JAKARTA - Masa penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan dua wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung diperpanjang Kejaksaan Agung (Kejagung). Ketiganya merupakan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Sudah perpanjang penyidik (masa penahanan Dadan Hindayana Cs),” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna saat dihubungi wartawan, Kamis (25/6/2026).

Anang menjelaskan, penahanan ketiganya diperpanjang hingga 40 hari ke depan. Perpanjangan masa tahanan itu, kata Anang, telah disampaikan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“(Diperpanjang) 40 hari, di mana penyidik mengajukan perpanjangan ke penuntut umum,” ujar dia.

Diketahui, Kejagung telah menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis (MBG) pada BGN.

Keenam tersangka yakni, eks Kepala BGN Dadan Hindayana, dua Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, Asep Yusuf Somantri atau AYS selaku orang dekat Sony Sonjaya dan Andri Mulyono (AM) selaku Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (PT YAT) dan Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR), Glory Harimas Sihombing.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan, ketiga tersangka tersebut juga diduga melakukan mark up sejumlah pengadaan di lembaga BGN.

“Saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum,” kata Syarief saat jumpa pers di Kejagung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, mereka melakukan intervensi kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Sehingga penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) pengadaan barang dan jasa pada BGN untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan.

“Adanya mark up harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG,” ujarnya.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menegaskan pegawainya tidak diperbolehkan memiliki atau terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pasalnya, hal itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan.

Pernyataan itu disampaikan Agustina saat menjelaskan langkah penataan SPPG menyusul terungkapnya dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dan pegawai BGN dalam pengelolaan yayasan mitra dapur MBG yang tengah diusut Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Hal yang utama itu adalah BGN, pegawai BGN, sebagai orang yang mengambil keputusan, mengambil kebijakan, itu yang tidak boleh punya SPPG," ujar Arum di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Menurut dia, larangan tersebut diperlukan karena pegawai BGN memiliki kewenangan dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan operasional dapur MBG.

"Karena kan dia mengambil kebijakan. Maka kemudian keluarlah angka Rp6 juta flat (insentif setiap SPPG), diubah dari tadinya 2.000 kali sekian penerima manfaat, dapur dari 400 meter kemudian direvisi menjadi 150 meter, kan karena konflik kepentingan," ujarnya.

Agustina menegaskan fokus utama BGN saat ini bukan memperbanyak jumlah dapur, melainkan memastikan program MBG tepat sasaran kepada kelompok penerima manfaat yang membutuhkan intervensi gizi.

Ia mengatakan pendekatan tersebut berbeda dengan pola sebelumnya yang dinilai lebih menitikberatkan pada penambahan jumlah dapur.

"Fokus kami adalah penerima manfaat. Baru ngomong dapur. Dibedakan lho. Kalau yang dulu mungkin ujungnya, 'pokoknya dapur, buat sebanyak-banyaknya dapur'. Kami enggak mau. Pokoknya penerima manfaat dulu," katanya.

Agustina menerangkan pihaknya sedang melakukan refocusing penerima manfaat agar program benar-benar menyasar kelompok yang menjadi prioritas pemerintah. Dalam proses tersebut, BGN akan melibatkan Kementerian Kesehatan, ahli gizi, dan berbagai pihak terkait untuk memastikan efektivitas intervensi yang diberikan.

Setelah pemetaan penerima manfaat dilakukan, BGN akan mengevaluasi keberadaan dan kualitas SPPG yang saat ini beroperasi.

Ia memastikan dapur MBG yang secara teknis memenuhi standar tetap dapat beroperasi. Namun, BGN tengah menyiapkan indeks dan standar baru sebagai dasar evaluasi.

"Yang penting teknisnya, dapurnya secara teknis memenuhi syarat, memenuhi standar kualitas. Nanti kami akan bikin indeks yang baru. Memenuhi itu, ya sudah," ujarnya.

Ia juga membuka kemungkinan adanya penggabungan hingga penutupan sejumlah SPPG apabila hasil audit menunjukkan dapur tersebut tidak layak beroperasi.

"Pasti ada SPPG yang bisa jadi akan disatukan, mungkin bisa jadi ada yang ditutup kalau memang ternyata hasil audit kami, audit itu tidak layak," kata Agustina.

Pernyataan itu muncul di tengah penyidikan dugaan korupsi program MBG oleh Kejagung. Dalam perkara tersebut, Kejagung telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya sebagai tersangka.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi sebelumnya mengungkap sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG diduga terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN dan tidak memenuhi syarat sebagai mitra program.

