Kesulitan ekonomi saat ini masih menjadi salah satu penghambat utama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk melanjutkan pendidikan mereka. Data UNICEF mencatat sekitar 4,3 juta anak dan remaja usia 7 hingga 18 tahun di Indonesia masih berada di luar sekolah.

Risiko anak putus sekolah ini jauh lebih tinggi dialami oleh keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan anak di wilayah tertinggal. Selain itu, Data Susenas 2025 dari Kemendikdasmen menunjukkan bahwa alasan tidak ada biaya menyumbang 20,35 persen angka anak tidak sekolah.

Merespons tantangan tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di bawah naungan Danantara Indonesia mengumumkan penerima program PNM Scholarship Tahun 2026. Beasiswa ini disalurkan kepada putra-putri berprestasi dari nasabah aktif program Mekaar dan ULaMM di berbagai wilayah.

Secara nasional, sebanyak 1.590 anak nasabah PNM telah terpilih menerima beasiswa pendidikan tersebut. Bantuan finansial ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga perguruan tinggi.

Direktur Utama PNM, Kindaris, menyebut pendidikan sebagai jalan penting untuk membuka kesempatan lebih baik bagi keluarga prasejahtera. Menurut dia, dukungan ini menjadi cara PNM hadir lebih dekat dengan keluarga nasabah, bukan hanya soal usaha.

"PNM percaya setiap anak berhak memiliki kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Melalui PNM Scholarship, kami ingin hadir mendampingi keluarga nasabah tidak hanya dalam usaha, tetapi juga dalam menjaga harapan anak-anak mereka," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6).

Pendekatan ini menandai perluasan cakupan pemberdayaan yang dijalankan PNM selama ini. Selama ini, dukungan PNM kepada nasabah lebih banyak berputar pada penguatan usaha ultra mikro.

Lewat PNM Scholarship, sasaran pemberdayaan diperluas hingga menyentuh anggota keluarga nasabah, khususnya anak-anak. PNM berharap keluarga prasejahtera tidak hanya memiliki usaha yang terus bertumbuh, tetapi juga harapan yang lebih besar bagi generasi berikutnya.

Salah satu penerima manfaat program ini adalah keluarga nasabah Unit Mekaar Kabat 2, Banyuwangi, Sinta Ratnasari. Anaknya, Efi Adelya Rachma, siswa kelas 8 di sebuah SLB, menjadi salah satu dari 1.590 anak yang menerima beasiswa tahun ini.

Sinta mengaku tidak menyangka anaknya akan terpilih sebagai penerima beasiswa. Ia menyebut bantuan ini sangat membantu kebutuhan sekolah anaknya.

"Saya kaget sekaligus terharu waktu diberi tahu anak saya mendapat beasiswa. Bantuan ini sangat membantu kebutuhan sekolahnya," ujarnya.

Sinta juga menyampaikan harapannya agar PNM terus berkembang dan memberi manfaat bagi keluarga lain yang berada dalam situasi serupa. Ia berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada anaknya untuk tetap melanjutkan sekolah.

IDXChannel- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti melaporkan terkait perkembangan Sekolah Nasional Terintegrasi. Sekolah ini salah satunya akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mu'ti menyampaikan bahwa Sekolah Nasional Terintegrasi ini dirancang sebagai sekolah unggulan nonasrama yang akan memberikan layanan pendidikan berkualitas dengan standar yang terintegrasi.

“Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan merencanakan akan membangun 100 sekolah nasional terintegrasi," kata Mu'ti dalam keterangannya yang dikutip Minggu (14/6/2026).

Dia menyebut, saat ini sudah ada 36 usulan sekolah yang terseleksi, dan akan dimulai pembangunannya pada tahun 2026 ini. Pada tahap awal, lima sekolah akan dibuka dengan memanfaatkan gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen di daerah.

"Satu sekolah akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN), dan sembilan sekolah lainnya akan dibangun baru di daerah yang telah ditetapkan,” ujarnya.


(Kunthi fahmar sandy)

JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyebut sebagian besar murid di Indonesia berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terus dilanjutkan. Sebab program tersebut memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar, tingkat kehadiran di sekolah, dan capaian akademik murid.

Mulanya, dia menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG sangat selaras dengan penguatan pendidikan karakter melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH).

"Dari 7 KAIH tersebut terdapat poin makan sehat dan bergizi yang implementasinya terwujud melalui pelaksanaan MBG di sekolah," katanya, Minggu (14/6/2026).

Mu'ti juga membeberkan data yang dimutakhirkan hingga 10 Juni 2026, dimana sebanyak 80,7% murid telah menerima manfaat dari pelaksanaan program MBG. Dari sekitar 53 juta murid di Indonesia, lebih dari 43 juta murid di antaranya telah menerima dan merasakan manfaat program tersebut.

"Berbagai survei dan umpan balik pelaksanaan program juga menunjukkan bahwa sebagian besar murid penerima manfaat berharap Program MBG dapat terus dilanjutkan," ujarnya.

