Bisnis.com, JAKARTA — Target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW) dalam 3 tahun atau pada 2029 dinilai perlu dibarengi dengan pemberian insentif yang atraktif guna mengakselerasi pencapaiannya.

Ketua Komite Tetap Kajian Hilirisasi dan Investasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi menilai program tersebut berpotensi menjadi pengungkit bagi industri nasional untuk memasok kebutuhan proyek secara signifikan.

Namun, dia mengatakan realisasi target itu tidak lepas dari sejumlah kendala mendasar.

Menurutnya, proyek PLTS skala besar membutuhkan skema pembiayaan dengan biaya yang lebih rendah agar layak secara ekonomi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur jaringan menjadi hambatan utama.

“Infrastruktur jaringan juga menjadi tantangan karena lokasi PLTS sering jauh dari pusat beban, sehingga butuh percepatan transmisi dan interkoneksi,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (5/5/2026).

Dia menambahkan, kebutuhan insentif fiskal menjadi krusial untuk menarik investasi dan mempercepat realisasi proyek. Chandra mengatakan, beberapa bentuk insentif yang dinilai relevan antara lain adalah tax holiday serta pembebasan bea masuk untuk komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Di sisi lain, kemudahan akses terhadap pembiayaan juga diperlukan untuk mendukung pengembangan proyek dalam skala besar. Skema pendanaan yang lebih fleksibel dinilai dapat mempercepat implementasi proyek yang saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Chandra juga melihat lonjakan permintaan domestik dari program PLTS berpotensi menjadi solusi bagi industri panel surya nasional yang terdampak kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Kapasitas produksi yang sebelumnya bergantung pada pasar ekspor dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan proyek dalam negeri.

“Program ini menjadi momentum untuk menjaga keberlanjutan industri panel surya nasional dan mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri,” katanya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta agar proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt dipercepat untuk mendukung ketahanan energi.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto usai menggelar rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Negara pada akhir April lalu

Brian mengatakan bahwa dalam rapat tersebut Prabowo dengan Danantara, PLN, serta para ahli di kementerian dan perguruan tinggi mengevaluasi terkait program PLTS 100 gigawatt.

"Bapak Presiden menanyakan perkembangannya [PLTS], dan meminta agar itu dipercepat terutama untuk yang diesel," kata Brian.

Lebih lanjut, Brian mengatakan bahwa instalasi untuk PLTS 100 GW telah disiapkan dan ditargetkan instalasi 17 gigawatt PLTS yang berasal dari diesel terlaksana pada tahun ini.

"Lokasinya nanti, semuanya dari PLN ya sebagai implementator program tersebut," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW) dalam 10 tahun dinilai dapat direalisasikan meski kebutuhan investasi diperkirakan menembus Rp1.700 triliun.

Direktur Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia, Tiza Mafira, mengemukakan bahwa PLTS yang bersifat desentralisasi merupakan sumber energi yang ideal untuk negara kepulauan seperti Indonesia, terlebih bagi daerah-daerah yang kesulitan mengakses transmisi dan jaringan PLN.

“PLTS mudah dipasang. Kemudian stabil apabila disandingkan dengan baterai dan melimpah karena seluruh Indonesia dari barat ke timur itu mendapatkan matahari yang melimpah. Hanya saja memang perlu cermat, memastikan bahwa ini menjadi modal. Jadi, bukan hanya menjadi proyek pengadaan saja tetapi menjadi program yang dijadikan lini bisnis bagi desa tersebut,” kata Tiza dalam media briefing di Jakarta pada Jumat (20/2/2026).

Adapun kebutuhan investasi PLTS yang mencapai Rp1.700 triliun disebutnya tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan dari pemerintah. Tiza mengatakan pemerintah harus terbuka terhadap potensi pembiayaan dalam bentuk-bentuk lain.

“Jadi ini sebenarnya memiliki kesempatan serta potensi, untuk kita ajak sumber-sumber pembiayaan lain untuk juga ikut memikirkan. Misalnya filantropi, pembiayaan pembangunan, bahkan pembiayaan swasta juga bisa terlibat,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Pendiri & Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengemukakan PLTS 100 GW memerlukan program yang terencana untuk benar-benar direalisasikan.

“The economics is all possible untuk Indonesia mencapai 100 GW, 10 tahun. Program 100 GW PLTS harus kita lihat bukan sekadar sebagai proyek energi. Ini adalah proyek ekonomi. Proyek industri. Proyek masa depan,” kata Dino.

Dino memaparkan pengembangan PLTS perlu dipercepat karena sejumlah pertimbangan.

Pertama adalah ketahanan energi. Indonesia masih mengalokasikan subsidi dan kompensasi energi dalam jumlah besar setiap tahun, terutama ke energi fosil. Hal ini membuat Indonesia tetap rentan terpapar volatilitas harga global.

“Energi surya memberikan kita sumber energi domestik yang bersih dan stabil dalam jangka panjang,” kata Dino.

Kedua, percepatan PLTS dapat mendukung industrialisasi energi bersih domestik. Skala kapasitas 100 GW disebut Dino menciptakan permintaan yang cukup besar untuk mendorong investasi manufaktur, mulai dari modul, inverter, baterai, hingga jasa engineering dan O&M.

“Jadi kita tidak hanya memasang panel surya, tetapi kita juga bisa membangun industrinya, manufakturnya, rantai pasoknya, teknologinya, dan SDM-nya. Ini kesempatan kita untuk naik kelas dalam rantai nilai global, seperti yang dilakukan India melalui kebijakan industrinya,” kata Dino.

Ketiga, percepatan PLTS 100 GW berpotensi menciptakan keadilan pembangunan dan produktivitas desa melalui program elektrifikasi.

“Ini bukan masalah soal listrik menyala. Ini soal pemakaian energi yang produktif, listrik untuk UMKM, pertanian, pengolahan hasil, dan ekonomi desa yang lebih produktif. Di sinilah yang bisa membuat ekonomi kita bisa lebih berdaya saing,” katanya.