Menurut Kejagung, yayasan-yayasan tersebut tetap mendapatkan penunjukan melalui pengaturan proses verifikasi pada portal mitra BGN dan memperoleh insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari.

Selain dugaan pengaturan mitra dapur, penyidik juga mengusut dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa pendukung pelaksanaan MBG, mulai dari motor listrik, sepatu, tablet hingga televisi yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur mark up harga.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Andri Mulyono selaku Komisaris dan Pengendali PT Yasa Arta Trimanunggal sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sepeda motor listrik di Badan Gizi Nasional (BGN) tahun anggaran 2025. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi mengungkap kasus ini bermula pada awal tahun 2025 ketika Andri Mulyono melakukan pertemuan dengan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mempresentasikan profil PT Yasa Arta Trimanunggal guna mendapatkan proyek pengadaan barang dan logistik di lingkungan BGN. Pasca-pertemuan tersebut, Andri Mulyono mendapatkan informasi mengenai rencana pengadaan sepeda motor listrik.

"Bahwa kemudian Saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut," kata Syarief dalam konferensi persnya di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

PT Yasa Arta Trimanunggal ternyata tidak memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan proyek pengadaan motor listrik tersebut. "PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan, dan proses pengadaan pada saat itu juga belum dimulai," ujarnya.

Untuk menyiasati persyaratan tersebut, AM bekerja sama dengan salah seorang berinsial AA untuk mengakuisisi sebuah perusahaan agar dapat memenangkan tender tersebut.

"Bahwa oleh karena PT YAT tidak memenuhi syarat selaku vendor dalam pengadaan sepeda motor listrik, untuk memudahkan dalam memenangkan kegiatan pengadaan sepeda motor listrik tersebut, Saudara AM bekerja sama dengan Saudara AA dengan melakukan akuisisi PT ASE dan melakukan komunikasi aktif dengan para pihak pelaku pengadaan," tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap praktik jual beli titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyebabkan pemborosan anggaran lebih dari Rp1 triliun per bulan.

Temuan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah melakukan penataan ulang program MBG setelah pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN).

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu memiliki tujuan yang sangat bagus, tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah persoalan.

"Program MBG, kebijakan utama Bapak Presiden yang sangat bagus, sangat baik, tetapi dalam pelaksanaannya terjadi masalah-masalah yang sudah lama menjadi perbincangan dan kita juga bahas di sini dan akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru," ujar Zulhas dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).

Ia menjelaskan salah satu temuan yang disampaikan Kepala BGN Nanik S Deyang adalah membengkaknya jumlah titik dapur MBG dari rencana awal.

Menurut dia, jumlah titik yang semula direncanakan sebanyak 21 ribu bertambah menjadi 27.877 titik. Ia menyebut terdapat tambahan 6.877 titik dari target awal.

Jika setiap titik memperoleh insentif sekitar Rp6 juta per hari, maka pembengkakan tersebut berpotensi menimbulkan pengeluaran lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.

"Nah, ada membengkak 6.877 titik. Kalau 6.877 penambahan, kalau Rp6 juta satu hari, maka satu bulan ada pengeluaran lebih (dari) Rp1 triliun pemborosan," terangnya.

Menurut dia, potensi pemborosan itu bisa mencapai sekitar Rp12 triliun dalam setahun jika tidak segera diperbaiki.

Selain itu, Zulhas juga menyoroti penambahan titik dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang jauh melampaui kebutuhan awal.

Ia mengatakan kebutuhan awal hanya sekitar 2.000 titik, tetapi jumlahnya membengkak menjadi 8.617 titik.

"3T itu di data ada 2.000 titik (dapur MBG), tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik," jelasnya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.138 titik bahkan telah mengantongi surat keputusan (SK) dari BGN.

Ia menambahkan berbagai temuan tersebut akan menjadi fokus pembenahan dalam satu bulan ke depan, termasuk penataan penerima manfaat agar lebih tepat sasaran.

Menurut dia, pemerintah akan mengevaluasi penyaluran MBG di sekolah-sekolah yang dinilai tidak terlalu membutuhkan bantuan tersebut dan mengalihkan fokus ke daerah 3T.

Saat ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mendalami aksi jual beli titik perizinan SPPG yang dilakukan para tersangka kasus korupsi tata kelola program MBG oleh pimpinan BGN.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi menyebut diduga ada peran dari eks pimpinan BGN dalam pemberian izin SPPG tersebut.

