriansyah.

“Terkait kasus Korupsi di Kemenhut [penggeledahannya]," ujar Febrie kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).

Adapun, penggeledahan itu dilakukan di rumah daerah Matraman, Jakarta Timur, dan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (28/1/2026). Sementara itu, di Rawamangun, Jakarta Timur, dan Bogor, Jawa Barat, dilakukan pada Kamis (29/1/2026).

Kemudian, lokasi penggeledahan itu disebut kediaman milik bekas pejabat tinggi di Kementerian Kehutanan. Namun demikian, Febrie belum menjelaskan penggeledahan itu secara detail, termasuk siapa saja sosoknya.

Di samping itu, Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan belum mendapatkan informasi penggeledahan itu, termasuk soal barang bukti yang disita.

“Belum ada info ya,” ujar Anang.

Dalam catatan Bisnis, penyidik Jampidsus sempat melakukan giat di Kemhut terkaitkasus dugaan korupsi tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Giat itu merupakan pencocokan data soal perubahan fungsi kawasan hutan pada Rabu (7/1/2026).

Kabiro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Kemenhut, Ristianto Pribadi membenarkan giat itu dilakukan di Kantor Dirjen Planologi Kehutanan.

Dia menambahkan, pencocokan data fungsi kawasan hutan itu khususnya berkaitan dengan hutan lindung di sejumlah daerah yang terjadi saat era kepemimpinan Presiden sebelum Prabowo Subianto menjabat.

"Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa kegiatan yang berlangsung adalah pencocokan data, bukan penggeledahan, dan seluruh rangkaian proses berjalan dengan baik," ujar Ristianto dalam keterangan tertulis, Rabu (7/1/2026) malam.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah sejumlah tempat lokasi penukaran uang asing alias money changer terkait kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) pada 2022.

Dirdik Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi mengemukakan salah satu lokasi penggeledahan itu dilakukan di pusat perbelanjaan Jakarta.

"Ya, kami konfirmasi bahwa pada sekitar beberapa waktu yang lalu kami pernah melakukan penggeledahan di salah satu atau dua tempat, tempat penukaran uang asing," ujar Syarief di Kejagung, Rabu (21/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa penggeledahan itu dilakukan untuk mencari aliran dana yang diduga dari hasil kejahatan dan ditukarkan menjadi valuta asing atau sebaliknya.

Namun, Syarief belum bisa menjelaskan lebih detail terkait dengan aliran dana itu, termasuk dengan sosok-sosok yang diduga terlibat.

"Memang ada aliran uang, dari mana dan ke mananya belum bisa kami buka. Tapi melalui ke tempat penukaran uang itu," imbuhnya.

Lebih jauh, mantan Aspidsus Kejati Jakarta ini mengemukakan bahwa pihaknya telah menyita sejumlah barang bukti terkait dokumen kasus limbah CPO.

"BB yang kami sita adalah berupa dokumen. Karena yang kami cari adalah jejak-jejak transaksi di situ dan yang kami cari adalah dokumen-dokumen yang ada di situ," pungkasnya.

Sekadar informasi, penyidikan perkara ini bermula saat penyidik menemukan unsur dugaan korupsi terkait ekspor Palm Oil Mill Effluent alias POME pada 2022. Kasus ini naik sidik sejak Oktober 2022.

Pome sendiri adalah limbah cair kelapa sawit yang pada umumnya dimanfaatkan untuk mengurangi emisi gas metana atau digunakan sebagai bahan baku biogas.

Berdasarkan data terakhir dari Kejagung, total sudah ada 40 saksi yang diperiksa dari unsur swasta dan birokrasi dalam perkara ini.

Adapun, penyidik Jampidsus Kejagung juga telah menggeledah lebih dari lima lokasi terkait perkara ini, termasuk kantor pusat Bea Cukai dan rumah sejumlah pejabat.

Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik Jampidsus Kejagung RI telah menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik ekspor POME pada 2022.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah pejabat pajak terkait dengan kasus dugaan korupsi pajak 2016-2020.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna mengatakan kasus ini berkaitan dengan tindakan dugaan korupsi memperkecil kewajiban pembayaran pajak perusahaan maupun wajib pajak.

"Benar ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan/Wajib Pajak Tahun 2016-2020," ujar Anang saat dihubungi, Senin (17/11/2025).

Namun, Anang tidak menjelaskan perkara ini secara detail. Dia hanya mengungkap perkara ini berkaitan dengan oknum pegawai pajak pada direktorat Pajak di Kemenkeu RI.

"[Diduga] oleh oknum/pegawai pajak pada direktorat pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia," imbuhnya.

Adapun, Anang juga telah menginformasi kasus ini sudah naik ke penyidikan. Artinya, penyidik saat ini tengah mengumpulkan barang bukti untuk memperkuat dugaan pidana dalam kasus pajak ini.

"Iya [penyidikan]," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menjadi sorotan usai Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut kasus dugaan korupsi terkait ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) atau limbah CPO pada 2022.

Penyidik Direktorat Jampidsus Kejagung RI telah mengendus dugaan praktik rasuah terkait dengan ekspor POME di Ditjen Bea Cukai pada periode 2022.

