Bisnis.com, JAKARTA — Emiten jasa keamanan siber, PT ITSEC Asia Tbk. (CYBR), bersama Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI) mendorong pelaku industri untuk mengadopsi matrik risiko keamanan siber guna mengetahui langkah konkret dalam menjaga sistem perusahaan dari serangan.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendeteksi lebih dari 5,16 miliar anomali trafik di ruang digital Indonesia sepanjang tahun lalu.

Fenomena ini memicu urgensi peralihan fokus industri, dari yang semula sekadar melakukan upaya pencegahan konvensional kini wajib menguasai tata cara merespons insiden secara cepat dan terukur.

President Director ITSEC Asia, Patrick Dannacher, mengungkapkan eskalasi ancaman siber saat ini sudah menyentuh level kritis sehingga wajib menjadi agenda pembahasan utama di tingkat direksi perusahaan.

Ketika sebuah insiden terjadi, tegasnya, dampaknya bisa meluas ke operasional bisnis, layanan kepada pelanggan, hingga reputasi organisasi.

“Karena itu, kesiapan menghadapi krisis siber tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab tim IT saja. Para pengambil keputusan juga perlu memahami bagaimana merespons situasi tersebut dengan cepat dan tepat," ujar Patrick, dikutip Sabtu (27/6/2026).

Melalui program bertajuk Gerakan Nasional Ketahanan Siber (GNKS) 2026 ini, para pemimpin perusahaan tidak sekadar mendengarkan paparan teori, melainkan langsung dilibatkan dalam Executive Tabletop Exercise.

Metode interaktif ini membimbing jajaran manajemen melalui lima fase simulasi, mulai dari pemetaan konteks ancaman, penyusunan mitigasi bencana, hingga simulasi pengambilan keputusan krusial di tengah krisis.

Formulasi taktis tersebut sengaja disusun agar para pelaku industri memperoleh dokumen panduan konkret yang dapat diimplementasikan langsung di internal perusahaan masing-masing.

Output kepelatihan mencakup matriks risiko penentu prioritas pengamanan (Security Flow), konsep cetak biru alur otentikasi data (Security Design Concept), serta indikator penilaian kompetensi internal (Security Skills Assessment).

Pada kesempatan yang sama, Deputi Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menilai peningkatan kapabilitas taktis para pemangku kepentingan di daerah merupakan pilar utama dalam menjaga stabilitas makroekonomi berbasis digital.

"Pemanfaatan teknologi digital yang semakin luas perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan dalam menghadapi berbagai risiko siber. Upaya ini membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar ruang digital Indonesia dapat tumbuh secara sehat, aman, dan terpercaya," tutur Slamet.

Sementara itu, Ketua Umum ADIGSI, Firlie Ganinduto, menambahkan pemilihan Makassar sebagai lokasi roadshow kedua setelah Banten didasari oleh posisi wilayah ini sebagai hub pertumbuhan ekonomi utama di kawasan timur Indonesia. Kolaborasi ini dijadwalkan berlanjut ke beberapa kota besar lain seperti Pontianak, Bali, Yogyakarta, hingga Medan sepanjang tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingkat keamanan antarmuka pemrograman aplikasi atau application programming interface (API) di kawasan Asia Pasifik (APAC) dinilai masih tertinggal di tengah masifnya adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI).

Kondisi tersebut memicu lonjakan insiden siber yang berdampak pada pembengkakan kerugian finansial korporasi secara signifikan, dengan Jepang menjadi negara paling terdampak.

Laporan API Security Impact Study terbaru dari Akamai Technologies mengungkapkan 81% responden di kawasan Asia Pasifik mengalami insiden keamanan API dalam 12 bulan terakhir.

Dampak finansial dari serangan tersebut sangat besar, dengan rata-rata estimasi kerugian per insiden menembus angka US$1juta, melonjak tajam dari posisi tahun lalu yang sebesar US$580.000.

Berdasarkan survei terhadap 640 pengambil keputusan keamanan siber di Tiongkok, India, Jepang, dan Singapura, serangan terhadap API yang terhubung dengan ekosistem AI menjadi jenis insiden yang paling sering terjadi. Sebanyak 43% responden melaporkan serangan menyasar aplikasi AI, agen AI, hingga model bahasa besar (Large Language Models/LLM).