Pasalnya, kata dia, berdasarkan temuan penyidik ada titik-titik yang seharusnya tidak layak namun tetap menjadi mitra BGN untuk program MBG.

"Ada yayasan yang memang sebetulnya tidak layak untuk menerima atau sebagai mitra BGN. Tapi kenapa itu bisa menjadi mitra, berarti itu ada peran dari masing-masing tersangka ini," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (4/6).

"Itu masih masuk materi penyidikan. Tapi yang jelas peran itu berhubungan dengan kewenangan dari masing-masing sebagai ketua, sebagai wakil bidang ini, bidang ini," imbuhnya.

Oleh karenanya, Syarief mengatakan dugaan aksi jual beli titik SPPG yang dilakukan oleh eks Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua eks Wakil Kepala BGN, yaitu Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung masih terus didalami.

"Termasuk jual beli, maksudnya jual beli memberikan rekomendasi atau memberikan izin dengan menerima sesuatu, seperti itu. Itu termasuk objek yang utama yang kita dalami," tuturnya.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengungkapkan pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berlanjut meski muncul dugaan penggelembungan harga (markup) dalam proses pengadaannya.

Menurut Dudung, motor listrik yang menjadi bagian dari proyek pengadaan senilai sekitar Rp1,03 triliun itu saat ini masih berada dalam tahap perakitan. Ia juga menyebut pembayaran proyek tersebut telah dilakukan oleh pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) periode sebelumnya.

"Motor itu kan 21.801 unit. Kemudian 1.570-nya trail, 6.431-nya itu bebek dan ini listrik. Nah ini yang kemudian nanti karena listrik ini bisa jadi akan banyak bermasalah. Ini totalnya Rp1,03 triliun anggarannya," kata Dudung dalam konferensi pers di KSP, Jakarta Pusat, Rabu (10/6).

Dudung menjelaskan hasil pengecekan menunjukkan proses perakitan kendaraan tersebut masih berlangsung hingga awal April lalu.

"Setelah dicek rupanya per 7 April ini masih dalam perakitan. Tapi ini sudah dibayar oleh pejabat lama," ujarnya.

Dalam proses pemeriksaan yang berjalan, ditemukan indikasi selisih nilai pengadaan yang diduga berasal dari praktik markup. Dudung menyebut perkiraan selisih tersebut mencapai sekitar Rp200 miliar, sementara perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) disebut mencapai sekitar Rp400 miliar.

"Ada selisih diperkirakan sekitar Rp200 miliar ya, berbeda kalau BPK ngitungnya Rp400 miliar, ada markup. Ya, ini mudah-mudahanlah proses hukumnya segera cepat," katanya.

Kendati demikian, Dudung mengatakan keberlanjutan pemanfaatan motor listrik tersebut akan bergantung pada keputusan pimpinan BGN dan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, karena proyek tersebut telah dibayar dan kendaraan masih dalam proses perakitan, pemerintah perlu menentukan langkah lanjutan terkait penggunaannya.

"Sudah dibayar (pengadaan motor listrik), ini kan sudah dirakit. Nanti keputusan terserah Kepala BGN. Kalau misalnya nanti ada keputusan dari presiden dialihkan ke mana yang bermanfaat," ujarnya.

Dudung menambahkan motor listrik tersebut pada prinsipnya tidak menjadi kebutuhan utama dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG saat ini.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Dalam penyidikan yang berlangsung, Kejagung menemukan sejumlah pengadaan yang diduga tidak sesuai ketentuan dan mengandung markup harga. Salah satunya pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai proyek sekitar Rp1 triliun.

Selain motor listrik, penyidik juga menyoroti pengadaan 32 ribu pasang sepatu, lebih dari 31 ribu tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci yang diduga tidak sesuai kebutuhan program dan mengandung indikasi markup.

Kejagung masih menghitung total kerugian negara dalam perkara tersebut sembari menelusuri aliran dana dan proses pengadaan yang dilakukan selama pelaksanaan program MBG.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Keberanian Kejaksaan Agung (Kejagung) menyentuh Makan Bergizi Gratis (MBG) yang notabene merupakan program unggulan pemerintah, dipandang sangat krusial demi menjaga kredibilitas negara di mata masyarakat. Langkah berani Korps Adhyaksa dalam mengusut dugaan penyimpangan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) dianggap sebagai sinyal kuat runtuhnya ruang impunitas.