Lihat video: Nanik: BGN Akan Efisiensi Anggaran dan 27.877 Dapur MBG Dihentikan Sementara



Abdul Mu’ti menyebut berbagai modul pendukung juga telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program MBG. “Sejumlah penelitian yang dilakukan, termasuk dari Labsosio – Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia menyatakan bahwa MBG telah memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar, tingkat kehadiran di sekolah, dan capaian akademik murid,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti melaporkan perkembangan program revitalisasi sekolah kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.

Usai pertemuan, Mu’ti mengatakan Presiden memberikan arahan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, khususnya perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia.

“Tadi mendapatkan arahan langsung dari Presiden terkait dengan program-program prioritas yang diamanahkan kepada kami, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Tadi kami didampingi oleh Mas… Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak Seskab,” ujar Mu’ti.

Menurutnya, salah satu fokus utama yang dibahas adalah program revitalisasi sekolah. Kepada Presiden, Mu’ti melaporkan bahwa target revitalisasi pada 2025 telah tercapai sepenuhnya dengan menjangkau 16.167 satuan pendidikan di berbagai daerah.

“Dan arahan Beliau terkait dengan bagaimana kami dapat terus melanjutkan peningkatan kualitas pendidikan, terutama program prioritas Beliau. Yang pertama adalah untuk revitalisasi sekolah. Tadi kami sampaikan kepada Beliau bahwa revitalisasi sekolah tahun 2025 telah terlaksana 100% untuk 16.167 satuan pendidikan di seluruh Indonesia,” katanya.

Untuk tahun ini, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp14 triliun yang telah mendapat persetujuan DPR. Dana tersebut dialokasikan untuk merevitalisasi 11.744 satuan pendidikan. Selain itu, pemerintah berencana menambah cakupan program hingga 60.000 sekolah lagi sehingga total sekolah yang akan direvitalisasi sepanjang 2026 mencapai 71.744 satuan pendidikan.

“Dan tahun ini kami dengan anggaran yang sudah disetujui DPR 14 triliun, itu mengalokasikan untuk 11.744 satuan pendidikan. Dan insyaallah akan ada tambahan 60.000 satuan pendidikan, sehingga tahun ini kami akan melakukan revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia semua jenjang, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan tingkat SLTA,” ujarnya.

Mu’ti menilai manfaat program tersebut tidak hanya dirasakan oleh sektor pendidikan. Berdasarkan kajian kementeriannya, pola pembangunan yang dilakukan secara swakelola oleh masing-masing sekolah juga berpotensi menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.

“Kami sampaikan juga bahwa program revitalisasi ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, tapi juga dari penelitian kami juga berdampak terhadap ekonomi. Karena sistemnya swakelola, pembangunannya langsung oleh masing-masing satuan pendidikan, kami memperkirakan akan ada penyerapan tenaga kerja di tingkat daerah mereka yang mengerjakan revitalisasi ini untuk 71.744 itu sekitar 1,1 juta orang yang akan bisa bekerja dalam rentang waktu antara 3 sampai 8 bulan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan revitalisasi yang masuk dalam alokasi awal 11.744 sekolah sudah berjalan. Saat ini progres pengerjaan telah mencapai sekitar 70 persen dan sebagian proyek ditargetkan rampung pada Juli hingga Agustus mendatang.

“Sekarang yang revitalisasi tahun 2026 sudah mulai berjalan, sudah 70% dari alokasi 11.744 itu dan sudah mulai dikerjakan, bahkan beberapa di bulan Juli dan Agustus sudah bisa selesai dan sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun pelajaran tahun 2026-2027,” kata Mu’ti.

Menurutnya, program perbaikan sekolah mendapat respons positif dari masyarakat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Banyak sekolah yang selama puluhan tahun tidak pernah memperoleh perbaikan infrastruktur secara menyeluruh.

“Kemudian pembangunan ini sesuatu yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena sekian puluh tahun tidak ada revitalisasi sekolah. Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang tanggung jawab pembangunan itu ada pada Pemerintah Daerah, tapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami merevitalisasi sekolah-sekolah itu baik sekolah negeri maupun swasta dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat realisasi program Sekolah Nasional Terintegrasi sebagai bagian dari agenda peningkatan kualitas pendidikan nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dirancang sebagai model sekolah unggulan tanpa sistem asrama yang akan dibangun secara bertahap di berbagai daerah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi turut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (11/6/2026).

Menurut Mu’ti, pemerintah menargetkan pembangunan 100 Sekolah Nasional Terintegrasi pada tahun ini. Saat ini proses seleksi lokasi dan satuan pendidikan yang akan menjadi bagian dari program tersebut masih berlangsung.

“Kemudian yang kedua, kami tadi menyampaikan kepada Bapak Presiden sesuai arahan Beliau untuk penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi, yang ini merupakan sekolah unggul yang tidak berasrama yang tahun ini direncanakan kita akan bangun 100 Sekolah Nasional Terintegrasi,” kata Mu’ti.

Ia menjelaskan, usulan sekolah yang akan masuk dalam program tersebut telah diterima dari berbagai daerah. Dari sejumlah proposal yang masuk, pemerintah telah melakukan proses penyaringan untuk menentukan lokasi yang memenuhi kriteria.