Director of Security Technology & Strategy Akamai Technologies Asia-Pasifik & Jepang, Reuben Koh, menjelaskan ekspansi penggunaan AI di kawasan APAC tidak dibarengi dengan fondasi keamanan yang kokoh.

Ketika API yang menopang fungsionalitas aplikasi AI terus bertambah tanpa pengawasan, area tersebut berubah menjadi titik buta (blind spot) berbahaya.

"Dampaknya bukan hanya meningkatnya risiko teknis. Situasi ini juga dapat memicu gangguan layanan berskala besar, biaya pemulihan yang lebih tinggi, hingga hilangnya kepercayaan," ujar Reuben dalam keterangannya, Selasa (19/5/2026).

Riset ini turut memetakan sebaran risiko di beberapa negara utama. India dan Singapura mencatat tingkat keterpaparan insiden tertinggi, masing-masing menyentuh angka 93% dan 90% perusahaan dalam setahun terakhir. Sementara itu, Jepang menjadi negara dengan rata-rata kerugian finansial terbesar, yakni mencapai US$1,59 juta per insiden, disusul Singapura dengan US$1,33 juta.

Ironisnya, pertumbuhan risiko siber ini belum diimbangi oleh kesiapan di lapangan. Akamai menemukan potret kesenjangan visibilitas yang cukup lebar, di mana hanya 22% responden yang memiliki daftar inventaris API secara lengkap dan mengetahui jalur distribusi data sensitif perusahaan.

Di sisi lain, baru 19% perusahaan yang telah mengintegrasikan pengujian keamanan sepenuhnya ke dalam seluruh siklus pengembangan perangkat lunak API dan proses CI/CD.

Kondisi diperparah oleh adanya perbedaan persepsi di internal korporasi. Sebanyak 56% jajaran eksekutif tertinggi (C-suite) merasa sangat siap menghadapi ancaman ini, tetapi pandangan serupa hanya dimiliki oleh 44% penanggung jawab keamanan aplikasi (AppSec).

Dari sisi kepatuhan, pemantauan operasional juga dinilai masih lemah. Meskipun mayoritas organisasi sudah memasukkan elemen API ke dalam klausul regulasi, hanya 63% yang menerapkannya dalam penilaian risiko nyata, dan baru 40% yang menyertakannya dalam laporan resmi. Lemahnya tata kelola ini berpotensi menyulitkan pemenuhan standar akuntabilitas global seiring meluasnya implementasi AI.

Bisnis.com, JAKARTA— Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkap merosotnya skor ketahanan siber nasional pada 2025 dipicu oleh kasus Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terjadi pada 2024.

National Cybersecurity Index (NCSI) mencatat skor ketahanan siber Indonesia sebesar 47,50 poin. Angka tersebut turun signifikan dibandingkan skor pada 2023 yang mencapai 63,64 poin. Penurunan ini membuat posisi Indonesia merosot ke peringkat ke-84 dari sebelumnya berada di urutan ke-48 dari total 136 negara di dunia.

Ketua BSSN Nugroho Sulistyo Budi menjelaskan laporan NCSI tersebut memotret kondisi pada tahun sebelumnya.

“Nah, 2025 itu kan dia [NCSI] memotret tahun 2024. Tahun 2024 ada apa? Ada kasus PDNS,” kata Nugroho ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Selasa (20/1/2026).

Menurut Nugroho, serangan ransomware yang menimpa layanan PDNS 2 berdampak besar terhadap penurunan skor ketahanan siber nasional. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa berdasarkan Global Cybersecurity Index, Indonesia masih berada pada kategori tier 1.

Untuk meningkatkan kembali ketahanan siber nasional, Nugroho menekankan pentingnya kerja sama kolaboratif antartim tanggap insiden siber di seluruh pemangku kepentingan.

“Itu kan akan membuat layer pertahanan berlapis,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa sistem pengamanan siber seharusnya terbangun secara menyeluruh, mulai dari level entitas, sektor, hingga BSSN sebagai koordinator nasional.

Dalam fungsi monitoring, BSSN saat ini menangani lebih dari 700 entitas pemerintah pusat dan daerah, belum termasuk sektor swasta yang cakupannya jauh lebih luas.