Informasi yang dihimpun Bisnis, penyidikan kasus ini bermula dari data ekspor POME yang nilainya justru lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor crude palm oil atau CPO pada tahun tersebut.

Kejanggalan lainnya, yakni POME adalah limbah cair kelapa sawit. Limbah ini bisa berfungsi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau gas metana dan mengubah biogas menjadi energi listrik.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui sudah ada pihak yang diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi ekspor limbah pengolahan minyak sawit atau POME

Purbaya menyebut bahwa kasus dugaan korupsi itu terjadi sebelum dirinya menjabat menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Dia mengakui sudah ada pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Biar saja orang lab yang diperiksa katanya ya, biarkan saja seperti apa," kata Purbaya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menyatakan telah menggeledah lima tempat terkait dengan dugaan korupsi ekspor POME Bea Cukai pada 2022.

Berikut Fakta-fakta Dugaan Korupsi Ekspor Limbah CPO di Bea Cukai

1. Kejagung Geledah 5 Tempat di Bea Cukai

Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna menyatakan pihaknya telah menggeledah lebih dari lima lokasi terkait dengan perkara ini. Satu dari lokasi yang digeledah adalah kantor pusat Bea Cukai di Jakarta.

Selain itu, rumah pejabat Bea Cukai juga telah digeledah dalam perkara ini. Lokasi penggeledahan itu tak hanya dilakukan di Jakarta, sebab penyidik Jampidsus juga telah melakukan geledah di luar Jakarta.

Hanya saja, Anang tidak menjelaskan secara jelas pihak-pihak yang digeledah itu, termasuk duduk perkara kasusnya. Namun demikian, Anang menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya hukum seperti pemanggilan saksi dalam perkara ekspor limbah CPO ini.

"Saksi sudah diperiksa, penggeledahan sudah, pokoknya ketika melakukan upaya paksa dan salah satunya penggeledahan langkah hukum ini pastinya saksi-saksi sudah ada yang diperiksa, sudah pasti itu," ujar Anang di Kejagung, Selasa (28/10/2025).

2. Pernyataan Menkeu Purbaya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal anak buahnya di Ditjen Bea Cukai yang diperiksa penyidik Kejagung terkait kasus dugaan korupsi ekspor POME periode 2022.

Meski demikian, Purbaya enggan merinci lebih lanjut terkait proses hukum yang saat ini bergulir. Dia menyerahkan proses hukum agar ditindaklanjuti oleh Kejagung.

"Saya enggak tahu biar prosesnya berjalan," terang mantan Deputi Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu.

Sebelumnya, Menkeu yang belum genap dua bulan menjabat itu mengakui adanya penggeledahan Kejagung terkait terhadap Bea Cukai. Dia tidak memerinci lebih lanjut penggeledahan itu, namun dia menyebut kedua lembaga memiliki kerja sama antarinstitusi termasuk penegakan hukum.

"Kita memang ada kerja sama dengan Kejagung kan. Dalam pengertian begini, Kejagung pernah bertanya kalau ada yang salah di Bea Cukai bakal dilindungi apa enggak? Saya bilang enggak. Kalau salah, salah aja. Ini mungkin salah satu implementasi kerja sama itu," terangnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/10/2025).

3. Klasifikasi Ekspor Turunan CPO

Jika merujuk kepada Peraturan Menteri Perindustrian atau Permenperin No.32/2024 tentang Klasifikasi Komoditas Turunan Kelapa Sawit, eksportasi POME bisa dilacak dalam dua kode harmonized system atau kode HS yakni 23066090 dan 23069090.

Kode HS dengan pos tarif 23066090 diperuntukan untuk POME yang berkadar asam lemak bebas atau ALB 10% - 20%. Sementara untuk kode HS dengan pos tarif 23069090 digunakan untuk POME dengan kadar air dan impurities sebesar 0,5%.

Sayangnya, pihak Kejagung belum mau memaparkan mengenai detail perkara yang disidiknya saat ini. Mereka hanya memastikan telah memeriksa sejumlah pihak untuk menyibak misteri di balik kasus korupsi eksportasi POME.

4. Nilai Ekspor Limbah CPO pada 2022

Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor limbah CPO di Indonesia itu mencapai US$1.760.024.935 atau US$1,7 miliar pada 2022.

Nilai itu diperoleh dari dua pos tarif POME yang diklasifikasikan berdasarkan parameter. Misalkan kode HS 23066090 dengan parameter kadar ALB memiliki nilai ekspor US$651 juta dan bobot sekitar 3 juta ton.

Sementara itu, limbah CPO dengan parameter kadar air dan impurities memiliki kode HS 23069090. Limbah CPO dengan parameter ini memiliki nilai ekspor US$1,1 miliar dengan volume 1,2 juta ton.

Dalam hal ini, Bisnis telah mencoba menghubungi terkait dengan data tersebut kepada Kapuspenkum Kejagung RI Anang Supriatna. Namun, hingga berita ini dipublikasikan, Kejagung belum memberikan tanggapan.