Bisnis.com, REMBANG – Bank Jateng menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) untuk pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada lima keluarga penerima bantuan di Kabupaten Rembang. Setiap keluarga menerima bantuan dalam bentuk uang tunai senilai masing-masing Rp 15 juta.

Penerima adalah Dwi Harsono warga Desa Jukung Kecamatan Bulu, Sugito warga Desa Pomahan Kecamatan Sulang, Baini dan Nyarini dari Desa Kaliombo Kecamatan Sulang, dan Suyadi warga Desa Sridadi Kecamatan Rembang.

Dana bantuan secara simbolis diserahkan oleh Pemimpin Bank Jateng Cabang Rembang Eviek Susandari dan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Rembang Mustain kepada para penerima bantuan. Penyerahan bantuan dilaksanakan di kantor Bank Jateng Cabang Rembang pada Kamis (11/6/2026).

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Rembang Mustain mengatakan bahwa pemugaran RTLH merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki tampat tinggal yang memenuhi syarat keselamatan bangunan, kesehatan, dan kecukupan luas.

Mustain juga meminta agar pemerintah desa turut berperan aktif dalam proses penyaluran bantuan, terutama dalam memenuhi persyaratan dokumen yang diperlukan oleh pihak Bank Jateng. Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penyaluran bantuan tersebut.

“Tidak kalah pentingnya untuk para penerima bantuan RTLH ini dibantu proses pelaksanaannya, karena dituntut transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan, sehingga saling menjaga terlaksananya pembangunan tersebut,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (16/6/2026).

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Yaman untuk Indonesia, H.E. Mr. Salem Ahmed Abdulrahman Balfakeeh, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (18/5).

Pertemuan berlangsung sangat strategis, khususnya dalam meningkatkan hubungan yang sudah terjalin antara Indonesia dan Yaman.

Gubernur Khofifah menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyambut baik inisiatif memperkuat hubungan antara Jawa Timur dan Yaman melalui penjajakan kerja sama di sektor investasi, pendidikan, perdagangan dan budaya.

"Beliau bersama tim telah mendiskusikan beberapa hal strategis untuk ditindaklanjuti kerja sama teknis di sektor pendidikan, perdagangan dan budaya. Namun, prosesnya tentu sesuai dengan rekomendasi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan DPRD Provinsi Jawa Timur," kata Khofifah.

Menurut Khofifah, di sektor perdagangan antara Jawa Timur dan Republik Yaman menunjukkan tren positif. Tercatat tahun 2021-2025, nilai ekspor Jawa Timur ke Yaman fluktuatif dengan tren pertumbuhan rata-rata 24,08% per tahun.

Kemudian tahun 2025, nilai ekspor mencapai sekitar USD 14,6 juta, dengan komoditas utama berupa olahan tepung (USD 5,8 juta), sabun dan preparat pembersih (USD 3,69 juta), kertas dan karton (USD 1,5 juta) serta produk kaca, makanan olahan, perlengkapan listrik dan produk perikanan.

"Sedangkan nilai impor Jawa Timur dari Yaman tercatat sebesar USD 1,97 juta, sehingga menghasilkan surplus perdagangan bagi Jawa Timur sekitar USD 12,63 juta," jelas Khofifah.

Sedangkan untuk kerja sama di bidang perdagangan, menurut Gubernur Khofifah, sangat potensial untuk ditingkatkan terlebih karena ada beberapa diksi bahasa Indonesia yang digunakan untuk makanan Indonesia. Seperti gado-gado, nasi goreng, rujak, sambel dan mi instan. Selain itu, hari ini duta besar akan bertemu dengan para pedagang di Surabaya.

"Betapa persaudaraan antara Indonesia dan Yaman, terutama Provinsi Hadramaut, sudah begitu kuat berjalan luar biasa," tuturnya.

“Dan banyak produk dari Yaman yang kita temui di sini. Seperti madu Yaman sering kita lihat sebagai oleh-oleh haji atau umroh , selain itu lagu lagu dari Yaman juga populer di sini,” imbuhnya.

Di sektor budaya, Gubernur Khofifah mengatakan hubungan historis dan kultural yang telah terjalin sejak berabad-abad lalu tumbuh melalui jalur perdagangan maritim, penyebaran ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman serta interaksi antarmasyarakat yang pengaruhnya terasa sampai saat ini.