Oleh sebab itu, menurut Nugroho, setiap instansi perlu memiliki kesadaran terhadap aspek keamanan siber. Selama ini, perhatian kerap hanya terfokus pada penggunaan sistem elektronik dan aplikasi.

“Tapi hanya penggunaannya lupa dengan keamanannya,” katanya.

Dia mengibaratkan sistem keamanan digital seperti membangun rumah tanpa petugas keamanan. Infrastruktur telah dibangun, namun tanpa pengamanan yang memadai. Kondisi tersebut, menurutnya, masih sering terjadi di lapangan.

Nugroho menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan BSSN, banyak entitas belum memiliki tim tanggap insiden siber. Akibatnya, peringatan dini atau notifikasi dari BSSN kerap tidak tersampaikan.

“Nggak akan ter-deliver,” katanya.

Kasus PDNS

Sebelumnya diberitakan, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 tidak mampu berbuat banyak ketika terinfeksi ransomware Lockbit 3.0 pada Juni 2024. Padahal, proyek strategis tersebut menelan anggaran hingga ratusan miliar rupiah.

Dokumen pengadaan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkap pemerintah telah mengalokasikan anggaran PDNS sejak 2021.

Pada tahun tersebut, Direktorat Jenderal Aplikasi Kominfo menggelar tender layanan komputasi awan PDNS senilai Rp119 miliar. Pemenang tender adalah PT Aplikanusa Lintasarta dengan nilai kontrak Rp102 miliar.

Pada 2022, perusahaan yang sama kembali memenangkan tender dengan nilai pagu paket Rp197,9 miliar dan nilai kontrak Rp188,9 miliar. PT Aplikanusa Lintasarta bergerak di bidang komunikasi data dan jasa teknologi informasi, dengan mayoritas saham 72,36% dimiliki PT Indosat Tbk. (ISAT).

Dalam proses tender 2021–2022, entitas anak usaha Indosat tersebut mengungguli sejumlah kompetitor, termasuk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM). Head of Corporate Communication Indosat Ooredoo Steve Saerang membenarkan keterlibatan anak usaha Indosat dalam proyek tersebut.

“Benar [memenangkan tender],” ujarnya saat dikonfirmasi.

Namun, proyek layanan cloud PDNS mulai beralih ke Telkom pada 2023. Dalam tender tersebut, anggaran melonjak menjadi Rp357,5 miliar dengan nilai negosiasi Rp350,9 miliar. Telkom kembali memenangkan proyek layanan cloud PDNS pada 2024 dengan pagu anggaran Rp287,6 miliar dan harga negosiasi Rp256,5 miliar.

Terkait insiden serangan ransomware, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) telah memberikan klarifikasi.

VP Investor Relations Telkom Indonesia Octavius Oky Prakarsa mengatakan PT TelkomSigma merupakan bagian dari kemitraan Telkom–Lintasarta–Sigma–NeutraDC yang ditunjuk Kominfo sebagai penyedia layanan komputasi awan PDNS 2024.

Octavius menjelaskan TelkomSigma mengelola Pusat Data 2 di Surabaya yang menjadi bagian dari layanan PDNS. Pada 20 Juni 2024 pukul 04.15 WIB, terjadi gangguan yang berdampak pada sistem auto gate dan perlintasan bandara milik Direktorat Jenderal Imigrasi.

Setelah dilakukan analisis dan koordinasi dengan principal cloud platform, serangan tersebut terkonfirmasi sebagai ransomware Brain Chiper.

“Serangan Ransomware tersebut telah mengakibatkan sistem failure dan data terenkripsi pada Pusat Data 2,” kata Octavius, Kamis (27/6/2024).

Sebagai langkah cepat, Telkom mengaktifkan Crisis Center Gangguan PDNS di Grha Merah Putih Telkom Gatot Subroto pada hari yang sama pukul 10.30 WIB. Crisis Center tersebut berfungsi sebagai pusat konsolidasi dan koordinasi pemulihan layanan serta penyusunan strategi normalisasi PDNS.

Menurut Octavius, tim Crisis Center berkolaborasi dengan BSSN, Bareskrim, dan Kominfo untuk melakukan audit forensik dan analisis akar penyebab serangan.

Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan PDNS periode 2020–2024 yang diduga berkontribusi terhadap serangan ransomware tersebut.