“Dan sudah ada usulan-usulan sekolah yang masuk dari 36 yang sudah kami seleksi,” ujarnya.

Sebagai tahap awal pelaksanaan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan membuka lima Sekolah Nasional Terintegrasi dengan memanfaatkan fasilitas balai milik kementerian. Selain itu, satu sekolah juga akan mulai beroperasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Dan tahun ini nanti akan kami mulai insyaallah 5 itu kami buka di balai-balai yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian ada 1 yang di IKN,” lanjutnya.

Selain memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, pemerintah juga akan membangun sembilan sekolah baru di daerah-daerah yang telah lolos proses seleksi.

“Dan kemudian 9 yang nanti kita bangun baru di daerah yang sudah diseleksi,” kata Mu’ti.

Sekadar informasi, Program Sekolah Nasional Terintegrasi diharapkan menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menghadirkan pendidikan berkualitas secara lebih merata di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah menargetkan sekolah-sekolah tersebut menjadi model pendidikan unggulan yang mampu meningkatkan mutu pembelajaran sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan berkualitas.

Bisnis.com, JAKARTA — Praktik korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, salah satunya pendidikan khususnya saat proses penerimaan siswa baru yang digelar setiap tahun oleh masing-masing sekolah. Modusnya beragam mulai dari pungli sampai beli bangku agar calon siswa dapat masuk sekolah tanpa mengikuti seleksi pada umumnya.

Berdasarkan hasil pemetaan risiko oleh KPK, ditemukan praktik pungutan liar masih terjadi dalam proses penerimaan siswa baru. Modus yang muncul beragam, mulai dari biaya daftar ulang, uang bangku, hingga kewajiban membeli atribut tertentu tanpa dasar hukum yang jelas.

KPK turut menyoroti adanya praktik "titip" calon siswa oleh pihak tertentu untuk mendapatkan kursi di sekolah sehingga hal ini dinilai mengancam prinsip keadilan dan meritokrasi dalam akses pendidikan.

Selain itu, ditemukan praktik manipulasi data, seperti rekayasa domisili, penyalahgunaan jalur afirmasi, hingga perubahan daftar siswa yang diterima. KPK juga mencatat persoalan lain seperti ketidakjelasan daya tampung sekolah, lambatnya penanganan pengaduan, hingga proses pengambilan keputusan yang tidak terdokumentasi dengan baik.

Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 menunjukkan indeks integritas pendidikan masih berada pada level korektif dengan skor 69,50. Nilai ini menunjukkan budaya integritas mulai diterapkan, namun belum berjalan konsisten dan masih membutuhkan perbaikan signifikan.

Dalam Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), KPK menegaskan larangan praktik gratifikasi di lingkungan pendidikan.

Kepala Satuan Tugas Jaringan Pencegahan Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Abdul Aziz Suhendra, mengatakan penerbitan SE ini bertujuan memastikan proses penerimaan murid baru berlangsung objektif, transparan, dan adil.

“Seluruh penyelenggara pendidikan agar tidak melakukan praktik gratifikasi maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses penerimaan murid baru,” ujar Abdul dalam keterangan resmi, Jumat (29/5/2026).

KPK juga menegaskan agar satuan pendidikan tidak menerima atau meminta barang, uang, atau bentuk lain yang berkaitan dengan proses penerimaan murid baru. Praktik tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan membuka peluang pelanggaran jalur resmi.

“Permintaan dana dan/atau hadiah oleh ASN maupun non-ASN, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi pendidikan kepada masyarakat atau pegawai negeri lainnya, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pidana,” tegas Abdul.

Praktik Curang SPMB Sulit Diselesaikan

Pengamat pendidikan dari Universitas Harkat Negeri, Indra Charismiadji, menilai SE KPK penting sebagai peringatan, namun belum cukup untuk memberantas praktik jual-beli kursi dan pungli yang terus berulang setiap tahun.

Dia menilai persoalan SPMB bukan sekadar teknis administrasi, tetapi sudah menyangkut integritas tata kelola pendidikan.

“Surat Edaran KPK itu penting sebagai peringatan bahwa praktik titipan siswa, jual beli kursi, gratifikasi, dan pungutan liar adalah bentuk korupsi terhadap masa depan anak. Tetapi kita juga harus jujur, surat edaran saja tidak akan cukup kalau akar masalahnya tidak disentuh,” ujar Indra.

Menurutnya, akar masalah bukan pada kurangnya regulasi, melainkan pada cara negara memandang pendidikan. Selama pendidikan dianggap komoditas, ruang korupsi akan tetap terbuka.

Ia merujuk pada Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 serta Pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan hak warga negara atas pendidikan.

“Artinya, pendidikan bukan hadiah dari negara. Pendidikan bukan barang dagangan. Pendidikan bukan fasilitas eksklusif bagi mereka yang punya uang, koneksi, atau kedekatan dengan kekuasaan. Pendidikan adalah hak yang melekat sejak lahir,” tegasnya.