"Keberadaan komunitas Arab-Hadhrami di Surabaya dan berbagai wilayah Jawa Timur lainnya, kawasan Ampel di Surabaya, menjadi simbol kuat dari hubungan sejarah tersebut. Nilai-nilai persaudaraan, toleransi, dan kontribusi sosial yang diwariskan oleh komunitas Hadhrami telah menjadi bagian penting dari perkembangan masyarakat Jawa Timur," ungkapnya.

Lebih lanjut, hubungan pendidikan antara Indonesia dan Jawa Timur terutama untuk belajar di Yaman sangat tinggi, sehingga ada pertukaran mahasiswa Yaman yang bisa belajar di Indonesia, terutama di Jawa Timur, dan sebaliknya, mahasiswa Jawa Timur belajar ke Yaman karena memang perspektif keberagamannya moderat.

"Menjadi bagian penting membangun pendidikan terutama di sektor jurusan agama tetapi bahwa mereka mendapatkan penguatan bagaimana moderasi diantara komunitas dimana mereka akan mengabdikannya," jelasnya.

Sementara itu, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Yaman untuk Indonesia, H.E. Mr. Salem Ahmed Abdulrahman Balfakeeh, menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Khofifah yang menerima kunjungan di Provinsi Jawa Timur.

Pertemuan dikhususkan untuk perbincangan rencana dan wacana kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan antara Jawa Timur dan beberapa provinsi di Yaman. Sebagai contoh, Provinsi Hadramaut dengan Provinsi Jawa Timur bukan sekadar hubungan biasa, melainkan seperti saudara kandung karena banyak masyarakat Yaman yang hijrah ke Indonesia.

"Mereka mempunyai peran yang begitu besar di negeri ini, maka sekarang kita ingin membangun kembali hubungan tersebut baik di sektor pendidikan, kebudayaan dan ekonomi. Semoga semua rencana ini dapat tercapai," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan melalui anak usahanya, PT Sinergi Investasi Properti (SIP), menjalin kerja sama strategis dengan PT Didaktika Mitra Solusi untuk membangun Labschool di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Pembangunan ini menjadi bagian dari komitmen investasi langsung yang tidak hanya berorientasi pada imbal hasil, tetapi juga pada dampak sosial berkelanjutan.

Sekolah yang dibangun di atas lahan seluas tiga hektar tersebut dirancang sebagai institusi pendidikan unggulan yang mendorong terciptanya ekosistem pendidikan berkualitas, inklusif, dan berorientasi masa depan. Inisiatif ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.

Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Edwin Ridwan, menyampaikan bahwa investasi di sektor pendidikan merupakan bentuk komitmen jangka panjang institusi dalam mendukung kemajuan bangsa.

“Kami menyambut baik dimulainya kerja sama investasi pembangunan Labschool Joglo ini. Bagi kami, investasi tidak semata dimaknai sebagai penguatan nilai finansial, tetapi juga sebagai upaya menciptakan dampak jangka panjang yang berkelanjutan, khususnya melalui pengembangan sektor pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujar Edwin dalam keterangan tertulisnya.

Pencanangan pembangunan dilakukan secara resmi pada Rabu (11/2) oleh Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Agung Nugroho, bersama Direktur PT Didaktika Mitra Solusi, Asdineri Ruslim. Proyek ini ditargetkan rampung dan mulai beroperasi pada tahun 2027.

Dalam sambutannya, Asdineri Ruslim meyakini kehadiran Labschool Joglo akan mendorong pemerataan kualitas pendidikan di wilayah Jakarta Barat dan sekitarnya.

“Kami optimistis berdirinya sekolah berkualitas seperti Labschool akan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekitar dan menjadi pusat pendidikan unggulan di kawasan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Agung Nugroho menegaskan pentingnya optimalisasi dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan melalui investasi langsung yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential), tata kelola yang baik, serta kebermanfaatan bagi peserta dan masyarakat luas.

“Saat ini BPJS Ketenagakerjaan mengelola dana pekerja Indonesia sekitar Rp900 triliun. Potensi investasi langsung sebesar 5 persen atau sekitar Rp45 triliun memiliki peluang besar untuk dioptimalkan sehingga tidak hanya memberikan imbal hasil yang sehat, tetapi juga menghadirkan kemanfaatan nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Melalui kolaborasi ini, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan perannya tidak hanya sebagai pengelola dana jaminan sosial ketenagakerjaan, tetapi juga sebagai institusi yang berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang pendidikan dan penguatan kualitas SDM Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memaparkan dua strategi utama pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Salah satunya meningkatkan kualitas pendidikan lewat Sekolah Rakyat.

