REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus mencari sumber pembiayaan baru untuk mendukung pembangunan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pendanaan dari luar negeri. Kehadiran Patriot Bond dan Merah Putih Bond dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat pembiayaan nasional apabila didukung kepastian hukum dan tata kelola yang baik.

Pakar Hukum Tata Negara Radian Syam menilai kedua instrumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memiliki tujuan memperluas sumber pembiayaan pembangunan.

"Patriot Bond dan Merah Putih Bond merupakan instrumen kebijakan yang pada prinsipnya memiliki tujuan yang positif. Ini merupakan bagian dari alternatif pembiayaan pembangunan nasional," kata Radian.

Menurut Radian, dari perspektif hukum tata negara, pengaturan Patriot Bond dan Merah Putih Bond merupakan bagian dari open legal policy pembentuk undang-undang. DPR dan pemerintah memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dalam memperluas sumber pembiayaan negara.

Meski demikian, Radian mengatakan, efektivitas instrumen tersebut akan ditentukan oleh implementasinya. Karena itu, pemerintah perlu segera menerbitkan aturan pelaksana untuk memberikan kepastian hukum.

"Menjadi perhatian utama bukan terletak pada keberadaan instrumennya, melainkan kualitas implementasi Pasal 50A. Amanat undang-undang tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui peraturan pemerintah agar memberikan kepastian hukum, tata kelola, transparansi, mekanisme pengawasan, serta perlindungan terhadap kepentingan negara maupun investor," ujarnya.

Radian juga menilai upaya pemerintah menarik repatriasi dana masyarakat Indonesia yang tersimpan di luar negeri merupakan langkah yang rasional. Menurutnya, masuknya dana tersebut ke sistem keuangan domestik berpotensi meningkatkan likuiditas sekaligus mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis nasional.

"Likuiditas domestik tentu akan meningkat dan memberikan manfaat bagi pembiayaan pembangunan. Instrumen ini juga menjadi alternatif diversifikasi sumber pembiayaan sehingga ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal dapat dikurangi. Kita tentu tidak ingin terus-menerus bergantung pada utang dari luar negeri," katanya.

Ia menambahkan, Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak tepat dipandang hanya sebagai tempat parkir dana. Yang lebih penting adalah penguatan regulasi, manajemen risiko, serta koordinasi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.

Radian mengatakan, minat investor terhadap kedua instrumen tersebut akan sangat bergantung pada kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

"Investor membutuhkan kepastian hukum. Mereka ingin memastikan uang yang diinvestasikan aman dan kegiatan usahanya memperoleh perlindungan. Saya optimistis Patriot Bond dan Merah Putih Bond akan menarik minat investor, baik investor asing, domestik, maupun diaspora Indonesia, apabila pemerintah mampu menghadirkan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya," kata Radian.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengaku sejumlah langkah reformasi pasar modal domestik terus dikebut, terutama menjelang keputusan final market accessibility review oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Juni 2026 mendatang.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Evita Manthovani mengungkapkan bahwa MSCI telah memberikan respons positif pada 20 April 2026 terhadap sejumlah langkah reformasi awal yang digawangi secara kolaboratif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Evita membeberkan, setidaknya ada tiga kebijakan utama yang menjadi sorotan positif lembaga pemeringkat indeks global tersebut. Pertama, peningkatan batas minimal saham beredar di publik (free float) dari 7,5% menjadi 15% yang telah diimplementasikan pada 31 Maret 2026 guna mendongkrak likuiditas pasar.

Kedua, penguatan transparansi data Ultimate Beneficial Owner (UBO) melalui pengembangan sistem sejak Maret 2026. Ketiga, pelonggaran batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi pada konstituen indeks LQ45, yang dikerek naik secara signifikan dari 0,8% menjadi 20%.

"Yang perlu kita cermati adalah keputusan final akan ditetapkan dalam market accessibility review pada Juni 2026 ini. Artinya, kita masih memiliki ruang sekaligus tanggung jawab untuk meyakinkan pasar global bahwa arah reformasi kita konsisten, terukur, dan berkelanjutan," ujar Evita dalam acara Investor Relations Forum 2026 Vol. 2 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (11/6/2026).

Selain itu, Evita menegaskan bahwa pemerintah juga tengah berpacu dengan proyeksi lonjakan kebutuhan pembiayaan nasional. Ke depan, kebutuhan pembiayaan Indonesia, yang mencakup perbankan dan pasar keuangan, diperkirakan membengkak dari Rp7.400 triliun menjadi sekitar Rp9.200 triliun pada tahun 2029.