Indra juga menyoroti ketimpangan mutu sekolah yang memunculkan istilah sekolah favorit. Menurutnya, kondisi ini membuat kursi sekolah menjadi komoditas dan membuka ruang pasar gelap dalam penerimaan siswa.

“Dalam sistem pendidikan yang sehat, semua sekolah seharusnya layak menjadi tempat anak belajar dan bertumbuh. Kalau hanya sedikit sekolah dianggap bermutu, maka kursinya menjadi komoditas. Begitu kursi sekolah menjadi komoditas, pasar gelap akan muncul,” katanya.

Ia menambahkan bahwa orang tua tidak sepenuhnya bisa disalahkan, karena banyak yang hanya berusaha memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya. Masalah utamanya adalah ketimpangan kualitas antar sekolah.

Menurut Indra, penyelesaian SPMB tidak cukup dengan pengawasan, tetapi harus melalui pemerataan mutu pendidikan. Pemerintah perlu memperkuat distribusi guru, fasilitas, kepemimpinan sekolah, dan anggaran pendidikan yang fokus pada kualitas pembelajaran.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi penuh dalam proses SPMB, mulai dari daya tampung, jalur seleksi, hasil penerimaan, hingga kanal pengaduan yang mudah diakses publik.

“Jangan semua diselesaikan dengan kompromi birokratis. Kalau ada titipan, pungli, atau jual beli kursi, harus ada konsekuensi hukum dan administratif yang nyata,” ujarnya.

Indra menegaskan bahwa pendidikan harus dikembalikan sebagai hak asasi manusia dengan prinsip equality, equity, inclusivity, dan quality.

“Kalau negara menjalankan kewajibannya, tidak akan ada lagi sekolah favorit dalam arti eksklusif. Yang ada adalah semua sekolah bermutu, semua anak dilayani, dan semua warga negara memperoleh hak pendidikannya secara adil. Hak asasi tidak bisa dikorupsi. Pendidikan tidak boleh menjadi pasar gelap masa depan anak bangsa,” pungkasnya.

Kemendikdasmen Pastikan Tata Kelola Diperkuat

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan komitmen memperkuat tata kelola SPMB.

Ia meminta pemerintah daerah dan satuan pendidikan memastikan keterbukaan informasi, prosedur yang mudah dipahami, serta kanal pengaduan yang cepat dan responsif.

“Kunci SPMB Ramah adalah kepercayaan publik. Kepercayaan itu tumbuh ketika masyarakat melihat prosesnya jelas, petugasnya berintegritas, informasinya terbuka, dan pengaduan ditangani dengan serius,” jelasnya.

Ia menilai SE KPK memperkuat upaya menciptakan proses SPMB yang objektif, transparan, dan berkeadilan. Gogot juga menegaskan pentingnya pencegahan pungli, suap, dan gratifikasi dalam seluruh tahapan penerimaan.

“SPMB Ramah adalah komitmen bersama untuk menghadirkan penerimaan murid baru yang melayani, bukan membebani. Negara harus hadir memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan bermutu, tanpa tekanan, tanpa diskriminasi, dan tanpa biaya yang tidak semestinya,” tambahnya.

Ia juga mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan SPMB dan melaporkan jika terjadi penyimpangan melalui KPK atau kanal pengaduan resmi pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melanjutkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru, mulai dari kenaikan tunjangan hingga perluasan program beasiswa pendidikan sarjana bagi tenaga pendidik yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap peningkatan kesejahteraan guru terus diwujudkan melalui sejumlah kebijakan yang telah berjalan sejak tahun lalu.

Menurut dia, pemerintah telah menaikkan tunjangan bagi guru non-ASN, sementara guru ASN mendapatkan tambahan tunjangan sebesar gaji pokok. Selain besaran tunjangan yang meningkat, pemerintah juga mengubah mekanisme penyaluran dana agar lebih sederhana dan tepat sasaran.

“Kemudian untuk kesejahteraan guru, kami ingin tegaskan sekali lagi bahwa sesuai komitmen Bapak Presiden, tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN tunjangannya dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok,” ujar Mu’ti usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (11/6/2026).

Ia menjelaskan, salah satu pembaruan yang diterapkan pemerintah adalah sistem transfer langsung tunjangan dan gaji ke rekening masing-masing guru setiap bulan. Skema tersebut dinilai memangkas proses birokrasi yang selama ini kerap menjadi kendala dalam penyaluran hak tenaga pendidik.

“Yang berbeda juga sebagai terobosan adalah tunjangan dan gaji itu ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan. Nah, ini yang membedakan dengan kebijakan sebelumnya dan ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat langsung dari transfer tunjangan yang ke rekening guru setiap bulan,” katanya.

Selain aspek kesejahteraan, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya guru melalui program beasiswa pendidikan tinggi. Mu’ti menyebut pada 2025 pemerintah menyediakan bantuan pendidikan bagi 12.500 guru yang belum memiliki ijazah D4 atau S1.

Program tersebut diberikan melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dengan nilai bantuan Rp3 juta per semester. Saat ini para peserta telah memasuki semester kedua dan sebagian di antaranya diperkirakan dapat menyelesaikan studi pada tahun ini.

