Bisnis.com, JAKARTA — Keuangan syariah dinilai berpotensi menjadi salah satu sumber pendanaan strategis untuk mendukung target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW) di Indonesia.

Program Director MOSAIC Aldy Permana mengatakan berbagai instrumen syariah, mulai dari hibah, pembiayaan komersial syariah, hingga Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), dinilai dapat dikombinasikan guna menjawab kebutuhan investasi proyek energi Surya.

Potensi tersebut dibahas dalam kajian yang dilakukan MOSAIC bersama Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Purpose, yang dipaparkan dalam diskusi bertajuk Potensi Keuangan Islam untuk Pendanaan PLTS Berbasis Komunitas di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Aldy Permana menuturkan penelitian berangkat dari pertanyaan mengenai peran keuangan syariah dalam mendukung target pembangunan 100 GW PLTS yang tengah didorong pemerintah.

“Pertanyaan utama yang ingin kami jawab melalui riset ini adalah bagaimana keuangan syariah dapat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk mendukung target pembangunan 100 GW PLTS di Indonesia. Tantangannya bukan hanya membangun proyek di awal, tetapi juga memastikan proyek tersebut dapat beroperasi secara berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Kajian tersebut dilakukan untuk mendukung target pembangunan 80 GW PLTS berbasis desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta tambahan 20 GW PLTS yang terhubung dengan jaringan kelistrikan nasional.

Berdasarkan simulasi penelitian, pembangunan PLTS komunitas berkapasitas 1 megawatt (MW) membutuhkan investasi awal sekitar Rp22 miliar dengan masa operasi hingga 20 tahun. Selain itu, proyek juga memerlukan biaya operasi dan pemeliharaan sekitar Rp330 juta per tahun.

Untuk menjawab tantangan tersebut, peneliti menguji sejumlah skema pembiayaan yang menggabungkan dana komersial dan dana sosial Islam. Hasilnya, terdapat empat model yang berpotensi diterapkan, yakni hibah penuh, pembiayaan bank syariah, kombinasi hibah dan pinjaman lunak, serta dana abadi wakaf uang.

Dari berbagai opsi tersebut, model kombinasi 50% hibah dan 50% pinjaman lunak dinilai paling memungkinkan untuk direplikasi secara luas karena mampu menjaga tarif listrik tetap terjangkau sekaligus mengurangi kebutuhan dana sosial yang terlalu besar.

Selain mendukung pembiayaan pembangunan awal, instrumen syariah juga dinilai dapat menopang keberlanjutan operasional proyek. Kajian MOSAIC menunjukkan bahwa Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) berpotensi digunakan untuk membantu menanggung biaya operasi dan pemeliharaan PLTS.

Direktur Keuangan Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Dwi Irianti Hadiningdyah, mengatakan ekosistem keuangan syariah di Indonesia sebenarnya telah memiliki beragam instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proyek energi terbarukan.

“Keuangan syariah memiliki banyak instrumen yang bisa dikombinasikan untuk mendukung proyek energi terbarukan. Untuk kebutuhan investasi awal dapat memanfaatkan hibah maupun pembiayaan komersial yang lebih murah, sementara kebutuhan operasional dan perawatan dapat didukung melalui instrumen seperti CWLS,” ujarnya.

Menurut Dwi, tantangan terbesar saat ini bukan terletak pada ketersediaan instrumen pembiayaan, melainkan bagaimana menghubungkan berbagai sumber dana tersebut dengan proyek-proyek energi terbarukan yang siap dijalankan.

Sementara itu, Analis Keuangan Negara Ahli Muda Bidang Tugas Pembiayaan dan Risiko Keuangan Kementerian Keuangan, Safrudin Sabto Nugroho, menilai model yang mengintegrasikan dana komersial, hibah, dan instrumen sukuk negara merupakan terobosan yang layak diimplementasikan.

Namun, dia mengingatkan bahwa keberhasilan skema tersebut sangat bergantung pada tata kelola yang baik mengingat proyek melibatkan dana publik dan dana sosial Islam.

“Ketika kita mengelola dana publik dan dana sosial Islam, maka aspek tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi menjadi hal yang sangat mandatori,” katanya.

Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, perbankan syariah, lembaga filantropi Islam, dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dinilai akan menjadi faktor kunci untuk merealisasikan proyek percontohan yang dapat membuka jalan bagi pemanfaatan keuangan syariah dalam mendukung target 100 GW PLTS nasional.