MURATARA - Potensi sumber daya mineral di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), khususnya komoditas emas perlu segera dikelola melalui mekanisme resmi, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah yang mendesak dilakukan adalah pembukaan Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Muratara, terutama pada kawasan bekas operasional PT Dwinad Nusa Sejahtera di Desa Karangjaya, Kecamatan Karangjaya.

“Lelang WIUP bukan semata-mata soal membuka ruang investasi, tetapi soal menghadirkan kembali negara dalam pengelolaan sumber daya mineral. Jika wilayah potensial dibiarkan tanpa kepastian izin dan pengawasan, maka ruang itu akan terus diisi oleh aktivitas pertambangan ilegal,” ujar Ketua Kopri PKC PMII Sumatera Selatan Nurlia Meliani kepada wartawan, Selasa (9/8/2026).

Meliani menyebut Muratara memiliki posisi strategis dalam lanskap sumber daya mineral Sumatera Selatan dengan luas wilayah sekitar 6.008,66 kilometer persegi, dengan Kecamatan Ulu Rawas dan Kecamatan Karang Jaya sebagai dua wilayah terluas. Menurutnya, Kecamatan Karang Jaya menjadi salah satu kawasan penting karena memiliki rekam jejak kegiatan pertambangan emas, termasuk bekas area operasional PT Dwinad Nusa Sejahtera. 5 Negara Pemilik Harta Karun Emas Terbesar di Dalam Tanah, Indonesia Urutan Berapa?

Sumatera Selatan tercatat memiliki potensi mineral logam, termasuk emas primer dan perak, serta potensi batubara dalam jumlah besar. Artinya, sektor mineral, Batubara, dan emas masih menjadi salah satu basis penting bagi pertumbuhan ekonomi, penerimaan negara, dan pembangunan daerah.

“Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tata kelola yang optimal. Maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin atau PETI menjadi persoalan serius. Aktivitas tambang ilegal tidak hanya menghilangkan potensi penerimaan negara dari royalti, iuran tetap, pajak badan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan, risiko keselamatan kerja, konflik sosial, serta melemahkan wibawa hukum negara di wilayah pertambangan,” jelasnya.

Aktivitas tambang emas ilegal di Muratara berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga sekitar Rp1,3 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan PETI bukan lagi sekadar pelanggaran administratif. “PETI sudah menjadi problem tata kelola sumber daya alam yang berdampak langsung terhadap keuangan negara, lingkungan hidup, dan ketertiban masyarakat,” ungkapnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Muratara Ustad Rafizen Karsudin menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas maraknya aktivitas pertambangan emas ilegal yang terjadi di wilayah Muratara. “Kegiatan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, Air sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat kini berubah menjadi keruh, tercemar, dan tidak lagi layak digunakan,” katanya.

Kawasan bekas tambang PT Dwinad Nusa Sejahtera menjadi salah satu contoh penting. Area yang memiliki nilai ekonomi tinggi tidak dapat dibiarkan berada dalam ruang kosong perizinan dan pengawasan. Tanpa kepastian izin yang sah, kawasan tersebut rawan dimanfaatkan oleh aktivitas pertambangan ilegal yang tidak tunduk pada standar teknis, tidak memenuhi kewajiban reklamasi, tidak menjamin keselamatan pekerja, serta tidak memberikan kontribusi fiskal yang semestinya bagi negara dan daerah.

Karena itu, pembukaan Lelang WIUP Muratara menjadi sangat mendesak. Melalui mekanisme lelang resmi, pemerintah dapat memastikan bahwa pengelolaan tambang dilakukan oleh pelaku usaha yang memenuhi syarat teknis, finansial, lingkungan, dan tata kelola. Dengan begitu, negara tidak hanya menertibkan aktivitas ilegal, tetapi juga menghadirkan instrumen legal untuk mengubah potensi yang selama ini bocor menjadi sumber penerimaan resmi.

Lelang WIUP juga penting untuk menarik investasi yang bertanggung jawab. Kehadiran pelaku usaha resmi dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat penerimaan daerah dan negara, serta memastikan adanya kewajiban reklamasi dan pascatambang. Hal ini jauh lebih baik dibanding membiarkan kawasan potensial dikuasai aktivitas ilegal yang merusak lingkungan dan tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Desakan percepatan lelang WIUP ini juga sejalan dengan semangat reformasi perizinan sektor pertambangan yang sebelumnya disampaikan Bupati Muratara, Devi Suhartoni. Devi mendorong pemerintah pusat melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem perizinan dan pengurusan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB di sektor pertambangan.

“Tujuannya bukan untuk mengabaikan aturan, tapi supaya proses perizinan dan pengurusan RKAB dibuat lebih sederhana dan efisien,” ujarnya.

