GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta pemerintah kabupaten dan kota segera mengajukan asuransi gagal panen sebagai langkah mitigasi untuk melindungi petani dari risiko kerugian akibat bencana hidrometeorologi. Ancaman cuaca ekstrem yang melanda sejumlah wilayah Jawa Tengah memicu kekhawatiran terhadap ketahanan pangan daerah.

Arahan tersebut disampaikan Ahmad Luthfi dalam agenda Komitmen Bersama Pencapaian Target Kinerja Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2026 yang digelar di The Sunan Hotel, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 14 Januari 2026.

Dalam pertemuan itu, mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah tersebut menyoroti dampak hujan ekstrem yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dan telah menyebabkan banjir di sejumlah daerah.

Menurutnya, wilayah Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara termasuk daerah yang terdampak cukup serius. Genangan banjir di kawasan tersebut mengakibatkan lahan pertanian terendam air dan berpotensi memicu gagal panen, khususnya pada tanaman padi yang tengah memasuki masa pertumbuhan.

“Untuk Kudus, Pati, dan Jepara, saya minta segera diajukan terkait asuransi gagal panen,” ujar Ahmad Luthfi.

Ahmad Luthfi menegaskan, laporan luas lahan terdampak harus segera disampaikan oleh pemerintah kabupaten kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, agar proses pengajuan asuransi dapat segera dilakukan.Ia menyebut cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi merupakan risiko yang sulit dihindari, terutama pada musim penghujan.

"Dampak yang ditimbulkan dapat ditekan melalui langkah mitigasi yang terencana dan respons cepat dari pemerintah daerah," tuturnya.

Selain asuransi gagal panen, Ahmad Luthfi juga menekankan pentingnya penguatan standar operasional prosedur penanganan bencana di tingkat kabupaten dan kota. Hal itu mencakup kesiapan dalam penetapan status darurat, pembentukan satuan tugas, penyediaan logistik, hingga pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat terdampak bencana.

Ia menambahkan, upaya menjaga ketahanan pangan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah provinsi. Kolaborasi seluruh kepala daerah menjadi kunci agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

"Tidak bisa dilakukan oleh gubernur seorang. Harus dengan dukungan para bupati dan wali kota,” kata Ahmad Luthfi.

Kegiatan komitmen ketahanan pangan tersebut merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan swasembada pangan pada 2026. Salah satu target utama yang dicanangkan adalah capaian produksi padi sebesar 10,5 juta ton gabah kering giling. Pemerintah berharap, melalui langkah antisipatif dan kerja sama lintas daerah, dampak cuaca ekstrem terhadap sektor pertanian dapat diminimalkan.

BADAN Pusat Statistik (BPS) mengatakan potensi gagal panen di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meningkat tajam akibat bencana banjir dan longsor. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyebut 11,43 persen lahan padi di tiga provinsi tersebut terancam gagal panen.

“Pada bulan November 2025, sebesar 11,43 persen lahan pertanian yang biasa ditanami padi di total tiga provinsi tersebut berpotensi terjadi gagal panen,” kata Pudji dalam konferensi pers pada Senin, 5 Januari 2026. Berdasarkan data BPS, potensi gagal panen di tiga provinsi tersebut meningkat dibandingkan pada Oktober 2025 yang hanya sebesar 0,16 persen.

Sementara itu, proporsi lahan yang sedang ditanami padi atau standing crop di total tiga provinsi pada November 2025 adalah sebesar 34,63 persen. Angka ini menyusut jika dibandingkan dengan November 2024 yang mencapai 36,70 persen.

“Kondisi tersebut berdampak pada luas panen November 2025 dan dapat mempengaruhi potensi luas panen tiga bulan ke depan,” kata Pudji. BPS menyatakan potensi luas panen padi pada Desember 2025 hingga Februari 2025 diperkirakan mencapai 2 juta hektare atau mengalami peningkatan seluas 0,47 juta hektare atau 30,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan demikian, potensi luas panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2025 diperkirakan akan mencapai 11,33 juta hektare atau mengalami peningkatan seluas 1,29 juta hektare atau 12,80 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024. Namun, kata Pudji, angka potensi ini masih dapat berubah karena berbagai faktor, seperti serangan hama, kekeringan, banjir, serta dampak bencana di tiga provinsi.