Bisnis.com, JAKARTA — Keuangan syariah dinilai berpotensi menjadi salah satu sumber pendanaan strategis untuk mendukung target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW) di Indonesia.

Program Director MOSAIC Aldy Permana mengatakan berbagai instrumen syariah, mulai dari hibah, pembiayaan komersial syariah, hingga Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), dinilai dapat dikombinasikan guna menjawab kebutuhan investasi proyek energi Surya.

Potensi tersebut dibahas dalam kajian yang dilakukan MOSAIC bersama Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Purpose, yang dipaparkan dalam diskusi bertajuk Potensi Keuangan Islam untuk Pendanaan PLTS Berbasis Komunitas di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Aldy Permana menuturkan penelitian berangkat dari pertanyaan mengenai peran keuangan syariah dalam mendukung target pembangunan 100 GW PLTS yang tengah didorong pemerintah.

“Pertanyaan utama yang ingin kami jawab melalui riset ini adalah bagaimana keuangan syariah dapat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk mendukung target pembangunan 100 GW PLTS di Indonesia. Tantangannya bukan hanya membangun proyek di awal, tetapi juga memastikan proyek tersebut dapat beroperasi secara berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Kajian tersebut dilakukan untuk mendukung target pembangunan 80 GW PLTS berbasis desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta tambahan 20 GW PLTS yang terhubung dengan jaringan kelistrikan nasional.

Berdasarkan simulasi penelitian, pembangunan PLTS komunitas berkapasitas 1 megawatt (MW) membutuhkan investasi awal sekitar Rp22 miliar dengan masa operasi hingga 20 tahun. Selain itu, proyek juga memerlukan biaya operasi dan pemeliharaan sekitar Rp330 juta per tahun.

Untuk menjawab tantangan tersebut, peneliti menguji sejumlah skema pembiayaan yang menggabungkan dana komersial dan dana sosial Islam. Hasilnya, terdapat empat model yang berpotensi diterapkan, yakni hibah penuh, pembiayaan bank syariah, kombinasi hibah dan pinjaman lunak, serta dana abadi wakaf uang.

Dari berbagai opsi tersebut, model kombinasi 50% hibah dan 50% pinjaman lunak dinilai paling memungkinkan untuk direplikasi secara luas karena mampu menjaga tarif listrik tetap terjangkau sekaligus mengurangi kebutuhan dana sosial yang terlalu besar.

Selain mendukung pembiayaan pembangunan awal, instrumen syariah juga dinilai dapat menopang keberlanjutan operasional proyek. Kajian MOSAIC menunjukkan bahwa Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) berpotensi digunakan untuk membantu menanggung biaya operasi dan pemeliharaan PLTS.

Direktur Keuangan Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Dwi Irianti Hadiningdyah, mengatakan ekosistem keuangan syariah di Indonesia sebenarnya telah memiliki beragam instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proyek energi terbarukan.

“Keuangan syariah memiliki banyak instrumen yang bisa dikombinasikan untuk mendukung proyek energi terbarukan. Untuk kebutuhan investasi awal dapat memanfaatkan hibah maupun pembiayaan komersial yang lebih murah, sementara kebutuhan operasional dan perawatan dapat didukung melalui instrumen seperti CWLS,” ujarnya.

Menurut Dwi, tantangan terbesar saat ini bukan terletak pada ketersediaan instrumen pembiayaan, melainkan bagaimana menghubungkan berbagai sumber dana tersebut dengan proyek-proyek energi terbarukan yang siap dijalankan.

Sementara itu, Analis Keuangan Negara Ahli Muda Bidang Tugas Pembiayaan dan Risiko Keuangan Kementerian Keuangan, Safrudin Sabto Nugroho, menilai model yang mengintegrasikan dana komersial, hibah, dan instrumen sukuk negara merupakan terobosan yang layak diimplementasikan.

Namun, dia mengingatkan bahwa keberhasilan skema tersebut sangat bergantung pada tata kelola yang baik mengingat proyek melibatkan dana publik dan dana sosial Islam.

“Ketika kita mengelola dana publik dan dana sosial Islam, maka aspek tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi menjadi hal yang sangat mandatori,” katanya.

Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, perbankan syariah, lembaga filantropi Islam, dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dinilai akan menjadi faktor kunci untuk merealisasikan proyek percontohan yang dapat membuka jalan bagi pemanfaatan keuangan syariah dalam mendukung target 100 GW PLTS nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Keberhasilan program PLTS 100 GW yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tidak cukup hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun fondasi untuk implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi.

Tak hanya itu, pemerintah juga perlu membuktikan keberhasilan model pengembangan PLTS secara bertahap, setidaknya dari 10 gigawatt (GW) terlebih dahulu, sebelum kemudian diperluas menuju target besar 100 GW.

Hal itulah yang diungkapkan oleh lembaga kajian energy Institute for Essential Services Reform (IESR) dan pakar energi dari Departemen Teknik Sistem Energi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Eko Adhi Setiawan, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Dalam kajian IESR, program pembangunan 100 GW pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) perlu dimulai melalui langkah cepat (quick wins) yang terukur dan berkelanjutan, terutama dalam 2 tahun pertama, sehingga target ambisius pemerintah tersebut dapat tercapai.

Pada tahap awal, Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menyebut bahwa pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins yang dapat langsung menurunkan konsumsi bahan bakar diesel, membuka investasi, meningkatkan akses listrik bersih masyarakat, sekaligus membangun optimisme bahwa Indonesia mampu menjalankan proyek PLTS berskala besar.

“Quick wins penting, dan 2 tahun pertama yang menjadi take-off period, benerin dulu tata kelola dan perencanaannya untuk menunjukkan bahwa program PLTS 100 GW ini bukan hanya ambisi saja,” kata Fabby, Jumat (29/5/2026).

IESR mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang perlu menjadi fokus awal implementasi PLTS 100 GW, yakni percepatan program dedieselisasi, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS), serta pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Fabby, ketiga agenda tersebut penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem energi secara nyata.

Dia menyebut, program dedieselisasi menjadi salah satu pintu masuk paling strategis untuk mempercepat implementasi PLTS 100 GW, mengingat Indonesia masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.

Mengacu pada RUPTL 2025—2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80% pada 2030. Namun, proses pengadaan proyek dedieselisasi selama beberapa tahun terakhir belum berjalan optimal.

“Upaya lelang pada 2022 minim peminat, sementara proses lanjutan melalui penandatanganan Letter of Intent [LoI] dengan konsorsium pada 2023 masih menghadapi kendala persetujuan tariff,” ujar Fabby.

Adapun, Keputusan Menteri ESDM (turunan dari Permen ESDM No. 19/2025) yang mengatur tentang harga batas atas untuk proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS masih belum diterbitkan hingga saat ini.

IESR menilai bahwa pemerintah perlu meninjau kembali mekanisme pengadaan proyek dedieselisasi agar lebih menarik bagi pengembang dan lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Bundling proyek dapat dilakukan secara selektif, khususnya pada wilayah dengan cakupan yang lebih kecil tetapi kapasitas proyek lebih besar.

“Pendekatan ini dapat mengurangi kompleksitas logistik, meningkatkan skala keekonomian, dan membuat proyek lebih bankable bagi investor.”

Selain PLTD terisolasi, IESR juga menyoroti peluang penghematan diesel pada sistem besar melalui program fat burning, yaitu penggunaan PLTS dan BESS untuk mengurangi konsumsi BBM pada pembangkit diesel yang masih beroperasi di sistem kelistrikan besar.

“Konsumsi BBM PLN masih mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun dengan biaya yang relatif tinggi. Karena itu, penggantian sebagian peran PLTD dengan PLTS dan BESS dapat menjadi strategi penghematan yang signifikan, selama mekanisme pengadaannya disiapkan dengan jelas,” kata Fabby.

Indikator Keberhasilan Proyek PLTS

Di sisi lain, pakar energi dari Departemen Teknik Sistem Energi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Eko Adhi Setiawan mengungkapkan bahwa setidaknya ada sejumlah indikator yang dapat menentukan keberhasilan program PLTS nasional, seperti valid secara teknis, layak secara finansial, kuat secara kelembagaan, siap secara sumber daya manusia (SDM), dan menghasilkan nilai ekonomi.

“Indonesia tidak boleh kembali ke diesel, tetapi juga tidak boleh mengulang kebiasaan membuat target besar tanpa mengukur kapasitas eksekusi,” kata Eko.

Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini adalah model PLTS-BESS desa yang benar-benar berhasil sehingga dapat direplikasi berdasarkan jenis desa dan potensi ekonominya. Artinya, perlu pendekatanan bertahap membangun PLTS sebelum masuk ke skala yang jauh lebih besar.

“Catatan ini tidak untuk mengecilkan arti penting ambisi 100 GW, justru karena target ini besar, fondasi implementasinya harus kuat. Saya senang kalau ada target PLTS 100 GW dan baterai 320 GWh [gigawatt hour], tapi perlu pembuktian, 10 GW saja sudah menjadi lompatan besar bagi Indonesia di level Asean,” ujarnya.

Menurut Eko, Indonesia bisa belajar dari Vietnam dalam hal pengembangan proyek PLTS. Dia memaparkan bahwa kapasitas PLTS Vietnam naik dari sekitar 86 MW pada 2018, menjadi sekitar 16,5 GW pada 2020, sebelum akhirnya berada di kisaran 18 GW—19 GW beberapa tahun setelahnya.

Dalam rentang waktu sekitar 2—4 tahun, imbuhnya, Vietnam menambah sekitar 16 GW—18 GW PLTS. Akselerasi PLTS di Vietnam dapat terjadi sampai belasan GW beriringan dengan kesiapan grid, regulasi, insentif, dan tata kelola yang kuat.

Sementara itu, imbuhnya, Indonesia mempunyai target besar 100 GW PLTS plus 320 GWh BESS sampai 2029 atau 5--6 kali lonjakan Vietnam. Namun, Indonesia memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena tersebar di desa-desa (remote area) dan membutuhkan baterai skala besar sehingga kesiapan sistem harus jauh lebih serius dibandingkan dengan Vietnam.

“Dari sisi SDM, SDM adalah ujung tombak program ini. Tanpa SDM lokal yang kuat, sistem bisa saja terpasang tetapi tidak terawat dan tidak berkembang secara berkelanjutan,” tuturnya.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengembangan proyek PLTS berkapasitas 100 GW, sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional menuju kemandirian energi.

Program ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong pengembangan energi bersih di tingkat Asean. Presiden Prabowo bahkan menargetkan program PLTS 100 GW tersebut dapat diselesaikan sebelum 2029.

Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Jumat (8/5/2026).

Sebagai gambaran, program PLTS 100 GW pertama kali digagas oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025. Saat itu, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen untuk mendorong Indonesia mencapai bauran energi terbarukan 100% pada 2035.

Dalam program tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GW, yang terdiri atas PLTS 80 GW tersebar dan PLTS terpusat 20 GW, sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Dalam perjalanannya, program PLTS 100 GW ditegaskan ulang pada Maret lalu sebagai bagian strategi untuk mengatasi krisis energi dan mengurangi impor BBM dalam jangka pendek dan menengah. Setelah itu, sejumlah instansi pemerintah berupaya mengembangkan rencana implementasi program ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (Apamsi) angkat bicara terkait target pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dalam waktu tiga tahun.

Wakil Ketua Umum I Apamsi Beny Sulaiman mengatakan target tersebut menjadi peluang besar bagi pelaku industri domestik untuk meningkatkan investasi dan memperluas kapasitas produksi modul surya di dalam negeri.

Menurutnya, para anggota Apamsi siap mendukung target ambisius pemerintah tersebut, termasuk melalui penambahan kapasitas produksi nasional. Meski begitu, pelaku industri membutuhkan jaminan kepastian pasar melalui kebijakan yang memiliki kekuatan hukum.

"Di sisi lain, kami juga berharap target itu menjadi komitmen yang kuat dari pemerintah dan dituangkan peraturan yang mempunyai kekuatan hukum," ujarnya saat dihubungi Bisnis, dikutip Minggu (17/5/2026).

Beny meyakini kapasitas produksi panel surya nasional pada dasarnya mampu memenuhi kebutuhan proyek PLTS yang direncanakan pemerintah. Sejumlah produsen dalam negeri disebut telah memiliki kesiapan untuk meningkatkan output produksi apabila permintaan pasar meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Meski demikian, dia mengakui pengembangan industri panel surya nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan dukungan dari industri penunjang di dalam negeri.

Menurutnya, industri panel surya membutuhkan penguatan rantai pasok domestik, termasuk dari sektor industri kaca, frame, dan komponen lain yang menjadi bagian penting dalam produksi modul surya.