Menurutnya, lambatnya proses persetujuan RKAB dapat mengganggu operasional tambang dan berdampak pada tenaga kerja. “Kalau persetujuan RKAB memakan waktu lama, tambang bisa berhenti sebulan atau dua bulan. Dampaknya, banyak pekerja yang dirumahkan. Ketika operasi dimulai lagi, butuh waktu lama untuk kembali normal,” ungkapnya.

Meski demikian, penyederhanaan perizinan tidak boleh dimaknai sebagai pelonggaran aturan lingkungan dan tata kelola. Bupati menegaskan bahwa seluruh aturan pemerintah tetap harus dipatuhi, termasuk larangan menambang di kawasan hutan lindung, taman nasional, atau melakukan aktivitas yang merusak lingkungan.

“Tentu semua aturan pemerintah harus dipatuhi, tidak boleh menambang di kawasan hutan lindung, taman nasional, atau merusak lingkungan. Tapi Kementerian ESDM perlu melakukan reformasi agar birokrasi lebih efisien dan berdampak positif bagi penerimaan negara serta kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Ketua Kopri PKC PMII Sumatera Selatan Nurlia Meliani menambahkan, ada tiga alasan utama mengapa Lelang WIUP Muratara harus segera dibuka. Pertama, Muratara memiliki potensi mineral bernilai ekonomi yang belum dikelola secara optimal. 5 Negara dengan Cadangan Nikel Terbanyak di Dunia, Indonesia Menjadi Raja Diraja

Kedua, maraknya PETI telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, dan risiko sosial. “Ketiga, pemerintah membutuhkan kepastian tata kelola agar sumber daya mineral dapat memberikan manfaat nyata bagi penerimaan negara, ekonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Meliani menyebut penundaan pembukaan lelang WIUP dikhawatirkan justru memperpanjang kerugian negara, memperbesar risiko kerusakan lingkungan, dan memberi ruang lebih luas bagi praktik pertambangan ilegal. Pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat perlu bergerak cepat agar potensi tambang emas di Muratara dapat dikelola secara sah, produktif, dan bertanggung jawab.

“Sudah saatnya potensi sumber daya mineral Muratara tidak lagi menjadi ruang eksploitasi ilegal, tetapi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan penerimaan negara, dan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola pertambangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” tandasnya.

JAKARTA - Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 4 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola izin usaha pertambangan (IUP) bauksit di PT Quality Sukses Sejahtera (QSS) tahun 2017-2025 diapresiasi oleh Jaringan Aktivis Nusantara (JAN). Menurut Koordinator Nasional Jaringan Aktivis Nusantara Ibrahim, langkah Kejagung tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan adanya keberanian dalam membongkar dugaan kejahatan sumber daya alam yang merugikan negara.

Akan tetapi, JAN menyinggung perkembangan penanganan perkara kasus dugaan tambang ilegal PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kalimantan Tengah yang menyeret nama Samin Tan. “JAN mengapresiasi langkah Kejagung dalam perkara IUP bauksit PT QSS. Tetapi pada saat yang sama, publik juga berhak bertanya, mengapa perkara Samin Tan yang nilai kerugian negaranya disebut mencapai sekitar Rp8 triliun belum menunjukkan perkembangan yang sepadan?” kata Ibrahim di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Ibrahim berpendapat, Kejaksaan tidak boleh hanya terlihat tegas pada satu perkara, tetapi lambat dan ragu-ragu pada perkara lain yang memiliki konstruksi hukum serius, nilai kerugian besar dan dugaan keterlibatan banyak pihak. Sebab, kata dia, perkara dugaan tambang ilegal PT AKT bukan kasus biasa.

Sebelumnya, Kejagung disebut telah mengurai konstruksi perkara, melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, serta mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat penanganan kasus tersebut. Namun, hingga kini, JAN mempertanyakan mengapa penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung belum juga menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak lain yang diduga terkait.

“Di sinilah letak keanehannya. Kejagung sudah pernah membuka konstruksi perkara. Sudah ada penggeledahan. Sudah ada alur dugaan penggunaan dokumen dan aliran dana. Tetapi publik belum melihat keberanian untuk menarik pihak-pihak lain ke dalam proses hukum,” ujar Ibrahim.

JAN juga menyoroti dugaan penggunaan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) milik PT MCM dalam aktivitas pertambangan yang dikaitkan dengan PT AKT. Dikatakannya, Kejagung seharusnya tidak berhenti pada satu nama.

Menurut dia, penyidik perlu menelusuri secara menyeluruh siapa saja pihak yang menyediakan dokumen, mengatur operasional, mengalirkan dana, memberi perlindungan, hingga menikmati keuntungan dari dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut.