Dia menggarisbawahi sebagian besar kebutuhan tersebut akan mengandalkan sektor swasta dan masyarakat sehingga peningkatan partisipasi investor domestik dinilai menjadi kunci ketahanan sistem keuangan nasional.

Untuk merespons tantangan tersebut, pemerintah bersama OJK baru-baru ini meluncurkan program 'Pintar Reksadana'. Inisiatif ini dirancang untuk mengubah paradigma masyarakat menuju kebiasaan investasi yang rutin dan berorientasi jangka panjang.

"Ini merupakan langkah konkret dalam memperkuat pasar keuangan yang lebih inklusif dan berdaya tahan. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat basis investor domestik, menjaga stabilitas pasar, serta meningkatkan ketahanan dan kedalaman pasar keuangan nasional di tengah dinamika global," jelasnya.

Lebih lanjut, di sektor riil, pemerintah bersinergi dengan Bank Indonesia (BI) melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (Pinisi). Pinisi akan menjadi forum sinergi lintas lembaga, perbankan, pelaku usaha, hingga akademisi untuk menebalkan optimisme sekaligus memastikan likuiditas mengalir deras ke sektor-sektor yang produktif.

Lebih lanjut, Evita mengingatkan bahwa ketahanan ekonomi membutuhkan ekosistem pasar modal yang transparan, berintegritas, dan terpercaya. Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan pengawasan menjadi tanggung jawab kolektif.

Dia pun mengajak seluruh pemegang kepentingan mulai dari regulator, perbankan, emiten, investor, hingga akademisi untuk berjalan beriringan mengeksekusi agenda reformasi struktural ini.

"Mari kita jadikan ketidakpastian global sebagai sebuah tantangan, bukan sebagai hambatan. Ini adalah peluang untuk membuktikan bahwa fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia jauh lebih kuat dari apa yang diperkirakan," tutup Evita.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong aksi initial public offering (IPO) pada tahun ini untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasional yang kian meningkat.

Airlangga mengungkapkan bahwa investasi di sektor riil telah menunjukkan tren positif dengan realisasi mencapai Rp498,79 triliun pada kuartal I/2026, tumbuh 7,22% secara tahunan (year on year/YoY). Pertumbuhan tersebut juga diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang mencapai 706.000 orang.

Sejalan dengan ekspansi itu, Airlangga memproyeksikan kebutuhan pembiayaan nasional akan meningkat menjadi Rp7.400 triliun pada 2026 dan melonjak hingga Rp9.200 triliun pada 2029. Menurutnya, pasar modal memegang peran krusial sebagai mesin penarik dana dari sektor swasta dan masyarakat.

“Capital market fungsinya untuk menarik dana untuk IPO yang mungkin dalam periode first quarter ini ketidakpastian tinggi, sehingga ini masih dalam pipeline. Pipeline-nya belum muncul, nah mungkin perlu dikejar ke depan karena ini salah satu sektor juga yang penting,” ujarnya di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga 17 April 2026, tercatat masih ada 16 perusahaan yang mengantre dalam pipeline pencatatan saham. Namun, realisasi IPO di awal tahun ini tergolong masih lesu.

Berdasarkan dokumen pipeline BEI 2026, mayoritas calon emiten didominasi oleh perusahaan berskala aset besar di atas Rp250 miliar, yakni sebanyak 11 perusahaan. Sementara itu, 5 perusahaan lainnya masuk dalam kategori aset skala menengah dengan rentang Rp50 miliar hingga Rp250 miliar.

Dari sisi sektoral, kesehatan menjadi yang paling banyak dengan 4 perusahaan. Disusul sektor consumer cyclicals (3 perusahaan), consumer non-cyclicals (3 perusahaan), infrastruktur (2 perusahaan), serta teknologi (2 perusahaan). Adapun sektor energi dan finansial masing-masing menyumbang 1 calon emiten.

Sejauh ini, realisasi penawaran umum perdana saham sepanjang tahun berjalan 2026 baru mencatatkan satu emiten, yakni PT BSA Logistic Indonesia Tbk. (WBSA) yang berhasil menghimpun dana segar sebesar Rp300 miliar.

Sebelumnya, Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna menjelaskan perusahaan-perusahaan yang berada dalam antrean sebagian besar telah mengajukan IPO dengan laporan keuangan tahun buku 2025, sehingga diharapkan realisasi bisa terlaksana paling lambat Juni 2026.

