KUALA LUMPUR - Malaysia telah menuntut kompensasi sebesar €226,13 juta (lebih dari Rp4,6 triliun) dari Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) Norwegia setelah pembatalan kesepakatan pengadaan Naval Strike Missiles (NSM) untuk Kapal Tempur Pesisir (LCS) Angkatan Laut-nya. Nilai tuntutan itu disampaikan Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin, Jumat (26/6/2026).

Total nilai tuntutan itu terdiri dari €129,86 juta kerugian langsung, yang mencakup pembayaran yang telah dilakukan oleh pemerintah, dan €96,26 juta kerugian tidak langsung untuk biaya tambahan dan kerusakan konsekuensial yang timbul dari kegagalan pengiriman sistem rudal canggih tersebut.

“Biaya tambahan sebenarnya, atau ‘biaya yang melebihi anggaran’, yang akan ditanggung oleh pemerintah belum dapat dipastikan karena bergantung pada metode penyelesaian yang disepakati dan sistem senjata pengganti yang saat ini sedang dievaluasi,” kata Mohamed Khaled dalam jawaban tertulisnya kepada parlemen, yang dilansir MalayMail.

Dia menjawab pertanyaan dari anggota parlemen; Ikmal Hisham Abdul Aziz, yang menanyakan tentang status Sea Trial (Uji Coba Laut) untuk kapal tempur pesisir KD Maharaja Lela dan potensi biaya yang melebihi anggaran akibat pembatalan kontrak NSM.

Mengenai KD Maharaja Lela, Mohamed Khaled mengatakan kapal tersebut sedang menjalani serangkaian uji dan evaluasi bertahap untuk memverifikasi kinerja platform, navigasi, propulsi, dan sistem penting lainnya sebelum diterima secara resmi oleh Angkatan Laut Kerajaan Malaysia.

Dia mengatakan Uji Coba Laut yang dilakukan oleh LUNAS (Lumut Naval Shipyard) pada 29 April berjalan sesuai jadwal dan menunjukkan “kemajuan positif”.

“Penerimaan resmi kapal tersebut masih bergantung pada keberhasilan penyelesaian Sea Acceptance Trial (Uji Penerimaan Laut), perbaikan temuan teknis apa pun, dan verifikasi akhir oleh Angkatan Laut Kerajaan Malaysia,” katanya.

Sekadar diketahui, Norwegia telah membatalkan izin ekspor untuk rudal anti-kapal NSM dan sistem peluncur terkaitnya ke Malaysia dengan alasan keamanan nasional. Padahal Malaysia sudah membayar 95 persen dari nilai kontrak.

NSM adalah rudal anti-kapal jarak jauh yang mampu melakukan misi serangan maritim dengan kecepatan subsonik tinggi dengan jangkauan melebihi 300 km.

Menteri Pertahanan Norwegia Tore O Sandvik telah meminta maaf kepada Malaysia atas keputusan Norwegia untuk mencabut izin ekspor NSM yang ditujukan untuk Angkatan Laut Kerajaan Malaysia. Permintaan maaf tersebut disampaikan selama pertemuan dengan Mohamed Khaled di sela-sela forum Shangri-La Dialogue di Singapura pada 31 Mei lalu.

Saat itu, Mohamed Khaled mengatakan bahwa Sandvik sudah menjelaskan alasan di balik keputusan Norwegia untuk membatalkan izin ekspor NSM. Meskipun Malaysia menerima penjelasan tersebut, Mohamed Khaled mengatakan pemerintah tetap kecewa.

“Kami menyampaikan kekecewaan kami dengan jujur dan terus terang,” katanya, mencatat bahwa Malaysia dan Norwegia telah menjalin hubungan yang erat selama bertahun-tahun.

Kesepakatan rudal tersebut ditandatangani pada tahun 2018 antara Angkatan Laut Kerajaan Malaysia dan KDA Norwegia. Kontrak senilai €124 juta tersebut dimaksudkan untuk melengkapi enam Kapal Tempur Pesisir Malaysia dengan sistem NSM.

Norwegia kemudian mencabut izin ekspor tersebut, dengan alasan kekhawatiran keamanan nasional.

Pembatalan kontrak secara sepihak tersebut telah menjadi titik ketegangan yang jarang terjadi dalam hubungan pertahanan antara Norwegia dan Malaysia, dengan kedua pihak mengisyaratkan keinginan untuk mempertahankan hubungan jangka panjang mereka meskipun ada perselisihan tersebut.