“Kendala produsen panel surya saat ini adalah perlunya dukungan dari industri lain yang menjadi bagian dari produk panel surya, seperti industri kaca dan frame,” ujarnya.

Selain itu, Apamsi juga meminta pemerintah memberikan dukungan berupa kebijakan perpajakan yang lebih ramah terhadap industri panel surya nasional.

Beny mengatakan insentif fiskal menjadi penting untuk menjaga daya saing industri domestik di tengah kebutuhan investasi yang besar dalam pengembangan energi baru terbarukan.

Dia menambahkan industri panel surya nasional juga memiliki dampak ekonomi yang luas karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Di industri panel surya ini ada puluhan ribu rakyat yang bekerja dan mendapat penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengelola Investasi (CEO) Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkap Danantara telah menerima investasi 1,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp23,66 triliun untuk pembangunan pabrik pendukung pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 50 gigawatt (GW).

Rosan menjelaskan pabrik itu, jika nantinya rampung, dapat mendukung rencana pemerintah mempercepat pembangunan PLTS-PLTS di sejumlah desa, khususnya desa-desa yang telah memiliki jaringan distribusi listrik.

"Kebetulan sudah ada masuk investasi di Indonesia, akan selesai tahun ini untuk pembangunan pabrik investasi 1,4 miliar dolar dengan kapasitas 50 gigawatt. Jadi, itu juga sudah, investasi sudah masuk, akhir tahun ini akan selesai. Jadi, itu juga akan membantu untuk kita bisa pakai produksi dalam negeri kita untuk proyek (percepatan) PLTS ini," kata CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani saat ditemui selepas rapat terbatas membahas percepatan transisi energi bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis.

Di Istana, Kamis siang sampai dengan sore hari, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama CEO Danantara, yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, kemudian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto. Dalam rapat itu, Presiden membentuk satuan tugas (satgas) percepatan transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Satgas tersebut dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Terkait percepatan transisi itu, Rosan menyampaikan Danantara saat ini telah membangun satu prototipe PLTS berkapasitas 1 megawatt (MW) di Sumenep, Madura, Jawa Timur. "Prototipe itu akan ditinjau, dilihat langsung oleh tim, baik oleh ESDM, dan juga Mendikti, untuk kemudian itu bisa di-roll out," kata Rosan.

Rosan melanjutkan Presiden Prabowo dalam rapat yang sama telah menginstruksikan kepada Danantara untuk mempelajari opsi-opsi pembiayaan untuk pembangunan PLTS di beberapa desa di Indonesia.

"Bapak Presiden memang memberikan arahan agar bisa pembangunan ini dengan beberapa opsi pendanaan, yang itu diminta untuk kami melihat dan mempelajari strukturnya, bekerja sama baik dengan (entitas) dalam negeri maupun dengan pihak swasta yang mempunyai teknologi dan mempunyai kemampuan dari segi solar (tenaga surya, red.) dan baterainya. Itu pembicaraan yang tadi berlangsung, fokusnya ada di situ," ujar CEO Danantara.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Maria Cicilia Galuh
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO DanantaraRosan Perkasa Roeslani menjelaskan bahwa pemerintah telah menerima investasi sebesar US$1,4 miliar atau Rp23,66 triliun (asumsi kurs Rp16.905 per dolar AS) untuk pembangunan pabrik pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) tahun ini.

Hal itu disampaikan Rosan setelah dipanggil Presiden RI Prabowo Subianto ke Istana Negara pada Kamis (5/3/2026). Rosan menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tengah menggenjot pembangunan PLTS di beberapa desa.

Kemudian, daerah yang diprioritaskan adalah daerah-daerah yang memang sudah memiliki rantai distribusinya. Jadi, dari usulan awal 100 Gigawatt (GW) PLTS, sebanyak 13 GW akan terlebih dahulu diprioritaskan.

"Kebetulan juga sudah ada masuk investasi di Indonesia akan selesai tahun ini untuk pembangunan pabrik, investasi US$1,4 miliar dengan kapasitas 50 GW," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, investasi untuk pembangunan pabrik itu telah mengalir sejak 2025. Kemudian, pembangunan tengah berlangsung dan ditarget rampung tahun ini.

Pabrik tersebut menurutnya akan membantu pemerintah memakai dan memproduksi PLTS dalam negeri.