“Maksimal bulan Juni 2026, nanti tergantung kecepatan mereka memberikan tanggapan kepada kita. Jika mereka segera menyampaikan tanggapan, tentu proses di kita akan lebih cepat," ujar di Kantor BEI, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI menambah fasilitas kredit sebesar Rp10 triliun kepada PT Pegadaian. Dengan tambahan tersebut, total pembiayaan yang disalurkan BNI kepada perusahaan pergadaian milik negara itu kini mencapai Rp25,1 triliun.

Perluasan kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kredit yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (10/3/2026). Penandatanganan tersebut dihadiri jajaran pimpinan kedua perusahaan, di antaranya Direktur Utama Pegadaian Damar Latri Setiawan, Direktur Keuangan & Perencanaan Strategis Pegadaian Ferdian Timur Satyagraha, Direktur Human Capital Pegadaian Tribuana Tunggadewi, serta Direktur Treasury & International Banking BNI Abu Santosa Sudrajat.

Direktur Treasury & International Banking BNI Abu Santosa Sudrajat mengatakan penambahan fasilitas kredit ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi kedua institusi dalam mendukung pengembangan ekosistem pembiayaan nasional.

“Dengan latar belakang dan keunggulan masing-masing, kita dapat bersama-sama menghadirkan akses pembiayaan yang lebih luas serta menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2026).

Dia menjelaskan kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari kemitraan yang telah terjalin antara BNI dan Pegadaian dalam mendukung pengembangan bisnis serta memperluas layanan pembiayaan kepada masyarakat.

Abu menilai Pegadaian memiliki posisi strategis sebagai perusahaan pergadaian milik negara sekaligus pemimpin industri pergadaian di Indonesia, sehingga kolaborasi kedua institusi dinilai dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat dalam memperluas akses pembiayaan.

“Pegadaian memiliki posisi yang sangat kuat sebagai perusahaan pergadaian pemerintah dan pemimpin industri pergadaian di Indonesia, sehingga kami optimistis kolaborasi ini dapat memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak,” kata Abu.

BNI berharap kemitraan dengan Pegadaian dapat terus berkembang dan semakin produktif, sekaligus membuka peluang kolaborasi baru di masa mendatang. Kolaborasi antara BNI dan Pegadaian juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem pembiayaan nasional serta mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia dengan menyediakan akses pendanaan yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha di berbagai sektor.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan memperluas instrumen operasi moneternya dengan membuka ruang bagi penggunaan obligasi korporasi sebagai underlying transaksi repurchase agreement (repo). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperdalam pasar keuangan dan meningkatkan efisiensi sistem pembiayaan nasional.

Kepala Grup Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Fitra Jusdiman menjelaskan bahwa selama ini repo yang dilakukan bank sentral hanya menerima Surat Berharga Negara (SBN) sebagai agunan (underlying asset). Padahal, di pasar keuangan terdapat berbagai jenis obligasi yang berpotensi digunakan untuk mengakses likuiditas dari BI.

"Harapannya penerbitan dari instrumen selain SBN itu di pasar itu juga bisa lebih berkembang. Kenapa? Karena dia bisa digunakan sebagai agunan atau underlying untuk repo kepada Bank Indonesia," ungkap Fitra dalam taklimat media di Kantor BI, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Dia menyoroti komposisi pasar obligasi Indonesia yang masih timpang dibandingkan negara maju. BI mencatat bahwa di Indonesia, nilai obligasi korporasi hanya setara 2,1% dari PDB.

Angka itu jauh lebih rendah dari nilai obligasi di Korea Selatan (60,7% dari PDB), Singapura (27,06% dari PDB), maupun Jepang (16,8% dari PDB). Banyak bank sentral di negara maju, sambungnya, juga sudah menerima berbagai jenis obligasi—baik pemerintah maupun korporasi—sebagai underlying repo.

Oleh sebab itu, BI juga akan mengikuti tren di negara maju itu sehingga terbuka alternatif pembiayaan bagi dunia usaha di luar sistem perbankan. Apalagi, selama ini perusahaan lebih banyak mengandalkan pinjaman bank karena pasar obligasi korporasi masih dangkal.

“Kalau perusahaan juga sudah bisa lebih banyak menerbitkan obligasi, mereka juga bisa mendapatkan alternatif sumber pinjaman yang lebih variatif dan juga dengan cost of fund yang juga lebih efisien,” kata Fitra.