SINGAPURA - Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin mengecam respons lemah dari komunitas internasional terkait keputusan sepihak Norwegia membatalkan kesepakatan penjualan rudal dengan Kuala Lumpur. Sikap geram Khaled disampaikan dalam pidato di Shangri-La Dialogue, Singapura.

Dalam pidato yang penuh emosi, Khaled mengatakan "keheningan yang memekakkan telinga" atas pembatalan perjanjian Oslo mengirimkan pesan bahwa negara-negara tertentu "sama sekali di atas pengawasan", mempertanyakan apakah aturan global tunduk pada kehendak kekuatan yang lebih besar.

Awal bulan ini, Norwegia—yang merupakan negara anggota NATO—tiba-tiba menghentikan perusahaannya; Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), untuk menyelesaikan pengiriman Naval Strike Missiles (NSM) ke Malaysia.

Malaysia mengatakan telah membayar 95 persen dari kontrak tersebut, senilai USD146,4 juta, untuk sistem senjata yang dimaksudkan untuk melengkapi armada kapal tempur pesisirnya.

Khaled mengatakan negara-negara berkembang menghadapi kecaman dan tekanan ketika melanggar perjanjian, tetapi ketika negara-negara kuat atau sekutu mereka melakukan hal yang sama, respons internasional menjadi sangat lemah.

Dia mengatakan kerangka kerja internasional sekarang diabaikan dan "diinterpretasikan secara selektif" ketika tidak selaras dengan kepentingan geopolitik.

"Kemunafikan yang terang-terangan ini sangat merusak legitimasi dan kredibilitas tatanan internasional berbasis aturan," katanya, seperti dikutip dari South China Morning Post, Senin (1/6/2026).

Langkah Oslo juga memicu perselisihan diplomatik, di mana Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengkritiknya sebagai langkah "sepihak dan tidak dapat diterima". Kuala Lumpur sekarang menuntut ganti rugi lebih dari 1 miliar ringgit (USD251,5 juta) dari KDA atas pembatalan kontrak yang ditandatangani pada tahun 2018.

Norwegia membela keputusannya, dengan mengatakan bahwa mereka membatasi ekspor beberapa teknologi pertahanan yang paling sensitif yang dikembangkan Norwegia kepada sekutu dan mitra terdekatnya.

Khaled mengatakan pembatalan kontrak tersebut menimbulkan pertanyaan yang sangat mengkhawatirkan tentang apakah perjanjian internasional dapat dipercaya jika bahkan sebuah negara yang terkenal karena memberikan Hadiah Nobel Perdamaian dapat meninggalkan komitmen tanpa konsekuensi.

Dia mengatakan hubungan internasional tidak lagi diatur oleh prinsip-prinsip, tetapi oleh kehendak dan keinginan pribadi. "Ini adalah lintasan yang sangat berbahaya bagi sistem internasional, terutama jika melibatkan kekuatan besar," katanya.

Sebelumnya, sebuah laporan sejumlah media asing mengatakan bahwa penjualan rudal, yang berisi komponen buatan Amerika, mungkin telah diblokir karena pembatasan ekspor Washington. Tetapi AS menolak klaim tersebut, mengatakan bahwa mereka tidak memiliki peran dalam keputusan Norwegia.

Khaled mengatakan insiden itu adalah "pelajaran yang sangat baik", mencatat bahwa Malaysia akan terus menyambut mitra untuk membantu pengembangan kemampuan militernya meskipun dengan lebih hati-hati.

"Tentu saja, kita akan berurusan dengan mereka yang kita percayai...Kita tidak dapat bergantung pada mereka yang tidak tulus," katanya.

Sebelumnya, dia mengatakan bahwa Malaysia tidak akan lagi membeli produk terkait pertahanan dari Norwegia setelah kejadian ini.

Pengamat ASEAN Vu Lam mengatakan komunitas internasional kemungkinan besar tetap diam karena sebagian besar negara memiliki hak serupa untuk mencabut izin ekspor.

“Menegur Norwegia akan merusak wewenang mereka sendiri,” kata Vu. "Negara tersebut membingkainya sebagai masalah regulasi daripada janji yang dilanggar, yang memberi semua orang alasan mudah untuk tidak berkomentar," paparnya.