Terdapat satu prototipe untuk pembangunan PLTS itu di daerah Sumenep, Jawa Timur yang baru menyelesaikan kapasitas sebesar 1 Megawatt (MW).

"Nah memang dari Bapak Presiden juga memberikan arahan agar bisa pembangunan ini [didorong] dengan beberapa opsi pendanaan," kata Rosan.

Prabowo juga meminta agar Danantara melihat dan mempelajari struktur pendanaan, dan membuka kolaborasi dengan pihak swasta yang memiliki teknologi dari segi solar dan baterainya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW) dalam 10 tahun dinilai dapat direalisasikan meski kebutuhan investasi diperkirakan menembus Rp1.700 triliun.

Direktur Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia, Tiza Mafira, mengemukakan bahwa PLTS yang bersifat desentralisasi merupakan sumber energi yang ideal untuk negara kepulauan seperti Indonesia, terlebih bagi daerah-daerah yang kesulitan mengakses transmisi dan jaringan PLN.

“PLTS mudah dipasang. Kemudian stabil apabila disandingkan dengan baterai dan melimpah karena seluruh Indonesia dari barat ke timur itu mendapatkan matahari yang melimpah. Hanya saja memang perlu cermat, memastikan bahwa ini menjadi modal. Jadi, bukan hanya menjadi proyek pengadaan saja tetapi menjadi program yang dijadikan lini bisnis bagi desa tersebut,” kata Tiza dalam media briefing di Jakarta pada Jumat (20/2/2026).

Adapun kebutuhan investasi PLTS yang mencapai Rp1.700 triliun disebutnya tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan dari pemerintah. Tiza mengatakan pemerintah harus terbuka terhadap potensi pembiayaan dalam bentuk-bentuk lain.

“Jadi ini sebenarnya memiliki kesempatan serta potensi, untuk kita ajak sumber-sumber pembiayaan lain untuk juga ikut memikirkan. Misalnya filantropi, pembiayaan pembangunan, bahkan pembiayaan swasta juga bisa terlibat,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Pendiri & Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengemukakan PLTS 100 GW memerlukan program yang terencana untuk benar-benar direalisasikan.

“The economics is all possible untuk Indonesia mencapai 100 GW, 10 tahun. Program 100 GW PLTS harus kita lihat bukan sekadar sebagai proyek energi. Ini adalah proyek ekonomi. Proyek industri. Proyek masa depan,” kata Dino.

Dino memaparkan pengembangan PLTS perlu dipercepat karena sejumlah pertimbangan.

Pertama adalah ketahanan energi. Indonesia masih mengalokasikan subsidi dan kompensasi energi dalam jumlah besar setiap tahun, terutama ke energi fosil. Hal ini membuat Indonesia tetap rentan terpapar volatilitas harga global.

“Energi surya memberikan kita sumber energi domestik yang bersih dan stabil dalam jangka panjang,” kata Dino.

Kedua, percepatan PLTS dapat mendukung industrialisasi energi bersih domestik. Skala kapasitas 100 GW disebut Dino menciptakan permintaan yang cukup besar untuk mendorong investasi manufaktur, mulai dari modul, inverter, baterai, hingga jasa engineering dan O&M.

“Jadi kita tidak hanya memasang panel surya, tetapi kita juga bisa membangun industrinya, manufakturnya, rantai pasoknya, teknologinya, dan SDM-nya. Ini kesempatan kita untuk naik kelas dalam rantai nilai global, seperti yang dilakukan India melalui kebijakan industrinya,” kata Dino.

Ketiga, percepatan PLTS 100 GW berpotensi menciptakan keadilan pembangunan dan produktivitas desa melalui program elektrifikasi.

“Ini bukan masalah soal listrik menyala. Ini soal pemakaian energi yang produktif, listrik untuk UMKM, pertanian, pengolahan hasil, dan ekonomi desa yang lebih produktif. Di sinilah yang bisa membuat ekonomi kita bisa lebih berdaya saing,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Arab Saudi akan berinvestasi sekitar US$2 miliar atau sekitar Rp33,56 triliun untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Turki. Rencana investasi ini merupakan tahap pertama dari kesepakatan luas kedua negara dalam pengembangan energi terbarukan.

