Bisnis.com, JAKARTA — Menjelang Idulfitri 1447 Hijriah/2026, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan puluhan ribu produk pangan olahan tidak memenuhi ketentuan dalam intensifikasi pengawasan di berbagai daerah selama Ramadan.

Dalam intensifikasi pengawasan yang dilakukan hingga 5 Maret 2026, BPOM menemukan puluhan ribu produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK). Produk tersebut ditemukan saat pemeriksaan di berbagai sarana distribusi pangan di seluruh Indonesia.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengatakan pengawasan dilakukan pada lebih dari seribu sarana peredaran pangan olahan. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan produk yang dijual kepada masyarakat memenuhi standar keamanan dan ketentuan yang berlaku.

Dia menjelaskan dari 1.134 sarana yang diperiksa, sebanyak 739 sarana atau sekitar 65,2 persen telah memenuhi ketentuan. Sementara itu, 395 sarana atau 34,8 persen lainnya dinyatakan tidak memenuhi ketentuan.

Taruna Ikrar juga menjelaskan sebagian sarana dinyatakan tidak memenuhi ketentuan karena menjual produk pangan yang melanggar aturan. Pelanggaran tersebut antara lain menjual produk tanpa izin edar, produk yang sudah kedaluwarsa, maupun produk dengan kondisi kemasan rusak.

“Sebanyak 395 sarana dinyatakan tidak memenuhi ketentuan karena menjual produk pangan olahan yang tidak sesuai aturan, yaitu tanpa izin edar (TIE) atau ilegal, kedaluwarsa, maupun dalam kondisi rusak,” ujarnya dikutip dalam laman resmi BPOM, Rabu (11/3/2026).

BPOM mencatat sarana yang diperiksa terdiri dari berbagai jenis tempat distribusi pangan. Pemeriksaan meliputi ritel modern, ritel tradisional, hingga gudang distributor dan importir.

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, BPOM menemukan 56.027 pieces produk pangan olahan yang tidak memenuhi ketentuan. Nilai keekonomian dari produk yang ditemukan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp600 juta.

Produk Ilegal Masih Mendominasi

Pengawasan yang dilakukan BPOM tahun ini menggunakan pendekatan berbasis risiko. Sarana peredaran yang memiliki riwayat pelanggaran menjadi salah satu target utama pengawasan.

Temuan terbesar dalam pengawasan ini masih didominasi produk pangan olahan ilegal atau tanpa izin edar. Selain itu, BPOM juga menemukan produk yang sudah melewati masa kadaluarsa serta produk dengan kondisi rusak.

Berikut jenis temuan produk pangan olahan tidak memenuhi ketentuan:
- Produk tanpa izin edar (ilegal): 27.407 pieces atau sekitar 48,9 persen
- Produk kedaluwarsa: 23.776 pieces atau sekitar 42,4 persen
- Produk pangan rusak: 4.844 pieces atau sekitar 8,7 persen

Produk ilegal paling banyak ditemukan di beberapa wilayah seperti Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Produk tersebut sebagian besar merupakan produk impor yang masuk melalui wilayah perbatasan.

BPOM juga menemukan sejumlah produk impor tanpa izin edar yang berasal dari beberapa negara. Produk tersebut antara lain kembang gula asal Malaysia, minuman coklat asal Singapura, hingga kentang beku asal Tiongkok.

Taruna Ikrar menegaskan temuan tersebut menunjukkan masih adanya jalur distribusi pangan ilegal yang masuk melalui wilayah perbatasan. Karena itu, pengawasan lintas sektor perlu terus diperkuat untuk melindungi masyarakat.

“Temuan ini menunjukkan masih adanya jalur distribusi ilegal di wilayah perbatasan. Karena itu, pengawasan lintas sektor perlu terus diperkuat untuk melindungi masyarakat dari produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan,” tegasnya.

Selain itu, BPOM juga menemukan produk kedaluwarsa di sejumlah wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Maluku. Jenis produk yang ditemukan antara lain minuman serbuk berperisa, garam, mie instan, bahan tambahan pangan, serta berbagai bumbu dan kondimen.

Produk pangan olahan rusak juga ditemukan di beberapa wilayah seperti Sumatra Barat, Jambi, Jawa Timur, Maluku, dan Maluku Utara. Produk tersebut di antaranya pangan olahan gizi khusus, minuman sari kacang, pasta dan mi, hingga susu kental manis.