Kasi Intel Kejari Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting menyampaikan penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Print-488/M.1.10/Fd.1/03/2025 tertanggal 13 Maret 2025.

Menurut Bani, kasus bermula dari dugaan pengkondisian tender oleh pejabat Kominfo bersama perusahaan swasta untuk memenangkan PT AL sejak 2020 dengan nilai proyek Rp60,3 miliar.

“Dalam pelaksanaannya tahun 2020 terdapat pejabat dari Kominfo bersama-sama dengan perusahaan swasta melakukan pengkondisian untuk memenangkan PT AL dengan nilai kontrak Rp60 miliar,” ujar Bani dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).

Dia menambahkan, proyek serupa terus berlanjut hingga 2024, termasuk proyek senilai Rp102,6 miliar pada 2021 dan Rp188,9 miliar pada 2022. Dalam proses pengadaan 2022, pejabat Kominfo diduga menghilangkan sejumlah persyaratan agar perusahaan yang sama kembali memenangkan tender.

Perusahaan tersebut kembali memenangkan proyek komputasi awan senilai Rp350 miliar pada 2023 dan Rp256 miliar pada 2024, meski bermitra dengan pihak yang dinilai tidak memenuhi standar kepatuhan ISO 22301.

“Dimana perusahaan tersebut bermitra dengan pihak yang tidak mampu memenuhi persyaratan pengakuan kepatuhan ISO 22301,” tambah Bani.

Pengkondisian tersebut diduga menjadi salah satu faktor pemicu serangan ransomware terhadap PDNS pada Juni 2024.

“Sehingga pada Juni 2024 terjadi serangan ransomware yang mengakibatkan beberapa layanan tidak layak pakai dan tereksposnya data diri penduduk Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkap merosotnya skor ketahanan siber nasional pada 2025 dipicu oleh kasus Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang terjadi pada 2024.

National Cybersecurity Index (NCSI) mencatat skor ketahanan siber Indonesia sebesar 47,50 poin. Angka tersebut turun signifikan dibandingkan skor pada 2023 yang mencapai 63,64 poin. Penurunan ini membuat posisi Indonesia merosot ke peringkat ke-84 dari sebelumnya berada di urutan ke-48 dari total 136 negara di dunia.

Ketua BSSN Nugroho Sulistyo Budi menjelaskan laporan NCSI tersebut memotret kondisi pada tahun sebelumnya.

“Nah, 2025 itu kan dia [NCSI] memotret tahun 2024. Tahun 2024 ada apa? Ada kasus PDNS,” kata Nugroho ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Selasa (20/1/2026).

Menurut Nugroho, serangan ransomware yang menimpa layanan PDNS 2 berdampak besar terhadap penurunan skor ketahanan siber nasional. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa berdasarkan Global Cybersecurity Index, Indonesia masih berada pada kategori tier 1.

Untuk meningkatkan kembali ketahanan siber nasional, Nugroho menekankan pentingnya kerja sama kolaboratif antartim tanggap insiden siber di seluruh pemangku kepentingan.

“Itu kan akan membuat layer pertahanan berlapis,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa sistem pengamanan siber seharusnya terbangun secara menyeluruh, mulai dari level entitas, sektor, hingga BSSN sebagai koordinator nasional.

Dalam fungsi monitoring, BSSN saat ini menangani lebih dari 700 entitas pemerintah pusat dan daerah, belum termasuk sektor swasta yang cakupannya jauh lebih luas.

Oleh sebab itu, menurut Nugroho, setiap instansi perlu memiliki kesadaran terhadap aspek keamanan siber. Selama ini, perhatian kerap hanya terfokus pada penggunaan sistem elektronik dan aplikasi.

“Tapi hanya penggunaannya lupa dengan keamanannya,” katanya.

Dia mengibaratkan sistem keamanan digital seperti membangun rumah tanpa petugas keamanan. Infrastruktur telah dibangun, namun tanpa pengamanan yang memadai. Kondisi tersebut, menurutnya, masih sering terjadi di lapangan.

Nugroho menambahkan, berdasarkan hasil pemantauan BSSN, banyak entitas belum memiliki tim tanggap insiden siber. Akibatnya, peringatan dini atau notifikasi dari BSSN kerap tidak tersampaikan.

“Nggak akan ter-deliver,” katanya.

