Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah mencoba mengimbangi berbagai negara kekuatan besar dalam menavigasi politik luar negeri Indonesia.

Sekitar dua bulan setelah penandatanganan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat (AS), Kepala Negara bulan ini resmi memperdalam peluang untuk mempererat hubungan dan kerja sama dengan Rusia. Fokus kerja sama ini adalah terkait dengan ketahanan energi, utamanya di tengah gejolak geopolitik.

Ini bukan kunjungan pertamanya ke Rusia. Bahkan, saat masih menjabat Menteri Pertahanan pada pemerintahan sebelumnya, Prabowo sudah pernah mengunjungi Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin.

Dari sekian puluh perjalanan kunjungan ke luar negeri sejak November 2024, Presiden Prabowo telah mengunjungi berbagai negara adidaya dan bertemu para pemimpinnya. Safari pertamanya sebagai Kepala Negara saja sudah diawali dengan bertemu Presiden China Xi Jinping. Negara tujuan ekspor utama Indonesia, dan salah satu penanam modal terbesar.

Kemudian, pada bulan dan rentetan yang sama, perjalanan ke luar negerinya langsung dilanjutkan dengan pertemuan bilateral bersama Presiden AS saat itu, yakni Joe Biden, di Gedung Putih, Washington DC. Saat sudah dijabat Presiden Donald Trump, Prabowo sudah beberapa kali bertemu dengannya meski belum pernah langsung di Gedung Putih.

Indonesia juga diminta Prabowo untuk terlibat di hampir di seluruh lembaga maupun forum multilateral. Pada saat Prabowo masih memimpin Retret Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah, dia mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan. Dia mengambil langkah berbeda dengan Presiden sebelumnya yaitu Joko Widodo (Jokowi), yang saat itu belum memutuskan untuk bergabung dengan forum negara-negara global south itu.

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut juga mendorong agar Indonesia tetap mengejar aksesi Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Bahkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat APBN harus menanggung sekitar Rp245,6 miliar sebagai biaya yang dikeluarkan dalam proses aksesi.

Kini, di tengah gangguan logistik energi akibat perang, Prabowo resmi memperdalam hubungan bilateral dengan Rusia. Negara yang kerap berseberangan dengan AS. Upaya Prabowo ini disebut sejalan dengan kepentingan nasional untuk mengamankan pasokan energi. Hasilnya, kedua negara sepakat meningkatkan kerja sama pasokan energi jangka panjang yaitu cadangan minyak mentah dan LPG.

Langkah ini diambil Prabowo di tengah gejolak perang yang melibatkan AS-Israel Iran. Berdasarkan catatan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi (OPEC), Rusia pada 2024 memiliki cadangan minyak setara 80 juta barel.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyatakan bahwa pada pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Putin, kedua pemimpin negara membahas upaya penguatan ketahanan energi sekaligus memperkuat multilateralisme dan stabilitas.

Bahkan, Putin juga disebut mengundang Prabowo untuk datang ke pameran industri di Kazan pada Mei 2026.

Kemlu menyatakan bahwa masih ada banyak ruang yang bisa dimanfaatkan oleh kedua negara untuk memajukan kerja sama secara bilateral. Hal ini juga berlaku untuk hubungan antara Indonesia dan AS. Oleh sebab itu, upaya Prabowo menjalin hubungan dengan Rusia diyakini tak akan berdampak terhadap hubungan dengan AS.

"Masih ada banyak ruang untuk memajukan kerja sama dengan masing-masing negara ini. Artinya tidak akan berdampak karena kita mempunyai masing-masing hubungan bilateral," tutur Juru Bicara II Kemlu Vahd Nabyl pada press briefing di kantor Kemlu, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Di sisi lain, Vahd menyatakan bahwa konteks kunjungan ke Rusia ini adalah untuk diversifikasi sumber pasokan minyak Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah menilai pengamanan pasokan migas ke Rusia sejalan dengan kepentingan nasional.

"Jadi kepentingan nasional kita menjadi prioritas. Ini akan in line dengan kepentingan nasional kita, di situ yang menjadi dasar," terang Vahd.

Vahd juga memastikan pemerintah sudah mempertimbangkan secara matang keputusan untuk melawat ke Rusia guna mengamankan pasokan energi. Hal ini termasuk dari sisi aspek politik maupun ekonomi.

Center of Strategic and International Studies (CSIS) menilai apa yang dilakukan Presiden Prabowo memang merupakan diversifikasi. Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri tidak menampik bahwa Indonesia perlu lebih banyak mempunyai keberagaman baik dari mitra pemasok dan pasar, dalam konteks ketahanan energi.