Dalam investasi ini, perusahaan Saudi akan mengembangkan proyek PLTS dengan kapasitas hingga 2.000 megawatt (MW) di Provinsi Sivas dan Karaman, Turki. Kesepakatan yang ditandatangani di Riyadh pada Selasa (3/2/2026) itu juga mencakup rencana lanjutan pembangunan pembangkit surya dan angin dengan total kapasitas 3.000 MW.

Menteri Energi Turki Alparslan Bayraktar menyebut proyek ini akan memiliki tingkat lokalisasi atau kandungan lokal sebesar 50% yang akan memberikan kontribusi signifikan bagi sektor peralatan dan jasa kelistrikan di Turki. Ia menambahkan, proyek akan dibiayai melalui pendanaan eksternal, termasuk dari lembaga internasional.

Mengutip Bloomberg, pengumuman proyek ini pun mendorong kenaikan saham sejumlah perusahaan energi terbarukan di Turki. Saham Kalyon Gunes Teknolojileri Uretim AS melonjak 10%, sementara Alfa Solar Enerji Sanayi ve Ticaret AS naik 6,7%.

Sebelumnya, Bloomberg melaporkan bahwa perusahaan utilitas Arab Saudi, ACWA Power Co., akan menjadi pengembang proyek PLTS tersebut.

Pemerintah Turki akan membeli listrik dari proyek Sivas selama 25 tahun dengan harga 2,3415 sen euro per kilowatt-hour (kWh) dan dari Karaman sebesar 1,995 sen euro/kWh. Bayraktar menyebut harga ini sebagai yang terendah dalam sejarah tarif energi terbarukan di Turki.

Bisnis.com, JAKARTA – Banyaknya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap menuju akhir tahun dipicu oleh keekonomiannya yang semakin kompetitif. Harga listrik yang dihasilkan PLTS atap jauh lebih murah dibandingkan tarif listrik konvensional, mendorong perusahaan untuk berinvestasi menggunakan energi terbarukan.

Terkini, OT Group terus menambah pemanfaatan PLTS Atap di fasilitas operasionalnya. Inisiatif ini berhasil menghasilkan 8 juta kWh energi bersih setiap tahun. Tidak hanya itu, komitmen ini juga berkontribusi pada pengurangan emisi karbon hingga sekitar 7.000 ton CO2 per tahun, atau setara dengan menanam lebih dari 100.000 pohon.

Sebagai bagian dari transformasi menuju industri yang lebih hijau, OT Group melalui PT Ultra Prima Abadi dan PT CS2 Pola Sehat mengimplementasikan penggunaan PLTS Atap di tujuh unit produksi yang berlokasi di Tangerang (Banten), Bogor (Jawa Barat), Pandaan (Jawa Timur), Daan Mogot (Jakarta), Banyuasin (Sumatra Selatan), Maros (Sulawesi Selatan), dan Jombang (Jawa Timur).

Berkolaborasi dengan Xurya Daya Indonesia (Xurya), komitmen OT Group menggunakan energi terbarukan juga membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

CEO FMCG OT Group, Donny menjelaskan pihaknya berkomitmen untuk terus menerapkan solusi energi bersih dalam lini produksinya. Menurutnya, kolaborasi dengan Xurya dimulai dari proyek pertama di divisi CS2 Pola Sehat yang mencakup tiga lokasi.

“Saat ini, pabrik kami yang menggunakan PLTS telah tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, hingga Sulawesi. Melalui kerja sama ini, salah satunya di UPA Jombang, kami berhasil menekan emisi karbon hampir mencapai 1.700 ton - setara dengan menanam lebih dari 20.000 pohon,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/12/2025).

Selain itu, Donny mengatakan implementasi penggunaan energi terbarukan menjadi bagian dari perjalanan OT Group menuju masa depan yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan. “Ke depannya, kami berharap dapat terus memperluas implementasi energi terbarukan di seluruh fasilitas kami di Indonesia,” tambahnya.

Eka Himawan, Managing Director, Xurya Daya Indonesia, mengaku bangga dapat mendukung OT Group dalam penggunaan energi terbarukan melalui penerapan PLTS Atap di lima fasilitas produksinya.

“Kami pun berkomitmen untuk selalu membersamai OT Group dalam pengoperasian PLTS Atap mereka hingga akhir masa operasional sistem selama puluhan tahun mendatang,” katanya.