Menurut Taruna Ikrar, temuan yang relatif sama setiap tahun menunjukkan masih ada pelaku usaha yang belum mematuhi aturan peredaran pangan olahan. BPOM pun langsung melakukan pengamanan terhadap produk yang ditemukan dalam pengawasan tersebut.

Dia menjelaskan BPOM juga menginstruksikan agar produk yang tidak memenuhi ketentuan ditarik dari peredaran dan dimusnahkan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah produk berisiko dikonsumsi masyarakat.

“BPOM tidak akan mentolerir pelaku usaha yang mengabaikan keselamatan konsumen. Setiap produk yang tidak memenuhi ketentuan akan kami tindak tegas, baik melalui pengamanan produk, perintah penarikan, hingga pemusnahan,” tegasnya.

Selain pengawasan di sarana distribusi langsung, BPOM juga melakukan patroli siber untuk memantau penjualan produk pangan secara online. Hasilnya, sebanyak 7.400 tautan pada platform e-commerce teridentifikasi menjual produk pangan ilegal maupun produk yang mengandung bahan kimia obat.

Nilai keekonomian temuan produk ilegal dari patroli siber tersebut diperkirakan mencapai Rp102,9 miliar. BPOM kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta Asosiasi E-commerce Indonesia untuk menurunkan tautan penjualan produk tersebut.

Pengawasan juga dilakukan terhadap pangan takjil yang dijual selama Ramadan. BPOM melakukan uji cepat terhadap ribuan sampel pangan dari pedagang di berbagai daerah.

Dari 5.447 sampel pangan takjil yang diuji, sebanyak 5.339 sampel atau sekitar 98 persen dinyatakan memenuhi syarat. Sementara itu, 108 sampel atau sekitar 2 persen tidak memenuhi syarat karena mengandung bahan berbahaya.

Taruna Ikrar mengatakan beberapa sampel tersebut diketahui mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks, rhodamin B, serta kuning metanil. BPOM pun mengingatkan pedagang agar tidak menggunakan bahan berbahaya dalam produk makanan.

“Kami menginstruksikan para pedagang untuk tidak lagi menjual pangan yang mengandung bahan berbahaya. Jangan sampai keuntungan sesaat mengorbankan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Selain melakukan pengawasan, BPOM juga terus melakukan edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya keamanan pangan. Masyarakat juga diminta aktif melaporkan jika menemukan produk pangan yang diduga melanggar ketentuan.

“Jika menemukan produk pangan yang diduga ilegal, kedaluwarsa, atau rusak, masyarakat dapat melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi BPOM di HALOBPOM 1500533,” tutup Taruna Ikrar.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) Balikpapan menggelar inspeksi mendadak terhadap sejumlah toko penjual parsel Lebaran di wilayah Kota Balikpapan di bulan Ramadan, Rabu (11/3/2026).

Operasi pengawasan yang dilakukan bersama Pemerintah Kota Balikpapan ini menemukan pelanggaran administratif, khususnya terkait kelengkapan informasi produk pada kemasan parsel.

Kepala Balai POM Balikpapan Gerson Pararak menyatakan temuan utama dalam sidak kali ini masih berkutat pada aspek prosedural, bukan pada substansi keamanan pangan.

"Temuan yang kami dapatkan lebih kepada masalah administrasi, seperti daftar barang dalam parsel yang belum ditempelkan pada kemasannya," ujarnya di hadapan awak media, Rabu (11/3/2026).

Dia menambahkan, daftar produk yang mencantumkan tanggal kedaluwarsa itu penting mengingat karakteristik parsel yang kerap disimpan dalam waktu lama sebelum dikonsumsi.

"Parsel kadang tidak langsung dikonsumsi saat diterima, melainkan disimpan. Tanpa informasi kedaluwarsa yang jelas, penerima bisa lupa dan mengonsumsi produk yang sudah tidak layak," jelas Gerson.

Dalam konteks perlindungan konsumen, absennya informasi produk pada parsel mencerminkan lemahnya kesadaran pelaku usaha terhadap hak-hak dasar pembeli.