Menurut Analis Politik sekaligus Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensa), tindakan hukum yang diambil oleh Kejagung sudah sepatutnya dilakukan demi memastikan program strategis nasional tersebut berjalan bersih sejak awal. “Saya melihat langkah Kejaksaan menyentuh MBG itu wajar dan memang perlu. Justru karena ini program strategis nasional, maka harus dijaga bersih sejak awal,” kata Hensa kepada wartawan, Selasa (9/6/2026).

Menurut dia, kalau ada dugaan penyimpangan, maka tidak boleh ditutup-tutupi. “Ini juga menjadi momentum untuk evaluasi. Saya sudah lama berpandangan bahwa MBG perlu ditata ulang. Bisa saja dihentikan sementara, lalu dilakukan perbaikan sistem dan diuji lewat pilot project di beberapa daerah. Jadi bukan dihentikan total, tapi diperbaiki supaya ke depan lebih tepat sasaran, lebih aman, dan tidak membebani fiskal,” tuturnya.

Dia juga melihat penegakan hukum yang objektif dan tidak pandang bulu ini menjadi fondasi penting bagi tegaknya marwah institusi hukum di Indonesia. Kendati demikian, masyarakat diharapkan terus ikut serta mengawal kinerja Kejaksaan agar pengusutan perkara ini berjalan tuntas tanpa intervensi.

“Langkah ini bisa dilihat sebagai sinyal bahwa penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap program unggulan pemerintah sendiri. Itu penting untuk menjaga kredibilitas negara,” ujarnya.

Hensa juga berpendapat bahwa publik tetap perlu mengawal. Kemudian, transparansi harus dijaga, proses hukum harus jelas, dan jangan sampai ada kesan tebang pilih di tengah jalan. Dia menilai pengawalan publik ini juga penting agar kasusnya tidak berhenti di satu-dua orang saja, tapi benar-benar dibongkar sampai ke akar.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu membaca pesan dari publik. Penegakan hukum saja tidak cukup, tapi juga harus diikuti dengan evaluasi kebijakan. “Dengan begitu, kepercayaan publik bisa terus terjaga, dan program seperti MBG tetap bisa berjalan lebih baik ke depannya,” pungkasnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025-2026. Ketiganya langsung ditahan.

Pegiat Antikorupsi Saut Situmorang mengatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi umumnya tidak sendirian. “Kalau sendirian tuh berarti dia ngambil dari berantas, dibawa ke rumah itu biasanya,” kelakar Saut Situmorang dalam Program SINDO Prime dikutip dari YouTube SindoNews, Sabtu (6/6/2026).

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini yakin bahwa kasus tersebut tidak berhenti pada Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung. Buktinya, kata dia, kedua mantan wakil kepala BGN tersebut sudah diganti.

“Jadi makanya kalau kita bicara hukum yang adil, hukum yang bermanfaat, hukum yang pasti, enggak boleh aja kepala badan saja yang harus bertanggung jawab. Itu namanya kita dendam melaksanakan hukum. Enggak boleh gitu. Semua mulai dari tertinggi sampai eselon terkecil yang harus bertanggung jawab sesuai perbuatannya,” katanya.

Menurut dia, semua pihak yang diduga terlihat juga harus dimintai pertanggungjawaban. “Jangan dianggap karena kecil dan seterusnya. Oke. Nanti kan ada yang kecil mungkin dimutasi atau diganti atau diberhentikan. Harus ada perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dan saya pikir memang tidak sendirian tuh,” pungkasnya.

Lihat juga: PUSARAN KORUPSI DI MAKAN BERGIZI

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua eks wakil lainnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung melakukan intervensi dalam pengadaan barang di program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satunya yakni proyek pengadaan motor listrik senilai Rp1 triliun yang dimenangkan oleh vendor yang tidak memenuhi syarat. “Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat mark up,” kata Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mochamad Jeffry dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Dadan bersama dua mantan wakilnya itu diduga melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK). Akibatnya, pengadaan barang tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan dan memicu terjadinya kerugian keuangan negara.

Selain motor listrik, Kejagung juga menemukan adanya rincian mark up pada sejumlah pengadaan barang lainnya yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG secara langsung.

“Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up, pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up, pengadaan televisi 75 Inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up,” ujarnya.

