Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia (Apamsi) angkat bicara terkait target pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dalam waktu tiga tahun.

Wakil Ketua Umum I Apamsi Beny Sulaiman mengatakan target tersebut menjadi peluang besar bagi pelaku industri domestik untuk meningkatkan investasi dan memperluas kapasitas produksi modul surya di dalam negeri.

Menurutnya, para anggota Apamsi siap mendukung target ambisius pemerintah tersebut, termasuk melalui penambahan kapasitas produksi nasional. Meski begitu, pelaku industri membutuhkan jaminan kepastian pasar melalui kebijakan yang memiliki kekuatan hukum.

"Di sisi lain, kami juga berharap target itu menjadi komitmen yang kuat dari pemerintah dan dituangkan peraturan yang mempunyai kekuatan hukum," ujarnya saat dihubungi Bisnis, dikutip Minggu (17/5/2026).

Beny meyakini kapasitas produksi panel surya nasional pada dasarnya mampu memenuhi kebutuhan proyek PLTS yang direncanakan pemerintah. Sejumlah produsen dalam negeri disebut telah memiliki kesiapan untuk meningkatkan output produksi apabila permintaan pasar meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Meski demikian, dia mengakui pengembangan industri panel surya nasional masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan dukungan dari industri penunjang di dalam negeri.

Menurutnya, industri panel surya membutuhkan penguatan rantai pasok domestik, termasuk dari sektor industri kaca, frame, dan komponen lain yang menjadi bagian penting dalam produksi modul surya.

“Kendala produsen panel surya saat ini adalah perlunya dukungan dari industri lain yang menjadi bagian dari produk panel surya, seperti industri kaca dan frame,” ujarnya.

Selain itu, Apamsi juga meminta pemerintah memberikan dukungan berupa kebijakan perpajakan yang lebih ramah terhadap industri panel surya nasional.

Beny mengatakan insentif fiskal menjadi penting untuk menjaga daya saing industri domestik di tengah kebutuhan investasi yang besar dalam pengembangan energi baru terbarukan.

Dia menambahkan industri panel surya nasional juga memiliki dampak ekonomi yang luas karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Di industri panel surya ini ada puluhan ribu rakyat yang bekerja dan mendapat penghasilan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Donald Trump menetapkan bahwa India, Indonesia, dan Laos memberikan subsidi tidak adil terhadap industri manufaktur tenaga surya mereka.

Keputusan sementara ini dinilai dapat meningkatkan daya saing produsen panel surya Amerika Serikat (AS), namun berisiko mendorong kenaikan harga bagi konsumen domestik.

Dilansir dari Bloomberg, Rabu (25/2/2026), Departemen Perdagangan AS secara sementara menetapkan bahwa India telah memberikan subsidi sebesar 126%.

Sementara itu, Indonesia memiliki tingkat subsidi antara 86% hingga 143%, sedangkan Laos 81%. Departemen Perdagangan biasanya memperhitungkan tingkat tersebut dalam bea impor yang dikenakannya.

Besaran subsidi tersebut biasanya menjadi dasar dalam penetapan bea masuk tambahan terhadap produk impor terkait. Artinya, jika keputusan ini ditegaskan dalam putusan final, maka modul surya dari ketiga negara berpotensi dikenai tarif impor yang lebih tinggi saat masuk ke pasar AS.

Temuan ini menambah tekanan kebijakan terhadap industri tenaga surya AS yang tengah menghadapi dinamika regulasi. Meski sektor surya menyumbang sekitar 72% dari total penambahan kapasitas listrik baru di AS hingga November 2025, pemerintahan Trump diketahui berupaya memperlambat laju pertumbuhannya sembari memperkuat dukungan terhadap energi fosil, termasuk gas alam.

Kebijakan tarif tambahan dikhawatirkan berdampak ganda. Di satu sisi, langkah ini dapat melindungi produsen dalam negeri dari praktik subsidi asing. Namun di sisi lain, pengenaan bea masuk berpotensi meningkatkan biaya proyek dan harga listrik berbasis tenaga surya di tingkat konsumen.

Data BloombergNEF menunjukkan bahwa India, Indonesia, dan Laos menyumbang sekitar 57% impor modul surya ke AS pada semester I/2025.

Sebelumnya, para pengembang proyek surya AS beralih ke pasokan dari ketiga negara tersebut setelah pemerintah AS memberlakukan tarif tinggi terhadap empat negara Asia Tenggara yang sebelumnya mendominasi impor panel surya.

Desakan Industri Lokal

Penyelidikan ini bermula dari petisi yang diajukan oleh kelompok industri dalam negeri, Alliance for American Solar Manufacturing and Trade. Organisasi tersebut meminta Departemen Perdagangan untuk menindak dugaan praktik subsidi yang dinilai merugikan produsen AS.

Dalam pernyataannya, kelompok itu menegaskan bahwa investigasi diperlukan guna melindungi kapasitas manufaktur nasional dan memastikan persaingan yang adil di pasar energi surya.

Keputusan final Departemen Perdagangan AS akan menjadi penentu arah kebijakan perdagangan sektor surya ke depan. Jika tarif tambahan diberlakukan, pelaku industri dan konsumen diperkirakan harus bersiap menghadapi struktur biaya baru dalam rantai pasok energi terbarukan di Negeri Paman Sam.