PERTAMINA Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah memastikan stok dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji di wilayah terdampak banjir di Jawa Tengah terkendali. Tiga daerah yang dilanda banjir itu adalah Kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati.

Area Manager Communication, Relations, and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) Taufiq Kurniawan mengatakan sejumlah jalur suplai terdampak banjir di antaranya daerah Trengguli, Kabupaten Demak, kawasan Kaligawe, daerah Pengapon, Kota Semarang, serta jalur lintas Kudus–Jepara–Juwono.

Ia menuturkan untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina telah melakukan mitigasi dan pengaturan jalur alternatif dan penyesuaian pola pasokan. "Kami melakukan pengaturan distribusi pada dini hari saat tidak ada kemacetan serta mengubah jalur suplai agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi meskipun terdapat kendala akibat banjir," kata Taufiq mengutip Antara, Ahad, 18 Januari 2026.

Ia menyatakan Pertamina memberlakukan pengaturan prioritas operasional, khususnya pada distribusi dini hari, dengan mengutamakan mobil tangki yang menuju wilayah terdampak banjir. Selain itu, Pertamina juga mengoptimalkan penggunaan jalur alternatif melalui Grobogan–Mranggen guna menghindari genangan banjir.

Untuk menjaga pasokan energi bagi masyarakat, tutur Taufiq, Pertamina menyiapkan penambahan pasokan LPG 3 kg untuk wilayah terkena banjir. Pertamina menambah pasokan 33.600 tabung untuk Kabupaten Jepara, 29.080 tabung untuk Kabupaten Kudus, dan 37.520 tabung untuk Kabupaten Pati.

Penambahan pasokan fakultatif LPG 3 kg dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen serta mencegah terjadinya kelangkaan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. "Dengan pasokan yang mencukupi, diharapkan distribusi elpiji tetap lancar dan masyarakat dapat memperoleh elpiji sesuai harga eceran tertinggi (HET)," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan terdapat beberapa SPBU di Kudus yang terdampak banjir dan dilakukan penghentian operasional sementara sesuai prosedur keselamatan. SPBU tersebut 43.593.18 – Jalan Lingkar Utara, Bacin, SPBU 44.593.15 – Jalur Pantura Demak–Kudus, dan SPBU 48.595.05 – Jalan Raya Demak (perbatasan Kudus–Demak).

Pertamina mengarahkan konsumen untuk ke SPBU terdekat yang masih beroperasi sebagai lokasi alih suplai, yakni SPBU 44.593.04 Matahari (Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kudus) SPBU 44.593.01 Prambatan (Jalan Raya Kudus–Jepara). Kemudian, SPBU 44.593.09 Hadipolo (Jalan Raya Kudus–Pati), dan SPBU 44.593.25 Rendeng (Jalan Jenderal Sudirman, Kudus).

Ihwal kualitas produk, Taufiq menegaskan seluruh fasilitas SPBU yang dampak banjir di Jawa Tengah tidak akan dioperasikan sebelum dilakukan pemeriksaan menyeluruh. "Kami memastikan kualitas BBM dan elpiji tetap sesuai standar. Setiap SPBU yang terdampak banjir akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum kembali melayani masyarakat," kata dia.

GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta pemerintah kabupaten dan kota segera mengajukan asuransi gagal panen sebagai langkah mitigasi untuk melindungi petani dari risiko kerugian akibat bencana hidrometeorologi. Ancaman cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah Jawa Tengah memicu kekhawatiran terhadap ketahanan pangan daerah.

Arahan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi dalam agenda Komitmen Bersama Pencapaian Target Kinerja Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2026 yang digelar di The Sunan Hotel, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 14 Januari 2026.

Dalam pertemuan itu, mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah tersebut menyoroti dampak hujan ekstrem yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dan telah menyebabkan banjir di sejumlah daerah.

Menurutnya, wilayah Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara termasuk daerah yang terdampak cukup serius. Genangan banjir di kawasan tersebut mengakibatkan lahan pertanian terendam air dan berpotensi memicu gagal panen, khususnya pada tanaman padi yang tengah memasuki masa pertumbuhan.

“Untuk Kudus, Pati, dan Jepara, saya minta segera diajukan terkait asuransi gagal panen,” ujar Ahmad Luthfi.