Sementara itu, modus lain yang dilakukan para tersangka adalah dengan menunjuk yayasan-yayasan tertentu sebagai Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yayasan yang ditunjuk diduga merupakan sarana kejahatan yang terafiliasi dengan pejabat BGN.

"Yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG," ungkapnya.

Yayasan-yayasan yang tidak sesuai ketentuan tersebut tetap lolos verifikasi di portal Mitra BGN karena adanya atensi khusus dari para tersangka. Yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka ini disebut mendapatkan insentif hingga miliaran rupiah setiap harinya.

“Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun,” jelasnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto akan melantik Nanik S Deyang menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), pada Senin 8 Juni 2026, mendatang. Selain Nanik, Prabowo juga akan melantik Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan bahwa saat ini ketiga pimpinan BGN secara administratif telah memimpin untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), tepat setelah penunjukannya oleh Presiden Prabowo beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya bakal mengajukan diri menjadi justice collaborator dalam kasus tata kelola program MBG periode 2025-2026.

Kuasa Hukum Sony, Krisna Murti menyampaikan pengajuan tersebut baru dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) ke penyidik.

"Betul, ya semalam, semalam sudah dituangkan dalam BAP, ya kan, bahwa Pak Sony akan menjadi justice collaborator. Memang beliau sampaikan sendiri kepada penyidik," ujar Krisna saat dikonfirmasi, Jumat (5/6/2026).

Dia menambahkan, pihaknya juga bakal mengajukan permohonan untuk menjadi justice collaborator dalam perkara di BGN itu langsung ke Jampidsus Kejagung RI.

"Lalu saya akan bersurat kepada Jampidsus terkait permohonan Pak Sony untuk justice collaborator," imbuhnya.

Adapun, Krisna menjelaskan alasan kliennya itu mengajukan jadi justice collaborator lantaran merasa disudutkan telah mengatur jual beli dapur MBG. Padahal, menurutnya, Sony telah ditekan untuk melakukan perbuatan tersebut.

Bahkan, Sony bakal blak-blakan dalam persidangan yang bakal digelar pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) nantinya.

"Menurut Pak Sony bahwa beliau dalam tekanan, ada atensi gitu lho. Diatensi oleh nama-nama besar yang akan beliau sampaikan nanti sendiri gitu lho. Beliau sampaikan nanti di persidangan. Bahwa beliau tuh ditekan, bahwa otaknya tuh bukan beliau gitu lho," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada tiga tersangka dalam perkara MBG ini, di antaranya Dadan selaku mantan Kepala BGN. Dua lainnya adalah eks Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya serta Lodewyk Pusung.

Tiga tersangka ini diduga telah meloloskan sejumlah yayasan mitra SPPG yang terafiliasi dengan mereka meskipun tidak memenuhi syarat. Selain itu, ketiganya diduga melakukan mark up serta pengadaan barang yang tidak diperlukan dalam tata kelola program MBG.

Adapun rincian pengadaan tersebut meliputi motor listrik sebanyak 21.801 unit senilai Rp1 triliun yang telah dibayarkan ke PT YAT. Namun, perusahaan tersebut disebut tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif serta diduga terjadi mark up.

Selain itu, pengadaan lain yang diduga tidak sesuai ketentuan dengan mark up harga yakni 32.000 pasang sepatu, 31.994 unit tablet, dan 5.400 unit televisi 75 inci.

JAKARTA - Tindakan tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membongkar dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025-2026 dinilai sebagai bukti nyata komitmen Korps Adhyaksa dalam mengawal program strategis nasional, termasuk MBG agar bersih dari praktik penyelewengan. Pakar Hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia Prof Suparji Ahmad mengapresiasi integritas Kejagung yang bergerak cepat demi menyelamatkan hak gizi anak-anak sekolah.

Dia berpendapat bahwa langkah transparan dan masif dari Kejaksaan sangat diperlukan untuk memastikan anggaran besar tersebut tepat sasaran. “Kita apresiasi Kejaksaan Agung yang tiada henti bergerak memberantas korupsi. Namun, dugaan tindak pidana korupsi ini harus diusut tuntas. Sangat tragis dan ironis jika dana gizi untuk siswa sampai dikorupsi. Siapa pun yang terlibat, dari pusat sampai daerah, harus dimintai pertanggungjawaban,” ujar Prof. Suparji, Kamis (4/6/2026).

Untuk mengoptimalkan pengusutan dan memperkuat bukti, Suparji mendukung penuh sinergi strategis antara Kejagung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kolaborasi tersebut diyakini mampu melacak seluruh aliran dana hingga ke akar-akarnya, termasuk memulihkan aset negara yang coba disembunyikan.