“Kemudian untuk guru juga kami sampaikan bahwa tahun 2025 kami mengalokasikan beasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1 dengan beasiswa 3 juta per semester. Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL, sudah masuk semester kedua dan insyaallah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini,” ujarnya.

Mu’ti mengungkapkan pihaknya juga telah meminta Presiden Prabowo untuk menghadiri prosesi wisuda para guru penerima beasiswa tersebut apabila seluruh peserta telah menyelesaikan pendidikan.

“Kami rencanakan kalau nanti sudah selesai semua yang 12.500, kami harapkan nanti—kami mohon tadi kepada Bapak Presiden untuk dapat mewisuda 12.500 guru yang mendapatkan beasiswa S1 dengan sistem RPL,” katanya.

Untuk tahun 2026, pemerintah memperluas cakupan program secara signifikan menjadi 150.000 guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1, dengan bantuan Rp3 juta per semester.

“Nah, tahun ini kami mengalokasikan beasiswa untuk guru yang belum D4 atau S1 sebanyak 150.000 guru dengan nominal beasiswa sama dengan yang tahun 2025, 3 juta per semester. Dan sekarang masih proses pendaftaran karena kami masih terus menunggu para guru untuk dapat mengikuti program ini,” tutur Mu’ti.

JAKARTA - 2 inovasi digitalisasi pendidikan Kemendikasmen meraih penghargaan Champion Project dalam ajang World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2026. Kedua program tersebut adalah Rumah Pendidikan dan kompetisi Anugerah Bug Bounty.

WSIS diselenggarakan oleh badan telekomunikasi dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), International Telecommunication Union (ITU), merupakan bentuk pengakuan internasional tertinggi atas inovasi yang berdampak besar pada pembangunan berkelanjutan global.

Pencapaian ini menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dalam pengembangan Infrastruktur Digital Publik (Digital Public Infrastructure) yang aman, inklusif, dan berskala besar.

Rumah Pendidikan adalah superaplikasi pendidikan nasional Indonesia yang mengintegrasikan berbagai layanan ke dalam satu ekosistem digital yang terpadu.

Sementara itu, Anugerah Bug Bounty (Ethical Hacking Competition) merupakan program keamanan siber berbasis pelaporan kerentanan yang mendorong partisipasi publik dalam menjaga ekosistem digital pendidikan.

Kedua inovasi pendidikan ini merupakan bagian dari program Digitalisasi Pembelajaran, salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden yang dicanangkan Kemendikdasmen untuk menghadirkan ruang kelas yang lebih dinamis, interaktif, sekaligus merata untuk seluruh peserta didik di Indonesia.

Program ini lahir bukan semata karena tren teknologi, melainkan sebagai respons strategis atas tantangan pendidikan yang nyata: dari rendahnya capaian literasi hingga learning loss akibat pandemi.

Komitmen ini diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 yang menekankan revitalisasi satuan pendidikan, pembangunan sekolah unggul, dan implementasi digitalisasi pembelajaran secara menyeluruh.

“Pengakuan ini membuktikan bahwa transformasi digital pendidikan Indonesia bukan sekadar agenda teknologi, melainkan komitmen negara untuk memastikan setiap murid, di mana pun mereka berada, mendapatkan pendidikan berkualitas. Melalui Digitalisasi Pembelajaran sebagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden, kita sedang membangun fondasi pendidikan yang tidak hanya relevan untuk Indonesia, tetapi juga untuk dunia,” ujar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, melalui siaran pers, Jumat (12/6/2026)..

Penghargaan ini diraih melalui proses seleksi yang sangat ketat di tingkat internasional. Dari total 1.596 proyek yang terdaftar dari seluruh penjuru dunia, hanya 360 nominasi terbaik yang terpilih untuk mewakili 18 kategori WSIS Action Lines. Fase pemungutan suara daring (public voting) berhasil mengumpulkan 2,2 juta suara.

Berkat dukungan masif dari masyarakat, kedua inovasi Kemendikdasmen berhasil unggul di kategorinya masing-masing, Rumah Pendidikan di kategori E-Government, dan Anugerah Bug Bounty di kategori Building Confidence and Security in Use of ICTs.

Mendikdasmen menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung selama ini. “Capaian ini adalah milik bersama; milik para guru yang setiap hari menunjukkan dedikasinya di ruang kelas, para murid yang terus belajar dengan semangat, dan seluruh masyarakat yang mempercayai bahwa pendidikan ialah investasi terbaik bangsa. Kita belum selesai, penilaian dewan juri masih berlanjut. Tapi satu hal yang pasti: Indonesia sudah membuktikan bahwa inovasi pendidikan kita diakui dunia,” ucapnya.

Melalui momentum ini, Indonesia berkomitmen untuk terus menyelaraskan langkah transformasi digital nasional dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, khususnya dalam menjamin akses pendidikan berkualitas yang aman dan setara bagi seluruh anak bangsa.