Ahmad Luthfi menegaskan, laporan luas lahan terdampak harus segera disampaikan oleh pemerintah kabupaten kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, agar proses pengajuan asuransi dapat segera dilakukan.Ia menyebut cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi merupakan risiko yang sulit dihindari, terutama pada musim penghujan.

"Dampak yang ditimbulkan dapat ditekan melalui langkah mitigasi yang terencana dan respons cepat dari pemerintah daerah," tuturnya.

Selain asuransi gagal panen, Ahmad Luthfi juga menekankan pentingnya penguatan standar operasional prosedur penanganan bencana di tingkat kabupaten dan kota. Hal itu mencakup kesiapan dalam penetapan status darurat, pembentukan satuan tugas, penyediaan logistik, hingga pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat terdampak bencana.

Ia menambahkan, upaya menjaga ketahanan pangan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah provinsi. Kolaborasi seluruh kepala daerah menjadi kunci agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

"Tidak bisa dilakukan oleh gubernur seorang. Harus dengan dukungan para bupati dan wali kota,” kata Ahmad Luthfi.

Kegiatan komitmen ketahanan pangan tersebut merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan swasembada pangan pada 2026. Salah satu target utama yang dicanangkan adalah capaian produksi padi sebesar 10,5 juta ton gabah kering giling. Pemerintah berharap, melalui langkah antisipatif dan kerja sama lintas daerah, dampak cuaca ekstrem terhadap sektor pertanian dapat diminimalkan.

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah menargetkan sebagai tulang punggung swasembada pangan nasional pada 2026. Target itu ditegaskan melalui penandatanganan komitmen bersama seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah sebagai bagian dari roadmap pembangunan daerah bertajuk Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional.

Komitmen tersebut ditandatangani Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama bupati dan wali kota se-Jawa Tengah di Hotel The Sunan Solo, Rabu, 14 Januari 2026. Sejumlah instansi vertikal turut dilibatkan, antara lain Kodam IV/Diponegoro, Polda Jawa Tengah, dan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

Ahmad Luthfi mengatakan pencapaian swasembada pangan tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurut dia, pemerintah provinsi membutuhkan konektivitas kebijakan dengan pemerintah kabupaten dan kota, mulai dari pengelolaan lahan, penentuan komoditas unggulan, hingga distribusi dan pemasaran hasil panen.

“Swasembada pangan nasional kita roadmap-kan di Jawa Tengah pada 2026. Ini tidak bisa dilakukan oleh gubernur sendiri, tetapi harus terkoneksi dengan bupati dan wali kota,” ujarnya dalam acara itu.

Dalam roadmap ketahanan pangan 2026, Jawa Tengah menargetkan produksi padi sekitar 10,5 juta ton gabah kering giling atau meningkat 12,22 persen dibandingkan realisasi 2025. Produksi jagung dipatok 3,7 juta ton, sementara tebu ditargetkan mencapai 4,4 juta ton. Target tersebut menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu kontributor utama pasokan pangan nasional.

"Untuk mengejar capaian itu, Pemprov Jawa Tengah menetapkan sejumlah daerah sebagai sentra prioritas intervensi," kata Ahmad Luthfi.

Ia menuturkan bantuan benih padi melalui APBD 2026 akan difokuskan di 12 kabupaten, sedangkan pengembangan jagung diarahkan pada lahan seluas 3.200 hektare di delapan kabupaten. Program ini juga melibatkan koordinasi dengan aparat kepolisian untuk pengamanan dan pendampingan.

Di sisi lain, komoditas tebu menjadi perhatian khusus setelah berkurangnya lahan tanam di Kabupaten Blora akibat penghentian penanaman di kawasan KHDTK milik Universitas Gadjah Mada (UGM) . Pemerintah daerah memperkirakan kondisi tersebut berpotensi menekan produksi ratusan ribu ton, sehingga penyesuaian lokasi pengembangan baru akan mengikuti arahan pemerintah pusat dan ketersediaan pabrik gula.

Selain meningkatkan produksi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan kebijakan pengamanan pasokan. Ahmad Luthfi menegaskan larangan alih fungsi lahan pertanian produktif dan menyiapkan Peraturan Gubernur untuk mengendalikan distribusi hasil panen agar kebutuhan dalam daerah terpenuhi lebih dulu sebelum dipasarkan ke luar provinsi.