“Kasus ini tidak boleh berhenti pada Samin Tan semata. Kalau ada dokumen terbang, siapa yang menyediakan? Kalau ada aliran dana, siapa yang mengatur? Kalau ada perlindungan, siapa yang memberi jaminan? Semua harus dibuka,” ujar Ibrahim.

JAN juga mengingatkan bahwa pihaknya telah menggelar aksi di Kantor Kejagung pada 11 Mei 2026, dan menyerahkan sejumlah nama yang menurut mereka perlu dimintai keterangan untuk membuat perkara ini semakin terang. Nama-nama tersebut, menurut Ibrahim, berkaitan dengan dugaan pihak yang mengetahui, melindungi, atau memiliki hubungan dengan rangkaian peristiwa sebelum perkara ini ditangani Satgas PKH dan Pidsus Kejagung.

Menurut JAN, perkara tambang ilegal yang merugikan negara harus dibongkar sampai ke akarnya. Kejagung, kata Ibrahim, tidak cukup hanya memproses pelaku utama di permukaan, tetapi harus berani menyentuh aktor lain yang diduga berada di belakang operasi, pembiayaan, perlindungan, maupun pengamanan kegiatan tersebut.

Ibrahim juga mengingatkan Jaksa Agung agar tidak mengkhianati perintah Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menegaskan tentang pentingnya pemberantasan korupsi, termasuk di sektor sumber daya alam. Ibrahim mengatakan, praktik korupsi dan tambang ilegal selama ini telah menyebabkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar serta memperparah kemiskinan rakyat di daerah-daerah penghasil sumber daya alam.

“Presiden sudah jelas memerintahkan agar tidak ada tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Maka Kejagung harus membuktikan bahwa perintah itu dijalankan, bukan hanya dijadikan slogan. Kasus Samin Tan adalah ujian serius bagi Kejagung,” kata Ibrahim.

JAN mendesak Jampidsus Kejagung segera mempercepat pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait dalam perkara tersebut. “Jika Kejagung tidak menunjukkan keseriusan dalam mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tambang ilegal Samin Tan, kami akan kembali datang ke Kejagung dengan kekuatan yang lebih besar. Negara tidak boleh kalah oleh jaringan tambang ilegal,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia melakukan pergantian terhadap 19 pejabat eselon II. Bahlil mengatakan, Pemerintah saat ini dituntut untuk meningkatkan peran negara dalam pemanfaatan sumber daya alam, sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

"Di Kementerian kita ini sebenarnya tidak hanya kita berbicara tentang menerbitkan izin, tapi juga kita harus mampu menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang bisa diimplementasikan sesuai dengan apa yang diarahkan dan apa yang menjadi program Bapak presiden," ujar Bahlil pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Pimpinan Kementerian ESDM di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Bahlil mengatakan, sebagai Pembantu Presiden, Menteri bersama seluruh Pejabat dan staf di Kementerian ESDM harus bekerja sama dengan baik dalam menerjemahkan arahan dan kebijakan yang menjadi prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, Bahlil menegaskan, bahwa negara dan badan usaha harus berjalan beriringan, karena semua pihak saling membutuhkan satu sama lain. Termasuk dalam upaya peningkatan lifting minyak dan gas bumi, serta penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP) .

Bahlil mengatakan, ke depan untuk pengelolaan IUP yang akan ke depan, itu akan kepentingan negara yang lebih besar. Aturan tersebut tengah dibuat terkait pengetatan penerbitan izin usaha pertambangan terhadap pengusaha.

"Sudah saya dapat arahan dari Bapak Presiden dan sekarang aturannya lagi dibuat. Jadi tidak boleh lagi kita obral, semuanya harus betul-betul bermanfaat dan hasilnya dioptimalkan untuk lebih besar kepada negara, tetapi kita harus juga mengayomi pengusaha," tandas Bahlil.

KPK Umumkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengurusan IUP di Kaltim



Pada kesempatan ini, Bahlil melantik 19 Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian ESDM. Tak hanya itu, Bahlil, mewakili Presiden Prabowo, memberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dan Satyalancana Pembangunan kepada 19 pegawai di lingkungan Kementerian ESDM dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi.

JAKART - Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait hasil penataan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (16/4/2026). Laporan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo dalam rapat sebelumnya yang menekankan pentingnya penertiban izin tambang di kawasan hutan.

Dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan, Bahlil menjelaskan bahwa dirinya telah menyelesaikan evaluasi terhadap sejumlah IUP yang berada di berbagai kategori kawasan hutan.

“Ada di hutan lindung, ada di hutan konservasi, ada kemudian di cagar alam, dan beberapa IUP yang di dalam kawasan hutan, tadi kami juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden, karena saya dikasih waktu satu minggu. Satu minggu berarti sudah satu minggu, minggu kemarin dan minggu ini,” ujar Bahlil.