Hal ini disampaikan usai menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/11/2025).

“Hari ini kami melanjutkan rapat terbatas bidang pemberdayaan masyarakat. Salah satu poin penting adalah mengatasi penanggulangan kemiskinan dengan cara memutus mata rantai kemiskinan melalui dua skema strategi,” ujar Cak Imin.

Menurutnya, strategi pertama dilakukan melalui sektor pendidikan yang konkret diwujudkan lewat sekolah rakyat.

Dia menjelaskan bahwa bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, pemerintah akan mengonsolidasikan pendidikan agar menjadi bagian integral dari solusi pengangguran dan tantangan dunia kerja di masa depan.

Cak Imin menambahkan, strategi kedua dalam memutus rantai kemiskinan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat.

“Yang kedua, strategi memutus mata rantai kemiskinan dengan pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.

Dua strategi besar tersebut, lanjut Cak Imin, akan diterapkan melalui berbagai langkah konkret. Salah satunya adalah memperbanyak pelatihan vokasi agar lulusan SMA dan SMK lebih cepat terserap di dunia kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Yang pertama, akan diperbanyak pelatihan-pelatihan vokasi untuk mendorong para alumni-alumni SMA dan SMK untuk bisa lebih cepat terserap di dalam dunia kerja di dalam negeri maupun di luar negeri,” katanya.

Pemerintah juga akan melibatkan balai pelatihan kerja milik negara dan swasta agar dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja.

“Kita akan melibatkan balai-balai pelatihan negeri, pemerintah punya, maupun balai-balai latihan kerja swasta untuk bisa terserap dengan kebutuhan pasar kerja,” jelasnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan perintah khusus untuk melakukan revitalisasi sekolah vokasi, dengan kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan lapangan kerja.

“Yang kedua, perintah presiden untuk melakukan revitalisasi sekolah vokasi, di mana kurikulum pendidikan dan juga pengelolaan pendidikan berorientasi kepada persiapan menghadapi serapan lapangan kerja dan dunia kerja,” ungkapnya.

Cak Imin menyebut Presiden Ke-8 RI itu juga menekankan pentingnya investasi negara dalam peningkatan skill vokasi serta penguasaan bahasa asing.

“Presiden memerintahkan kita untuk tidak segan-segan melakukan investasi melalui anggaran negara di dalam meningkatkan kapasitas skill vokasi para anak didik kita dan lulusan-lulusan pendidikan formal kita. Termasuk, pak presiden minta supaya selain bahasa Indonesia, bahasa asing Inggris, Arab menjadi salah satu kewajiban bagi sekolah-sekolah untuk menerapkan,” ujarnya.

Di akhir keterangannya, Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja maksimal dalam memperkuat dimensi pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan nasional.

“Sekaligus, kita akan bekerja sungguh-sungguh dimensi pemberdayaan di dalam menanggulangi kemiskinan dalam berbagai program-program kita,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memutuskan menambah dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari Rp 13,2 triliun yang dihibahkan dari kerugian atas kasus korupsi minyak kelapa sawit.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginginkan agar dana pada LPDP ditambah. Salah satunya bersumber dari Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya yang senilai Rp13,2 triliun.

"Sudah dimasukin ke LPDP," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Selain dana yang berasal dari sitaan koruptor yang dikumpulkan Kejaksaan Agung dari kasus fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya itu, Purbaya mengatakan, pemerintah juga telah menyuntikan dana untuk LPDP senilai Rp 25 triliun tahun ini.

"Kita kasih malah Rp 25 triliun tahun ini ke LPDP, Rp 13 triliun dari sana," ucap Purbaya.

Sebagai catatan, dana pengelolaan LPDP memang masih memadai, didukung oleh saldo dana abadi LPDP yang masih cukup tinggi, walaupun dari sisi neraca keuangan operasional tahunan mengalami defisit sejak 2023.

Merujuk pada data kinerja keuangan LPDP, realisasi pendapatan dan belanja LPDP periode 2020-2025 mengalami defisit sejak 2023. Sedangkan, pada 2020-2021 selalu surplus.

