Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - PT PAL Indonesia bersama Denmark memperkuat hubungan bilateral melalui kolaborasi pengembangan dan implementasi teknologi dalam industri maritim.

"Kerja sama PT PAL dan Denmark memiliki fondasi historis yang kuat," kata Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko PT PAL Indonesia Briljan Gazalba di Surabaya, Selasa.

Briljan mengatakan hubungan bilateral antara Indonesia dan Denmark di sektor maritim sangat kuat seperti pemanfaatan desain frigat kelas Iver Huitfeldt yang dikembangkan OMT Denmark sebagai basis proyek Arrowhead 140.

Melalui penguasaan teknologi dan proses rekayasa lanjutan, kata dia, desain tersebut kemudian dikembangkan oleh PT PAL menjadi Frigat Merah Putih yang disesuaikan dengan kebutuhan pertahanan nasional.

Dalam hal itu, Briljan menuturkan hubungan kerja sama bilateral ini tidak hanya desain kapal melainkan juga komponen-komponen penting pada produk kapal PT PAL yang menggunakan teknologi asal Denmark.

"Kami berharap kunjungan hari ini dapat memperkuat persahabatan serta membuka lebih banyak peluang kolaborasi inovasi ke depan." ujarnya.

Duta Besar Denmark untuk Indonesia H.E. Sten Fridmodt Nielsen pun sempat berkunjung ke PT PAL Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral sekaligus mengeksplorasi peluang kolaborasi yang lebih luas di sektor maritim, perkapalan, dan pengembangan teknologi.

Nielsen mengapresiasi kemajuan kapabilitas PT PAL Indonesia yang dinilainya telah menjadi simbol teknologi terdepan di Indonesia.

"Denmark merasa sangat bangga jika keahlian dan teknologi maritim kami nantinya dapat diberikan kesempatan untuk mendukung serta menjadi bagian dari produk-produk luar biasa di sini," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Dubes Denmark beserta delegasi juga meninjau secara langsung fasilitas produksi dan perkembangan sejumlah proyek strategis yang sedang dikerjakan PT PAL Indonesia.

Salah satu yang ditinjau adalah pembangunan kapal perang Landing Dock (LD) Philippines #1 pesanan Angkatan Laut Filipina yang dijadwalkan melaksanakan peluncuran pada akhir Juni 2026.

Kunjungan ini menjadi cerminan semakin eratnya hubungan Indonesia dan Denmark di sektor maritim sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas dalam pengembangan teknologi, peningkatan kapabilitas industri, dan penguatan ekosistem maritim kedua negara.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha akan mengatur jadwal pengoperasian truk untuk mengantisipasi kepadatan dan antrean di pelabuhan, setelah nantinya masa pembatasan angkutan barang berakhir pada 29 Maret mendatang.

Mengacu kebijakan selama masa Angkutan Lebaran 2026, truk sumbu tiga tau lebih yang umumnya mengangkut peti kemas dilarang beroperasi dalam kurun waktu 13 Maret hingga 29 Maret.

Ketua Bidang Perhubungan dan Logistik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Carmelita Hartoto menuturkan, pihaknya akan melakukan pengaturan jadwal trucking secara bertahap.

Jadwal trucking adalah pengaturan waktu operasi truk untuk angkutan barang, mulai dari jam truk berangkat, tiba di pelabuhan/gudang, proses bongkar muat, hingga kembali lagi.

Dalam konteks ini pengaturan jadwal trucking secara bertahap dapat diartikan sebagai penyesuaian jam jalan truk agar operasional logistik tetap jalan tanpa menimbulkan kemacetan atau gangguan lain.

“Harapannya agar truk tidak datang bersamaan setelah waktu pembatasan,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (11/3/2026).

Terlebih, kata Carmelia, waktu kedatangan kapal domestik juga dapat diatur agar tidak datang secara bersamaan. Namun, hal yang menjadi tantangan adalah untuk jalur ekspor.

Pasalnya pengaturan jadwal kapal akan sulit dilakukan karena berkaitan dengan jadwal kapal di pelabuhan negara lainnya.

Strategi lainnya untuk mengantisipasi antrean, yakni menempatkan kontainer yang siap kirim tersebut di lini dua terminal, dan bukan di container yard pelabuhan.

Senada, Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Trismawan Sanjaya menyampaikan, pihaknya melakukan kordinasi dan komunikasi secara intens dengan pihak otoritas serta operator pelabuhan mengenai kondisi layanan di pelabuhan.

Menurutnya, pihak otoritas dan operator pelabuhan sudah mendeklarasikan langkah mitigasi antisipasi kepadatan arus logistik pascamasa pembatasan berakhir. Kemudian, akan dikoordinasikan dengan pemilik barang untuk jadwal penarikan barang dari penumpukan di pelabuhan.

Maklum, strategi ini menjadi penting untuk menghindari kejadian 'macet horror' sebagaimana usai libur Lebaran tahun lalu, akibat ritme proses receiving delivery di terminal yang dilakukan secara bersamaan pascapembatasan.

Langkah Operator Pelabuhan

Corporate Secretary IPC Terminal Peti Kemas (TPK) Pramestie Wulandary menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga kelancaran arus barang di pelabuhan, baik sebelum maupun setelah periode pembatasan angkutan barang.

“Upaya tersebut dilakukan melalui perencanaan operasional yang terintegrasi, monitoring intensif, serta pengendalian aktivitas terminal secara optimal,” tuturnya.