Meski regulasi telah mengamanatkan kewajiban pencantuman informasi, implementasi di tingkat pedagang masih menyisakan celah yang perlu ditutup melalui pengawasan berkelanjutan.

Menanggapi temuan tersebut, Balai POM memberikan arahan tegas kepada pelaku usaha untuk segera melengkapi administrasi produk.

"Pelaku usaha wajib menempelkan daftar produk lengkap dengan masa kedaluwarsanya. Jika ditemukan produk dengan sisa masa simpan kurang dari enam bulan, produk tersebut harus dikeluarkan dari parsel dan boleh dijual terpisah," tegas Gerson.

Lebih jauh, Gerson memaparkan bahwa intensifikasi pengawasan Ramadan tahun ini dilakukan melalui dua skema berbeda.

"Pengawasan kami bagi menjadi dua: pemeriksaan toko-toko dan pengujian takjil menggunakan mobil laboratorium keliling," jelasnya.

Dia menyebutkan pihaknya menggunakan metode pengujian cepat dengan test kit guna mendeteksi bahan berbahaya seperti boraks, formalin, dan pewarna sintetis yang kerap disalahgunakan pedagang nakal untuk pengawasan takjil.

"Permintaan pangan di bulan Ramadan meningkat drastis, sehingga kami intensifkan pengawasan untuk memastikan produk yang beredar aman dan sesuai standar," sebutnya.

Di sisi lain, cakupan wilayah pengawasan Balai POM Balikpapan yang meliputi Kota Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser menuntut mobilisasi sumber daya yang tidak sedikit.

Adapun, dia menuturkan upaya preventif melalui edukasi dan pengawasan rutin tetap menjadi strategi jangka panjang yang lebih berkelanjutan dibandingkan sekadar pendekatan represif.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyiapkan langkah penegakan hukum lingkungan atas insiden paparan uap gas kimia di PT Vopak Terminal Merak, Cilegon, Banten, yang terjadi pada Sabtu (31/1/2026).

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menyatakan proses penegakan hukum lingkungan berjalan paralel dengan penyelidikan Polri. Langkah ini ditempuh untuk memastikan adanya pertanggungjawaban hukum atas dampak kesehatan warga akibat paparan asam nitrat (HNO3).

Insiden yang bermula dari reaksi kimia pada proses pembersihan pipa uap tersebut menyebabkan 56 warga menjalani penanganan medis intensif. Pengukuran kualitas udara telah dilakukan bersama pemerintah daerah menggunakan portable gas detector untuk memastikan kondisi lingkungan kembali aman.

Berdasarkan hasil investigasi awal, PT Vopak Terminal Merak yang merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) dan mengelola bahan berbahaya dan beracun (B3) tercatat memiliki celah kepatuhan administratif. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 milik Perusahaan ternyata telah kedaluwarsa sejak Januari 2024.

Hanif mengemukakan bahwa kelalaian dalam pengelolaan B3 tidak dapat ditoleransi karena memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan publik dan kelestarian ekosistem. Dia pun mengungkap adanya kemungkinan penerapan ketentuan pidana lingkungan apabila ditemukan unsur kelalaian yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

“Secara paralel, kami menyiapkan kehadiran ahli untuk mendukung gugatan pemerintah serta melakukan peninjauan persetujuan lingkungan dan pengelolaan limbah B3 agar kejadian serupa tidak terulang,” kata Hanif.

Sebagai tindak lanjut, KLH juga akan melakukan audit lingkungan dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aktivitas penyimpanan serta prosedur teknis pengelolaan limbah B3 di lokasi tersebut. Peninjauan ini mencakup integrasi rincian teknis TPS Limbah B3 ke dalam Persetujuan Lingkungan yang saat ini sedang diajukan perusahaan, guna memastikan seluruh sistem keamanan lingkungan berjalan sesuai standar yang ketat.

Hanif pun mengingatkan bahwa insiden ini harus menjadi pembelajaran keras secara nasional bagi seluruh pelaku industri yang bersentuhan dengan bahan berbahaya dan beracun. Dia memastikan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk memperketat pengawasan dan mengambil tindakan hukum bagi unit usaha yang tidak memiliki kesiapan perizinan serta pengelolaan lingkungan yang memadai.