Kasus PDNS

Sebelumnya diberitakan, Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 tidak mampu berbuat banyak ketika terinfeksi ransomware Lockbit 3.0 pada Juni 2024. Padahal, proyek strategis tersebut menelan anggaran hingga ratusan miliar rupiah.

Dokumen pengadaan pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkap pemerintah telah mengalokasikan anggaran PDNS sejak 2021.

Pada tahun tersebut, Direktorat Jenderal Aplikasi Kominfo menggelar tender layanan komputasi awan PDNS senilai Rp119 miliar. Pemenang tender adalah PT Aplikanusa Lintasarta dengan nilai kontrak Rp102 miliar.

Pada 2022, perusahaan yang sama kembali memenangkan tender dengan nilai pagu paket Rp197,9 miliar dan nilai kontrak Rp188,9 miliar. PT Aplikanusa Lintasarta bergerak di bidang komunikasi data dan jasa teknologi informasi, dengan mayoritas saham 72,36% dimiliki PT Indosat Tbk. (ISAT).

Dalam proses tender 2021–2022, entitas anak usaha Indosat tersebut mengungguli sejumlah kompetitor, termasuk PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM). Head of Corporate Communication Indosat Ooredoo Steve Saerang membenarkan keterlibatan anak usaha Indosat dalam proyek tersebut.

“Benar [memenangkan tender],” ujarnya saat dikonfirmasi.

Namun, proyek layanan cloud PDNS mulai beralih ke Telkom pada 2023. Dalam tender tersebut, anggaran melonjak menjadi Rp357,5 miliar dengan nilai negosiasi Rp350,9 miliar. Telkom kembali memenangkan proyek layanan cloud PDNS pada 2024 dengan pagu anggaran Rp287,6 miliar dan harga negosiasi Rp256,5 miliar.

Terkait insiden serangan ransomware, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) telah memberikan klarifikasi.

VP Investor Relations Telkom Indonesia Octavius Oky Prakarsa mengatakan PT TelkomSigma merupakan bagian dari kemitraan Telkom–Lintasarta–Sigma–NeutraDC yang ditunjuk Kominfo sebagai penyedia layanan komputasi awan PDNS 2024.

Octavius menjelaskan TelkomSigma mengelola Pusat Data 2 di Surabaya yang menjadi bagian dari layanan PDNS. Pada 20 Juni 2024 pukul 04.15 WIB, terjadi gangguan yang berdampak pada sistem auto gate dan perlintasan bandara milik Direktorat Jenderal Imigrasi.

Setelah dilakukan analisis dan koordinasi dengan principal cloud platform, serangan tersebut terkonfirmasi sebagai ransomware Brain Chiper.

“Serangan Ransomware tersebut telah mengakibatkan sistem failure dan data terenkripsi pada Pusat Data 2,” kata Octavius, Kamis (27/6/2024).

Sebagai langkah cepat, Telkom mengaktifkan Crisis Center Gangguan PDNS di Grha Merah Putih Telkom Gatot Subroto pada hari yang sama pukul 10.30 WIB. Crisis Center tersebut berfungsi sebagai pusat konsolidasi dan koordinasi pemulihan layanan serta penyusunan strategi normalisasi PDNS.

Menurut Octavius, tim Crisis Center berkolaborasi dengan BSSN, Bareskrim, dan Kominfo untuk melakukan audit forensik dan analisis akar penyebab serangan.

Di sisi lain, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan PDNS periode 2020–2024 yang diduga berkontribusi terhadap serangan ransomware tersebut.

Kasi Intel Kejari Jakarta Pusat Bani Immanuel Ginting menyampaikan penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Print-488/M.1.10/Fd.1/03/2025 tertanggal 13 Maret 2025.

Menurut Bani, kasus bermula dari dugaan pengkondisian tender oleh pejabat Kominfo bersama perusahaan swasta untuk memenangkan PT AL sejak 2020 dengan nilai proyek Rp60,3 miliar.

“Dalam pelaksanaannya tahun 2020 terdapat pejabat dari Kominfo bersama-sama dengan perusahaan swasta melakukan pengkondisian untuk memenangkan PT AL dengan nilai kontrak Rp60 miliar,” ujar Bani dalam keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).

Dia menambahkan, proyek serupa terus berlanjut hingga 2024, termasuk proyek senilai Rp102,6 miliar pada 2021 dan Rp188,9 miliar pada 2022. Dalam proses pengadaan 2022, pejabat Kominfo diduga menghilangkan sejumlah persyaratan agar perusahaan yang sama kembali memenangkan tender.

Perusahaan tersebut kembali memenangkan proyek komputasi awan senilai Rp350 miliar pada 2023 dan Rp256 miliar pada 2024, meski bermitra dengan pihak yang dinilai tidak memenuhi standar kepatuhan ISO 22301.

“Dimana perusahaan tersebut bermitra dengan pihak yang tidak mampu memenuhi persyaratan pengakuan kepatuhan ISO 22301,” tambah Bani.

Pengkondisian tersebut diduga menjadi salah satu faktor pemicu serangan ransomware terhadap PDNS pada Juni 2024.

“Sehingga pada Juni 2024 terjadi serangan ransomware yang mengakibatkan beberapa layanan tidak layak pakai dan tereksposnya data diri penduduk Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah dunia yang serba digital, perusahaan multifinance turut menghadapi tantangan yang tak kalah besar, yakni potensi adanya serangan siber.

Teranyar, PT Clipan Finance Indonesia Tbk. (CFIN) melaporkan adanya insiden serangan siber terhadap sistem perseroan pada pekan lalu, Rabu (26/11/2025).

Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menyebut semua industri memiliki potensi terkena serangan siber sekalipun sistem IT dirasa sudah aman.

“Saya ingin mengingatkan kepada seluruh perusahaan tolong dijaga keamanan sistemnya secara infrastruktur. Kalaupun sudah aman, potensinya pun tetap masih ada dan kita enggak bisa mengelak dari situasi yang ada,” kata Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (2/12/2025).

Kendati demikian, lanjutnya, bila memang sudah terkena serangan siber maka hal selanjutnya yang bisa dilakukan adalah mencari cara untuk melakukan pemulihan sistem dengan segera.

“Itu yang sedang dilakukan Clipan, yang saya dengar juga. Itu yang saya dengar juga kan secara verbal doang, enggak ada kewajiban [lapor] ke saya,” tegasnya.

Direktur Utama Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL) ini mengatakan dirinya mengetahui hal tersebut seusai Clipan sebagai perusahaan terbuka melaporkan insiden ini ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lebih lanjut, kala ditanyai perihal efek terhadap keamanan data nasabah di perusahaan bila terkena serangan siber, Suwandi menjawab bahwa pasti akan ada proses pemulihan atau recovery.

“Ya pasti akan ada yang namanya proses recovery. Pasti semuanya harus dijalankan dan dilaporkan bagaimana-bagaimana nya ya tentu pasti akan ada jalan prosesnya. Toh, akhirnya kan bisa terselesaikan gitu,” ucap Suwandi.

Namun yang pasti, dirinya yakin bahwa semua perusahaan pembiayaan pasti sudah berusaha untuk menjaga dengan sangat hati-hati terkait sistem perseroan, dengan berbagai investasi teknologi untuk menangkal serangan siber tersebut.

“Siapa sih yang mau kena serangan gitu. Ya, pasti penting investasi teknologi itu ya memang menjadi bagian yang tidak bisa dipungkiri lagi dan itu terus akan berjalan untuk ke depannya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, merujuk keterbukaan informasi, Clipan Finance menjelaskan bahwa sebagai langkah antisipatif, dilakukan temporary switch off terhadap beberapa sistem utama. Kebijakan tersebut sempat mengakibatkan gangguan layanan kepada debitur serta hambatan pada sejumlah aktivitas operasional.

"Kami informasikan pada 26 November 2025 perseroan telah mengalami serangan siber," tulis pemberitahuan yang diteken oleh Direktur dan Sekretaris Perusahaan Jahja Anwar, Kamis (27/11/2025).

Clipan Finance menyebut tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Clipan Finance telah berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk mengidentifikasi area teknis yang membutuhkan penyesuaian. Saat ini, proses stabilisasi sistem tengah berjalan, dengan langkah pemulihan yang dilakukan secara real time guna meminimalkan potensi gangguan terhadap layanan utama.

Adapun, Bisnis telah mencoba mengonfirmasi kepada Clipan mengenai keadaan sistem perseroan saat ini, tetapi hingga berita ini terbit belum ada jawaban dari perseroan.