Proses penilaian WSIS Prizes 2026 oleh dewan juri masih berlanjut. Para WSIS Champion Project masih akan bertanding hingga dinyatakan satu pemenang (Winner) untuk setiap kategori. Nama-nama pemenang akan diumumkan pada malam puncak WSIS Forum 2026 yang diselenggarakan pada 9 Juli 2026 di Jenewa, Swiss.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diisukan kembali menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun 2026 sebagai bentuk dukungan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Melalui program ini, siswa yang memenuhi kriteria akan menerima bantuan dana tunai yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan sekolah, mulai dari pembelian perlengkapan belajar, seragam, alat tulis, hingga kebutuhan pendidikan lainnya.

Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun. Karena itu, siswa dan orang tua perlu mengetahui besaran bantuan yang diterima, kategori penerima yang diprioritaskan, serta cara mengecek status pencairan secara online.

Besaran Dana PIP 2026

Nominal bantuan PIP berbeda-beda sesuai jenjang pendidikan yang ditempuh peserta didik.

SD/MI/Paket A

• Rp450.000 per tahun
• Rp225.000 untuk siswa baru dan siswa kelas akhir

SMP/MTs/Paket B

• Rp750.000 per tahun
• Rp375.000 untuk siswa baru dan siswa kelas akhir

SMA/SMK/MA/Paket C

• Hingga Rp1.800.000 per tahun
• Rp500.000 hingga Rp900.000 untuk siswa baru dan siswa kelas akhir

Besaran bantuan tersebut disesuaikan dengan jenjang pendidikan serta status peserta didik pada tahun berjalan.

Siapa Saja yang Berhak Menerima PIP 2026?

Program Indonesia Pintar diprioritaskan bagi peserta didik dari keluarga miskin dan rentan miskin. Selain itu, pemerintah juga memberikan prioritas kepada kelompok tertentu yang dinilai membutuhkan dukungan pendidikan.

Berikut kategori penerima PIP 2026:

1. Peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).
2. Siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin yang terdata dalam program bantuan sosial pemerintah.
3. Anak dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Anak dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
5. Peserta didik yatim, piatu, atau yatim piatu yang berada di sekolah, panti sosial, maupun panti asuhan.
6. Siswa yang terdampak bencana alam.
7. Anak yang sempat putus sekolah dan kembali melanjutkan pendidikan.
8. Peserta didik dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi khusus, seperti orang tua mengalami PHK, keluarga
9. terpidana, atau tinggal di wilayah konflik.
10. Anak dengan jumlah tanggungan keluarga yang banyak.
11. Peserta didik penyandang disabilitas atau memiliki hambatan fisik tertentu.
12. Peserta kursus dan satuan pendidikan nonformal seperti Paket A, Paket B, dan Paket C.

Jadwal Pencairan PIP 2026

Penyaluran dana PIP dilakukan dalam tiga termin sepanjang tahun.

1. Termin 1 (Februari–April)
   Diprioritaskan bagi siswa pemegang KIP yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
2. Termin 2 (Mei–September)
   Diberikan kepada siswa hasil usulan sekolah atau dinas pendidikan yang telah mengaktifkan rekening pencairan.
3. Termin 3 (Oktober–Desember)
   Diperuntukkan bagi penerima lanjutan maupun siswa yang belum menerima bantuan pada tahap sebelumnya.

Siswa yang belum menerima bantuan pada satu termin masih berpeluang memperoleh pencairan pada termin berikutnya setelah proses verifikasi dan validasi data selesai dilakukan.

Cara Cek Penerima PIP 2026 Lewat HP

Pengecekan status penerima PIP dapat dilakukan secara online menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka browser di ponsel atau komputer.
2. Kunjungi situs resmi PIP di pip.kemendikdasmen.go.id.
3. Pilih menu "Cari Penerima PIP".
4. Masukkan NISN dan NIK siswa.
5. Isi kode verifikasi yang tersedia.
6. Klik "Cek Penerima PIP".

Jika terdaftar sebagai penerima, sistem akan menampilkan informasi berupa nama siswa, sekolah, jenjang pendidikan, hingga status pencairan dana bantuan.

Cara Mengetahui Besaran Dana yang Diterima

Melalui layanan pengecekan tersebut, siswa dan orang tua juga dapat melihat informasi bantuan yang diterima sesuai jenjang pendidikan masing-masing.

Dana bantuan nantinya akan disalurkan melalui bank penyalur atau Kantor Pos sesuai mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

Program Indonesia Pintar menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mencegah angka putus sekolah sekaligus memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan memahami syarat penerima, jadwal pencairan, serta cara mengecek status bantuan, siswa dan orang tua dapat memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi dan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar.

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah informasi terupdate tentang pencairan Program Indonesia Pintar atau PIP Juni 2026.

Sebagaimana diketahui, Program Indonesia Pintar (PIP) 2026 kembali disalurkan oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan berupa dana tunai ini diberikan secara bertahap dalam tiga termin sepanjang tahun.

Untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima, siswa atau orang tua dapat melakukan pengecekan secara online menggunakan NIK dan NISN.