Selain OT Group, pemasangan PLTS atap juga dilirik kalangan emiten-emiten. Langkah ini ditempuh untuk mendukung pasokan listrik dari sumber terbarukan, sekaligus menunjang operasional bisnis.

Aksi pemasangan PLTS atap turut ditempuh emiten Grup Salim PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF). Belum lama ini, INDF resmi mengoperasikan PLTS di pabrik tepung terigu Bogasari Jakarta.

Pabrik Bogasari Jakarta menjadi pabrik kedua yang mengaplikasikan PLTS atap dalam mendukung operasionalisasi Indofood. Pabrik pertama berlokasi di Cibitung, Bekasi yang telah mulai dijalankan pada 2022.

Manajemen menerangkan bahwa upaya ini dilakukan dalam rangka menjalankan konsep industri hijau secara berkelanjutan oleh perusahaan. Selain itu, INDF juga mematok target jangka panjang penurunan emisi dan penghematan biaya listrik divisi Bogasari melalui pemasangan PLTS atap.

Adapun kapasitas terpasang PLTS atap di pabrik Bogasari Jakarta mencapai 1,88 megawatt peak (MWp) dan mampu menghasilkan penghematan energi sebesar 1,92 juta kilowatt-hour (kWh) per tahun.

“Bahkan Bogasari Jakarta rencananya akan menambahkan kapasitas dari PLTS kurang lebih sampai dengan total 4 MWp,” kata Vice President Engineering and Technology Bogasari Andry Wiryanto dalam keterangan resmi, Selasa (25/11/2025).

Tak kalah dari INDF dengan pabrik Bogasari Jakarta, PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk. (PRAY) atau Primaya Hospital Group juga kembali mengoperasikan PLTS atap di salah satu rumah sakit kelolaannya di Jabodetabek.

Pasokan listrik hijau kini hadir di Primaya Hospital Karawang setelah operasional PLTS atap dimulai di Primaya Hospital Bekasi Timur. PLTS atap di Primaya Hospital Karawang tercatat memiliki luas 1.123 meter persegi dengan kapasitas 164,7 kilowatt peak (kWp).

Fasilitas ini berpotensi menghasilkan energi bersih sekitar 241.330 kWh per tahun, angka ini cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik lebih dari 290 rumah tangga. Penerapan energi terbarukan ini juga disebut menekan emisi karbon hingga 215,75 ton per tahun.

Volume tersebut setara dengan menanam hampir 2.900 pohon dan menghemat lebih dari 129.000 liter bensin setiap tahunnya. CEO Primaya Hospital Group Leona A. Karnali, mengemukakan bahwa operasional PLTS atap di Primaya Hospital Bekasi Timur selama satu tahun terakhir telah menghemat lebih dari 477.000 kWh energi, dengan nilai efisiensi biaya mencapai Rp68 juta.

“Melihat manfaat tersebut, kami menghadirkan inisiatif serupa di Primaya Hospital Karawang sebagai langkah konkrit menuju layanan kesehatan yang berkelanjutan,” katanya.

Efisiensi Meningkat

Di sisi lain, maraknya pengembangan PLTS atas tak lepas dari potensi investasi yang menggiurkan. Perusahaan pengembang energi surya (solar developer) SUN Energy menyebutkan bahwa investasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) kini lebih murah, sehingga membuat energi berbasis sumber terbarukan cukup bersaing dengan energi fosil.

“Tren dalam lima tahun terakhir, biaya investasi per watt peak [Wp] itu justru makin turun. Hal ini karena harga panel, inverter dan equipment-nya makin lama makin turun. Kalau berbicara listrik dari solar, bisa dikatakan sudah lebih murah daripada tarif listrik yang ada [dari fosil],” kata CEO SUN Energy Emmanuel Jefferson Kuesar di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Jefferson mengatakan energi surya yang makin kompetitif telah diakui oleh konsumen. Hal ini tecermin dari berkembangnya minat pemasangan PLTS di sektor bisnis. Jefferson mengemukakan bahwa pemasangan PLTS kini tak hanya dipandang sebagai strategi untuk menurunkan emisi, tetapi juga dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi biaya energi dan menjaga ketahanan pasokan listrik.

“Teknologi ketika baru memang pasti memiliki biaya yang tinggi, tetapi ini [PLTS] bukan teknologi baru dan juga akan terus berkembang. Pastinya akan ada efisiensi-efisiensi di kemudian hari,” tambahnya.