“Kejagung harus menggandeng PPATK untuk mendapatkan kepastian tentang aliran dananya dan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jangan sampai pengusutan ini hanya menyentuh permukaan saja,” tuturnya.

Mengingat luasnya distribusi anggaran program MBG yang menjangkau masyarakat bawah, Suparji meyakini kekuatan solid internal Kejaksaan. Dirinya mendorong Kejagung untuk menggerakkan seluruh lini strukturnya di daerah demi memastikan pengawasan yang menyeluruh dan merata.

“Dana ini merambah sampai ke level kecamatan, sehingga potensi penyelewengan di tingkat bawah sangat besar. Perlu ada instruksi masif dari Kejagung kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk melakukan investigasi serupa di daerah. Pengusutan tidak boleh berhenti di pusat saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025-2026. Ketiganya langsung ditahan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan bahwa ketiga tersangka diduga kuat melakukan praktik korupsi yang terstruktur pada tata kelola program MBG tahun anggaran 2025–2026. Modus utamanya adalah memanipulasi sistem verifikasi pada portal mitra BGN.

Para tersangka sengaja mengintervensi proses verifikasi agar jaringan yayasan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat dapat diloloskan sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Faktanya, yayasan-yayasan tersebut dikendalikan oleh para tersangka atau terafiliasi langsung dengan mereka melalui nama orang lain.

Melalui jaringan yayasan ini, para pelaku meraup insentif serta aliran dana program hingga miliaran rupiah setiap harinya, di samping adanya temuan indikasi mark-up harga pada pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan.

JAKARTA - Tindakan tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membongkar dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025-2026 menjadi perkembangan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Di tengah proses tersebut, berbagai pihak menilai bahwa program MBG harus tetap berjalan dan tidak boleh kehilangan arah dalam mencapai target nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Direktur Eksekutif GREAT Institute Sudarto mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung penegakan hukum tanpa pandang bulu. “Kami mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo terhadap para pelaku korupsi. Penangkapan ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak mengenal kedekatan politik maupun relasi kekuasaan. Bahkan terhadap orang-orang yang selama ini diasumsikan memiliki kedekatan dan dianggap sulit tersentuh, proses hukum tetap berjalan,” ujar Sudarto, Kamis (4/6/2026).

Sudarto berpendapat, langkah penegakan hukum tersebut sekaligus menjadi pesan penting bahwa agenda reformasi tata kelola pemerintahan harus terus diperkuat. Menurut dia, kepercayaan publik terhadap program-program strategis nasional hanya dapat dijaga apabila pemerintah konsisten membersihkan praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang harus didukung dengan kemampuan implementasi program dengan cara yang benar.

Dia mengatakan, MBG adalah program strategis nasional yang harus dijalankan oleh figur-figur yang bersih dan memiliki kemampuan eksekusi dengan cara yang benar. Dia menambahkan, praktik-praktik koruptif harus disapu bersih.

"Tidak boleh ada toleransi terhadap penyalahgunaan anggaran yang menyangkut kepentingan rakyat, terlebih program yang secara langsung menyentuh kebutuhan gizi anak-anak Indonesia. Ini adalah peringatan yang keras bagi para pelaksana program pemerintah lainnya,” tegasnya.

Dia pun menekankan bahwa proses hukum terhadap mantan pimpinan BGN tidak boleh mengganggu pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, program tersebut merupakan salah satu program prioritas nasional yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Setelah penangkapan Dadan dan pihak-pihak terkait, fokus pemerintah harus tetap pada keberhasilan program MBG. Kerja-kerja besar yang sudah dirancang harus terus dilaksanakan sampai berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa berbagai kendala dan kekurangan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan program harus dipandang sebagai tantangan yang perlu diperbaiki secara berkelanjutan. Evaluasi, pengawasan, dan penyempurnaan sistem perlu dilakukan secara konsisten agar manfaat program semakin optimal.

“Setiap program besar pasti menghadapi tantangan. Yang terpenting adalah melakukan perbaikan secara kesinambungan menuju hasil yang semakin optimal, baik dari sisi tata kelola, distribusi, pengawasan, maupun kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Sudarto.

GREAT Institute juga menilai momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan kualitas pelayanan dalam pelaksanaan MBG. Perbaikan mutu makanan, standar keamanan pangan, dan efektivitas distribusi harus menjadi prioritas agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal.