Bisnis.com, JAKARTA — Berlibur menggunakan pesawat sering menjadi pilihan karena cepat dan praktis, terutama untuk perjalanan jarak jauh atau ke luar negeri.

Namun, dibalik kemudahannya, ada sejumlah aturan yang harus dipatuhi agar perjalanan berjalan lancar hingga naik ke dalam pesawat.

Banyak penumpang sudah menyiapkan hotel dan itinerary dengan rapi, tetapi justru gagal berangkat karena kesalahan sepele. Beberapa kekeliruan administratif bahkan bisa langsung membuat penumpang ditolak saat boarding.

Berikut kesalahan yang dapat mencegah naik pesawat dan perlu dihindari sejak awal perencanaan perjalanan.

1. Nama di tiket tidak sesuai dengan paspor

Kesalahan penulisan nama sering dianggap hal kecil, padahal tiket dan paspor harus benar-benar sama. Perbedaan satu huruf, penggunaan nama panggilan, atau perubahan nama setelah menikah bisa membuat maskapai menolak penumpang.

Jika kesalahan disadari dalam 24 jam setelah pemesanan, biasanya masih bisa diperbaiki dengan mudah. Namun, jika terlambat dan melibatkan lebih dari satu maskapai, perbaikannya bisa rumit dan berujung membeli tiket baru.

2. Paspor akan kedaluwarsa dalam waktu kurang dari enam bulan

Banyak orang mengira paspor yang masih berlaku berarti aman untuk terbang ke luar negeri. Padahal, sebagian besar negara mewajibkan paspor berlaku minimal enam bulan setelah tanggal kepulangan.

Jika masa berlaku paspor kurang dari ketentuan tersebut, penumpang bisa ditolak sejak pemeriksaan keamanan. Solusinya adalah mengurus perpanjangan paspor lebih awal atau menggunakan layanan percepatan jika waktu sudah mepet.

3. Tidak mengecek persyaratan visa tujuan

Setiap negara memiliki aturan visa yang berbeda, dan tidak semuanya bebas visa. Kesalahan umum terjadi saat penumpang mengira cukup membawa paspor tanpa mengecek aturan visa negara tujuan maupun negara transit.

Maskapai wajib menolak penumpang yang tidak memiliki visa sesuai ketentuan. Karena itu, penting mengecek semua negara yang akan dikunjungi, termasuk hanya untuk transit, sebelum hari keberangkatan.

4. Datang terlalu terlambat saat check-in di bandara

Datang ke bandara mepet waktu keberangkatan berisiko membuat penumpang gagal check-in. Maskapai harus menutup data penumpang sekitar satu jam sebelum pesawat berangkat sesuai aturan pemerintah.

Meski hanya terlambat beberapa menit, data penumpang tidak bisa dibuka kembali. Untuk menghindari hal ini, check-in online 24 jam sebelumnya sangat disarankan agar lebih aman dan tenang.

Kesalahan-kesalahan tersebut kerap terjadi karena dianggap sepele, padahal dampaknya bisa menggagalkan seluruh rencana perjalanan. Persiapan yang teliti sejak awal, mulai dari dokumen hingga waktu keberangkatan, menjadi kunci agar perjalanan udara berjalan lancar dan bebas kendala. (Angel Rinella)