Menurutnya, sorotan pada aturan ekspor AS juga dapat memengaruhi keengganan mereka, karena mereka tidak ingin mengambil risiko secara implisit mengkritik Washington.

Vu menyebut keputusan Khaled untuk mengangkat isu tersebut di konferensi sebagai langkah “disengaja” untuk menjangkau Norwegia, serta pemasok alternatif potensial dan pembeli non-blok.

“Ini mungkin hanya akan memperkuat keluhan bilateral menjadi cerita peringatan yang lebih luas tentang keandalan pemasok Barat,” katanya.

Bridget Welsh, seorang analis politik yang mengkhususkan diri di Asia Tenggara, mengatakan sorotan pada kontrak pertahanan, yang biasanya tidak banyak dibahas, kemungkinan akan diperkuat.

"Pengalaman Malaysia terkait kesepakatan Norwegia merupakan contoh yang mengilustrasikan," katanya. "Masalah yang lebih luas adalah negara-negara kecil dapat lengah di era ketidakpastian geopolitik ini," imbuh dia.

Khaled juga mengatakan bahwa negara-negara ASEAN sedang tertekan oleh meningkatnya persaingan kekuatan super, dan mendesak kerja sama antara negara-negara menengah untuk memulihkan tatanan dan kerangka kerja internasional.

"Negara-negara kecil tidak menciptakan banyak krisis yang dihadapi dunia saat ini, tetapi kita dipaksa untuk menanggung konsekuensi dari keputusan yang dibuat oleh negara-negara kuat, yang sering mengabaikan prinsip-prinsip yang mereka junjung tinggi," katanya.

Menurutnya, negara-negara yang terlibat dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) harus menghormati norma, sensitivitas strategis, dan mekanisme blok yang beranggotakan 11 negara tersebut.

Amerika Serikat, imbuh dia, memiliki hak penuh untuk meminta sekutunya meningkatkan pengeluaran pertahanan, yang menyoroti kendala Malaysia dalam mencapai tujuan tersebut.

Dalam pidatonya di pertemuan tersebut, Menteri Perang AS Pete Hegseth menyerukan sekutu Washington untuk meningkatkan pengeluaran militer mereka menjadi 3,5 persen dari produk domestik bruto mereka.

“Bagi negara seperti Malaysia, kami adalah negara kecil, kami adalah negara berkembang, bukan negara maju,” kata Khaled, menambahkan bahwa Kuala Lumpur perlu mengembangkan sektor lain atau berisiko mengalami ketidakstabilan.

Ketika ditanya tentang sikap Malaysia terhadap China, karena Beijing berupaya mengakses Samudra Hindia melalui Myanmar, Khaled mengatakan pemerintah mempertahankan kebijakan non-intervensi.

“Kami hanya ingin memastikan bahwa keamanan Selat Malaka terlindungi,” katanya.

Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi dan Menteri Pertahanan Belanda Dilan Yeşilgoz-Zegerius, ditanya apakah mereka setuju dengan pernyataan Khaled bahwa ada penerapan hukum internasional yang selektif.

Sementara Koizumi tidak menjawab pertanyaan tersebut, Yeşilgoz-Zegerius mengatakan kepatuhan terhadap hukum internasional sangat penting, dengan mengutip perang Rusia-Ukraina.

“Sangat penting bahwa bersama-sama kita memastikan bahwa Rusia tidak menang. Itu tidak hanya sangat penting bagi benua kita, saya pikir [juga] bagi seluruh dunia,” katanya.

“Ini juga merupakan sinyal yang jelas bahwa agresi brutal dan perang yang tidak adil [di mana] Putin tidak dapat menang. Saya pikir itu sangat penting bagi Putin dan semua pihak lain yang menginginkan konflik di sana," paparnya, mengacu pada Presiden Rusia Vladimir Putin.

KUALA LUMPUR - Para analis mengatakan keputusan Norwegia yang melarang menjual Naval Strike Missile (NSM) untuk Malaysia dapat menyebabkan hambatan lebih lanjut dalam proyek modernisasi Angkatan Laut negara tetangga Indonesia tersebut. Salah satu analis menggambarkan langkah negara NATO itu bisa membuat kapal perang Malaysia seperti "harimau tanpa taring".

Larangan itu akan menghambat kemampuan Angkatan Laut Malaysia dalam melawan kapal-kapal yang melanggar zona ekonomi eksklusif (ZEE)-nya di Laut China Selatan.