“Selain memastikan anggaran dikelola secara bersih, kualitas pelayanan dan kualitas makanan juga harus terus ditingkatkan. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG adalah sejauh mana program ini mampu memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan masa depan generasi Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta dua mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025-2026.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2025-2026. Kejagung mengungkapkan tiga tersangka diduga kuat bekerja sama dalam menjalankan aksinya.

Diketahui, ketiga tersangka yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua Wakil Kepala (Waka) BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

“Bekerja sama bertiga,” kata Plh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Mohammad Jeffry kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Jeffry menjelaskan bahwa dalam menjalankan praktik dugaan korupsi tersebut, tiga tersangka itu sudah saling mengetahui masing-masing.

“Pokoknya saling mengetahuilah itu,” ujar dia.

Dia menambahkan, bahwa lingkup dugaan korupsi ini tidak hanya berhenti pada proses pengadaan barang saja. Terdapat indikasi adanya praktik yang berkaitan dengan penentuan titik-titik SPPG.

"Kemarin sudah disampaikan bahwa selain memang terkait pengadaan barang-barang juga, ya terkait dengan titik-titik SPPG. Titik-titik dapurlah itu ya," jelas dia.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan, ketiga tersangka tersebut juga diduga melakukan mark up sejumlah pengadaan di lembaga BGN.

“Saudara DH bersama-sama dengan saudara SS dan saudara LP dalam melakukan proses pengadaan baik barang dan jasa di BGN secara melawan hukum,” kata Syarief saat jumpa pers di Kejagung, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, mereka melakukan intervensi kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Sehingga penyusunan KAK (Kerangka Acuan Kerja) pengadaan barang dan jasa pada BGN untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak disusun sesuai kebutuhan riil di lapangan.

“Adanya mark up harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG,” ujarnya.

Temuan Pengadaan di BGN Tidak Sesuai:

1. Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar Rp1 triliun

2. Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup

3. Pengadaan tablet sebanyak 31.000 sekian yang tidak sesuai ketentuan dan adanya markup

4. Dan pengadaan televisi 75 inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya markup harga

“Bahwa terhadap perkara tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ujarnya.

Selain pengadaan, ketiga tersangka ternyata turut melakukan praktik curang dalam pembangunan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang seharusnya dikelola oleh yayasan pada setiap sekolah.

Namun faktanya, yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG turut terafiliasi dengan ketiga tersangka. Semua itu bisa lolos verifikasi karena ada atensi dari ketiga tersangka selaku pejabat BGN.

“Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari, dan yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP,” paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap momen penjemputan tersangka eks Kepala BGN Dadan Hindayana dkk dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG periode 2025–2026.

Plh Kapuspenkum Kejagung RI, Jefri, mengatakan penjemputan paksa itu dilakukan setelah pihaknya melakukan penggeledahan di kediaman masing-masing tersangka.

“Pada saat kita lakukan penggeledahan di kediaman mereka, masing-masing tersangka itu bersama dengan barang bukti yang hasil penggeledahan, kita bawa ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa lanjut,” ujar Jefri saat dihubungi, Rabu (3/6/2026).

Setelah itu, barulah penyidik melakukan penjemputan paksa di tiga lokasi berbeda. Secara terperinci, Dadan Hindayana dijemput paksa di rumahnya daerah Bogor, Jawa Barat.

Kemudian, mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung, dilakukan penjemputan paksa di rumahnya daerah Matraman, Jakarta Timur.

“Satu orang di hotel. Atas nama Sony yang di hotel, yang duanya di kediaman mereka di Bogor dengan daerah Matraman,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam video yang dibagikan penyidik Kejagung, terlihat Dadan dijemput paksa di kediamannya pada malam hari. Dia tampak memakai kaus polo berwarna hitam digiring penyidik menuju sebuah mobil.

Selanjutnya, Dadan tiba di Gedung Bundar Kejagung untuk diperiksa. Dari video yang sama juga terlihat gerak-gerik Sony menjelang penjemputan di sebuah hotel.

Adapun, Syarief mengemukakan pihaknya telah menggeledah kediaman para tersangka dan kantor BGN. Dari penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti, mulai dari barang bukti elektronik hingga dokumen.

“Hasil penggeledahan adalah dokumen dan barang bukti elektronik, HP dan laptop dan lainnya,” ujar Syarief.