Dalam jangka panjang, Fitra menjelaskan penguatan pasar obligasi korporasi juga akan mendorong perbankan melakukan penyesuaian tingkat suku bunga kredit, seiring meningkatnya kompetisi di pasar pendanaan.

Untuk tahap awal, BI hanya akan membuka skema repo korporasi melalui dealer utama (DU), dengan obligasi yang diterbitkan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebagai underlying pertama yang diterima. Pemilihan SMF dilakukan karena memenuhi kriteria BI dari sisi peringkat kredit, likuiditas, dan kredibilitas penerbit.

“Ke depan, tentunya bisa saja akan ada pengembangan obligasi korporasi yang bisa kita terima untuk dijadikan sebagai underlying repo,” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Target ini ambisius, tetapi bukan mustahil. Hal yang lebih penting dari sekadar angka pertumbuhan adalah cara mencapainya. Selama ini, sistem pembiayaan nasional masih bertumpu pada bunga dan margin perbankan, yang membuat uang berputar lebih cepat daripada barang dan jasa. Bank tumbuh, tetapi sektor riil tertatih.

Kini, saatnya Indonesia mencoba pendekatan baru: pembiayaan berbasis biaya dasar layanan, di mana lembaga keuangan tidak mencari untung dari waktu, melainkan cukup menutup ongkos pelayanannya secara efisien dan transparan.

Biaya dasar layanan adalah kompensasi tetap yang dibayar oleh debitur untuk menutup biaya administrasi, sistem, pengawasan, dan sumber daya manusia yang menjaga kelancaran pembiayaan. Nilainya ditetapkan di awal dan tidak berubah karena waktu.

Berbeda dengan bunga, biaya dasar tidak memperjualbelikan waktu, melainkan memberi nilai pada kerja dan pelayanan. Sebagai contoh, seorang pelaku usaha kecil meminjam Rp10 juta. Dalam sistem lama, ia membayar bunga 10 persen, sehingga mengembalikan Rp11 juta setelah setahun.

Dalam sistem biaya dasar, ia hanya membayar biaya layanan Rp500 ribu. Total yang dikembalikan Rp10,5 juta, cukup untuk menutup biaya operasional lembaga keuangan, tanpa menekan pelaku usaha dengan bunga yang menggerus margin mereka.

Penting untuk digarisbawahi, biaya ini ditetapkan berdasarkan ongkos riil pelayanan, bukan persentase dari pokok atau tenor pinjaman. Inilah yang secara fundamental membedakannya dari bunga, yang sejatinya adalah harga dari waktu.

Dengan pendekatan ini, lembaga keuangan dapat beroperasi sehat, tanpa harus berorientasi pada profit. Masyarakat memperoleh akses modal murah dan transparan. Negara tetap mendapatkan efek pertumbuhan riil yang lebih merata.

Alasan umum bank menolak model nirlaba adalah mahalnya biaya operasional. Namun laporan keuangan banyak bank menunjukkan bahwa sebagian besar biaya tersebut bukan biaya layanan dasar, melainkan biaya korporat: bonus, promosi, target laba, dan berbagai overhead manajerial.

Bank-bank BUMN, misalnya, mencatat biaya operasional sekitar Rp58 triliun per tahun, dengan rasio efisiensi (BOPO) di kisaran 50 hingga 70 persen. Artinya, separuh pendapatan mereka habis untuk biaya internal, bukan untuk pelayanan nasabah. Padahal, jika difokuskan hanya pada biaya operasional inti, seperti sistem, SDM, dan infrastruktur layanan, kebutuhan riil jauh lebih kecil. Di sinilah konsep biaya dasar layanan menjadi relevan: lembaga keuangan bisa tetap hidup efisien, tanpa kehilangan kemampuan melayani.

Data operasional Permodalan Nasional Madani (PNM) memberikan gambaran kuat tentang kelayakan finansial model biaya dasar layanan. Hingga akhir 2024, PNM punya lebih dari 15,4 juta nasabah aktif, pendapatan bersih Rp13,37 triliun, dan beban operasional sekitar Rp11,88 triliun (diestimasi dari laba Rp1,49 triliun). Jika biaya inti dibagi rata, setara Rp770 ribu per nasabah per tahun atau Rp64 ribu per bulan.