DINAS Kesehatan Kota Solo menemukan sejumlah produk makanan dan bumbu yang telah melewati masa kedaluwarsa saat inspeksi mendadak di sejumlah pasar tradisional dan pusat perbelanjaan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026, Senin, 8 Desember 2025. Selain itu, kondisi penataan dan penyimpanan di beberapa titik dinilai belum memenuhi standar keamanan pangan.“Rata-rata temuan kami hari ini adalah produk makanan dan bumbu yang sudah kedaluwarsa, serta penyimpanan yang masih berisiko karena memungkinkan adanya tikus atau hewan lain. Hal ini tentu bisa membahayakan kualitas dan keamanan pangan,” ujar Ketua Tim Kerja Farmasi, Perbekalan Kesehatan, Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Kota Solo Ana Prasanti kepada wartawan.Sidak dilakukan untuk memastikan produk pangan yang dijual aman, bermutu, dan layak dikonsumsi masyarakat. Dua tim terpadu lintas sektor diterjunkan yang melibatkan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perdagangan, Dinas Kominfo Statistik dan Persandian, DPMPTSP, serta fasilitas pelayanan kesehatan di bawah Dinas Kesehatan Kota Solo.Lokasi sidak Tim A yakni Pasar Legi, Sami Luwes Sriwedari, dan Ganep’s Tradisi Solo. Sementara Tim B melakukan pemeriksaan di Pasar Kadipolo, Hypermart Solo Square, dan Toko Oleh-Oleh Cokro. Atas penemuan itu, tim segera memberikan rekomendasi kepada para pedagang dan pengelola toko agar produk kedaluwarsa dipisahkan dan segera diretur kepada distributor. Selain itu, barang yang tidak layak tidak lagi dipajang, dan area penyimpanan diperbaiki agar tertutup, bersih, dan bebas hamaPemerintah Kota Solo meminta seluruh pelaku usaha lebih teliti dalam mengecek masa kedaluwarsa, menjaga kebersihan area penyimpanan, serta rutin melakukan pengecekan stok. Masyarakat juga diimbau selalu cermat sebelum membeli makanan, dengan memperhatikan kondisi kemasan, label, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa.

Bisnis.com, JAKARTA — Kemitraan antara ritel modern dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menjadi sorotan. Di satu sisi, kerja sama ini membuka peluang bagi produk lokal untuk menembus pasar yang lebih luas.

Di sisi lain, ekspansi masif jaringan minimarket modern seperti Alfamart dan Indomaret dinilai berpotensi menekan ruang tumbuh usaha kecil dan toko tradisional.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menegaskan, peluang UMKM untuk bermitra dengan jaringan ritel modern saat ini terbuka lebar.

Bahkan, menurutnya, peritel besar memberikan sejumlah kelonggaran pembayaran bagi UMKM dibandingkan pemasok besar.

Namun, ia menekankan bahwa kemitraan ini hanya akan berkelanjutan jika pelaku UMKM mampu menjaga mutu dan kontinuitas pasokan.

“Mutu dan kualitas harus tetap terjaga. Selain itu, kontinuitas juga penting. Jangan sampai hari ini barang tersedia, tetapi dua minggu kemudian habis,” ujar Solihin di sela acara Hari Ritel Nasional 2025 di Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).

Produk UMKM yang paling banyak menghiasi rak-rak ritel modern saat ini adalah makanan dan minuman. Solihin menilai, untuk memperluas pasar, UMKM perlu meningkatkan standar masa kedaluwarsa produknya.

Bahkan, sambungnya, di beberapa negara, produk yang diperdagangkan harus memiliki masa kedaluwarsa minimal satu tahun. Sementara itu, produk UMKM kita rata-rata hanya enam hingga delapan bulan.

Menteri Perdagangan Budi Santoso turut menegaskan pentingnya peran jaringan ritel modern dalam memperkuat distribusi produk dalam negeri. Menurutnya, pola kemitraan yang telah berjalan selama satu dekade terakhir perlu diperluas, bukan dibatasi.

“Apabila produk UMKM diterima pasar domestik, ini menjadi salah satu cara untuk menahan laju impor,” ujar Budi.

Data Kementerian Perdagangan menunjukkan, rata-rata porsi produk UMKM di ritel modern saat ini mencapai 15%, namun di beberapa wilayah Jakarta, proporsinya bahkan telah meningkat hingga 80%, terutama untuk kategori makanan dan minuman.

“Kalau produk UMKM diterima di dalam negeri dan bisa bersaing, itu bukti kita mulai mengonsumsi produk buatan sendiri,” tegas Budi.

Kekhawatiran atas Dominasi Minimarket

Meski kemitraan dengan ritel modern dianggap membawa manfaat, sejumlah pihak tetap menyuarakan kekhawatiran. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai ekspansi besar-besaran jaringan minimarket bisa 'membunuh' ekonomi rakyat.

“Ritel raksasa seperti Indomaret dan Alfamart yang masuk ke kampung-kampung berpotensi membunuh para pelaku UMKM,” ujar Muhaimin.

Sebagai respons, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan rantai bisnis berkeadilan guna melindungi pelaku usaha kecil. Deputi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison menjelaskan, kebijakan ini bukan bentuk pelarangan, melainkan upaya menciptakan ekosistem yang lebih adil dan inklusif.