Besaran bantuan yang diterima berbeda-beda, tergantung jenjang pendidikan masing-masing, dan pencairannya dilakukan melalui bank penyalur atau Kantor Pos sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena penyaluran PIP menggunakan basis data nasional, penting bagi siswa dan orang tua untuk secara aktif memeriksa status penerimaan melalui layanan resmi yang telah disediakan pemerintah.

Jadwal Cair PIP 2026

Termin 1 (Februari – April): Diprioritaskan bagi siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang terdaftar di DTKS

Termin 2 (Mei – September): Untuk siswa hasil usulan dinas pendidikan dan yang telah mengaktifkan rekening

Termin 3 (Oktober – Desember): Diperuntukkan bagi penerima lanjutan atau yang belum cair di tahap sebelumnya

Cara Cek Penerima dan Besaran untuk SD/SMP/SMA lanjut halaman 2...

Cara Cek Penerima dan Besaran PIP

Cara Cek PIP Lewat HP (NIK dan NISN)

• Buka browser di HP (Chrome, Firefox, dll)
• Akses situs resmi pip.kemendikdasmen.go.id
• Pilih menu “Cari Penerima PIP”
• Masukkan NISN dan NIK
• Isi kode verifikasi
• Klik “Cek Penerima PIP”
• Setelah itu, sistem akan menampilkan informasi seperti nama siswa, sekolah, jenjang pendidikan, hingga status pencairan dana. Jika data tidak muncul, kemungkinan siswa belum terdaftar sebagai penerima.

Besaran Dana PIP 2026 untuk SD/SMP/SMA

1. SD/sederajat: Rp450.000 per tahun (Rp225.000 untuk siswa baru dan kelas akhir)

2. SMP/sederajat: Rp750.000 per tahun (Rp375.000 untuk kategori tertentu)

3. SMA/SMK/sederajat: Rp1.800.000 per tahun (Rp500.000 – Rp900.000 untuk siswa baru dan kelas akhir)

Itulah update pencairan PIP 2026 untuk SD/SMP/SMA.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru ( SPMB ). Kemendikdasmen pun memberikan apresiasi.

Surat Edaran KPK tersebut menjadi penguatan penting bagi pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 agar berjalan objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, inklusif, tanpa diskriminasi, serta bebas dari pungutan liar, suap, gratifikasi, titipan, dan konflik kepentingan.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (Ditjen PAUD Dikdas PNFI), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Gogot Suharwoto menyampaikan bahwa dukungan KPK mempertegas posisi SPMB sebagai layanan publik pendidikan yang harus dijaga integritasnya.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada KPK. SPMB adalah pintu awal anak-anak Indonesia memperoleh layanan pendidikan. Karena itu, prosesnya harus bersih, adil, transparan, dan tidak boleh memberi ruang bagi pungutan liar, titipan, suap, gratifikasi, maupun penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya, melalui siaran pers, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Menurut Gogot, semangat tersebut sejalan dengan kampanye SPMB Ramah yang terus diperkuat Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan. SPMB Ramah menempatkan penerimaan murid baru sebagai layanan publik yang mudah diakses, jelas prosedurnya, adil mekanismenya, dan melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan.

“SPMB Ramah adalah komitmen bersama untuk menghadirkan penerimaan murid baru yang melayani, bukan membebani. Negara harus hadir memastikan setiap anak memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan bermutu, tanpa tekanan, tanpa diskriminasi, dan tanpa biaya yang tidak semestinya,” tambah Gogot.

Melalui Surat Edaran KPK, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan SPMB diingatkan untuk tidak meminta, memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas. Surat Edaran tersebut juga menegaskan pentingnya pencegahan konflik kepentingan, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, dan kewajiban pelaporan apabila terdapat penerimaan gratifikasi.

Ditjen PAUD Dikdas PNFI mendorong dinas pendidikan, satuan pendidikan, dan panitia SPMB di daerah untuk memperkuat tata kelola SPMB. Pemerintah daerah diharapkan memastikan informasi SPMB tersampaikan secara terbuka, prosedurnya mudah dipahami, kanal pengaduan tersedia dan responsif, serta setiap laporan ditindaklanjuti secara cepat dan akuntabel.

“Kunci SPMB Ramah adalah kepercayaan publik. Kepercayaan itu tumbuh ketika masyarakat melihat prosesnya jelas, petugasnya berintegritas, informasinya terbuka, dan pengaduan ditangani dengan serius,” jelas Gogot.

Kemendikdasmen juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan SPMB. Orang tua, calon murid, guru, komite sekolah, organisasi masyarakat, dan media massa diharapkan menjadi bagian dari gerakan bersama menjaga SPMB agar berlangsung bersih dan berkeadilan.

Apabila masyarakat menemukan indikasi pungutan liar, permintaan imbalan, titipan, gratifikasi, atau penyalahgunaan kewenangan dalam proses SPMB, masyarakat diimbau untuk melapor melalui kanal pengaduan resmi pemerintah daerah, Unit Layanan Terpadu Kemendikdasmen, Inspektorat, maupun kanal pelaporan KPK.