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah berencana memberi label hotel ramah muslim untuk mundukung pertumbuhan wisata halal yang ditunjang sarana ibadah, produk makanan halal, dan lainnya."Pemprov sedang memproyeksikan perhotelan untuk pemenuhan wisata ramah muslim ini dengan pemenuhan syarat mendasar," sebut Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin pada Selasa, 6 Januari 2026.Hotel yang mendapat label ramah muslim harus lolos sejumlah kriteria. Di antaranya sama sekali tidak menyediakan makanan dan minuman non-halal, tidak menyediakan minuman alkohol, kelengkapan fasilitas ibadah, bahkan kolam renang terpisah antara laki-laki dan perempuan.Taj Yasin mengatakan beberapa daerah di wilayahnya telah mengembangkan wisata ramah muslim. Dia mencontohkan seperti di Tawangmangu Kabupaten Karanganyar.

"Ada beberapa kawasan yang kami kembangkan sebagai spot wisata ramah muslim, seperti Tawangmangu," tuturnya. "Saat ini sudah bagus, mapan infrastrukturnya, termasuk oleh-oleh, kafe, kuliner ramah muslim sudah tertata dengan baik."Menurut dia, sejumlah daerah mengikuti langkah Tawangmangu tersebut antara lain Kota Semarang, Ungaran, Magelang, dan Wonosobo. Taj Yasin berharap ke depan akan semakin bertambah pilihan tujuan wisata di Jawa Tengah.Taj Yasin mengatakan banyak wisatawan mancanegara, khususnya dari Timur Tengah yang memilih spot kawasan wisata ramah muslim. Termasuk wisatawan dari pesantren atau pendidikan berbasis Islam akan memilih spot ramah muslim sebagai destinasi.

PERUM Bulog memastikan stok beras di wilayah Jawa Tengah pada awal 2026 dalam kondisi aman. Stok beras yang dikuasai Bulog mencukupi kebutuhan masyarakat hingga beberapa bulan ke depan, termasuk untuk menghadapi Ramadan dan Idulfitri 2026.

Pemimpin Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah Sri Muniyati mengatakan stok beras di seluruh Provinsi Jawa Tengah saat ini mencapai 330 ribu ton setara beras. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan selama tujuh bulan ke depan.

“Untuk awal tahun, stok di seluruh provinsi Jawa Tengah bisa dibilang sangat aman. Selain beras, stok minyak goreng, termasuk Minyakita, juga dalam kondisi cukup banyak,” ujar Sri Muniyati saat ditemui di Gudang Bulog Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 3 Januari 2026.

Ia menambahkan, dengan kondisi stok yang kuat di awal tahun, Bulog optimistis kembali dapat menjalankan penugasan penyerapan hasil panen petani sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

Sementara itu, Pemimpin Cabang Perum Bulog Surakarta Nanang Harianto mengatakan stok beras di Gudang Bulog Ngabeyan saat ini mencapai 1.800 ton. Stok tersebut digunakan untuk penyaluran kepada masyarakat, termasuk untuk stabilisasi harga dan bantuan pangan.

“Untuk persiapan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026, pasokan masih cukup banyak. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena stok di Gudang Ngabeyan sendiri ada 1.800 ton,” kata Nanang.

Selain itu, total stok beras gudang Bulog di wilayah Solo Raya mencapai sekitar 60.000 ton. Menurut Nanang, jumlah tersebut sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026.

Ihwal penugasan penyerapan beras dari petani di wilayah Solo Raya pada tahun ini, Bulog Surakarta masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat mengenai target serapan. Wilayah penugasan Bulog Surakata meliputi satu kota dan enam kabupaten yaitu Solo, Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Sragen, dan Wonogiri. Meski demikian, Nanang mengungkapkan bahwa penugasan 2026 diperkirakan akan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun untuk serapan beras petani tahun ini capaiannya telah melebihi target yang ditetapkan, yakni sebanyak 71 ribu ton beras.

“Pada tahun 2025, target serapan di Solo Raya sebesar 71 ribu ton dan realisasinya mencapai 73 ribu ton atau lebih dari 100 persen. Tahun ini kami optimistis target serapan akan lebih banyak lagi untuk menyerap hasil panen petani,” ujarnya.

GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP Jawa Tengah 2026 Rp 2.327.386,07 atau bila dibulatkan sekitar Rp 2,33 juta. Angka ini naik 7,28 persen dibandingkan UMP Jawa Tengah 2025.