Angkatan Laut Malaysia telah menghabiskan lebih dari satu dekade menunggu kapal tempur pesisir (LCS/Landing Craft Ship) barunya, upgrade andalan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kehadirannya di perairan yang diperebutkan.

Sengketa mengenai NSM yang dibangun oleh Kongsberg Defence & Aerospace Norwegia muncul setelah Oslo mencabut izin ekspornya ke Malaysia. Padahal Kuala Lumpur mengaku telah membayar sekitar 95 persen dari kontrak senilai €126 juta (USD146,4 juta) untuk sistem rudal tersebut.

Malaysia kini sedang mempertimbangkan tawaran pengganti dari beberapa negara, di mana Menteri Pertahanan Mohamed Khaled Nordin mengatakan pada hari Minggu lalu bahwa prioritas pemerintah adalah menemukan sistem yang tidak akan memaksa perancangan ulang kapal yang sudah dalam pembangunan dengan biaya mahal.

“Sejauh ini, ada tiga hingga empat negara yang telah mengajukan tawaran,” kata Khaled kepada kantor berita Bernama selama kunjungannya ke Turki, di mana dia mengatakan pertemuan telah diadakan antara pejabat Malaysia dan beberapa pihak untuk mencari pengganti yang sesuai.

“Kami mengadakan pertemuan, terutama dengan Angkatan Laut, untuk memberikan solusi, dan Angkatan Laut tentu akan melakukan evaluasi terhadap keempat tawaran ini sebelum diajukan kepada pemerintah,” katanya.

Khaled mengatakan Malaysia akan menilai proposal berdasarkan kepercayaan, biaya, waktu pengiriman, dan apakah modifikasi kapal besar akan diperlukan.

This Week in Asia telah menghubungi Khaled untuk menjelaskan lebih lanjut tentang keempat tawaran tersebut dan belum menerima tanggapan.

Norwegia telah membela pencabutan izin ekspor NSM sebagai bagian dari kontrol yang lebih ketat terhadap teknologi pertahanan yang sensitif, dengan mengatakan: “Ekspor beberapa teknologi pertahanan yang dikembangkan Norwegia yang paling sensitif akan dibatasi untuk sekutu dan mitra terdekat kami”.

“Sangat disayangkan bahwa hal ini berdampak pada Malaysia,” kata Kementerian Luar Negeri Norwegia, seperti dikutipAssociated Press pada 15 Mei.

Keputusan tersebut telah mengguncang Malaysia, yang menandatangani kesepakatan rudal pada tahun 2018. Malaysia mengatakan pembatalan tersebut telah mengganggu bagian penting dari kemampuan serangan Angkatan Laut-nya di masa depan.

Malaysia menuntut kompensasi lebih dari 1 miliar ringgit (USD252 juta), termasuk untuk pembayaran yang telah dilakukan dan penghapusan atau adaptasi sistem yang dipasang untuk rudal Norwegia.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim awal bulan ini menyebut langkah Norwegia sebagai “sepihak dan tidak dapat diterima”, memperingatkan bahwa kontrak pertahanan yang telah ditandatangani tidak dapat diperlakukan sebagai “konfeti” karena melibatkan perencanaan keamanan suatu negara.

Tantangan Laut China Selatan

Kapal LCS pertama Malaysia, KD Maharaja Lela, masih dapat beroperasi tanpa sistem rudal anti-kapal yang dirancang untuk dibawanya, tetapi itu akan membuat Angkatan Laut kehilangan kemampuan ofensif utama, menurut para analis.

Program LCS diluncurkan pada tahun 2011 sebagai proyek modernisasi unggulan Angkatan Laut Kerajaan Malaysia, tetapi telah dihantam oleh penundaan, pembengkakan biaya, dan skandal politik. Awalnya direncanakan sebagai enam kapal, program tersebut kemudian dikurangi menjadi lima, dengan kapal pertama diperkirakan baru akan selesai pada akhir tahun 2026.

Sebuah laporan pengawas parlemen tahun 2022 menemukan bahwa pemerintah telah membayar 6,08 miliar ringgit untuk proyek tersebut, tetapi tidak satu pun kapal yang telah selesai, meskipun lima kapal pertama seharusnya sudah dikirimkan pada saat itu.

Collin Koh, seorang peneliti senior di S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura, mengatakan hilangnya sistem rudal akan menghilangkan "kemampuan ofensif utama" kapal tersebut, melemahkan nilai pencegahannya.