Ia juga menambahkan bahwa laporan tersebut telah disampaikan sesuai tenggat waktu yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Menurut Bahlil, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pemerintah akan segera mengambil langkah lanjutan.

“Saya sudah melaporkan dan insyaallah hasilnya juga baik, dan sudah saya mendapatkan arahan teknis untuk segera saya akan melakukan eksekusi lebih lanjut,” ungkapnya.

Langkah tegas ini menandai fase baru dalam reformasi sektor pertambangan nasional, tidak hanya memastikan kepastian hukum dan tata kelola yang baik, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

Dengan penataan IUP yang lebih disiplin dan terukur, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan bangsa, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal dengan meminta percepatan evaluasi izin usaha pertambangan (IUP) yang bermasalah. Hal ini diungkapkan Prabowo saat memberikan taklimat kepada seluruh jajaran anggota Kabinet Merah Putih beserta seluruh Eselon 1 Kementerian dan Lembaga serta Dirut BUMN, dalam Rapat Kerja (Raker) Pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Prabowo mulanya menekankan, bahwa pemerintah tidak memiliki banyak waktu untuk mentoleransi pelanggaran tersebut. Ia meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, segera melakukan evaluasi menyeluruh.

“Saya juga telah memerintahkan menteri ESDM, saya dapat laporan, ada ratusan tambang nggak jelas,” kata Prabowo.

Kasus TPPU Tambang Ilegal, Polri Sita Emas 6 Kg hingga Uang Rp1,4 Miliar



“Jadi ini ada sekian ratus, Menteri ESDM segera evaluasi, kalau nggak jelas, cabut IUP-nya. Kita sudah nggak ada waktu untuk terlalu kasihan, nggak ada kasihan sekarang,” tambahnya.

Prabowo pun menegaskan bahwa pemerintah harus menjunjung tinggi kepentingan rakyat. “Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat, kepentingan kawan, kepentingan konco, kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, itu nomor berapa.”

Kemudian, Prabowo bertanya sekaligus menekankan kepada Bahlil agar segera mengevaluasi ratusan tambang ilegal. “Ya? Evaluasi segera! Berapa hari? Laporkan kembali ke saya?” katanya kepada Bahlil.

Kasus Samin Tan, Kejagung Diminta Ungkap Pejabat Negara yang Terlibat



Merespons hal itu, Bahlil pun mengatakan bahwa bisa menyelesaikan tambang ilegal dalam 2 minggu. “Dua minggu,” katanya.

Namun, Prabowo pun langsung merespons dengan meminta agar dipercepat. “Dua minggu? Enak aja dua minggu. Nggak. seminggu!”

“Siap!” respons Bahlil.

Prabowo menegaskan, bahwa langkah pencabutan izin akan dilakukan terhadap seluruh IUP yang tidak sesuai prinsip dan aturan. Ia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus kembali pada kepentingan negara dan rakyat.

“Kita cabut semua IUP, prinsi-prinsip yang gak beres kita cabut, harus di tangan negara, dan kita bisa nanti memperkuat institusi-institusi kita, lembaga-lembaga kita,” pungkasnya.

JAKARTA - Raksasa pertambangan dunia, Freeport-McMoRan (NYSE: FCX) mengumumkan pencapaian besar dalam kelanjutan operasionalnya di Indonesia. Freeport resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) dengan Pemerintah Indonesia untuk perpanjangan hak operasional PT Freeport Indonesia (PTFI) di distrik mineral Grasberg, Papua, hingga habisnya cadangan sumber daya (life of resource).

Kesepakatan ini menjadi sinyal positif bagi iklim investasi pertambangan Indonesia sekaligus memberikan kepastian jangka panjang bagi salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia tersebut. Setidaknya beberapa poin utama dalam dokumen resmi yang dirilis pada 18 Februari 2026, dan disepakati antara Freeport serta Pemerintah Indonesia.

Perpanjangan Izin Operasional: Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan diamandemen untuk memberikan hak operasi hingga cadangan mineral habis.

Divestasi Saham Gratis: Pada tahun 2041, FCX akan mengalihkan 12% saham di PTFI kepada kepentingan pemerintah Indonesia tanpa biaya (gratis).

Dengan catatan pihak penerima hanya perlu mengganti biaya investasi prorata berdasarkan nilai buku untuk investasi yang bermanfaat setelah periode 2041.

Struktur Kepemilikan: FCX tetap memegang 48,76% saham hingga 2041, dan akan memegang sekitar 37% saham mulai tahun 2042.Izin Tambang Freeport Diperpanjang 20 Tahun, Pemerintah Amankan Investasi Rp336 Triliun

Komitmen untuk Papua dan Hilirisasi Nasional

Tidak hanya soal angka saham, kesepakatan ini juga mencakup tanggung jawab sosial dan penguatan industri dalam negeri. Untuk fasilitas kesehatan di Papua, PTFI akan meningkatkan dukungan bagi masyarakat Papua, termasuk mendanai pembangunan rumah sakit baru dan dua fasilitas pendidikan medis.