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/504 yang diumumkan pada 24 Desember 2025. UMP 2026 dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Perhitungan UMP juga mempertimbangkan inflasi provinsi 2,65 persen, pertumbuhan ekonomi 5,15 persen, dan nilai alfa 0,90.

"Nilai alfa 0,90 ini tidak ditentukan secara sembarangan, tetapi melalui perhitungan dan parameter yang jelas," kata mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah itu.

Dalam Keputusan Gubernur yang sama, juga diputuskan Upah Minimum Sektoral Peovinsi atau UMSP 2026. UMSP itu berlaku untuk sebelas sektor industri antara lain produsen tepung terigu, gula pasir, industri alas kaki, kosmetik, produk farmasi untuk manusia, dan lainnya.

Penetapan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2026. "Kami berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan ini, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan," ucap Ahmad Luthfi.

Selain itu juga ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK. Kota Semarang menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Jawa Tengah yaitu Rp 3.701.709 atau sekitar Rp 3,7 juta dan terendah Kabupaten Banjarnegara Rp 2.327.813,08 atau sekitar Rp 2,33 juta.

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memastikan kesiapan penuh dalam menjaga keandalan pasokan listrik selama Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Termasuk kesiagaan untuk mencukupi kebutuhan energi kendaraan listrik.

General Manager PLN UIW Jateng & DIY Bramantyo Anggun Pambudi menyatakan seluruh personel dikerahkan untuk siaga 24 jam sejak H-7 hingga H+7 Nataru.

Bramantyo menjelaskan, kesiapan ini mencakup pengamanan sistem kelistrikan serta dukungan terhadap ekosistem kendaraan listrik (EV) yang diprediksi akan meningkat penggunaannya selama libur akhir tahun.

“Untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik ini, seluruh pegawai kami turunkan ke lapangan untuk melakukan Siakad di tiap-tiap rest area maupun stasiun pengisian listrik yang berada di jalur-jalur strategis,” ujar Bramantyo kepada wartawan di Solo, Kamis, 4 Desember 2025.

Menurutnya, kondisi kelistrikan di wilayah Jateng dan DIY hingga saat ini terpantau aman tanpa gangguan berarti. PLN juga memastikan suplai listrik mencukupi untuk kebutuhan pelanggan selama momen liburan.

"Kami memiliki cadangan daya mencapai 8.000 MWh dan yang terpakai sekitar 5.700 MWh. Artinya, masih ada sekitar 30 persen yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkap dia Bramantyo.

Bramantyo menambahkan, beban konsumsi listrik pada masa Nataru memang cenderung meningkat, meski tidak setinggi periode Lebaran. Untuk kenaikan di masa Nataru rata-rata sekitar 5 sampai 10 persen.

“Tahun lalu peningkatan saat Nataru sekitar 5 sampai 10 persen untuk konsumsi rumah tangga. Berbeda dengan Lebaran yang bisa mencapai 20 hingga 30 persen,” katanya.

Dengan kesiapan personel, keandalan pasokan, serta pengawasan pada titik-titik vital jalur mudik dan wisata, PLN UIW Jateng & DIY optimistis dapat memberikan layanan optimal selama masa Nataru 2025.

“Kami pastikan pasokan listrik aman, masyarakat dapat beraktivitas dan merayakan Natal dan Tahun Baru dengan nyaman,” tutur Bramantyo.

GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi membantah ada dana pemerintah provinsi Jawa Tengah yang mengendap di perbankan. Ia mengatakan total dana sekitar Rp 1 triliun yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk belanja pegawai dan proyek-proyek yang belum selesai.“Tidak ada dana mengendap, di Jawa Tengah itu Rp 1 triliun. Kemudian di kabupaten/kota juga ada tapi itu nanti habis pada saat masanya," ujar Luthfi saat ditemui wartawan seusai peresmian Rumah Rakyat di Kota Solo, Kamis, 30 Oktober 2025 Luthfi mengontohkan salah satunya adalah belanja pegawai dan proyek-proyek yang belum terselesaikan. Menurutnya, dana itu akan dibayarkan sesuai waktunya.Mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah itu menjelaskan dana tersebut telah disiapkan untuk mendanai kegiatan dan proyek pada periode September hingga Desember 2025. Dengan demikian, dana tersebut bukan mengendap, melainkan menunggu waktu pelaksanaan sesuai rencana anggaran.Luthfi menyatakan dana itu tersimpan di rekening resmi milik dinas dan bagian keuangan pemerintah daerah, bukan di rekening pribadi. Menurutnya, dana itu memang harus ada agar birokrasi dapat berjalan.Luthfi juga meluruskan kabar yang menyebut dana mengendap di Jawa Tengah mencapai Rp 1,9 triliun. Ia menegaskan jumlahnya hanya sekitar Rp 1 triliun dan akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir tahun.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan dana pemerintah daerah yang belum terpakai dan justru mengendap di perbankan mencapai Rp 234 triliun. Data Kementerian Keuangan ini bersumber dari Bank Indonesia dan merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025.Adapun berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan per September 2025 sebagai berikut:

