GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta pemerintah kabupaten dan kota segera mengajukan asuransi gagal panen sebagai langkah mitigasi untuk melindungi petani dari risiko kerugian akibat bencana hidrometeorologi. Ancaman cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah Jawa Tengah memicu kekhawatiran terhadap ketahanan pangan daerah.

Arahan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi dalam agenda Komitmen Bersama Pencapaian Target Kinerja Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2026 yang digelar di The Sunan Hotel, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 14 Januari 2026.

Dalam pertemuan itu, mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah tersebut menyoroti dampak hujan ekstrem yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dan telah menyebabkan banjir di sejumlah daerah.

Menurutnya, wilayah Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara termasuk daerah yang terdampak cukup serius. Genangan banjir di kawasan tersebut mengakibatkan lahan pertanian terendam air dan berpotensi memicu gagal panen, khususnya pada tanaman padi yang tengah memasuki masa pertumbuhan.

“Untuk Kudus, Pati, dan Jepara, saya minta segera diajukan terkait asuransi gagal panen,” ujar Ahmad Luthfi.

Ahmad Luthfi menegaskan, laporan luas lahan terdampak harus segera disampaikan oleh pemerintah kabupaten kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, agar proses pengajuan asuransi dapat segera dilakukan.Ia menyebut cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi merupakan risiko yang sulit dihindari, terutama pada musim penghujan.

"Dampak yang ditimbulkan dapat ditekan melalui langkah mitigasi yang terencana dan respons cepat dari pemerintah daerah," tuturnya.

Selain asuransi gagal panen, Ahmad Luthfi juga menekankan pentingnya penguatan standar operasional prosedur penanganan bencana di tingkat kabupaten dan kota. Hal itu mencakup kesiapan dalam penetapan status darurat, pembentukan satuan tugas, penyediaan logistik, hingga pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat terdampak bencana.

Ia menambahkan, upaya menjaga ketahanan pangan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah provinsi. Kolaborasi seluruh kepala daerah menjadi kunci agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

"Tidak bisa dilakukan oleh gubernur seorang. Harus dengan dukungan para bupati dan wali kota,” kata Ahmad Luthfi.

Kegiatan komitmen ketahanan pangan tersebut merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan swasembada pangan pada 2026. Salah satu target utama yang dicanangkan adalah capaian produksi padi sebesar 10,5 juta ton gabah kering giling. Pemerintah berharap, melalui langkah antisipatif dan kerja sama lintas daerah, dampak cuaca ekstrem terhadap sektor pertanian dapat diminimalkan.

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah menargetkan sebagai tulang punggung swasembada pangan nasional pada 2026. Target itu ditegaskan melalui penandatanganan komitmen bersama seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah sebagai bagian dari roadmap pembangunan daerah bertajuk Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional.

Komitmen tersebut ditandatangani Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama bupati dan wali kota se-Jawa Tengah di Hotel The Sunan Solo, Rabu, 14 Januari 2026. Sejumlah instansi vertikal turut dilibatkan, antara lain Kodam IV/Diponegoro, Polda Jawa Tengah, dan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

Ahmad Luthfi mengatakan pencapaian swasembada pangan tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurut dia, pemerintah provinsi membutuhkan konektivitas kebijakan dengan pemerintah kabupaten dan kota, mulai dari pengelolaan lahan, penentuan komoditas unggulan, hingga distribusi dan pemasaran hasil panen.

“Swasembada pangan nasional kita roadmap-kan di Jawa Tengah pada 2026. Ini tidak bisa dilakukan oleh gubernur sendiri, tetapi harus terkoneksi dengan bupati dan wali kota,” ujarnya dalam acara itu.

Dalam roadmap ketahanan pangan 2026, Jawa Tengah menargetkan produksi padi sekitar 10,5 juta ton gabah kering giling atau meningkat 12,22 persen dibandingkan realisasi 2025. Produksi jagung dipatok 3,7 juta ton, sementara tebu ditargetkan mencapai 4,4 juta ton. Target tersebut menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu kontributor utama pasokan pangan nasional.

"Untuk mengejar capaian itu, Pemprov Jawa Tengah menetapkan sejumlah daerah sebagai sentra prioritas intervensi," kata Ahmad Luthfi.

Ia menuturkan bantuan benih padi melalui APBD 2026 akan difokuskan di 12 kabupaten, sedangkan pengembangan jagung diarahkan pada lahan seluas 3.200 hektare di delapan kabupaten. Program ini juga melibatkan koordinasi dengan aparat kepolisian untuk pengamanan dan pendampingan.

Di sisi lain, komoditas tebu menjadi perhatian khusus setelah berkurangnya lahan tanam di Kabupaten Blora akibat penghentian penanaman di kawasan KHDTK milik Universitas Gadjah Mada (UGM) . Pemerintah daerah memperkirakan kondisi tersebut berpotensi menekan produksi ratusan ribu ton, sehingga penyesuaian lokasi pengembangan baru akan mengikuti arahan pemerintah pusat dan ketersediaan pabrik gula.