Hilirisasi tetap prioritas, dimana Freeport berkomitmen melanjutkan penjualan domestik untuk produk tembaga murni, logam mulia, asam sulfat, dan produk lainnya guna mendukung ekosistem industri hilir Indonesia.

Freeport-McMoRan juga diposisikan untuk memperluas pemasaran tembaga murni ke Amerika Serikat jika negara tersebut membutuhkan pasokan tambahan. Sedangkan untuk investasi eksplorasi, PTFI akan meningkatkan anggaran eksplorasi untuk mengidentifikasi sumber daya jangka panjang baru di wilayah Grasberg.

Kemitraan Enam Dekade

Chairman of the Board, bersama Kathleen Quirk, President & CEO FCX, Richard C. Adkerson menyatakan rasa bangganya atas kemitraan yang telah terjalin selama enam dekade.

"Kami sangat menghargai kemitraan jangka panjang dengan Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua. Perpanjangan ini memberikan peluang untuk terus membangun nilai substansial bagi semua pemangku kepentingan di salah satu deposit tembaga dan emas paling signifikan di dunia," ungkapnya dalam pernyataan resmi.

Apa Dampaknya bagi Indonesia?

Dengan perpanjangan ini, kepastian penerimaan negara dari royalti, pajak, dan dividen menjadi lebih terjamin. Selain itu pengalihan tambahan 12% saham di masa depan akan semakin memperkuat kendali Indonesia atas kekayaan alam di bumi Papua.

Saat ini PTFI tengah bergerak cepat untuk menyelesaikan aplikasi amandemen IUPK agar ketentuan dalam MOU ini dapat segera diimplementasikan secara hukum.

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani mengumumkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia dan Freeport -McMoRan terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) di kawasan tambang Grasberg, Papua Tengah.

Rosan mengungkapkan, bahwa perpanjangan IUPK tersebut berlaku untuk periode 2041 hingga 2061 atau selama 20 tahun. Kesepakatan ini menjadi landasan bagi kelanjutan operasional tambang pasca-berakhirnya izin sebelumnya pada 2041.

“Kemarin juga sudah ditandatangani kesepakatan MoU antara Freeport dan juga pemerintah Indonesia dalam hal ini kami mewakili atas mandat yang diberikan kepada kami sehingga pihak Freeport bisa meningkatkan investasinya kurang lebih dalam 20 tahun ke depan," katanya dalam konferensi pers yang berlangsung secara virtual, Jumat (20/2/2026).

RI dan Freeport Capai Kesepakatan Rp650 Triliun di AS, Ada 6 Poin Termasuk Perluasan Tambang



Menurut Rosan, nilai investasi yang disepakati dalam perpanjangan tersebut mencapai USD20 miliar atau sekitar Rp336,4 triliun (dengan kurs Rp16.820 per USD) untuk periode dua dekade mendatang. Ia menilai tambahan investasi ini berpotensi memperkuat penerimaan negara, baik melalui pajak, royalti, maupun dampak ekonomi turunan lainnya.

"Nilainya itu 20 miliar dolar AS. Dan ini juga akan memberikan dampak yang positif, baik dari segi penerimaan pajak dan yang lain-lainnya,” lanjutnya.

MoU tersebut ditandatangani Rosan mewakili pemerintah bersama President and CEO Freeport-McMoRan Inc Kathleen Quirk serta Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. Kesepahaman ini diproyeksikan memastikan keberlanjutan produksi tambang Grasberg setelah 2041 dengan mengoptimalkan sumber daya yang telah teridentifikasi melalui eksplorasi detail.

Pemerintah memastikan bahwa kesepakatan ini tidak akan berhenti di level nota kesepahaman saja, melainkan akan segera ditingkatkan menjadi dokumen hukum yang mengikat.

"Ini tentunya akan dinaiklanjuti sehingga akan menjadi definitive agreement dalam waktu yang tidak lama," tegas Rosan.

Kesepakatan ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia terus konsisten dalam menjalankan agenda hilirisasi mineral strategis dengan menggandeng mitra global, sekaligus memastikan kepastian hukum bagi investor besar di tanah air.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Freeport -McMoRan Inc (FCX) menandatangi kesepakatan kerja sama dalam forum US-Indonesia Business Summit 2026. Kesepakatan antara korporasi dengan negara ini bagian dari kesepakatan bisnis senilai USD38,4 miliar atau setara Rp650 triliun dalam pertemuan bisnis yang berlangsung di Washington D.C, Rabu (18/2) tersebut.