Namun demikian, Yose masih mempertanyakan strategi diversifikasi yang dilakukan Presiden Prabowo ini. Menurutnya, belum jelas apabila upaya diversifikasi ini sudah dipertimbangkan secara strategis atau hanya secara ad-hoc dan cenderung reaktif.

"Apakah sudah dipertimbangkan cost and benefitsnya, baik secara ekonomi, dan geopolitik. Ini cenderung dilakukan untuk mengirim signaling belaka, baik untuk ke luar maupun dalam negeri," ujarnya kepada Bisnis.

Yose memandang kunjungan Prabowo ke Rusia tidak akan berpengaruh langsung dengan AS. Namun, dia tidak menampik bahwa ini berpotensi mengirim sinyal yang kurang favorable kepada AS dan mungkin ada implikasi jangka panjang.

Antisipasi Respons China

Menariknya, pada saat yang sama kunjungan Prabowo ke Rusia, dua menteri Kabinet Merah Putih melawat ke AS. Keduanya memiliki agenda yang cukup berbeda.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan berbagai investor dan institusi keuangan global, sedangkan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pembicaraan ihwal kerja sama pertahanan dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth.

Kerja sama yang digarap oleh Menhan Sjafrie, berdasarkan pemberitaan sejumlah media internasional, turut mencakup potensi pemberian akses lintas udara militer AS atau overflight clearance ke ruang udara Indonesia. Namun, pihak Kemhan maupun Kemlu menegaskan bahwa hal itu baru sebatas permintaan AS dan masih dibahas antarinstansi.

Yose memandang kerja sama pertahanan antara Indonesia dan AS ini turut menunjukkan belum adanya kejelasan apa yang ingin dicapai Indonesia dan apa batas-batas kerja sama itu.

Bahkan, Yose turut mewanti-wanti adanya reaksi dari China walaupun bukan dalam jangka pendek. Menurutnya, ada kekhawatiran Indonesia akan berusaha menyeimbangkan ini dengan memberikan akses tertentu kepada China.

"Indonesia sudah mempunyai kesepakatan joint development di utara Natuna pada November 2024 yang masih menjadi daerah bermasalah. Kita belum tahu bagaimana follow up dari kesepakatan tersebut," terangnya.

Oleh sebab itu, Yose pun mengkritik kebijakan ekonomi, luar negeri maupun pertahanan Indonesia. Dia menyebut selama ini kebijakannya cenderung lebih reaktif.

"Sekali lagi langkah-langkah Indonesia saat ini untuk foreign policy, baik ekonomi maupun security/defense cenderung menjadi reaktif dan berusaha appease negara-negara major power," ucapnya.

Adapun Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah mengatakan, pola kunjungan luar negeri Prabowo kali ini merupakan sinyal dari Indonesia bahwa pemerintah masih memegang arah kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Di kala dia berkunjung ke Rusia, dua menterinya justru terbang ke AS.

“RI ingin membuktikan jika dirinya benar-benar berada di titik paling tengah, dari sebuah kebijakan luar negeri yang bebas aktif," jelasnya kepada Bisnis.

Sebagai informasi, Kementerian Perang AS melalui platform X @DeptofWar menyatakan bahwa dengan Kementerian Pertahanan Indonesia telah mendirikan Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama. Menteri Perang AS Pete Hegseth menyebut perjanjian kerja sama baru ini meliputi pembangunan kapasitas dan organisasi militer hingga pelatihan dan pendidikan profesional.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) Indonesia juga mengakui adanya permintaan AS terkait dengan akses lintas udara militer AS di ruang udara Indonesia. Namun, permintaan itu disebut masih sebatas rancangan awal dan masih baru dibahas secara internal antarinstansi.

"Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia," dikutip dari keterangan resmi Biro Infohan Setjen Kemhan.

Pihak Kemhan menegaskan bahwa setiap pembahasan kerja sama pertahanan dengan negara lain senantiasa dilaksanakan dalam kerangka mengutamakan kepentingan nasional, menjaga kedaulatan NKRI secara penuh, serta berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.

Sehubungan dengan permintaan akses ruang udara atau blanket overflight clearance dari AS, Kemhan menyebut setiap wacana, usulan, maupun rancangan mekanisme kerja sama harus melalui proses pembahasan yang cermat, ketat, dan berlapis, sebelum dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

"Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada pada negara Indonesia. Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional," demikian terang Kemhan.

Pihak Kemlu juga menyebut permintaan AS ini masih dibahas antarkementerian. Belum ada kepastian lembaga mana yang akan memberikan keputusan akhir terkait dengan permintaan AS itu.

"Apabila ditanya siapa yang akan memiliki keputusan terakhir, izinkan saya mengatakan bahwa ini masih dalam koordinasi antara kementerian terkait termasuk Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri," kata Jubir I Kemlu Yvonne Mewengkan pada press briefing, Kamis (16/4/2026).