IPC TPK juga secara aktif melakukan koordinasi dengan KSOP serta instansi terkait lainnya, serta berkolaborasi dengan perusahaan pelayaran untuk memastikan pengaturan kedatangan kapal, arus peti kemas, dan aktivitas operasional terminal tetap berjalan lancar selama periode Lebaran.

Misalnya, mengatur batasan YOR di terminal maksimal 65% untuk melakukan kegiatan, jika telah mencapai 66%-80% akan diatur sandar kapal.

Dari sisi operasional, IPC TPK juga melakukan pengaturan gate pass, optimalisasi layanan terminal, serta penempatan alat dan personel operasional yang bersiaga selama 24 jam.

Misalnya, apabila Yard Occupancy Ratio (YOR) sudah lebih dari 81%, maka tidak dapat melakukan kegiatan penerimaan truk untuk angkut barang/peti kemas (penghentian penerbitan gate pass).

Kemudian, juga akan dilakukan pemindahan/shifting lokasi sandar/bongkar kapal ke dermaga yang Berth Occupancy Ratio (BOR) dan YOR masih memadai.

Selain itu, perusahaan juga menyiapkan pemanfaatan lapangan penumpukan di Lini 2 sebagai area penyangga (buffer) bagi Lini 1 untuk mengantisipasi lonjakan arus peti kemas. Fungsi traffic management dan safety control juga terus dijalankan untuk menjaga kelancaran pergerakan kendaraan dan aktivitas operasional di area terminal.

Sebagai langkah pencegahan kepadatan di area akses pelabuhan, IPC TPK juga menempatkan petugas Port Facility Security Officer (PFSO) dan personel keamanan di sejumlah titik rawan antrean, serta menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas apabila diperlukan.

Sementara menjelang pemberlakuan pembatasan angkutan barang, Pramestie mengimbau kepada para pelanggan untuk mempercepat proses pengiriman atau pengambilan peti kemas sebelum waktu tersebut.

“Hal ini guna mengurangi potensi penumpukan setelah periode pembatasan berakhir,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT PAL Indonesia mengungkap permintaan kapal nasional selama ini masih dikerjakan di luar negeri. Padahal, Indonesia memiliki potensi pasar Rp1.522 triliun dalam 10 tahun ke depan.

Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, ketiadaan kebijakan terpadu industri galangan kapal dinilai membuat mayoritas pesanan kapal Indonesia justru dikerjakan di luar negeri.

“Makanya yang terjadi adalah 90% itu pemesanan ke luar negeri. Atau, kalaupun ada yang di dalam negeri, semua equipment-nya [impor], karena TKDN itu masih belum kita jaga,” kata Kaharuddin saat ditemui di Ayana Midplaza Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Dia mengungkap bahwa implementasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) belum mencerminkan realitas di lapangan.

Akibatnya, kontribusi industri galangan domestik terhadap pembangunan kapal nasional masih sangat minim.

Meskipun sejumlah proyek tercatat memiliki TKDN 30%—40%, angka tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kandungan riil dalam negeri. Dalam praktiknya, porsi pekerjaan yang benar-benar dikerjakan di galangan nasional disebut belum mencapai 10%.

Kondisi itu membuat potensi ekonomi sektor perkapalan belum memberikan dampak signifikan bagi industri pendukung di dalam negeri.

Padahal, kebutuhan kapal ke depan disebut akan melonjak tajam seiring agenda ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga penguatan pertahanan dan keamanan maritim.

“Kalau potensi ini kembali lari ke luar, kita tidak akan merasakan dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi. Karena itu sekarang kita tarik ke dalam negeri, kita bangun industri pendukungnya supaya kontribusinya terhadap ekonomi nasional signifikan,” tuturnya.

Menurutnya, penguatan industri galangan kapal juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan rantai pasok domestik yang lebih luas dan berkelanjutan.

Data Kementerian Perindustrian mencatat Indonesia memiliki lebih dari 320 galangan kapal. Namun, sebagian besar masih berfokus pada aktivitas perawatan dan perbaikan kapal atau maintenance, repair, and overhaul (MRO), bukan pembangunan kapal baru.

“Dari 320 sekian galangan kapal itu, yang benar-benar melakukan manufacturing kapal baru mungkin tidak sampai 10 galangan. Selebihnya didominasi MRO, bahkan banyak yang hanya untuk kebutuhan internal grupnya sendiri,” jelasnya.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, PT PAL mulai menghimpun galangan-galangan kapal yang dinilai memiliki kapasitas membangun kapal baru. Kolaborasi ini akan diperluas, terutama untuk proyek kapal dengan spesifikasi lebih umum seperti kapal perikanan.

Langkah ini sejalan dengan penugasan Presiden Prabowo Subianto kepada industri dalam negeri untuk membangun sekitar 1.500 kapal ikan, dengan PT PAL bertindak sebagai lead integrator.

PT PAL menegaskan forum konsolidasi galangan kapal yang digelar saat ini merupakan tahap awal dari pembentukan pola kerja sama jangka panjang.

Jumlah galangan yang terlibat akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan percepatan proyek yang harus segera direalisasikan.

“Ini forum pertama, tapi bukan yang terakhir. Pola dan mekanisme kerja sama akan terus kita bentuk agar bisa segera dijalankan sesuai kebutuhan pembangunan kapal nasional,” tutupnya.