Adapun kesepakatan ini berfokus pada pemberian perpanjangan masa operasi bagi PT Freeport Indonesia (PTFI) di wilayah tambang mineral Grasberg hingga ketersediaan cadangan di kawasan tersebut habis.

6 Butir utama kesepakatan Nota Kesepahaman (MoU) RI dan Freeport:

1. Poin pertama menegaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) milik PTFI akan mengalami perubahan atau amendemen, yang bertujuan untuk memperpanjang hak operasional perusahaan sesuai dengan sisa umur cadangan tambang.

Freeport Perkuat SDM Papua Melalui Institut Pertambangan Nemangkawi



2. Pada poin kedua, PTFI diwajibkan untuk memperbesar kontribusinya kepada masyarakat Papua. Salah satu bentuk nyatanya adalah penyediaan dana guna membangun sebuah rumah sakit baru serta dua fasilitas pendidikan di bidang kedokteran.

3. Menyusul pada poin ketiga, PTFI berkomitmen untuk menaikkan anggaran eksplorasi sekaligus memacu pelaksanaan studi guna mengenali dan mengembangkan potensi sumber daya jangka panjang beserta berbagai peluang perluasan bisnis.

4. Berlanjut ke poin keempat, program hilirisasi di dalam negeri akan tetap menjadi prioritas utama PTFI. Hal ini diwujudkan lewat penjualan produk seperti tembaga olahan, logam mulia, asam sulfat, hingga produk turunan lainnya di pasar lokal.

Di samping itu, perusahaan juga bersiap untuk mengekspansi pasar tembaga olahannya ke Amerika Serikat (AS) dengan mengikuti mekanisme pasar yang berlaku, khususnya jika AS memerlukan suplai tembaga tambahan.

5. Poin kelima, pada tahun 2041 mendatang, Freeport-McMoRan sepakat untuk menyerahkan 12% porsi sahamnya di PTFI kepada Pemerintah Indonesia secara cuma-cuma. Namun, hal ini disertai syarat bahwa pihak penerima harus memberikan kompensasi ganti rugi secara proporsional (pro-rata) kepada FCX atas biaya-biaya yang sudah dikeluarkan berdasarkan nilai buku investasi, khusus untuk investasi yang mendatangkan keuntungan pada periode setelah 2041.

Dengan skema ini, Freeport-McMoRan akan tetap memegang porsi kepemilikan sahamnya yang sekarang sebesar 48,76% sampai tahun 2041, dan persentase tersebut akan menyusut menjadi sekitar 37% memasuki tahun 2042.

6. Terakhir, poin keenam memastikan bahwa seluruh sistem tata kelola dan operasional yang berjalan saat ini berikut aturan-aturan yang tertuang di dalam perjanjian pemegang saham, IUPK, maupun dokumen kesepakatan lain yang masih sah akan terus diterapkan sepanjang umur cadangan tambang tersebut.

Menanggapi pencapaian ini, Richard C. Adkerson selaku Chairman Freeport-McMoRan Inc (FCX), bersama Kathleen Quirk yang menjabat sebagai President dan Chief Executive Officer FCX, mengutarakan apresiasi mereka terhadap kemitraan berkesinambungan yang terjalin dengan Pemerintah Indonesia, masyarakat secara luas, dan secara khusus warga Papua.

"Operasi Grasberg telah memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan selama 6 dekade terakhir, dan perpanjangan ini akan memberikan peluang untuk terus menciptakan nilai yang besar bagi seluruh pemangku kepentingan di salah satu cadangan tembaga dan emas paling signifikan di dunia," ungkap pihak manajemen Freeport melalui rilis tertulisnya, seperti dikutip Jumat (20/2/2026).

Segala bentuk perpanjangan masa operasi maupun butir-butir kesepakatan yang telah disetujui ini sifatnya masih tunduk pada penerbitan IUPK hasil revisi oleh Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu berbekal penandatanganan MoU tersebut, PTFI akan bergerak cepat untuk merampungkan prosedur pengajuan perpanjangan IUPK agar sejalan dengan poin-poin yang sudah disepakati bersama.

Momen krusial penandatanganan ini turut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian acara Gala Iftar yang digelar setelah agenda buka puasa bersama dalam forum di Washington.

Acara tersebut merupakan bagian dari forum bisnis inisiatif Kadin Indonesia yang menggandeng US-Asean Business Council serta USINDO. Forum ini berhasil mempertemukan para petinggi negara dan pimpinan perusahaan dari Indonesia dan Amerika Serikat dengan tujuan utama memperkokoh relasi di sektor perdagangan dan investasi, yang juga mencakup rencana penerapan Perjanjian Perdagangan Resiprokal antara RI dan AS.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan mengenai nasib tambang emas Martabe di Sumatera Utara (Sumut). Sebelumnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang emas Martabe diumumkan akan dicabut menyusul dugaan keterkaitan dengan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera pada akhir 2025.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, bahwa Presiden Prabowo meminta agar dilakukan pengecekan menyeluruh sebelum keputusan final diambil. Pemerintah, kata dia, harus bersikap objektif dalam menyikapi persoalan ini.

"Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor. Dan kalau memang itu ada pelanggaran, ya diberikan sanksi secara proporsional," ungkap Bahlil usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Danantara Siap Ambil Alih



Bahlil menegaskan langkah evaluasi ulang ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatra yang menjadi lokasi operasional tambang tersebut.

"Ya, kita harus fair dong, kita harus fair. Kita harus bisa memberikan sebuah kepastian. Kalau dia tidak bersalah, maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari. Artinya, kalau dia tidak salah, ya bisa kita pulihkan semuanya apa yang menjadi hak-haknya," tegas Bahlil.

Bahlil mengatakan, telah berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq untuk melakukan kajian bersama terkait persoalan tersebut. Pengelola Tambang Emas Martabe Angkat Suara usai Disebut Biang Kerok Banjir Sumatera



"Sekarang kita lagi melakukan penilaian, penataan ya. Kita lagi cross-check dari sisi pertambangannya. Kemarin juga saya berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif, dan Pak Hanif juga lagi melakukan kajian. InsyaAllah dalam waktu dekat sudah selesai. Dan feeling saya sih, semuanya akan baik-baik saja," pungkas Bahlil.

Terkait isu adanya upaya lobi dari pihak perusahaan kepada pemerintah, Bahlil menegaskan tidak ada intervensi dalam proses evaluasi yang sedang berlangsung.

"Enggak ada, enggak ada. Saya enggak pernah dilobi oleh pihak mana pun. Saya hanya objektif saja. Saya kan mantan Menteri Investasi, mantan pengusaha juga. Artinya kita harus fair. Dalam berbagai kesempatan saya katakan bahwa pengusaha enggak boleh mengatur negara, tapi negara juga enggak boleh zalim sama pengusaha. Negara membutuhkan pengusaha, pengusaha membutuhkan negara. Ini saling membutuhkan," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prbaowo Subianto meminta jajarannya untuk berlaku proporsional terhadap para pengusaha yang saat ini izin usahanya masih ditinjau dan dikaji kembali, termasuk izin tambang emas di Martabe, Sumatera Utara, yang masih dikelola oleh PT Agincourt Resources (PTAR).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan arahan Presiden Prabowo itu yang diberikan saat rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

"Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor, dan kalau memang itu ada pelanggaran ya diberikan sanksi secara proporsional. Semua ini sekali lagi kita lakukan dalam rangka untuk memastikan terhadap investasi dan kepastian hukum juga bisa terjadi, dan sekaligus untuk menjaga perkembangan, pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Sumatra," kata Bahlil Lahadalia menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas rapat.

Sejauh ini, Bahlil kembali menegaskan pemerintah belum secara resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) untuk tambang emas Martabe yang saat ini dikantongi oleh Agincourt. Walaupun demikian, izin tersebut tengah ditinjau kembali.

"Kami lagi melakukan penilaian, penataan ya. Kami lagi cross-checking dari sisi pertambangannya. Kemarin juga saya berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif, dan Pak Hanif juga lagi melakukan kajian. Insyaallah dalam waktu dekat sudah selesai, dan feeling saya sih, Insyaallah semuanya akan baik-baik saja," kata Bahlil.

Jika nantinya tidak ditemukan ada pelanggaran, Bahlil menyatakan pemerintah akan berlaku adil terhadap perusahaan yang saat ini mengantongi IUP tambang emas Martabe.

"Ya kita harus fair. Kita harus fair. Kita harus bisa memberikan kepastian. Kalau dia tidak bersalah, maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari (kesalahannya, red.). Artinya, kalau dia tidak salah, ya bisa kita pulihkan semuanya, apa yang menjadi hak-haknya," sambung Bahlil Lahadalia.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam jumpa pers di Jakarta pada 20 Januari 2026 mengumumkan ada 28 perusahaan yang izinnya dicabut karena diyakini melanggar ketentuan. Dari daftar tersebut, ada nama Agincourt yang mengelola tambang emas Martabe. Dalam jumpa pers yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pencabutan itu merujuk kepada hasil audit lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tiga wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selepas itu, beberapa hari setelahnya (28/1), Kepala Badan Pengaturan BUMN yang juga COO Danantara Dony Oskaria mengungkap rencana operasional tambang emas Martabe akan diambil alih oleh Perminas, BUMN baru yang dibentuk untuk mengelola industri mineral dalam negeri.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan saat ini Kementerian ESDM sedang mengkaji ulang pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang emas Martabe di Sumatera Utara. Sebelumnya tambang emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources telah diumumkan akan dicabut izinnya menyusul dugaan keterkaitan dengan bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera pada akhir 2025.

