Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menjajaki kerja sama strategis dengan Imperial College London untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi, khususnya di bidang kedokteran dan sains.

Kerja sama tersebut sejalan dengan rencana pemerintah membangun 10 Medical and Science University di berbagai daerah.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto mengatakan pembahasan kemitraan itu dilakukan dalam pertemuan antara perwakilan Imperial College dan Presiden di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

"Ini adalah sebuah capaian yang sangat baik karena Imperial College baru saja diumumkan berada di peringkat kedua dunia berdasarkan QS Ranking, tepat di bawah MIT," ujar Brian kepada wartawan usai pertemuan.

Menurut Brian, kerja sama tersebut mencakup penyusunan kurikulum, peningkatan kualitas pengajaran, penelitian bersama, program dosen tamu, hingga pengembangan standar akademik untuk kampus baru yang akan dibangun pemerintah.

Dia menjelaskan Imperial College akan berperan sebagai mitra strategis sekaligus mentor bagi 10 universitas baru tersebut.

"Kami menyebutnya Strategic Partnership Program. Mereka akan menjadi mentor untuk kampus-kampus kita, terutama 10 kampus baru. Kualitas dosennya, kualitas penelitian, standar pengajaran, kurikulumnya, desain rumah sakit dan seterusnya akan disupervisi oleh profesor-profesor dari Imperial College," kata Brian.

Selain mendukung pengembangan universitas baru, pemerintah berharap kolaborasi tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas riset dan kapasitas akademik perguruan tinggi di Indonesia.

Brian menilai kerja sama dengan Imperial College, yang dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan terbaik dunia di bidang medis, menjadi peluang untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan tinggi nasional.

"Kita berharap kunjungan ini membuka pintu kerja sama strategis yang lebih luas di dunia pendidikan Indonesia. Jika kerja sama ini dapat direalisasikan, maka kualitas pengajaran, penelitian, dan pada akhirnya peringkat kampus-kampus Indonesia di dunia juga dapat meningkat," ujarnya.

Brian menegaskan fokus kerja sama saat ini adalah pendampingan akademik dan pengembangan institusi, bukan pembukaan kampus cabang Imperial College di Indonesia.

"Jadi kita menyebutnya Strategic Partnership Program. Mereka akan menjadi seperti mentor ya untuk kampus-kampus kita terutama 10 kampus baru. Kualitas dosennya, kualitas penelitian, standar pengajaran, kurikulumnya, desain rumah sakit dan seterusnya, itu nanti akan disupervisi oleh profesor-profesor dari Imperial College," tandas Brian.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan program revitalisasi sekolah bisa menjangkau sebanyak 71.744 satuan pendidikan pada 2026. Anggaran pun disiapkan mencapai Rp14 triliun.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan revitalisasi sekolah merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan nasional.

Terdapat penambahan target dari sebelumnya 60.000 satuan pendidikan, menjadi 71.744 satuan pendidikan. Menurutnya, penambahan sasaran tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan.

“Bapak Presiden beberapa kali menyampaikan itu, sehingga pada tahun 2026 program revitalisasi dapat menyasar 71.744 satuan pendidikan,” kata Mu’ti dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah di Jakarta pada Rabu (6/5/2026).

Adapun, pelaksanaan program revitalisasi untuk 2026 sudah mulai berjalan. Hingga kini, pemerintah telah merampungkan perjanjian kerjasama dengan 4.838 satuan pendidikan serta penyaluran ke 3.408 satuan pendidikan. Pemerintah pun mulai menyalurkan bantuan dengan total Rp2,6 triliun.

Sementara, yang menjadi fokus utama revitalisasi sekolah adalah sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam.

“Pada tahun 2026 revitalisasi diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang rusak sebagai dampak dari bencana. Sekolah-sekolah yang terdampak dari bencana alam baik yang di Sumatera maupun di wilayah lain di Indonesia,” katanya.

Pemerintah pun memprioritaskan sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan tingkat kerusakan berat meskipun tidak berada di wilayah bencana maupun 3T.

