Nah, ini dengan fungsi agregator dia bisa (meningkatkan) ekspor, dia bisa (memperkuat) nilai tambah (hasil produksi), sehingga harga komoditas pertanian juga akan lebih bagus,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) perlu diperkuat sebagai agregator pangan desa untuk memperpendek rantai pasok dan meningkatkan nilai tambah produk masyarakat.

Bhima mengatakan, fungsi agregator penting agar produk pertanian, kerajinan, dan industri kreatif desa dapat menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor.

“Soal Koperasi Desa Merah Putih, saran saya kalau mau bertahan maka harus menjadi agregator,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut dia, selama ini sejumlah produk desa masih menghadapi rantai pasok yang panjang dan akses pasar yang terbatas.

Karena itu, KDMP perlu diarahkan untuk menyerap, mengonsolidasikan, dan memperluas pemasaran produk desa agar harga komoditas pertanian menjadi lebih baik.

Dia menilai, penguatan fungsi agregator juga dapat membantu menjaga pasokan pangan sekaligus memperkuat posisi tawar petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) desa.

“Nah, ini dengan fungsi agregator dia bisa (meningkatkan) ekspor, dia bisa (memperkuat) nilai tambah (hasil produksi), sehingga harga komoditas pertanian juga akan lebih bagus,” ujarnya.

Ia menyarankan, KDMP tidak hanya berfokus menjadi usaha ritel atau warung agar tidak bersaing langsung dengan warung rakyat dan pelaku UMKM yang sudah berjalan.

Menurut Bhima, koperasi desa justru perlu lebih fokus menjadi penghubung antara produksi masyarakat desa dan pasar yang lebih luas melalui sistem agregasi, distribusi, serta penguatan nilai tambah.

Ia juga mendorong agar fungsi tersebut diperkuat melalui kolaborasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara dan badan usaha milik negara (BUMN) lainnya.

“Saran untuk menjadi agregator inilah yang harusnya dilakukan juga oleh Agrinas, sehingga Agrinas juga bisa menyerap produk-produk pertanian, produk-produk kerajinan, produk-produk industri kreatif dari desa-desa,” ucapnya.

Bhima mengatakan, kolaborasi tersebut dapat mendukung pembiayaan, distribusi, dan orientasi ekspor produk desa sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat.

Ia menambahkan, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional saat ini masih sekitar 15 persen dari total ekspor nasional.

Menurut dia, kontribusi tersebut berpotensi naik menjadi sekitar 25-30 persen apabila fungsi agregator koperasi desa berjalan optimal.

“Itu butuh (memperkuat peran sebagai) agregator tadi ya. Nah, selama ini itu yang kurang, fungsi-fungsi koperasi sebagai agregator masih sangat sedikit, sebagian besar koperasi simpan pinjam. Jadi kalau ada perubahan seperti itu, maka bisa mengamankan pasokan pangan, bisa mendorong nilai ekspor UMKM,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai, KDMP dapat menjadi agregator pangan desa apabila perannya dalam ekosistem pangan dijalankan dengan benar.

“Koperasi Desa Merah Putih bisa menjadi agregator pangan desa jika peran dalam ekosistem pangan dilaksanakan dengan benar,” ungkapnya.

Menurut Esther, peran tersebut mencakup fungsi sebagai penyerap hasil panen atau offtaker, penyedia infrastruktur penyimpanan seperti gudang dan cold storage, serta pendukung program prioritas seperti Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia mengatakan, penguatan peran tersebut dapat membantu memotong rantai pasok yang terlalu panjang dan menjaga kualitas produk pertanian sebelum didistribusikan.

Pemerintah sebelumnya juga telah menegaskan fungsi offtaker KDKMP penting untuk mendukung kedaulatan pangan nasional. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan bahwa KDMP akan turut menyerap hasil pertanian, hortikultura, peternakan, hingga perikanan masyarakat.

Pemerintah pada Sabtu (16/5) meresmikan operasional 1.061 KDMP sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi desa, distribusi pangan, dan koperasi berbasis masyarakat.

Hal tersebut bagian dari target pembangunan 80 ribu KDMP secara bertahap di seluruh Indonesia untuk memperkuat distribusi pangan, pembiayaan, dan pengembangan usaha desa.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menyatakan struktur ekspor di Provinsi Papua pada Maret 2026 masih bertumpu komoditas nonmigas khususnya golongan kayu dan barang dari kayu (HS44) dengan nilai sebesar 3.151,11 ribu dolar AS atau setara Rp54,84 juta.

Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Papua, Emi Puspitarini, di Jayapura, Senin, mengatakan komoditas kayu masih menjadi penyumbang terbesar ekspor Papua dan ini menunjukkan daya saing produk kehutanan di pasar global.