Namun Bahlil menegaskan secara administratif pencabutan tersebut belum dilakukan. "Sampai dengan sekarang, Martabe itu diumumkan untuk dicabut, tetapi pencabutannya itu kan dilakukan oleh Kementerian ESDM. Artinya sampai dengan sekarang itu belum ada pencabutan untuk urusan administrasinya," ujar Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Bahlil pun mengatakan telah berdiskusi dan meminta arahan Presiden Prabowo Subianto terkait perkembangan tambang Martabe. Saat ini tim Kementerian ESDM masih melakukan pendalaman. Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Danantara Siap Ambil Alih



"Untuk beberapa perkembangan menyangkut dengan tambang yang di Sumatera Utara apa namanya? Martabe. Saya sudah melakukan diskusi dan sudah meminta arahan dari Bapak Presiden dan kita sekarang lagi melakukan kajian," jelasnya.

Sambung Bahlil menegaskan, jika hasil kajian tidak menemukan adanya pelanggaran berat, maka pemerintah akan mempertimbangkan aspek keberlanjutan investasi serta penciptaan lapangan kerja di daerah. Kelola Logam Tanah Jarang, Danantara Bentuk Perminas jadi BUMN Baru

"Artinya kalau memang itu tidak ditemukan adanya sebuah pelanggaran yang berat, maka penting untuk kita juga membijaksanai dengan cara yang baik. Jadi kita sekarang lagi melakukan pendalaman dan ini semuanya kita lakukan dalam rangka bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan dan proses pertumbuhan ekonomi di daerah," ujarnya.

Namun, Bahlil memastikan sanksi tetap akan dijatuhkan jika ditemukan pelanggaran oleh tambang Martabe, khususnya terkait aspek lingkungan.

"InsyaAllah kalau mereka dinyatakan ada kesalahan, maka itu tetap akan dilakukan sanksi. Tapi kalau tidak, kita akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau orang nggak bersalah kan, nggak boleh juga kita memberikan sebuah penilaian yang lain ya," pungkasnya.

JAKARTA - CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani buka suara menanggapi rencana pengambilalihan tambang emas Martabe di Sumatera Utara dari PT Agincourt Resources ke PT Perminas (Persero). Rosan menegaskan, hingga saat ini posisi Danantara masih menunggu keputusan dan belum berada pada tahap pengambilan alih pengelolaan tambang tersebut.

Meski demikian, Danantara menyatakan siap apabila nantinya ditugaskan oleh pemerintah. Sebelumnya izin pengelola tambang emas Martabe di bentang Ekosistem Batang Toru, Sumatera Utara dicabut oleh pemerintas, imbas banjir bandang di Sumatera.

"Pokoknya kita sih menunggu aja ya. Kita menunggu saja Karena saat ini stage-nya bukan di kita nih. Kita masih menunggu saja. Tapi pada dasarnya, kita tuh selalu siap saja. Sekarang posisi kita pokoknya menunggu saja," katanya di Wisma Danantara, Jumat (30/1/2026).

Rosan juga menjelaskan alasan mengapa pengelolaan tambang emas Martabe diarahkan ke BUMN baru yakni Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) bukan ke MIND ID, holding BUMN pertambangan yang membawahi sejumlah perusahaan tambang besar, termasuk PT Aneka Tambang (Antam).

Ia menyebut, MIND ID merupakan holding dengan portofolio usaha yang beragam di sektor mineral dan pertambangan, mulai dari batu bara hingga logam. Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Ini Penjelasan Bahlil



"Kalau Mind ID kan normal holding company. Tapi kalau kita lihat satu-satu misalnya seperti kan di bawahnya itu ada Bukit Asam, itu batu bara, ada Inalum, ada Antam dan juga ada Freeport. Kan memang itu beda-beda kan ya industrinya ada yang di Antam, lebih banyak ada di nickel dan juga di emas," jelasnya.

Sementara itu kata Rosan, Perminas memiliki fokus yang lebih spesifik. "Kalau Perminas ini memang lebih diarahkan untuk rare earth atau tanah jarang. Jadi memang setiap company mempunyai spesialisasi yang berbeda-beda," imbuh Rosan.

Saat ditanya kembali apakah Danantara akan mengambil alih pengelolaan tambang emas Martabe, Rosan kembali menegaskan sikap perusahaan yang masih menunggu keputusan lebih lanjut. "Pada saat ini kita adalah posisi yang menunggu saja," tegas Rosan.