Pada 2020, realisasi pendapatan LPDP senilai Rp 3,92 triliun, sedangkan belanjanya Rp 2,02 triliun atau surplus Rp 1,9 triliun. Pada 2021 realisasi pendapatannya Rp 4,51 triliun, belanja Rp 3,07 triliun sehingga surplus Rp 1,44 triliun, dan pada 2022 pendapatannya Rp 6,38 triliun dengan belanja Rp 4,93 triliun dengan demikian surplus Rp 1,45 triliun.

Sementara itu, mulai 2023 realisasi pendapatannya Rp 9,33 triliun dan belanja Rp 9,84 triliun sehingga defisit mulai terjadi senilai Rp 512 miliar. Pada 2024 realisasi pendapatan Rp 10,94 triliun dengan belanja Rp 11,85 triliun membuat defisit Rp 910 miliar.

Adapun untuk catatan kinerja keuangan terbaru, yakni per 30 September 2025 realisasi pendapatan masih sebesar Rp 6,82 triliun dengan belanja Rp 7,46 triliun sehingga defisit menjadi Rp 637 miliar.

Meski demikian, realisasi untuk saldo dana abadi LPDP tercatat naik dari tahun ke tahunnya. Per 30 September 2025 sudah sebesar Rp 154,11 triliun, serupa dengan keseluruhan 2024 yang senilai Rp 154,11 triliun.

Pada 2023, nilai dana abadi pendidikan itu sebetulnya masih Rp 139,11 triliun, meski melonjak dibanding 2022 yang baru senilai Rp 119,11 triliun. Pada 2021 nilainya juga masih sebesar Rp 99,11 triliun, walaupun ada kenaikan dari 2020 yang sebesar Rp 70,11 triliun.

Jakarta CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan hasil pertemuannya dengan Plt. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto tadi pagi, di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (28/10/2025).

Purbaya mengungkapkan dirinya dan LPDP membahas mengenai dana Rp 13,2 triliun yang dihibahkan dari kerugian atas kasus minyak kelapa sawit. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginginkan agar dana pada LPDP ditambah. Salah satunya bersumber dari Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya yang senilai Rp13,2 triliun.

Purbaya tidak menegaskan kepastian soal penempatan dana Rp 13,2 triliun tersebut. Namun, dia menuturkan LPDP telah mendapatkan alokasi Rp 25 triliun tahun ini.

"Kita sudah siapkan Rp 25 triliun tahun ini. Tidak ada masalah itu," kata Purbaya di kantornya, Selasa (28/10/2025).

Sebelumnya, Purbaya mengatakan akan melihat terlebih dahulu kebutuhan dari LPDP. Menurutnya, dana yang dikelola LPDP hingga saat ini masih cukup besar.

"LPDP kan uangnya masih banyak sekali. Kita lihat perlu berapa dia dari Rp 13 triliun itu," ungkap Purbaya.

Dari data LPDP, total dana abadi pendidikan per awal Oktober 2025 mencapai Rp154,11 triliun. Adapun, dana ini terdiri dari Dana Abadi Pendidikan (DAP) Rp126,12 triliun, Dana Abadi Penelitian (DAPL) Rp12,99 triliun, Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT) Rp10 triliun, dan Dana Abadi Kebudayaan (DAKB) Rp5 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pendidikan kerap dianggap sebagai investasi paling berharga untuk masa depan, tapi biayanya terus meroket dari tahun ke tahun.

Biaya kuliah di universitas paling bergengsi di dunia bahkan bisa melampaui US$90 ribu atau setara Rp1,49 miliar (US$1= Rp16.624) per tahun.

Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar dana pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ditambah. Salah satunya bersumber dari Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya yang senilai Rp13,2 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melihat terlebih dahulu kebutuhan dari LPDP. Menurutnya dana yang dikelola LPDP hingga saat ini masih cukup besar.

"LPDP kan uangnya masih banyak sekali. Kita lihat perlu berapa dia dari Rp 13 triliun itu," ungkap Purbaya di kantornya, Selasa (21/10/2025)

Kebutuhan belanja pemerintah sangat besar, baik tahun ini maupun 2026. Maka dari itu diperlukan pengaturan agar semua bisa terlaksana, terutama terhadap program prioritas. "Nanti kita atur," jelasnya.

LPDP merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan. Tugasnya mengelola dana abadi pendidikan yang bersumber dari dana pengembangan pendidikan nasional, pendapatan investasi dan sumber lain yang sah untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan.

Sebelumnya Prabowo menjelaskan, tambahan dana LPDP bisa diambil dari efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah dimulai sejak tahun ini. Tambahan lain juga bisa berasal dari sitaan koruptor.

"Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang dari koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP," terang Prabowo.

Prabowo sempat menyinggung dana Rp13,2 triliun yang baru saja dikembalikan Kejaksaan Agung hasil penuntasan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya.

"Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan diambil oleh Jaksa Agung hari ini ke Menkeu. Mungkin Menkeu mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI, Prabowo Subianto mengatakan dana beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan ditambahkan, salah satu sumber dananya adalah dari uang pengembalian kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) dan turunan Rp 13 triliun.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna 1 tahun Kabinet Prabowo-Gibran di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/10/2025).

"LPDP akan saya tambahkan, dari sisa efisiensi penghematan uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu. Sebagian besar kita investasi di LPDP," ungkap Prabowo diikuti tepuk tangan dari pada menteri.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung baru saja mengembalikan uang atas kerugian negara dari tiga perusahaan, yakni Musim Mas, Permata Group dan Wilmar Group. Total pengembalian tersebut mencapai Rp 13 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons rencana Presiden tersebut. Namun, dia mengaku belum diajak bicara secara detail soal rencana ini.

"Saya belum ada diskusi detailnya, tapi kan diminta ditambahkan dari LPDP," ujarnya di istana.

Purbaya menuturkan bisa menjalankan ini tahun depan, jika saat ini tidak bisa dilakukan. Hal ini bisa dimengerti mengingat APBN telah memasuki tahapan akhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil(CPO) dan turunannya, dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo sempat mengaku terkejut dengan tumpukan uang yang berjumlah fantastis yang merupakan hasil dari praktik korupsi.

Prabowo menyebut, uang sebanyak itu seharusnya dapat dialokasikan untuk hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat seperti membangun sekolah hingga memberikan beasiswa.

Dalam kesempatan yang lain, Prabowo mengatakan pemerintah akan memanfaatkan hasil pengembalian uang negara dari kasus korupsi minyak goreng sebesar Rp13,25 triliun untuk memperkuat program beasiswa yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Menurutnya, dana tersebut disebutnya akan menjadi investasi bagi masa depan bangsa melalui pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia unggul.

“Uang-uang dari sisa efisiensi, penghematan, dan uang-uang yang kita dapat dari koruptor itu sebagian besar akan kita investasi di LPDP. Mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” ujar Prabowo dalam pidato Sidang Kabinet Paripurna Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Presiden Ke-8 RI itu menjelaskan, langkah itu merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan nasional dan mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Prabowo menyoroti pentingnya menjaring talenta-talenta terbaik bangsa dari seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya dari kalangan menengah ke atas.

“Kalau tidak salah, dari statistik semua negara, 1% populasi memiliki IQ di atas 120. Kalau 1% dari 287 juta penduduk, berarti sekitar 2,8 juta orang. Banyak dari mereka adalah anak-anak orang bawah, orang miskin, tapi punya kecerdasan tinggi. Kita harus cari mereka,” katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menambah dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP sebesar Rp13 triliun sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

Hanya saja, kata Purbaya, tambahan anggaran itu tak bisa disuntikkan pada tahun ini. Purbaya tak merinci alasan tambahan anggaran tidak bisa langsung dikelola tahun ini. Bendahara Negara itu pun mengaku belum menerima detail arahan dari Prabowo.

“Kalau tahun depan bisa, kalau sekarang tidak bisa,” kata Purbaya dilansir dari Antara, Senin (20/10/2025).

Kuota LPDP Ditambah Tahun Depan

Rencana tersebut sejalan dengan pernyataan Prabowo sebelumnya yang berencana menyalurkan beasiswa LPDP lebih masif pada tahun depan.

"Tahun 2026 LPDP ditarget dapat memberikan beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa," jelasnya dalam Pidato Presiden tentang RUU APBN TA 2026 Beserta Nota Keuangannya, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menyebut upaya itu dilakukan guna mewujudkan generasi cerdas, inovatif dan produktif yang nantinya diharapkan dapat bersaing di panggung global.

"Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering dan masih banyak lagi," tambahnya.

Meski demikian, tak disebut secara rinci berapa alokasi anggaran untuk Beasiswa LPDP tahun depan. Hanya saja, Prabowo menyebut program itu bakal masuk ke dalam alokasi biaya pendidikan yang ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun untuk TA 2026.

Posisi anggaran pendidikan itu mencapai 20% dari total APBN TA 2026 Dan digadang-gadang menjadi yang terbesar sepanjang masa.