"Kontribusi ekspor nonmigas terhadap total ekspor Papua mencapai 99,98 persen, sedangkan sektor migas hanya sebesar 0,55 ribu dolar AS atau masih sangat kecil perannya dalam perdagangan luar negeri daerah," katanya.

Emi merinci total nilai ekspor Papua pada Maret 2026 tercatat sebesar 3.550,09 ribu dolar AS.

"Di mana angka ini mengalami penurunan sebesar 47,38 persen dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 6.747,27 ribu dolar AS," ujarnya.

Dia menjelaskan dari sisi tujuan, ada tiga negara yang menjadi pasar utama ekspor asal Papua, yakni tertinggi Australia dengan nilai mencapai 2.457,90 ribu dolar AS atau sekitar 69,23 persen dari total ekspor.

"Kemudian pasar utama ekspor ada juga dikirim ke Selandia Baru sebesar 444,71 ribu dolar AS dan Papua Nugini sebesar 387,01 ribu dolar AS," katanya.

Dia menambahkan aktivitas pemuatan ekspor di wilayah Papua terbesar dilakukan melalui Pelabuhan Jayapura dengan nilai 387,01 ribu dolar AS, khususnya untuk pengiriman ke negara tetangga.

"Namun demikian, sebagian besar ekspor Papua justru dimuat melalui pelabuhan di luar provinsi, yakni melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang mencatat nilai pemuatan sebesar 3.162,18 ribu dolar AS," ujarnya.

Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pada infrastruktur logistik di luar Papua.

"Secara kumulatif, total nilai ekspor Papua selama Januari hingga Maret 2026 mencapai 14.629,63 ribu dolar AS. Angka tersebut turun 7,78 persen dibandingkan periode yang sama 2025," katanya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Mentari Dwi Gayati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melepas ekspor 459 ton durian beku ke China senilai Rp42,5 miliar dari Palu, Sulawesi Tengah.

Kepala Barantin Sahat M. Panggabean mengatakan ekspor tersebut merupakan hasil proses panjang pembukaan akses pasar setelah penandatanganan protokol ekspor durian beku Indonesia–China pada 25 Mei 2025.

“Keberhasilan ekspor durian menembus pasar China adalah buah dari kerja keras dan kolaborasi semua pihak, mulai dari petani hingga pemerintah,” kata Sahat berdasarkan keterangannya, Jakarta, Jumat.

Ia menambahkan, hingga kini tercatat sebanyak 151 kontainer durian telah dikirim ke China dengan nilai ekonomi mencapai Rp377,5 miliar.

Sebelumnya, ekspor durian Indonesia ke China belum dilakukan secara langsung dan harus melalui negara perantara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia sebelum akhirnya masuk ke pasar tujuan.

Menurut Sahat, Ekspor langsung ke China memangkas waktu logistik dari sebelumnya sekitar 56 hari menjadi 22–26 hari, sekaligus menurunkan biaya distribusi hingga dua kali lipat sehingga meningkatkan arus kas pelaku usaha.

Ia menegaskan, pihaknya terus menjamin kualitas dan keamanan pangan produk ekspor melalui pemenuhan standar internasional untuk menjaga kepercayaan pasar global.

Sementara itu, Kepala Karantina Sulawesi Tengah Alfian menyebut pada periode Januari–April 2026, ekspor durian beku ke China telah mencapai 4.077 ton berdasarkan data sistem Best Trust.

“Ekspor langsung ke China selain memangkas biaya logistik, juga memberikan peluang keuntungan besar karena harga durian di sana 5–7 kali lebih tinggi dibandingkan harga lokal,” ungkapnya.

Alfian menjelaskan, Sulawesi Tengah menjadi salah satu daerah utama ekspor karena tujuh dari delapan rumah kemas durian beku yang telah memenuhi syarat ekspor berada di wilayah tersebut.

Berdasarkan data pemerintah daerah, Sulawesi Tengah memiliki sekitar 3,7 juta pohon durian dengan produksi mencapai 95.140 ton pada 2025, yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota, terutama Poso dan Parigi Moutong.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan ekspor langsung tersebut juga memperkuat posisi daerah sebagai sentra durian nasional yang mampu menembus pasar global.

“Keberhasilan ini menegaskan durian asal Sulawesi Tengah sebagai representasi daerah menuju raja durian dunia,” ucap Anwar.

