Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Technology & Security Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Toto Prasetio menuturkan pihaknya tengah mengkaji usulan pengembangan produk asuransi siber untuk melindungi sektor keuangan dari kerugian akibat kejahatan siber.

Usulan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat ditindaklanjuti oleh regulator untuk memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan yang semakin mengandalkan digitalisasi dewasa ini, terutama di sektor perbankan.

Ia menyatakan dalam sesi talkshow CxO Forum Banking Update 2026 di Jakarta, Rabu, bahwa pengembangan produk asuransi tersebut merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola sektor jasa keuangan secara menyeluruh.

“Dari Perbanas akan kami work out (bahas) topik yang begini ini (asuransi siber) kayak gimana sih supaya perhitungannya juga masuk akal, berapa preminya,” ujar Toto Prasetio.

Meskipun demikian, ia belum dapat memberikan informasi detail mengenai produk asuransi tersebut.

“Saya belum bisa ngomong detail bentukannya kayak gimana karena still ongoing process (proses masih berjalan) dari work stream (alur kerja) yang kami punya,” tuturnya.

Selain mengembangkan asuransi siber, ia menyampaikan bahwa regulator juga perlu segera menetapkan standard cyber resilience (ketahanan siber).

Toto mencontohkan, Bank Indonesia (BI) menerapkan dan mendorong penerapan konsep “zero trust” yang telah menjadi aturan main bagi seluruh pelaku industri perbankan. Namun, hingga kini belum ada regulasi terkait standard minimum bagaimana konsep tersebut diimplementasikan di setiap bank.

Zero trust merupakan pendekatan keamanan siber yang memvalidasi atau memverifikasi setiap interaksi dalam jaringan dengan menggunakan deteksi secara cepat dan responsif terhadap ancaman serangan siber.

Pendekatan keamanan siber yang mengusung prinsip “Never Trust, Always Verify” tersebut meminimalkan trust atau kepercayaan kepada pengakses suatu arsitektur network (jaringan), sehingga tidak mudah memberi akses kepada pihak manapun.

Toto menyatakan, salah satu standard ketahanan siber yang perlu dimiliki oleh bank untuk menerapkan “zero trust” tersebut, misalnya, adalah fraud detection (sistem pendeteksi tindak penipuan) yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko serangan siber.

“Kita mesti bicarakan (standard) ini karena saya sendiri yakin nanti Perbanas kami tidak bisa sendiri, kami harus kerja sama dengan surrounding external system (sistem eksternal yang melingkupi industri perbankan),” katanya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menyatakan ketahanan siber merupakan aspek penting untuk menjaga kepercayaan investor di sektor keuangan.

Ia mengatakan, saat ini sektor keuangan semakin berkembang luas dengan kehadiran berbagai inovasi dan teknologi sehingga membutuhkan peningkatan keamanan siber.

“Kalau dalam situasi seperti ini di mana produk keuangan itu sudah begitu banyak bervariasi, dari penggunaan e-banking, penggunaan dari produk-produk non-financial institution seperti kripto, kemudian Bitcoin, kemudian fintech, itu begitu luas maka itu harus diperkuat yang namanya sistem keamanan siber,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

Anggito menyatakan, ketahanan siber dan keamanan teknologi informasi merupakan hal yang penting untuk mendorong pendalaman sektor keuangan.

Pihaknya pun bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengevaluasi aspek tersebut secara rutin.

“Kami juga memonitor bank-bank itu masing-masing kalau ada yang kurang baik lalu kami ingatkan supaya meng-improve (sistem siber dan teknologi informasi mereka),” katanya.

Selain meningkatkan keamanan siber, Anggito menyampaikan bahwa penguatan kebijakan fiskal juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor di sektor keuangan.

Salah satunya, Kemenkeu berupaya untuk menjaga tingkat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melebihi 3 persen hingga akhir tahun.

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan ke sektor riil untuk memacu pertumbuhan perekonomian nasional.

“Kemarin Bank Indonesia juga mengumumkan bahwa cukup banyak sektor yang masih punya kesempatan untuk ekspansi,” ucap Anggito Abimanyu.

Pada konferensi pers daring pada Rabu (22/4), BI mengungkapkan kredit perbankan tumbuh sebesar 9,49 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Maret 2026, lebih tinggi dibandingkan pada Februari 2026 sebesar 9,37 persen yoy.

Berdasarkan kelompok penggunaan, peningkatan tersebut didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Maret 2026 masing-masing tumbuh sebesar 20,85 persen yoy, 4,38 persen yoy, dan 5,88 persen yoy.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan minat penyaluran kredit perbankan dinilai tetap baik, tercermin dari persyaratan pemberian kredit (lending requirement) yang masih longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Cadangan devisa atau cadev Indonesia meningkat pada Oktober 2025. Nilainya kini menjadi sebesar US$ 149,9 miliar berdasarkan data Bank Indonesia (BI).

Nilai cadev itu meningkat dibanding catatan pada akhir September 2025 yang sebesar US$ 148,7 miliar.

Dalam penjelasannya, Bank Indonesia (BI) menyebut, kenaikan cadev disebabkan penerbitan surat utang global pemerintah hingga setoran pajak.

"Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa, di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi," dikutip dari siaran pers BI, Jumat (7/11/2025).

Posisi cadangan devisa akhir Oktober 2025 setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," tulis BI dalam siaran persnya.

Ke depan, Bank Indonesia meyakini ketahanan sektor eksternal tetap kuat didukung oleh prospek ekspor yang tetap terjaga serta arus masuk penanaman modal asing yang diprakirakan terus berlanjut sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.