Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten, menyebut akan ada tiga jenis rancangan pengembangan dan pembangunan infrastruktur tanggul laut yang masuk dalam mega proyek Giant Sea Wall di kawasan pesisir pantai utara (pantura) Kabupaten Tangerang.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja di Tangerang, Kamis mengatakan tiga jenis tanggul laut tersebut yakni pengembangan tanaman mangrove sebagai pagar laut alami, breakwater atau tanggul pemecah ombak, dan tanggul laut raksasa.

"Tiga rancangan pembangunan infrastruktur tanggul laut ini telah masuk dalam proyek strategi nasional yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Pembangunan proyek tanggul yang akan dibangun di pantai utara Kabupaten Tangerang sepanjang 19 kilometer," ujarnya.

Di Kabupaten Tangerang sendiri, lanjutnya, wilayah yang akan kena proyeknya itu di sekitar Kecamatan Kosambi. "Ada empat desa/kelurahan di sana, seperti Kosambi Barat, Kosambi Timur dan lainnya," katanya.

Soma menyebut, kelanjutan proyek pembangunan tanggul laut raksasa akan mulai dibangun dari Pantura Jawa, Jakarta hingga Surabaya, termasuk kawasan di wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang.

"Jadi sebenarnya rancangan proyek ini sudah banyak penelitian. Dari ahli oseanografi, ahli kelautan yang sudah sangat terlibat sudah ada penelitiannya begitu," ujarnya.

"Kalau tidak salah kedalamannya juga sekitar 19 meter, itu yang paling dalam di Teluk Jakarta. Saya mendengar juga di sisi sebelah timurnya hingga Semarang akan dibangun," tambahnya.

Dia mengungkapkan, dalam pembangunan mega proyek tersebut juga dirancang untuk menghadirkan konektivitas antara infrastruktur lain yang akan mendukung motor pertumbuhan ekonomi baru.

"Nanti konektivitasnya juga ini harus nyambung dengan jalan-jalan yang ada. Jaringan jalan yang ada di kita, jaringan tol yang dari PIK (Pantai Indah Kapuk), arah Balaraja untuk meningkatkan ekonomi," kata dia.

Diketahui, Pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 575 kilometer di Pantai Utara atau Pantura Jawa dibagi ke dalam 15 segmen.

Proyek ini ini bukan hanya melindungi pabrik-pabrik, kantor-kantor tetapi ada ekosistem dan ekologi, serta ekosistem yang terbanyak yaitu nelayan.

Pengembangan sistem perlindungan pesisir Pantura Jawa, termasuk Giant Sea Wall (GSW), merupakan bagian dari strategi nasional untuk menjaga keberlanjutan peradaban pesisir Pantura Jawa.

Urgensi pembangunan Giant Sea Wall adalah untuk melindungi kontribusi wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 368,3 miliar dolar AS.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penuh percepatan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di sepanjang wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Proyek infrastruktur skala besar yang semula diproyeksikan rampung dalam 20 tahun itu kini ditargetkan pekerjaannya terselesaikan hanya dalam waktu 15 tahun.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan langkah tersebut diambil menyusul eskalasi risiko di kawasan pesisir yang kian mengkhawatirkan. Menurutnya, intervensi infrastruktur yang terintegrasi dengan kebijakan lingkungan tersebut tidak dapat lagi ditunda.

"Diperlukan intervensi infrastruktur berskala besar yang terintegrasi dengan kebijakan lingkungan dan sosial," kata Khofifah Indar Parawansa, Senin (27/4/2026).

Khofifah menyebut fokus utama pembangunan GSW di Jawa Timur akan menyasar 3 kawasan strategis di wilayah Pantura, yakni Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Gresik.

Ketiga daerah itu dinilai sebagai zona merah pesisir yang menghadapi tekanan multidimensi, mulai dari penurunan muka tanah hingga ancaman terhadap aktivitas industri.

Khofifah menjelaskan berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, penurunan muka tanah di sejumlah wilayah tersebut telah mencapai 1-2 cm tiap tahun.

Kondisi ini kian diperparah dengan fenomena kenaikan muka air laut dan gelombang pasang ekstrem yang mengancam stabilitas logistik nasional.

"Ketiga wilayah ini merupakan zona kritis dengan kerentanan tinggi terhadap banjir rob serta tekanan aktivitas ekonomi pesisir," tuturnya.

Secara kelembagaan, posisi Jawa Timur dalam proyek tersebut tergolong strategis. Berdasarkan Pasal 6 Perpres 77/2025, Gubernur Jawa Timur bersama ketiga bupati setempat masuk dalam Dewan Pengelola Pantura Jawa.

Hal ini memberikan ruang bagi masing-masing pemda untuk dapat melakukan sinkronisasi langsung dengan pemerintah pusat dalam implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Lebih lanjut, Khofifah memaparkan bahwa GSW bukan sekadar proyek perlindungan secara fisik, melainkan instrumen perlindungan aset ekonomi. Wilayah Pantura Jatim, tutur dia, merupakan urat nadi logistik yang menopang pelabuhan dan kawasan industri vital.

Gangguan pada wilayah tersebut dipastikan bakal berdampak ganda terhadap rantai pasok nasional dan ketahanan pangan, mengingat banyaknya lahan pertanian produktif yang terdapat di kawasan pesisir Jatim.

"GSW bersifat transformasional. Ini adalah upaya revitalisasi kawasan pesisir, modernisasi sektor perikanan, hingga penguatan daya saing kawasan sebagai koridor ekonomi utama," tutur Khofifah.

Selain fokus pada poros Tuban-Gresik, Khofifah juga memberikan catatan khusus terkait perlunya perluasan intervensi ke wilayah Pulau Madura.

Dia menilai kawasan pesisir utara Madura, mulai dari Bangkalan hingga Sumenep, memiliki tingkat kerentanan serupa yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.

"Saya rasa wilayah pantai utara Madura mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep ini juga kerentanannya perlu diintervensi," ujarnya.

Terkait pelaksanaan, Pemprov Jatim menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Hal ini krusial untuk menjamin kepastian investasi dan mencegah tumpang tindih lahan yang berpotensi memicu konflik sosial dengan nelayan maupun pelaku usaha.

"Keberhasilan GSW ditentukan oleh pendekatan eco-engineering yang mengintegrasikan aspek infrastruktur, sosial, dan ekologi secara inklusif," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf menjelaskan proyek strategis tersebut sudah memasuki tahapan penelitian dan assessment untuk segera dilakukan tahapan groundbreaking yang rencananya berjalan pada tahun ini.

Didit mengungkapkan bahwa progres perkembangan proyek Giant Sea Wall tersebut saat ini masih dilakukan pendalaman secara holistik oleh berbagai pakar maupun ahli terkait.

Selain itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan ini juga menyebut proyek yang dibangun dengan panjang sekitar 500-700 kilometer yang membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur tersebut akan dibangun di tengah perairan lepas sejauh 4-6 kilometer dari pesisir pantai.

"[Proyek Giant Sea Wall] sedang dilaksanakan penelitian dan assessment. Seperti apa nanti dibangun di tengah laut, sekitar 4 sampai 6 kilometer di bibir pantai," ungkap Didit.

Mengenai waktu pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dinilai mampu menyelamatkan 60% pusat industri nasional dan lebih dari 30 juta penduduk itu, Didit menyebut akan dilakukan usai groundbreaking program serta groundbreaking infrastruktur rampung dilaksanakan.

Seperti diketahui, proyek tersebut ditargetkan akan menjalani groundbreaking pada sekitar September 2026 mendatang.

"Rencananya kita akan melaksanakan kegiatan ini, setelah selesai semua baru kita siapkan karena ada dua program di dalamnya. Ada groundbreaking program, ada groundbreaking infrastruktur. Harus berjalan bersama-sama. Kira-kira seperti itu ya," bebernya.

Sebagai tambahan informasi, proyek Giant Sea Wall menjadi upaya pemerintah dalam mengatasi penurunan muka tanah dan ancaman banjir rob di wilayah pesisir, khususnya Pantai Utara Jawa.

Proyek ini juga menjadi bagian dari agenda besar pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi perubahan iklim. Giant Sea Wall bertujuan untuk melindungi puluhan juta penduduk pantai utara Jawa dari banjir rob, penurunan muka tanah, dan perubahan iklim.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) menekankan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) belum akan dieksekusi dalam waktu dekat.

Kepala BOPPJ, Didit Herdiawan Ashaf mengatakan, saat ini pihaknya masih berfokus pada pematangan tahap perencanaan teknis agar proyek infrastruktur strategis tersebut dilakukan secara tepat dan tidak gegabah.

“Tentunya kami sudah mendapatkan tugas dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, untuk bisa mempersiapkan perencanaan-perencanaan yang akan kita lakukan, baik untuk kegiatan yang ada kaitan dengan perencanaan program, maupun dari pelaksanaan kegiatan infrastruktur nantinya,” ujarnya dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Lebih lanjut, Didit menegaskan bahwa perlindungan pesisir utara Jawa tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan tanggul fisik semata. Proyek ini dirancang secara terintegrasi dengan melibatkan pembangunan tanggul pantai serta pemanfaatan ekosistem tanaman mangrove.

Seiring dengan hal itu, Didit mengaku belum dapat memastikan kapan proses pembangunan Giant Sea Wall dapat dilaksanakan. Dia pun menekankan, tidak dapat memastikan konstruksi bakal dijalankan pada tahun ini. Kecuali, proses perencnaan benar-benar telah rampung dilakukan.

"Saya tidak pernah mengatakan, [pembangunan dilaksanakan] bulan September [tahun ini], tidak pernah saya katakan seperti itu. Tapi saya berusaha untuk mempercepat infrastruktur itu tapi dengan tidak gegabah, karena harus dilakukan rencana program lain," jelasnya.

Adapun, dalam merampungkan tahap perencanaan ini, BOPPJ bakal menjalin kerja sama lintas sektor dengan berbagai kementerian dan lembaga. Koordinasi juga dilakukan secara intensif dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga tingkat kecamatan.

Berdasarkan catatan Bisnis, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan komitmen pemerintah untuk membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di wilayah Jakarta. Rencananya groundbreaking megaproyek bakal dilaksanakan pada September 2026.

Pramono menuturkan, rencana tersebut pun tetap menunggu arahan penuh dari pemerintah pusat sebelum melakukan realisasi pembangunan tanggul di tengah laut.

"Jakarta akan mengerjakan, tetapi kapan dimulainya? Rencana groundbreaking-nya itu mulai bulan September tahun ini,” ujarnya saat ditemui di kawasan Harmoni, Selasa (20/1/2026).

Pramono menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta mendapat jatah pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 19 kilometer (km). Bertambah 7 km dari rencana awal sepanjang 12 km.