Bisnis.com, JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak hanya per­­lu dipahami sebagai persoalan energi atau transportasi, tetapi juga sebagai isu strategis yang berdampak langsung pada keberlanjutan sektor pa­­ngan, khususnya kelautan dan perikanan.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan, BBM merupakan input produksi penting bagi aktivitas penangkapan ikan, distribusi hasil perikanan, operasi rantai dingin, hingga mobilitas logistik antarpulau.

Bank Indonesia mencatat bahwa pada Maret 2026 inflasi kelompok energi didorong oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi, terutama bensin dan solar (Bank Indonesia, 2026). Dari perspektif ekonomi makro, sensitivitas tersebut bukan perkara kecil.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa nilai tambah lapangan usaha per­­ikanan pada 2024 mencapai Rp554,68 triliun (BPS, 2026). Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mencatat bahwa nilai ekspor perikanan Indonesia pada 2025 mencapai US$6,27 miliar, meningkat 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya (KKP, 2026). Artinya, gangguan pada efisiensi biaya produksi sektor ini akan berimplikasi pada kesejahteraan nelayan, stabilitas pangan, inflasi, dan daya saing ekspor nasional.

Dalam usaha penangka­­pan ikan, BBM memiliki kedudukan dominan dalam struktur biaya. Data KKP tahun 2023 menunjukkan bahwa 47,5% armada perikanan tangkap laut nasional berupa perahu motor tempel, 42,3% kapal motor, dan 10,1% perahu tanpa motor (Portal Data KKP, 2023). Kajian Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa secara rata-rata BBM menyumbang sekitar 42,96% dari total biaya operasional usaha penangkapan ikan (Kemenkeu, 2020).

Bahkan proporsi biaya BBM dalam operasional penangkapan dapat mencapai 40%—60% (PPS Belawan, 2025). Karena itu, kenaikan harga BBM segera menekan margin usaha nelayan, terutama nelayan kecil. Namun, respons terhadap kenaikan BBM tidak cukup hanya bertumpu pada tuntutan harga atau subsidi.

Efektivitas dan efisiensi operasional juga harus menjadi cara utama untuk menekan biaya usaha penangkapan. Sektor perikanan tangkap perlu memperbaiki cara kerja, teknologi, manajemen usaha, dan rantai pasok agar tidak sepenuhnya bergantung pada kompensasi harga energi.

Dalam konteks ini, nelayan tidak lagi cukup “memburu ikan”, tetapi perlu bergerak menuju paradigma smart fishing, yaitu memanen ikan secara lebih terukur melalui teknologi tepat guna, peta Daerah Penangkapan Ikan (DPI) yang akurat, data musim, dan informasi fishing ground yang lebih presisi.

Peta DPI yang baik dapat membantu nelayan menentukan lokasi tangkap secara lebih efisien, sehingga waktu melaut, jarak tempuh, penggunaan es, perbekalan, dan konsumsi BBM dapat ditekan.

Pemanfaatan data ini juga dapat memperkecil risiko kapal pulang tanpa hasil, yang selama ini menjadi salah satu penyebab pemborosan biaya operasi.

Modernisasi armada juga menjadi kebutuhan penting. Penggunaan tenaga kerja kapal yang kompeten perlu diiringi mekanisasi dan elektrifikasi peralatan agar operasi penangkapan lebih produktif, aman, dan hemat biaya.

Pengurangan jumlah anak buah kapal (ABK) bukan dimaksudkan untuk melemahkan tenaga kerja, melainkan untuk meningkatkan efisiensi melalui peralatan modern, pembagian kerja profesional, dan peningkatan keterampilan awak kapal. Modernisasi juga perlu diarahkan pada pemeliharaan mesin, penggunaan alat tangkap selektif, serta desain kapal yang sesuai dengan karakter wilayah tangkap.

Di sisi lain, penyediaan kapal pengangkut penting untuk memperlancar distribusi ikan dari DPI ke pelabuhan maupun antarpelabuhan. Kehadiran kapal pengangkut dapat mengurangi kebutuhan kapal penangkap untuk bolak-balik ke darat, menjaga mutu ikan, dan memperpendek waktu distribusi.

Efisiensi ini penting karena kerugian nelayan tidak hanya berasal dari biaya BBM, tetapi juga dari penurunan mutu ikan, keterlambatan distribusi, dan lemahnya posisi tawar di pasar.

Selain aspek teknis, perilaku ekonomi nelayan juga perlu diperkuat. Kebiasaan penggunaan uang yang cermat, tertib, dan akuntabel harus menjadi bagian transformasi usaha perikanan.

Usaha penangkapan ikan perlu dikelola sebagai unit bisnis yang efektif, efisien, dan menguntungkan. Pencatatan biaya BBM, perbekalan, tenaga kerja, perawatan kapal, dan hasil penjualan perlu dibiasakan agar nelayan memahami posisi keuntungan dan risiko usahanya.

Dengan pencatatan yang baik, keputusan melaut, pembagian hasil, dan kebutuhan investasi dapat dibuat lebih rasional. Penguatan kelembagaan koperasi nelayan juga penting agar akses pembiayaan, pembelian BBM, pengadaan logistik, dan pemasaran hasil tangkapan dapat dilakukan secara kolektif, transparan, dan berdaya tawar lebih kuat.

Pada saat yang sama, pascapanen dan hilirisasi harus menjadi bagian dari solusi. Ikan yang didaratkan tidak cukup dijual dalam bentuk segar, tetapi perlu didukung rantai dingin, pengolahan, standardisasi mutu, dan akses pasar yang lebih baik. Dengan demikian, nilai tambah tidak berhenti di laut, tetapi berlanjut ke darat. Pada akhirnya, kenaikan harga BBM bukan sekadar persoalan harga energi, melainkan indikator kerentanan struktural sektor kelautan-perikanan. Solusinya harus mencakup akses energi yang adil, smart fishing, modernisasi kapal, kapal pengangkut, tata kelola keuangan nelayan, serta hilirisasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengungkap bahwa cuaca ekstrem yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir kian mengancam kelangsungan hidup nelayan kecil di berbagai wilayah pesisir Indonesia.

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan mengatakan, sebanyak 95% nelayan di lebih dari 350 desa pesisir terdampak cuaca buruk. Selain itu, sebanyak 63% nelayan bahkan terpaksa menghentikan aktivitas melaut sementara akibat tingginya risiko keselamatan di laut.

Kondisi tersebut tercermin dari hasil pendataan dampak cuaca ekstrem terhadap nelayan kecil yang dilakukan melalui survei kampung nelayan basis KNTI di 41 kabupaten/kota pada 14 provinsi, yang dilaksanakan oleh DPP KNTI pada 23–24 Januari 2026.

Menurutnya, cuaca ekstrem tak hanya mengancam keselamatan nelayan, tetapi juga memicu kerusakan infrastruktur pesisir serta menekan produksi perikanan tangkap. Kondisi tersebut kian memperberat tekanan ekonomi nelayan kecil yang bergantung pada hasil laut untuk menopang kebutuhan hidup harian.

Dani menilai, situasi ini menuntut peran negara yang lebih kuat dalam memberikan perlindungan. Menurutnya, nelayan tidak seharusnya dihadapkan pada pilihan antara menjaga keselamatan jiwa atau memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

“Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada nelayan. Di tengah cuaca ekstrem, risiko melaut semakin tinggi dan tidak bisa ditanggung nelayan seorang diri,” ujar Dani, dalam keterangannya, Sabtu (24/1/2026).

Menurut Dani, penyampaian informasi prakiraan cuaca saja tidak cukup untuk melindungi nelayan kecil. Diperlukan skema perlindungan sosial dan ekonomi yang konkret agar nelayan tidak terdorong untuk melaut dalam kondisi berbahaya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain perikanan tangkap, cuaca ekstrem turut berdampak pada sektor perikanan budidaya dan produksi garam. Survei KNTI mencatat petambak ikan di Tegal, Pemalang, Kendal, Karawang, dan Bekasi mengalami kerugian akibat tambak terendam banjir, sementara petambak garam di Lombok Timur dan Jepara menghadapi penurunan produksi dan pendapatan.

Dampak cuaca ekstrem dirasakan hampir merata di berbagai wilayah. Di Maluku Utara, misalnya, nelayan tuna di wilayah tersebut sudah hampir dua bulan tidak dapat melaut secara normal akibat angin kencang, hujan deras, dan gelombang tinggi.

"Kalaupun ada yang melaut, risikonya sangat tinggi. Bahkan dalam satu minggu terakhir ini tidak ada nelayan yang melaut sama sekali,” ujar Sekretaris KNTI Kota Ternate, Maluku Utara, Gafur Kaboli menambahkan.

Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Timur, seperti Maluku Tengah dan Halmahera Selatan. Bahkan, cuaca ekstrem juga memicu insiden keselamatan.

Di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, Ketua KNTI setempat Abdul Razak mengungkapkan seorang nelayan kecil dilaporkan hilang setelah terbawa arus laut saat tetap memaksakan diri melaut di tengah cuaca buruk.

“Nelayan terpaksa melaut dengan modal nekat demi mendapatkan penghasilan, padahal risikonya sangat besar,” ujarnya.

KNTI pun mendorong respons terpadu pemerintah pusat dan daerah melalui penguatan perlindungan nelayan, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, dukungan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta percepatan pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur pesisir.

Penurunan produksi perikanan dan garam berpotensi mengganggu rantai pasok pangan nasional serta menghambat hilirisasi sektor kelautan dan perikanan di tengah ancaman krisis iklim yang kian nyata.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon mengklaim, realisasi produksi perikanan melampaui target yang telah ditetapkan, baik pada subsektor perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon, Elmi Masruroh, menyampaikan bahwa target produksi perikanan tangkap pada 2025 ditetapkan sebesar 5.090,40 ton. Namun, realisasi produksi yang tercatat hingga akhir tahun mencapai 7.894,71 ton.

Angka tersebut setara dengan 155,09% dari target yang direncanakan.

Menurut Elmi, capaian ini mencerminkan stabilitas aktivitas nelayan di wilayah pesisir Kota Cirebon, serta efektivitas dukungan program pemerintah pusat dan daerah. Kondisi cuaca yang relatif terkendali dan keberlanjutan aktivitas penangkapan turut menopang kinerja subsektor ini.

“Produksi perikanan tangkap terus menunjukkan tren peningkatan. Hal ini menjadi indikator bahwa sektor ini masih memiliki daya tahan yang kuat dalam menopang ekonomi masyarakat pesisir,” ujar Elmi, Rabu (14/1/2026).

Selain perikanan tangkap, kinerja subsektor perikanan budidaya juga mencatatkan hasil di atas target. Pada 2025, DKP3 Kota Cirebon menetapkan target produksi perikanan budidaya sebesar 376,50 ton. Namun realisasi produksi tercatat mencapai 416,64 ton atau sekitar 110,66 persen dari target yang telah ditentukan.

Elmi menjelaskan, peningkatan produksi perikanan budidaya didorong oleh optimalisasi sarana produksi serta pendampingan teknis yang dilakukan secara berkelanjutan kepada para pembudidaya ikan. Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus menjaga kualitas hasil budidaya.

Ia menambahkan, sektor perikanan tidak hanya berperan dalam menjaga ketersediaan pangan berbasis protein hewani, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil.

Dari sisi fiskal daerah, kinerja sektor perikanan turut tercermin pada penerimaan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kejawanan. Pada 2025, target retribusi TPI Kejawanan ditetapkan sebesar Rp1,39 miliar. Hingga akhir tahun, realisasi penerimaan mencapai Rp1,50 miliar atau sekitar 107,31 persen dari target.

“Dengan realisasi tersebut, terdapat surplus retribusi sekitar Rp102 juta dibandingkan target yang ditetapkan,” kata Elmi. Menurutnya, surplus ini menunjukkan tingginya aktivitas transaksi perikanan di TPI Kejawanan sepanjang tahun.

Menghadapi 2026, DKP3 Kota Cirebon berencana memperkuat pembinaan terhadap nelayan dan pembudidaya ikan guna menjaga keberlanjutan tren peningkatan produksi.

Pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan berbagai program pendukung, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sarana prasarana perikanan.

Elmi menegaskan, sektor perikanan tetap menjadi salah satu pilar penting dalam struktur ekonomi Kota Cirebon. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan dukungan kebijakan yang konsisten, sektor ini diharapkan terus memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ekspor produk perikanan Indonesia telah menjangkau 147 negara sepanjang 2025, meningkat dari sebelumnya 140 negara pada 2024.

Terbaru, PT Perikanan Indonesia mengekspor sebanyak 200 ton ikan cakalang ke Thailand pada pengujung tahun 2025.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT Perikanan Indonesia M. Rizali Umarella menyebut bahwa perseroan akan memberangkatkan 8 kontainer ikan cakalang tersebut dari Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta ke Thailand.

“Ekspor ini adalah komitmen kami dalam perluasan jangkauan pasar ekspor serta meningkatkan kesejahteraan nelayan,” kata Rizali dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa ekspor tersebut dilakukan untuk memenuhi permintaan salah satu perusahaan di Negeri Gajah Putih, yakni Thai Union.

Menurut dia, Indonesia menjadi salah satu produsen utama ikan cakalang di dunia. Sebelum ekspor ke Thailand, pihaknya telah terlebih dahulu mengirim 10 kontainer ikan cakalang ke China pada September 2025 lalu.

“PT Perikanan Indonesia akan terus mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku regulator, dalam meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar global serta menjadikan sumber devisa yang vital,” ujar Rizali.

Adapun, nilai ekspor komoditas perikanan mencapai US$5,07 miliar sepanjang Januari–Oktober 2025. Capaian ini naik 5,1% dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya.

KKP juga mencatat ekspor ikan ke negara-negara Asean juga meningkat 22,7% menjadi US$811 juta pada tahun ini.

Selain itu, sejumlah jenis produk perikanan yang paling banyak diminati negara tujuan ekspor adalah tuna, cakalang, cumi, sotong, dan gurita.

Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor perikanan budi daya sebagai tumpuan baru ekonomi biru Indonesia. Ia menilai, potensi ekonomi dari sektor ini sangat besar dan bisa menjadi kekuatan utama Indonesia di masa depan.

"Kita sudah mulai (budi daya), baik itu budi daya laut, budi daya pesisir, dan budi daya darat yang berkelanjutan. Ini yang sebetulnya harusnya menjadi kompetisi intinya Indonesia ke depan. Jadi kalau 10 atau 15 tahun ke depan Indonesia sangat kuat di sini, seharusnya ini potensi ekonomi biru yang sangat dahsyat di sektor budi daya. Ini yang bisa menjadi andalan kita. Kan lucu juga kalau kita negara kawasan ASEAN, Thailand sangat kuat di sini," kata Trenggono dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Ia menilai, dengan luas laut yang dimiliki, Indonesia seharusnya bisa melampaui negara-negara lain dalam produksi budi daya. "Karena kita laut luas gitu, Jepang kalah dengan kita, dan seterusnya," sebut dia.

Trenggono menjelaskan, potensi besar itu muncul di tengah meningkatnya kebutuhan protein dunia yang diperkirakan melonjak hingga 70% pada tahun 2050.

"Pertumbuhan umat manusia terus eksponensial, jadi daya dukung bumi kan cuma segini. Jadi ini menurut FAO tahun 2050 akan meningkat menjadi 70% peningkatan kebutuhan protein. Ini kalau dunia buletnya cuma segitu, jumlah manusia naik terus 9,77 miliar orang itu diperkirakan tahun 2050," papar dia.

Menurut Trenggono, produksi perikanan nasional saat ini masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Kalau produksi perikanan kita saja 7,5 juta ton, lalu kemudian budi daya 5,5 juta ton kan berarti kira-kira sekitar 13 juta ton, lalu rumput laut ada 10 juta ton, kira-kira sekitar 23-24 juta ton. Itu kontribusinya terhadap pertumbuhan kan kecil, masih 2,59%. Ini sih sebetulnya pertanyaan besar," ujarnya.

Ia menyebut, ekspor Indonesia baru mencapai rata-rata US$5,5 miliar dan masih didominasi oleh lima komoditas utama, yakni udang, rumput laut, tuna-cakalang, sotong-gurita, dan produk perikanan lainnya.

Trenggono bahkan mengaku sempat ditanya oleh pengusaha perikanan asal Brasil tentang rendahnya nilai industri perikanan Indonesia.

"Dia nanya kenapa cuma 5% dari produksi nasional. Saya sambil malu-malu, ya karena konsumsi lokal kita tinggi. Terus dia tanya balik yang saya gelagapan jawab, 'ada nggak satu perusahaan yang valuasinya lebih dari US$1 miliar?'. Ada mungkin paling tinggi Rp1 triliun, Rp2 triliun. Tapi kalau sampai US$1 miliar di sektor perikanan kayaknya belum pernah tersentuh," ujarnya.

Foto: Presiden Joko Widodo meresmikan Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ini adalah tambak udang modern pertama sekaligus terbesar di Indonesia. (Dok: KKP) Presiden Joko Widodo meresmikan Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ini adalah tambak udang modern pertama sekaligus terbesar di Indonesia. (Dok: KKP)

Ia lantas menyoroti Vietnam kini mampu menghasilkan 25 juta ton dari sektor budidaya, jauh di atas Indonesia yang baru sekitar 2 juta ton.

"Vietnam itu budidaya 25 juta ton, sementara tangkapan lautnya cuma 3 juta ton. Lalu kemudian yang lebih aneh lagi, di Timur Tengah ekspornya Vietnam itu mendominasi sementara Indonesia 0," ungkap dia.

Trenggono menuturkan, penguatan sektor budi daya akan dimulai pada 2025 di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sudah 80 tahun sektor ini tidak disentuh dengan baik. Lalu kemudian sudah 80 tahun Indonesia ini merdeka, dia belum disentuh. Kalau ada bantuan, lebih ke ada bantuan sifatnya sporadis, tapi tidak yang berkesinambungan. Maka dari itulah dimulai tahun 2025 ini, dimulai di pemerintahannya Pak Prabowo," ujarnya.

Selain budi daya perikanan, Trenggono juga memberikan perhatian khusus pada pengembangan budi daya rumput laut. Ia menyebut produksi rumput laut nasional saat ini mencapai 9 juta ton per tahun, menjadikannya komoditas terbesar di sektor kelautan.

"Produksi kita cukup tinggi, rumput laut itu rata-rata di 9 juta ton," sebut dia.

Menurutnya, rumput laut memiliki potensi besar karena bisa dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah.

"Paling besar, tapi kita belum bisa memanfaatkan dengan baik, karena rumput laut ini adalah material hulu yang bisa dikembangkan untuk berbagai macam, bisa untuk pangan, bisa untuk farmasi, dan lain sebagainya. Ini yang kita juga akan menjadi perhatian kita ke depan," kata Trenggono.

Ia menegaskan, pengembangan sektor budi daya, termasuk rumput laut, harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kesehatan ekosistem laut.

"Tapi yang pasti, yang kami lakukan di Kementerian Kelautan dan Perikanan, kita beresin dulu soal bagaimana daya dukung alam atau lingkungan ini terjaga dengan baik. Sehingga laut kita menjadi laut yang sehat, dan akan berakibat juga secara jangka panjang kepada kehidupan umat manusia yang akan tetap berlanjut," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyoroti pentingnya sistem pangan biru atau blue food system dalam menopang ketahanan pangan global. Lebih dari 800 juta rumah tangga di dunia diketahui bergantung pada sektor ini sebagai sumber penghidupan, sementara lebih dari 3 miliar orang mengandalkan pangan laut untuk memenuhi kebutuhan protein dan gizi harian.

Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Machmud menyebut pangan biru memiliki peran strategis dalam sistem pangan dunia, baik dari sisi ekonomi, gizi, maupun keberlanjutan.

"Blue food mengandung protein, lemak, mineral, vitamin, dan asam lemak omega-3 yang tinggi, namun memiliki jejak karbon paling kecil dibanding sumber protein darat seperti ayam, sapi, maupun babi," ujar Machmud dalam acara Agri Food Summit 2025 di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Berdasarkan data KKP, terdapat lebih dari 2.500 spesies biota laut yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pangan. Efisiensi konversi pakan biota laut pun disebut mencapai 1,3 hingga 1,8 kali lebih baik dibandingkan ternak darat. Selain lebih ramah lingkungan, pangan biru juga dianggap berperan besar dalam menjaga ketahanan pangan global.

Machmud menilai potensi Indonesia di sektor ini masih sangat besar. Saat ini, produksi perikanan budidaya nasional baru sekitar 6,4 juta ton per tahun, jauh di bawah potensi lestari yang mencapai 100 juta ton.

"Kalau kita kelola dengan baik, ke depan Indonesia bisa seperti China yang sudah mencapai 78 juta ton produksi budidaya. Semua itu bagian dari ekonomi biru yang berkelanjutan," katanya.

KKP sendiri tengah mendorong penguatan ekonomi biru melalui lima pilar utama, yakni perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur, pengembangan budidaya laut dan darat yang ramah lingkungan, pengawasan pulau-pulau kecil, serta pengurangan sampah plastik laut melalui program plastikasi nelayan.

Menurut Machmud, langkah-langkah tersebut tidak hanya menjaga keberlanjutan ekosistem laut, tetapi juga menjamin ketersediaan sumber pangan bagi masa depan.

"Semua upaya ini ditujukan untuk ketahanan pangan. Pangan biru ke depan harus menjadi pilihan utama karena sehat, berkelanjutan, dan bisa mendukung ekonomi masyarakat pesisir," pungkasnya.