"Pendidikan adalah instrumen memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20% yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah NKRI," tandasnya.

Pada 2025, pemerintah menyatakan ada 40.030 siswa penerima LPDP Kemendiktisaintek yaitu Beasiswa Pendidikan Indonesia dan Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kemenag.

Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto fokus pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia. Salah satunya melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

"LPDP akan saya tambahkan (dananya)," ungkap Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

LPDP merupakan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan. Tugasnya mengelola dana abadi pendidikan yang bersumber dari dana pengembangan pendidikan nasional, pendapatan investasi dan sumber lain yang sah untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan.

Prabowo menjelaskan, tambahan dana LPDP bisa diambil dari efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah dimulai sejak tahun ini. Tambahan lain juga bisa berasal dari sitaan koruptor.

"Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang dari koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP," terang Prabowo.

Prabowo sempat menyinggung dana Rp13,2 triliun yang baru saja dikembalikan Kejaksaan Agung hasil penuntasan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya.

"Mungkin yang Rp 13 triliun disumbangkan diambil oleh Jaksa Agung hari ini ke Menkeu. Mungkin Menkeu mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah untuk memanfaatkan hasil pengembalian uang negara dari kasus korupsi minyak goreng sebesar Rp13 triliun untuk memperkuat program beasiswa yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Menurutnya, dana tersebut disebutnya akan menjadi investasi bagi masa depan bangsa melalui pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia unggul. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato Sidang Kabinet Paripurna Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

“Uang-uang dari sisa efisiensi, penghematan, dan uang-uang yang kita dapat dari koruptor itu sebagian besar akan kita investasi di LPDP. Mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu menjelaskan, langkah itu merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan nasional dan mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Prabowo menyoroti pentingnya menjaring talenta-talenta terbaik bangsa dari seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya dari kalangan menengah ke atas.

“Kalau tidak salah, dari statistik semua negara, 1% populasi memiliki IQ di atas 120. Kalau 1% dari 287 juta penduduk, berarti sekitar 2,8 juta orang. Banyak dari mereka adalah anak-anak orang bawah, orang miskin, tapi punya kecerdasan tinggi. Kita harus cari mereka,” katanya.

Presiden kemudian menginstruksikan jajaran menteri terkait untuk bekerja sama dengan TNI, Polri, dan berbagai organisasi masyarakat guna menjaring anak-anak berpotensi tinggi di seluruh pelosok negeri.

“Cari mereka ini dan kita didik dengan beasiswa penuh,” tegas Prabowo.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13.255.244.538.149,00 dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Acara tersebut digelar di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada Senin (20/10/2025).

Uang dari Kasus Wilmar

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memutuskan mengabulkan kasasi yang diajukan Kejaksaan Agung dalam perkara kelangkaan minyak goreng yang menyeret tiga korporasi besar, yakni Permata Hijau Group, Musim Mas Group, dan Wilmar Group.

Putusan itu sekaligus membatalkan vonis lepas di pengadilan tingkat pertama dan menetapkan ketiga perusahaan bersalah dengan kewajiban membayar uang pengganti bernilai triliunan rupiah.

Dikutip dari Antara, Minggu (28/9/2025), putusan kasasi tersebut dijatuhkan oleh Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto sebagai ketua majelis bersama dua anggotanya, Agustinus Purnomo Hadi dan Achmad Setyo Pudjoharsoyo. Putusan diketok pada Senin (15/9/2025) setelah perkara diterima oleh MA pada 30 April 2025. “Amar putusan: JPU (jaksa penuntut umum) kabul,” dikutip dari petikan amar putusan untuk perkara kasasi Nomor 8431, 8432, dan 8433 K/PID.SUS/2025.

Dalam putusan tersebut, Wilmar Group dijatuhi kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp11,88 triliun. Perusahaan menyampaikan kepada bursa Singapura bahwa dana tersebut telah dititipkan ke Kejaksaan Agung sehingga tidak akan menimbulkan gangguan serius terhadap kondisi keuangan perusahaan.

Wilmar optimistis masih akan membukukan laba sepanjang 2025, meskipun pembayaran akan memengaruhi kinerja keuangan kuartal III. Sementara itu, Kejaksaan menuntut Musim Mas Group membayar uang pengganti senilai Rp4,89 triliun, dan Permata Hijau Group sebesar Rp937,5 miliar.