Namun, dia mengatakan LCS masih dapat digunakan untuk operasi kehadiran di masa damai di zona maritim Malaysia, termasuk perairan di lepas pantai Sarawak, di mana patroli Malaysia secara teratur bertemu dengan kapal Penjaga Pantai dan Angkatan Laut China.

“Bahkan tanpa rudal, kapal tersebut berada di posisi yang baik untuk melakukan operasi kehadiran semacam itu,” kata Koh, menambahkan bahwa kapal tersebut masih dapat berhadapan dengan kapal Penjaga Pantai China dan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA-N) yang beroperasi di dalam zona ekonomi eksklusif Malaysia di dekat Beting Patinggi Ali, yang juga dikenal sebagai Luconia Shoals.

Gundukan karang tersebut, sekitar 80 mil laut dari Sarawak, berada di dalam zona ekonomi eksklusif yang dideklarasikan sendiri oleh Malaysia dan klaim teritorial Beijing di Laut China Selatan.

Malaysia biasanya menghindari konfrontasi publik dengan China, mitra dagang terbesarnya, meskipun Angkatan Laut dan badan penegak hukum maritimnya telah berada di bawah tekanan dari aktivitas maritim China di dekat proyek minyak dan gas Malaysia.

Koh mengatakan bahwa meskipun tidak adanya rudal tidak akan menghambat tugas patroli maritim, hal itu akan membatasi kemampuan tempur Angkatan Laut Malaysia yang berpusat pada kapal-kapal baru tersebut.

Analis pertahanan yang berbasis di Kuala Lumpur, Zaki Salleh, mengatakan risiko yang dihadapi Malaysia semakin serius karena LCS dimaksudkan sebagai platform tempur yang terintegrasi penuh, bukan sekadar kapal patroli.

“Jika LCS pertama selesai dibangun tanpa sistem rudal, itu akan seperti harimau tanpa taring,” kata Zaki, merujuk pada tantangan yang dihadapi Malaysia untuk melindungi zona ekonomi eksklusifnya di Laut China Selatan.

Menurutnya, meskipun Malaysia dapat mengoperasikan kapal tersebut tanpa sistem tersebut untuk saat ini, hal itu akan berada di bawah kemampuan yang diproyeksikan dan menimbulkan keraguan lebih lanjut tentang target modernisasi Angkatan Laut.

Zaki mengatakan rudal Exocet MM40 Block 3C akan menjadi pengganti yang logis karena LCS Malaysia awalnya dirancang untuk membawa rudal buatan Prancis tersebut, dan Angkatan Laut Malaysia memiliki pengalaman puluhan tahun dalam mengoperasikan sistem tersebut.

“[Tetapi] faktor biaya, waktu integrasi, dan persyaratan pelatihan ulang akan menjadi masalah utama,” tambahnya, dengan konfigurasi ulang yang berpotensi memakan waktu hingga dua tahun.

Dilema Pemasok

Dampak dari insiden rudal Norwegia telah menimbulkan keraguan terhadap strategi pengadaan Malaysia pada saat eksportir pertahanan dari negara-negara seperti Turki dan Korea Selatan sedang berekspansi ke Asia Tenggara, dan Jepang berupaya menjual rudal dan sistem lainnya ke kawasan tersebut setelah baru-baru ini mencabut larangan ekspor senjata mematikan yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Selain negara-negara tersebut, Chong Ja Ian, seorang profesor madya ilmu politik di Universitas Nasional Singapura, mengatakan Malaysia juga dapat mempertimbangkan sistem pertahanan dari India, Rusia, dan China.

“Setiap penjualan dan transfer masih perlu meyakinkan pemerintah-pemerintah tersebut bahwa teknologi yang mereka anggap sensitif tidak akan berpotensi diungkapkan, dibagikan, atau dibocorkan kepada pesaing nyata atau potensial,” kata Chong.

Dia menambahkan, sistem dengan komponen Amerika Serikat juga akan menghadapi pengawasan tambahan dari Washington.

“Kebijakan ‘berteman dengan semua’ Malaysia bergantung pada kondisi bahwa para mitranya tidak saling mencurigai dan terbuka untuk kerja sama,” kata Chong. “Jika tidak demikian, pihak lain dapat memberlakukan syarat-syarat tertentu kepada Malaysia," imbuhnya, yang dilansir South China Morning Post, Jumat (29/5/2026).