Pemerintah menilai permintaan durian di China yang mencapai sekitar 8 miliar dolar AS per tahun menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan devisa melalui ekspor komoditas hortikultura unggulan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jangan sampai nanti ada kecurigaan kenapa gubernur menurunkan HPM, maka itu kita harus ada kajian yang betul-betul matang,

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sedang mengkaji kemungkinan evaluasi Harga Patokan Mineral (HPM) pasir kuarsa menyusul adanya permintaan sejumlah perusahaan pertambangan akibat anjloknya harga ekspor komoditas mineral bukan logam jenis tertentu tersebut.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyatakan, evaluasi HPM pasir kuarsa itu tidak dapat dilakukan secara cepat, karena harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kepentingan daerah serta kepatuhan terhadap regulasi.

"Kita sedang kaji dulu, karena menurunkan harga patokan itu harus penuh dengan kehati-hatian," kata Ansar di sela kunjungan kerjanya di Natuna, Sabtu.

Mantan anggota DPR RI itu menegaskan, kebijakan terkait HPM harus melalui kajian komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk lembaga pengawas guna mencegah potensi persoalan di kemudian hari.

"Jangan sampai nanti ada kecurigaan kenapa gubernur menurunkan HPM, maka itu kita harus ada kajian yang betul-betul matang," ujarnya.

HPM merupakan acuan harga dalam penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang menjadi dasar penghitungan kewajiban keuangan perusahaan, termasuk pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) disebutkan bahwa dasar pengenaan pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB yang dihitung perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Saat ini, disparitas antara HPM MBLB, khususnya komoditas pasir kuarsa di Kepri dengan daerah-daerah lain di Indonesia, misalnya di Kabupaten Natuna adalah Rp250.000 per ton dan Kabupaten Lingga sebesar Rp210.000 per ton.

Sementara, rata-rata HPM pasir kuarsa di Kalimantan Barat, yaitu Rp66.038 per ton untuk Kabupaten Sambas, Rp26.415 per ton untuk Kabupaten Ketapang, dan Rp69.434 per ton untuk Kabupaten Mempawah.

HPM pasir kuarsa di Kepri juga jauh lebih tinggi dari Bangka Belitung, yaitu Rp50.000 per ton dan di Kalimantan Tengah sebesar Rp300,000 per kubik atau setara dengan Rp113.208 per ton.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah perusahaan pasir kuarsa di Kepri, khususnya di Natuna dan Lingga yang sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap eksplorasi mencapai angka seratusan perusahaan.

Namun, hingga akhir tahun 2025 baru tiga perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor pasir kuarsa ke China. Ketiga perusahaan tersebut, adalah PT. Indonusa Karisma Jaya dan PT. Multi Mineral Indonesia, masing-masing di Natuna, serta PT. Tri Tunas Unggul di Lingga.

Pewarta: Ogen
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura, Papua (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua mencatat Australia menjadi negara tujuan utama ekspor Papua pada Januari 2026 dengan porsi 71,17 persen dari total nilai ekspor.

Kepala BPS Papua Adriana Helena Carolina di Jayapura, Senin, mengatakan nilai ekspor Papua ke Australia pada Januari 2026 tercatat sebesar 3.083,48 ribu dolar AS.

"Selain Australia, dua negara tujuan ekspor terbesar lainnya yakni Selandia Baru sebesar 688,76 ribu dolar AS atau 15,90 persen, serta Papua Nugini senilai 363,26 ribu dolar AS atau 8,39 persen," katanya.

Menurut Adriana, secara keseluruhan, ekspor ke enam negara utama pada Januari 2026 tercatat sebesar 4.135,56 ribu dolar AS atau turun 28,98 persen dibandingkan Desember 2025, yang mencapai 5.823,26 ribu dolar AS.

Namun, ekspor Papua ke enam negara utama pada Januari 2026 itu meningkat 24,70 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 3.316,49 ribu dolar AS.

Sementara, total nilai ekspor Papua pada Januari 2026 sebesar 4.332,27 ribu dolar AS atau turun 30,69 persen dibandingkan Desember 2025 yang tercatat sebesar 6.250,77 ribu dolar AS.

"Penurunan tersebut dipengaruhi berkurangnya nilai ekspor pada sejumlah komoditas utama, meski secara tahunan masih menunjukkan tren positif pada beberapa negara tujuan," katanya.

Dia menambahkan berdasarkan jenisnya, ekspor Papua pada Januari 2026 didominasi komoditas nonmigas sebesar 99,87 persen, sedangkan migas hanya 0,13 persen terhadap total ekspor.

"Ekspor nonmigas pada periode tersebut terdiri atas kayu dan barang dari kayu (HS44) senilai 3.955,56 ribu dolar AS serta ekspor nonmigas lainnya sebesar 371,20 ribu dolar AS. Sementara itu, ekspor migas tercatat sebesar 5,50 ribu dolar AS," ujarnya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026