1. Provinsi DKI Jakarta Rp 14,6 triliun

2. Jawa Timur Rp 6,8 triliun

3. Kota Banjar Baru Rp 5,1 triliun

4. Provinsi Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun

5. Provinsi Jawa Barat Rp 4,1 triliun

6. Kabupaten Bojonegoro Rp 3,6 triliun

7. Kabupaten Kutai Barat Rp 3,2 triliun

8. Provinsi Sumatera Utara Rp 3,1 triliun

9. Kabupaten Kepulauan Talaud Rp 2,6 triliun

10. Kabupaten Mimika Rp 2,4 triliun

11. Kabupaten Badung Rp 2,2 triliun

12. Kabupaten Tanah Bumbu Rp 2,11 triliun

13. Provinsi Bangka Belitung Rp 2,10 triliun

14. Provinsi Jawa Tengah Rp 1,9 triliun

15. Kabupaten Balangan Rp 1,8 triliun.

ANGGOTA Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Septian Hario Seto mengatakan 27 pabrik baru akan dibuka di Jawa Tengah. Pabrik-pabrik tersebut akan mengisi sektor garmen dan industri alas kaki (footwear).

“Kalau dari studi di DEN, ada sekitar 27 pabrik yang baru buka. Ini sektornya garmen dan footwear yang penyerapan tenaga kerjanya besar itu memang di Jawa Tengah (Jateng),” kata Seto mengutip Antara, Jumat, 24 Oktober 2025.

DEN mencatat terdapat lebih dari 130 ribu lowongan kerja yang akan dibuka di Jateng. Secara spesifik, pabrik-pabrik baru berasal dari empat kota, yakni Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang. Pabrik-pabrik tersebut ada yang baru mulai produksi hingga ekspansi.

Pengusaha dinilai memperoleh keuntungan dari segi tenaga kerja karena belum banyak kompetisi antarindustri dan segi logistik karena bisa memanfaatkan Tol Trans Jawa. DEN melihat hal ini menjadi satu peluang untuk membentuk ekosistem di industri garmen dan alas kaki.

“Jadi kalau di baterai kan kita mulainya dari hulu, terus ke hilir. Dari nikelnya dulu ke hilir. Nah, untuk yang garmen ini kita sudah ada hilirnya, sekarang bagaimana kita develop (mengembangkan) midstream (tahap tengah antara hulu dan hilir) dan upstream-nya (hulu),” kata Seto. “Midstream dan upstream-nya, ini akan lebih less labor intensive, tapi kalau ini gak ada, hilirnya juga nanti akan ketergantungan terhadap impor.”

Adapun tantangan yang dihadapi ialah perusahaan-perusahaan di daerah tersebut kekurangan tenaga kerja. Sebab 78 persen para pekerja cenderung keluar masuk (turn over) dari satu pabrik ke pabrik lainnya.

Di sisi lain, terdapat kesulitan dalam mengurus perizinan, mengingat pabrik-pabrik baru yang dibangun berada di luar kawasan industri, seperti di Kendal atau Batang. Oleh sebab itu, DEN sedang menyiapkan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan ekosistem di sektor padat karya.

Upaya ini, yang dibarengi dengan berbagai inisiatif pemerintah seperti program Magang Nasional, didorong untuk menyerap tenaga kerja. “Ada 10 yang perizinan sudah selesai, mereka lagi konstruksi. Ada 1 atau 2 yang sudah buka, tapi ini akan berjalan. Harapannya tahun depan 17 sisanya. Mungkin sudah mulai menyelesaikan perizinan, tapi mereka ada yang paralel konstruksinya,” kata Seto.