Ini menunjukkan skala nasional bisa efisien, tanpa bunga, seperti di Grameen Bank Bangladesh yang sukses dengan microfinance nirlaba. Data PNM, dengan skala dan efisiensinya membuktikan bahwa model biaya layanan dasar adalah alternatif yang sangat realistis untuk dipertimbangkan.

Untuk menjaga keadilan, rekomendasi penerapan struktur tarif dapat dibuat bertingkat. Sebagai contoh nasabah ULaMM, yang skalanya lebih besar, dapat dikenakan biaya layanan Rp3 juta per tahun, sedangkan nasabah Mekaar, yang didominasi perempuan prasejahtera, cukup Rp540 ribu per tahun — ada keringanan sekitar 72 persen. Dengan sistem tanggung renteng yang digunakan Mekaar, risiko gagal bayar rendah, sehingga beban Rp45 ribu per bulan di luar angsuran pokok tetap realistis dan berkeadilan.

Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah di bank-bank Himbara adalah momentum besar untuk menguji konsep ini.

Tidak semua dana harus disalurkan melalui kredit berbunga. Sebagian, misalnya 20 persen (Rp40 triliun), dapat dialokasikan ke PNM untuk dijalankan dengan skema biaya dasar layanan. Dengan rata-rata pembiayaan Rp50 juta per pelaku usaha, dana ini berpotensi menjangkau 800 ribu pelaku UMKM baru. Dampak ekonominya signifikan.

Berdasarkan kajian Bappenas dan LPEM-UI (2019), investment multiplier di Indonesia rata-rata mencapai 3,02, sementara studi Bank Indonesia (2022) menunjukkan credit-to-GDP multiplier sektor riil sebesar 3,7 kali. Bahkan riset LIPI (2020) mencatat output multiplier sektor perdagangan dan manufaktur ringan mencapai hampir 4 kali.

Dengan kata lain, setiap Rp1 dana pembiayaan produktif berpotensi menghasilkan Rp3 – Rp4 tambahan aktivitas ekonomi. Maka, jika Rp40 triliun dana publik dialirkan melalui model biaya dasar layanan, total nilai ekonomi baru yang tercipta dapat mencapai Rp120 triliun hingga Rp160 triliun per tahun, semua tanpa bunga dan tanpa membebani APBN.

Model biaya dasar layanan ini juga menjadi jawaban atas dilema lama antara subsidi dan profit. Selama ini, subsidi bunga, seperti pada Kredit Usaha Rakyat (KUR), sering menimbulkan distorsi. Dana publik tersedot untuk menambal margin bank, bukan untuk memperkuat sektor kerja.

Dengan sistem biaya dasar, lembaga keuangan tetap memperoleh kompensasi wajar atas jasanya, sementara pelaku usaha mendapat pembiayaan murah dan terukur. Negara pun dapat menghemat anggaran, tanpa mengorbankan fungsi sosial lembaga keuangan.

Pertumbuhan berkeadilan

Pertumbuhan 8 persen tidak hanya bisa dicapai lewat investasi besar, tetapi juga dengan memperbaiki cara uang bekerja di tingkat paling dasar. Ketika lembaga keuangan berhenti menjual waktu dan mulai menjual pelayanan, efisiensi meningkat, risiko menurun, dan pemerataan ekonomi menjadi lebih nyata. Tapi perlu diakui, model ini butuh pilot project, pengawasan OJK, dan adaptasi.

Penerapan biaya dasar layanan bukan sekadar gagasan teknis, melainkan perubahan paradigma. Dari sistem yang mengejar margin menuju sistem yang mengejar keberlanjutan. Dari lembaga yang mencari untung menjadi lembaga yang memastikan uang benar-benar bekerja untuk manusia.

Jika 20 persen dana publik dijalankan dengan model ini dan berhasil mempercepat sektor riil, Indonesia akan membuktikan bahwa pertumbuhan tinggi tidak harus lahir dari bunga tinggi, cukup dari pelayanan yang jujur, efisien, dan berkeadilan.

Uang sejatinya diciptakan sebagai alat tukar, bukan komoditas perdagangan. Nilainya lahir ketika ia berpindah tangan dan menggerakkan kegiatan produktif, bukan ketika disimpan atau diperdagangkan untuk keuntungan semata.

Oleh karena itulah uang tak perlu bertambah oleh berlalunya waktu, sebab ekonomi akan tumbuh ketika uang telah bekerja dengan benar.

*) Baratadewa Sakti P adalah praktisi keuangan keluarga dan pendamping keuangan bisnis UMKM

Copyright © ANTARA 2025