Hingga 2025, SUN Energy telah mengoperasikan lebih dari 300 proyek PLTS di Indonesia dengan total kapasitas terpasang lebih dari 240 megawatt (MW). PLTS ini tersebar di lebih dari 50 sektor industri dan diestimasi menghasilkan 322,3 juta kilowatt hour (kWh) listrik bersih per tahun, serta berkontribusi menurunkan emisi karbon hingga 250,8 juta kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) per tahun.

Pertumbuhan kapasitas PLTS industri pada pelanggan SUN Energy tercatat paling signifikan di lima sektor utama, yaitu semen, FMCG, kertas, kemasan, elektronik dan komponen otomotif.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan pengembang energi surya (solar developer) SUN Energy menyebutkan bahwa investasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) kini lebih murah, sehingga membuat energi berbasis sumber terbarukan cukup bersaing dengan energi fosil.

“Tren dalam lima tahun terakhir, biaya investasi per watt peak [Wp] itu justru makin turun. Hal ini karena harga panel, inverter dan equipment-nya makin lama makin turun. Kalau berbicara listrik dari solar, bisa dikatakan sudah lebih murah daripada tarif listrik yang ada [dari fosil],” kata CEO SUN Energy Emmanuel Jefferson Kuesar di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Jefferson mengatakan energi surya yang makin kompetitif telah diakui oleh konsumen. Hal ini tecermin dari berkembangnya minat pemasangan PLTS di sektor bisnis. Jefferson mengemukakan bahwa pemasangan PLTS kini tak hanya dipandang sebagai strategi untuk menurunkan emisi, tetapi juga dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi biaya energi dan menjaga ketahanan pasokan listrik.

“Teknologi ketika baru memang pasti memiliki biaya yang tinggi, tetapi ini [PLTS] bukan teknologi baru dan juga akan terus berkembang. Pastinya akan ada efisiensi-efisiensi di kemudian hari,” tambahnya.

Hingga 2025, SUN Energy telah mengoperasikan lebih dari 300 proyek PLTS di Indonesia dengan total kapasitas terpasang lebih dari 240 megawatt (MW). PLTS ini tersebar di lebih dari 50 sektor industri dan diestimasi menghasilkan 322,3 juta kilowatt hour (kWh) listrik bersih per tahun, serta berkontribusi menurunkan emisi karbon hingga 250,8 juta kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) per tahun.

Pertumbuhan kapasitas PLTS industri pada pelanggan SUN Energy tercatat paling signifikan di lima sektor utama, yaitu semen, FMCG, kertas, kemasan, elektronik dan komponen otomotif.

Adapun dari sisi wilayah, pemanfaatan energi surya oleh pelanggan SUN Energy paling banyak terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten yang dikenal sebagai tulang punggung industri manufaktur nasional.

Sementara itu, Analisis Zero Carbon Analytics bertajuk The Myth of Renewables Pushing Up Power Prices menyebutkan bahwa tingkat pemanfaatan energi terbarukan yang tinggi berkorelasi dengan harga listrik yang berada di bawah rata-rata.

Di wilayah dengan adopsi energi angin dan surya yang tinggi, biaya listrik bagi pengguna akhir justru tidak naik lebih cepat dibandingkan wilayah yang masih bergantung pada bahan bakar fosil. Bahkan, tren sebaliknya lebih sering terjadi.

International Renewable Energy Agency (IRENA) mencatat bahwa pada 2024, sembilan dari sepuluh proyek energi terbarukan baru skala jaringan menghasilkan listrik dengan biaya lebih rendah dibandingkan alternatif pembangkit berbahan bakar fosil termurah.

Adapun tenaga angin darat tercatat sebagai sumber energi listrik baru termurah secara global, dengan rata-rata levelised cost of electricity (LCOE) sebesar US$0,034 per kWh, disusul surya fotovoltaik (PV) sebesar US$0,043 per kWh dan tenaga air sebesar US$0,057 per kWh

Listrik dari pembangkit angin darat baru juga 53% lebih murah dibandingkan alternatif fosil yang paling kompetitif. Sementara itu, energi terbarukan yang dikombinasikan dengan penyimpanan baterai kian mendekati paritas biaya dengan pembangkit fosil di sejumlah pasar utama, menurut IRENA.