“Pemerintah tidak sedang mematikan Indomaret dan Alfamart, tetapi berupaya melakukan pemerataan rantai bisnis yang adil,” jelas Leon.

Ia mengingatkan bahwa banyak toko kecil terancam gulung tikar akibat keterbatasan modal dan akses.

“Jangan hanya hitung berapa orang yang bekerja di Alfamart dan Indomaret, tapi hitung juga berapa toko kecil yang mati,” ujarnya.

Data Aprindo mencatat, hingga akhir 2025 jumlah gerai Indomaret mencapai sekitar 24.141 unit, sementara Alfamart memiliki sekitar 20.120 unit di seluruh Indonesia. Kedua jaringan itu masih menargetkan ekspansi agresif dengan penambahan sekitar 1.000 gerai baru per tahun.

Menata Ulang Ekosistem Ritel

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai langkah perlindungan terhadap UMKM perlu disertai kebijakan yang realistis. Ia menyebut, ritel modern harus diatur lebih ketat terutama dalam hal izin dan distribusi, agar pertumbuhan minimarket tidak menekan toko tradisional.

“Kalau dibiarkan bebas, sulit bagi usaha tradisional berkembang. Perlu pengaturan soal jarak dan distribusi agar lebih seimbang,” kata Faisal.

Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat rantai pasok ritel tradisional dan memberikan pendampingan teknis kepada pelaku UMKM, mulai dari manajemen toko, tampilan produk, hingga pelayanan pelanggan.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berpendapat bahwa pengaturan ekspansi ritel modern harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu iklim investasi.

“Pembatasan ekspansi memang perlu, tapi jangan sampai menimbulkan ketidakpastian investasi,” ujarnya.

Menurutnya, solusi terbaik adalah melibatkan UMKM dalam rantai pasok ritel modern, bukan menutup gerai yang sudah ada. Dengan begitu, pelaku kecil tetap mendapat ruang tumbuh, sementara jaringan ritel besar tetap berkontribusi terhadap perekonomian.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia (Akumindo) Edy Misero menilai kehadiran ritel modern tidak seharusnya dipandang negatif. Menurutnya, jaringan minimarket justru membuka ruang pemasaran baru bagi produk UMKM, menyerap tenaga kerja lokal, dan memberikan kemudahan bagi konsumen.

“Hadirnya ritel besar seperti Alfamart dan Indomaret juga memberikan ruang kepada produk-produk UMKM untuk dipasarkan,” ujar Edy.

Ia menambahkan, segmen pasar yang dilayani berbeda. Masyarakat menengah ke atas lebih banyak berbelanja di ritel modern, sedangkan masyarakat menengah ke bawah masih setia di warung kelontong dan warung Madura.

“Warung Madura, misalnya, punya keunggulan seperti operasional 24 jam, margin fleksibel, dan kedekatan dengan pelanggan,” tambahnya.

TANGERANG - Penyedia layanan pengujian laboratorium , Alvalab, menghadirkan inovasi terbaru dalam dunia pengujian mutu dan keamanan pangan dengan meluncurkan alat uji kedaluwarsa dan kandungan gizi pangan berakurasi tinggi di ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 yang telah berlangsung di ICE BSD, Serpong, Tangerang, Banten.

Perangkat canggih bernama Climatic Chamber ASLT (Accelerated Shelf Life Testing) ini signifikan karena produsen makanan dan minuman tidak perlu menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk mengetahui masa kadaluwarsa, stabilitas, hingga kandungan gizi dan mikrobiologi produk dengan tingkat akurasi mencapai 99,5%.

“Alat ini kami datangkan langsung dari Eropa. Bentuknya menyerupai lemari pendingin satu pintu, namun dilengkapi sistem pemantauan suhu, kelembaban, dan cahaya yang dapat disesuaikan untuk simulasi kondisi penyimpanan berbagai jenis produk,” ujar Head of Sales and Marketing Alvalab, Jonathan A. Widakdo, di sela kegiatan TEI, Jumat (17/10).

Jonathan menjelaskan, bahwa proses pengujian dilakukan dengan memasukkan sampel produk ke dalam alat tersebut selama jangka waktu minimum 30 hari hingga maksimal 60 hari, tergantung jenis produknya. Hasil pengujian berupa laporan komprehensif yang mencakup umur simpan, perubahan fisik dan rasa, hingga potensi paparan mikrobiologi.

“Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan meluncurkan produk permen dengan varian rasa baru, maka sebelum mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), produk tersebut wajib diuji oleh lembaga independen seperti Alvalab. Kami memberikan analisis objektif mengenai kelebihan dan kekurangan produk sebelum diserahkan ke otoritas terkait yang bisa dipertanggung jawabkan dengan sertifikat analisa atau biasa disebut CoA,” jelasnya.



Lebih lanjut, Jonathan menuturkan bahwa hasil pengujian dari Alvalab telah diakui secara luas oleh berbagai pelaku industri, terutama bagi perusahaan yang menargetkan ekspor. “Banyak produk ekspor yang melampirkan sertifikat hasil uji lab dari kami karena tingkat akurasinya sangat tinggi dan telah memenuhi standar internasional. Laboratorium kami sudah berakreditasi ISO 17025 serta diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan BPOM,” ungkapnya.

Untuk memperluas jangkauan layanan, Alvalab menyediakan sistem drop point dan pengiriman sampel dari empat kota besar, yakni Jakarta, Surabaya, Lampung, dan Pontianak. Pelaku usaha cukup mengirimkan produk melalui jasa ekspedisi bersama dokumen pendukung seperti Nomor Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP).

“Setelah pendaftaran, kami akan memberikan akses akun khusus berupa username dan password agar klien dapat memantau seluruh tahapan pengujian secara real time, mulai dari penerimaan sampel hingga terbitnya hasil analisa,” ujar Jonathan.

Selain layanan pengujian, Alvalab juga memberikan konsultasi gratis bagi pelaku usaha, terutama UMKM, untuk membantu mereka memahami standar mutu produk yang berlaku di dalam negeri maupun pasar global.

“Kami ingin mendorong lebih banyak produk Indonesia agar dapat memenuhi syarat ekspor dengan harga uji laboratorium yang terjangkau, mulai dari Rp 100 ribu hingga jutaan rupiah, tergantung kompleksitas jenis pengujian,” tambahnya.

Tak hanya fokus pada produk pangan, Alvalab juga melayani pengujian produk agrikultur, spices, essential oil, produk makanan dan minuman impor, memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang berlaku.

“Hingga saat ini, sudah ribuan produk dari berbagai sektor yang kami uji demi menjamin kenyamanan dan keamanan konsumen,” tegas Jonathan.

Partisipasi Alvalab di Trade Expo Indonesia 2025 menjadi bukti komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan daya saing industri nasional di pasar global melalui inovasi dan keandalan teknologi laboratorium.

Sebagai informasi, Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menyampaikan bahwa hingga hari kedua penyelenggaraan TEI 2025, total nilai transaksi sementara telah mencapai USD 17,27 miliar atau setara dengan Rp286 triliun, berdasarkan hasil penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pelaku usaha Indonesia dan pembeli luar negeri pada tanggal 15–16 Oktober 2025.

“Total tersebut masih bersifat sementara karena transaksi di hari ketiga masih dalam tahap rekapitulasi. Namun capaian ini menunjukkan besarnya potensi ekspor produk Indonesia di berbagai sektor,” ujar Mendag saat ditemui di ICE BSD, Tangerang.

Adapun produk yang paling diminati pembeli luar negeri mencakup batu bara, investasi energi biru, emas, biodiesel, furnitur, minyak kelapa sawit beserta turunannya, perhiasan, arang kayu, produk rempah, serta produk makanan dan minuman.

Tahun ini, TEI 2025 diikuti oleh 1.619 peserta dengan 8.045 pembeli (buyers) terdaftar dari 130 negara. Pameran dibagi ke dalam tiga zona utama, yaitu produk pangan dan pertanian, produk manufaktur, serta jasa dan gaya hidup. Kementerian Perdagangan menargetkan total capaian transaksi dagang TEI tahun ini mencapai USD 16,5 miliar atau setara Rp273,5 triliun.

Dengan hadirnya inovasi seperti Climatic Chamber ASLT, Alvalab menegaskan perannya sebagai mitra strategis dunia industri dalam membangun ekosistem mutu nasional yang kompetitif dan berdaya saing global.