Selain meningkatkan produksi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan kebijakan pengamanan pasokan. Ahmad Luthfi menegaskan larangan alih fungsi lahan pertanian produktif dan menyiapkan Peraturan Gubernur untuk mengendalikan distribusi hasil panen agar kebutuhan dalam daerah terpenuhi lebih dulu sebelum dipasarkan ke luar provinsi.

GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi menetapkan Upah Minimum Provinsi atau UMP Jawa Tengah 2026 Rp 2.327.386,07 atau bila dibulatkan sekitar Rp 2,33 juta. Angka ini naik 7,28 persen dibandingkan UMP Jawa Tengah 2025.

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/504 yang diumumkan pada 24 Desember 2025. UMP 2026 dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Perhitungan UMP juga mempertimbangkan inflasi provinsi 2,65 persen, pertumbuhan ekonomi 5,15 persen, dan nilai alfa 0,90.

"Nilai alfa 0,90 ini tidak ditentukan secara sembarangan, tetapi melalui perhitungan dan parameter yang jelas," kata mantan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah itu.

Dalam Keputusan Gubernur yang sama, juga diputuskan Upah Minimum Sektoral Peovinsi atau UMSP 2026. UMSP itu berlaku untuk sebelas sektor industri antara lain produsen tepung terigu, gula pasir, industri alas kaki, kosmetik, produk farmasi untuk manusia, dan lainnya.

Penetapan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2026. "Kami berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi dan melaksanakan ketentuan ini, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan," ucap Ahmad Luthfi.

Selain itu juga ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK. Kota Semarang menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Jawa Tengah yaitu Rp 3.701.709 atau sekitar Rp 3,7 juta dan terendah Kabupaten Banjarnegara Rp 2.327.813,08 atau sekitar Rp 2,33 juta.

GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi membantah ada dana pemerintah provinsi Jawa Tengah yang mengendap di perbankan. Ia mengatakan total dana sekitar Rp 1 triliun yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk belanja pegawai dan proyek-proyek yang belum selesai.“Tidak ada dana mengendap, di Jawa Tengah itu Rp 1 triliun. Kemudian di kabupaten/kota juga ada tapi itu nanti habis pada saat masanya," ujar Luthfi saat ditemui wartawan seusai peresmian Rumah Rakyat di Kota Solo, Kamis, 30 Oktober 2025 Luthfi mengontohkan salah satunya adalah belanja pegawai dan proyek-proyek yang belum terselesaikan. Menurutnya, dana itu akan dibayarkan sesuai waktunya.Mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah itu menjelaskan dana tersebut telah disiapkan untuk mendanai kegiatan dan proyek pada periode September hingga Desember 2025. Dengan demikian, dana tersebut bukan mengendap, melainkan menunggu waktu pelaksanaan sesuai rencana anggaran.Luthfi menyatakan dana itu tersimpan di rekening resmi milik dinas dan bagian keuangan pemerintah daerah, bukan di rekening pribadi. Menurutnya, dana itu memang harus ada agar birokrasi dapat berjalan.Luthfi juga meluruskan kabar yang menyebut dana mengendap di Jawa Tengah mencapai Rp 1,9 triliun. Ia menegaskan jumlahnya hanya sekitar Rp 1 triliun dan akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir tahun.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan dana pemerintah daerah yang belum terpakai dan justru mengendap di perbankan mencapai Rp 234 triliun. Data Kementerian Keuangan ini bersumber dari Bank Indonesia dan merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025.Adapun berdasarkan data Bank Indonesia per 15 Oktober 2025, 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan per September 2025 sebagai berikut:

1. Provinsi DKI Jakarta Rp 14,6 triliun

2. Jawa Timur Rp 6,8 triliun

3. Kota Banjar Baru Rp 5,1 triliun

4. Provinsi Kalimantan Utara Rp 4,7 triliun

5. Provinsi Jawa Barat Rp 4,1 triliun

6. Kabupaten Bojonegoro Rp 3,6 triliun

7. Kabupaten Kutai Barat Rp 3,2 triliun

8. Provinsi Sumatera Utara Rp 3,1 triliun

9. Kabupaten Kepulauan Talaud Rp 2,6 triliun

10. Kabupaten Mimika Rp 2,4 triliun

11. Kabupaten Badung Rp 2,2 triliun

12. Kabupaten Tanah Bumbu Rp 2,11 triliun

13. Provinsi Bangka Belitung Rp 2,10 triliun

14. Provinsi Jawa Tengah Rp 1,9 triliun

15. Kabupaten Balangan Rp 1,8 triliun.