“Kami mengajak seluruh pihak menjaga SPMB sebagai ruang pelayanan publik yang bermartabat. SPMB harus menjadi wajah negara yang hadir melindungi hak anak, mendukung orang tua, dan menjaga marwah satuan pendidikan,” tutup Gogot.

Dengan penguatan dari KPK, Kemendikdasmen berharap penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 semakin transparan, akuntabel, dan dipercaya publik. SPMB Ramah menjadi ikhtiar bersama untuk memastikan penerimaan murid baru benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak dan masa depan pendidikan Indonesia.

KOMPAS.com – Cara cek penerima PIP Juni 2026 menjadi informasi yang banyak dicari siswa maupun orangtua menjelang tahun ajaran baru.

Memasuki Juni 2026, penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) masih berlangsung dalam tahap kedua atau Termin II. Karena itu, peserta didik yang memenuhi syarat masih berpeluang menerima bantuan sesuai jenjang pendidikan masing-masing.

Pengecekan status penerima PIP bisa dilakukan secara online melalui layanan SIPINTAR PIP Kemendikdasmen, pip kemendikdasmen go id 2026. Dengan layanan ini, siswa tidak perlu datang ke sekolah untuk memastikan status bantuan yang diterima.

Lalu, bagaimana cara cek penerima PIP Juni 2026?

Cara cek penerima PIP Juni 2026

Pemerintah menyediakan layanan cek PIP melalui sistem SIPINTAR yang dapat diakses kapan saja menggunakan ponsel maupun komputer.

Berikut cara cek penerima PIP di laman pip.kemendikdasmen.go.id 2026 lewat HP:

• Buka laman SIPINTAR PIP Kemendikdasmen, https://pip.kemendikdasmen.go.id/
• Masukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
• Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
• Ketik kode verifikasi yang muncul di layar
• Klik tombol "Cek Penerima PIP".

Setelah proses verifikasi selesai, sistem akan menampilkan informasi terkait:

• Status penerima PIP
• Tahap penyaluran bantuan
• Status pencairan dana
• Keterangan rekening penerima.

Jika dana belum masuk ke rekening, biasanya akan muncul informasi tambahan, seperti rekening belum aktif atau nama siswa belum masuk dalam Surat Keputusan (SK) penerima pada tahap pencairan yang sedang berjalan.

Pencairan PIP Juni 2026 masih berlangsung

Pada Juni 2026, penyaluran bantuan pendidikan PIP masih berada dalam Termin II yang berlangsung dari Mei hingga September 2026.

Artinya, siswa yang telah memenuhi syarat dan tercatat sebagai penerima masih berkesempatan mendapatkan bantuan pada periode ini.

Adapun jadwal penyaluran PIP 2026 dibagi menjadi tiga tahap:

• Termin I (Februari-April 2026):Penyaluran diprioritaskan untuk siswa kelas akhir dan peserta didik yang datanya telah terverifikasi dalam DTSEN
• Termin II (Mei-September 2026): Tahap penyaluran yang sedang berlangsung saat ini untuk penerima yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan dalam SK penerima bantuan
• Termin III (Oktober-Desember 2026): Diperuntukkan bagi siswa yang belum menerima bantuan pada tahap sebelumnya.

Siapa saja yang berhak menerima PIP 2026?

Pemerintah memperluas cakupan Program Indonesia Pintar pada 2026, termasuk bagi peserta didik jenjang taman kanak-kanak (TK) sebagai bagian dari program wajib belajar 13 tahun.

Beberapa kelompok yang menjadi prioritas penerima bantuan antara lain:

• Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP)
• Siswa dari keluarga miskin atau rentan miskin
• Keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
• Pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
• Anak yatim, piatu, atau yatim piatu
• Siswa yang terdampak kondisi khusus, seperti bencana alam atau kehilangan pekerjaan orangtua
• Anak putus sekolah yang kembali melanjutkan pendidikan
• Peserta pendidikan nonformal Paket A, Paket B, dan Paket C
• Siswa madrasah penerima bantuan melalui skema PIP Kementerian Agama.

Besaran dana PIP 2026

Nominal bantuan yang diterima peserta didik berbeda sesuai jenjang pendidikan.

• TK: Rp 450.000 per tahun
• SD/SDLB/Paket A: Rp 450.000 per tahun | Siswa baru dan kelas akhir: Rp 225.000.
• SMP/SMPLB/Paket B: Rp 750.000 per tahun | Siswa baru dan kelas akhir: Rp 375.000.
• SMA/SMK/SMALB/Paket C: Rp 1.800.000 per tahun | Siswa baru dan kelas akhir: Rp 900.000.

Dana bantuan tersebut disalurkan melalui bank yang ditunjuk pemerintah, seperti BRI, BNI, dan BSI.

Bagi siswa atau orangtua yang ingin mengetahui status bantuan, cara cek PIP dapat dilakukan secara online menggunakan NISN dan NIK di pip.kemendikdasmen.go.id 2026. Pastikan data yang dimasukkan benar agar informasi pencairan bantuan dapat muncul dengan akurat.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang