Jakarta (ANTARA) - Presiden Prbaowo Subianto meminta jajarannya untuk berlaku proporsional terhadap para pengusaha yang saat ini izin usahanya masih ditinjau dan dikaji kembali, termasuk izin tambang emas di Martabe, Sumatera Utara, yang masih dikelola oleh PT Agincourt Resources (PTAR).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan arahan Presiden Prabowo itu yang diberikan saat rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.

"Tadi Bapak Presiden sudah mengarahkan dalam rapat bahwa silakan dicek, kalau memang tidak ada pelanggaran, harus kita pulihkan hak-hak investor, dan kalau memang itu ada pelanggaran ya diberikan sanksi secara proporsional. Semua ini sekali lagi kita lakukan dalam rangka untuk memastikan terhadap investasi dan kepastian hukum juga bisa terjadi, dan sekaligus untuk menjaga perkembangan, pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah Sumatra," kata Bahlil Lahadalia menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas rapat.

Sejauh ini, Bahlil kembali menegaskan pemerintah belum secara resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) untuk tambang emas Martabe yang saat ini dikantongi oleh Agincourt. Walaupun demikian, izin tersebut tengah ditinjau kembali.

"Kami lagi melakukan penilaian, penataan ya. Kami lagi cross-checking dari sisi pertambangannya. Kemarin juga saya berdiskusi dengan Menteri Lingkungan Hidup, Pak Hanif, dan Pak Hanif juga lagi melakukan kajian. Insyaallah dalam waktu dekat sudah selesai, dan feeling saya sih, Insyaallah semuanya akan baik-baik saja," kata Bahlil.

Jika nantinya tidak ditemukan ada pelanggaran, Bahlil menyatakan pemerintah akan berlaku adil terhadap perusahaan yang saat ini mengantongi IUP tambang emas Martabe.

"Ya kita harus fair. Kita harus fair. Kita harus bisa memberikan kepastian. Kalau dia tidak bersalah, maka bukan sesuatu yang harus kita mencari-cari (kesalahannya, red.). Artinya, kalau dia tidak salah, ya bisa kita pulihkan semuanya, apa yang menjadi hak-haknya," sambung Bahlil Lahadalia.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam jumpa pers di Jakarta pada 20 Januari 2026 mengumumkan ada 28 perusahaan yang izinnya dicabut karena diyakini melanggar ketentuan. Dari daftar tersebut, ada nama Agincourt yang mengelola tambang emas Martabe. Dalam jumpa pers yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pencabutan itu merujuk kepada hasil audit lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tiga wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selepas itu, beberapa hari setelahnya (28/1), Kepala Badan Pengaturan BUMN yang juga COO Danantara Dony Oskaria mengungkap rencana operasional tambang emas Martabe akan diambil alih oleh Perminas, BUMN baru yang dibentuk untuk mengelola industri mineral dalam negeri.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Saham PT United Tractors Tbk. (UNTR) turun saat muncul kabar pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Martabe milik entitas produsen emas UNTR, Agincourt Resources.

Iwan Hadiantoro, Direktur UNTR memanfaatkan kesempatan itu untuk menambah koleksi portofolionya. Iwan membeli saham UNTR sebanyak 40.000 lembar pada harga Rp27.250 atau setara Rp1,09 miliar pada 21 Januari 2026 lalu.

Mengutip keterbukaan informasi, Jumat (23/1/2026), berkat penambahan itu koleksi saham UNTR milik Iwan Hadiantoro menjadi sebanyak 208.100 lembar.

Sebagai informasi, saham UNTR turun cukup dalam pada 21 Januari 2026 lalu setelah pemerintah mencabut IUP Martabe, salah satu tulang punggung lini bisnis emas perseroan. Pada penutupan pasar Jumat (23/1), saham UNTR berada pada Rp27.275 per saham, turun tipis 0,64%.

Sebagai konteks, UNTR saat ini memproduksi emas melalui dua entitasnya, yaitu Agincourt Resources dan Sumbawa Juta Raya.

Dalam periode Januari—November 2025, penjualan emas UNTR tercatat sebesar 215.000 Gold Equivalent Ounces (GEOs). Penjualan ini naik 2,38% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 210.000 GEOs.

Sementara itu, berdasarkan kinerja keuangan UNTR sampai kuartal III/2025, UNTR mencatatkan pendapatan dari segmen bisnis emas dan mineral lainnya sebesar Rp10,3 triliun. Pendapatan ini naik 53% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

--------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) Martabe milik entitas produsen emas PT United Tractors Tbk. (UNTR), Agincourt Resources. Bagaimana kelanjutan produksi emas dari tambang milik UNTR?

Melansir laporan bulanan United Tractors, UNTR tercatat memproduksi emas melalui dua entitasnya, yaitu Agincourt Resources dan Sumbawa Juta Raya.

Dalam periode Januari—November 2025, penjualan emas UNTR tercatat sebesar 215.000 Gold Equivalent Ounces (GEOs). Penjualan ini naik 2,38% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 210.000 GEOs.

Sementara itu, berdasarkan kinerja keuangan UNTR sampai kuartal III/2025, UNTR mencatatkan pendapatan dari segmen bisnis emas dan mineral lainnya sebesar Rp10,3 triliun. Pendapatan ini naik 53% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Penjualan emas perseroan ini meningkat di saat penjualan batu bara thermal dan metalurgi UNTR turun 9% secara tahunan pada kuartal III/2025.

Sebelumnya, Corporate Secretary United Tractors Ari Setiyawan menjelaskan UNTR dan AR mengetahui informasi mengenai pencabutan Izin Usaha Pertambangan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dari pemberitaan media.

“Perseroan belum bisa memberikan informasi lebih lanjut mengingat AR belum menerima pemberitahuan resmi dan sedang menindaklanjuti hal tersebut dengan instansi terkait,” ucap Ari, Kamis (22/1/2026).

Dia melanjutkan AR menghormati setiap keputusan pemerintah, dan tetap menjaga hak AR sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menurutnya, AR juga senantiasa menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan berkomitmen penuh untuk mematuhi seluruh peraturan.

Ari juga menuturkan sampai saat ini, UNTR belum dapat menilai dampak operasional, keuangan, maupun hukum yang mungkin timbul terhadap AR akibat hal ini.

UNTR telah meminta AR untuk memantau perkembangan dan mempelajari situasi ini dengan saksama serta melakukan tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Lebih lanjut, Ari menuturkan Agincourt Resources mengetahui informasi melalui media berita bahwa terdapat gugatan dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Sampai dengan saat ini, AR belum menerima surat pemberitahuan dan/atau panggilan resmi atas gugatan tersebut dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga, Perseroan belum dapat memberikan informasi lebih lanjut,” ucapnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.