Sebelumnya, saat melakukan inspeksi mendadak terhadap hasil pembaruan fasilitas pendidikan sekaligus meninjau implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Cilacap pada akhir bulan lalu (29/4/2026), Prabowo pun menyinggung soal program revitalisasi sekolah tersebut.

Dalam kunjungan itu, Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kualitas sarana pendidikan merupakan bagian penting dari upaya membangun masa depan bangsa.

Pemerintah pun akan mempercepat perbaikan sekolah secara bertahap mengingat jumlah sekolah di Indonesia mencapai ratusan ribu unit.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil(CPO) dan turunannya, dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo sempat mengaku terkejut dengan tumpukan uang yang berjumlah fantastis yang merupakan hasil dari praktik korupsi.

Prabowo menyebut, uang sebanyak itu seharusnya dapat dialokasikan untuk hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat seperti membangun sekolah hingga memberikan beasiswa.

Dalam kesempatan yang lain, Prabowo mengatakan pemerintah akan memanfaatkan hasil pengembalian uang negara dari kasus korupsi minyak goreng sebesar Rp13,25 triliun untuk memperkuat program beasiswa yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Menurutnya, dana tersebut disebutnya akan menjadi investasi bagi masa depan bangsa melalui pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia unggul.

“Uang-uang dari sisa efisiensi, penghematan, dan uang-uang yang kita dapat dari koruptor itu sebagian besar akan kita investasi di LPDP. Mungkin yang Rp13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung hari ini diserahkan ke Menteri Keuangan. Mungkin sebagian kita taruh di LPDP untuk masa depan,” ujar Prabowo dalam pidato Sidang Kabinet Paripurna Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Presiden Ke-8 RI itu menjelaskan, langkah itu merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan nasional dan mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara-negara lain dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Prabowo menyoroti pentingnya menjaring talenta-talenta terbaik bangsa dari seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya dari kalangan menengah ke atas.

“Kalau tidak salah, dari statistik semua negara, 1% populasi memiliki IQ di atas 120. Kalau 1% dari 287 juta penduduk, berarti sekitar 2,8 juta orang. Banyak dari mereka adalah anak-anak orang bawah, orang miskin, tapi punya kecerdasan tinggi. Kita harus cari mereka,” katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menambah dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP sebesar Rp13 triliun sebagaimana arahan Presiden Prabowo.

Hanya saja, kata Purbaya, tambahan anggaran itu tak bisa disuntikkan pada tahun ini. Purbaya tak merinci alasan tambahan anggaran tidak bisa langsung dikelola tahun ini. Bendahara Negara itu pun mengaku belum menerima detail arahan dari Prabowo.

“Kalau tahun depan bisa, kalau sekarang tidak bisa,” kata Purbaya dilansir dari Antara, Senin (20/10/2025).

Kuota LPDP Ditambah Tahun Depan

Rencana tersebut sejalan dengan pernyataan Prabowo sebelumnya yang berencana menyalurkan beasiswa LPDP lebih masif pada tahun depan.

"Tahun 2026 LPDP ditarget dapat memberikan beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa," jelasnya dalam Pidato Presiden tentang RUU APBN TA 2026 Beserta Nota Keuangannya, Jumat (15/8/2025).

Prabowo menyebut upaya itu dilakukan guna mewujudkan generasi cerdas, inovatif dan produktif yang nantinya diharapkan dapat bersaing di panggung global.

"Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi, engineering dan masih banyak lagi," tambahnya.

Meski demikian, tak disebut secara rinci berapa alokasi anggaran untuk Beasiswa LPDP tahun depan. Hanya saja, Prabowo menyebut program itu bakal masuk ke dalam alokasi biaya pendidikan yang ditetapkan sebesar Rp757,8 triliun untuk TA 2026.

Posisi anggaran pendidikan itu mencapai 20% dari total APBN TA 2026 Dan digadang-gadang menjadi yang terbesar sepanjang masa.

"Pendidikan adalah instrumen memberantas kemiskinan. Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20% yaitu sekitar Rp757,8 triliun untuk tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah NKRI," tandasnya.

Pada 2025, pemerintah menyatakan ada 40.030 siswa penerima LPDP Kemendiktisaintek yaitu Beasiswa Pendidikan Indonesia dan Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kemenag.