Bisnis.com, SAMARINDA — Kota Bontang mengusung dua kawasan industri unggulan bagi pemodal domestik hingga mancanegara.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang secara resmi mempromosikan Kaltim Industrial Estate (KIE) dan Kawasan Peruntukan Industri Bontang Lestari sebagai destinasi investasi primadona yang disiapkan untuk mendukung hilirisasi, pengembangan logistik, dan pertumbuhan industri berkelanjutan di Kalimantan Timur.

"Kedua kawasan andalan ini menjadi tumpuan kami dalam menjaring investor serius yang ingin masuk ke sektor-sektor strategis," ujar Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Muhammad Aspian Nur dalam keterangan resminya, Rabu (22/5/2026).

Menurutnya, posisi geografis Bontang yang terkoneksi langsung dengan jalur logistik nasional, berdampingan dengan barisan industri skala besar, serta berjarak dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi modal utama yang memperkuat daya tawar kedua kawasan tersebut di mata pelaku usaha.

Dia menambahkan, Kaltim Industrial Estate (KIE) membentang di atas lahan seluas 214,09 hektare dengan infrastruktur dasar yang telah terintegrasi secara paripurna.

Aspian menyebutkan kawasan ini tengah mengalami pertumbuhan pesat dan menampung beragam aktivitas bisnis mulai dari pengembangan industrial estate, produksi ready mix concrete, bisnis properti dan perdagangan, hingga proyek engineering, procurement and construction (EPC).

Keluwesan sektor usaha di KIE membuatnya mampu menampung berbagai jenis industri baru, terlebih dengan akses instan ke kawasan pelabuhan serta kedekatan dengan industri petrokimia, energi, dan manufaktur yang sudah beroperasi.

Dari sisi konektivitas, KIE terhubung langsung dengan Pelabuhan Lok Tuan, Pelabuhan LNG Badak, serta jalur darat utama menuju Samarinda dan Balikpapan.

"Ketangguhan operasional di kawasan ini semakin lengkap dengan jaminan utilitas seperti pasokan listrik, air bersih, jaringan telekomunikasi, hingga kesiapan tenaga kerja industri yang kompetitif," terang Aspian.

Sementara itu, dia menjelaskan Kawasan Peruntukan Industri Bontang Lestari hadir sebagai jawaban atas kebutuhan investasi masa depan dalam skala yang jauh lebih masif.

Dengan hamparan lahan mencapai 1.102 hektare, kawasan ini diproyeksikan menjadi ruang pengembangan industri raksasa yang terpadu.

Aspian memaparkan keunggulan komparatif Bontang Lestari terletak pada lokasinya di wilayah pesisir yang membuka potensi konektivitas kuat dengan jalur distribusi laut untuk menciptakan efisiensi rantai pasok serta kelancaran aktivitas ekspor-impor.

Adapun, dia menuturkan optimisme bahwa kesiapan infrastruktur, ketersediaan lahan, jaminan pasokan energi, hingga akses pasar domestik dan ekspor akan membuat Bontang mendominasi peta investasi Indonesia Timur dalam beberapa tahun ke depan.

"Kami di DPMPTSP Kota Bontang berharap promosi intensif untuk KIE dan Kawasan Industri Bontang Lestari ini mampu menarik minat serius dari para investor untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor strategis," pungkasnya.

Bisnis.com, SAMARINDA — Pemerintah Kota Bontang menargetkan realisasi investasi sebesar Rp3,42 triliun sepanjang 2026, naik 11,24% dibandingkan capaian tahun sebelumnya sebesar Rp3,08 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang Muhammad Aspian Nur mengatakan realisasi investasi hingga kuartal I/2026 telah mencapai Rp796,78 miliar atau 23,25% dari target tahunan.

Menurutnya, investasi masih didominasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp707,31 miliar atau 88,77%.

"Disusul PMA [Penanaman Modal Asing] yang mencatatkan angka Rp89,46 miliar atau sebesar 11,23%," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (11/5/2026).

Secara wilayah, investasi tersebar di tiga kawasan utama. Bontang Utara masih menjadi pusat industri, terutama sektor kimia dasar dan farmasi. Sementara itu, Bontang Selatan berkembang pada sektor perumahan dan perkantoran, sedangkan Bontang Barat didominasi sektor perdagangan dan jasa kuliner.

Aspian menuturkan realisasi investasi tersebut turut mendorong penyerapan tenaga kerja. Sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, investasi di Bontang tercatat menyerap 939 tenaga kerja Indonesia.

"Dengan dukungan infrastruktur yang ada dan kemudahan perizinan yang terus kami perbaiki, kami yakin para investor akan semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di Bontang," katanya.

Dia menambahkan pemerintah daerah terus mendorong kemudahan investasi melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA).

"Kami mengundang para investor untuk melihat Bontang bukan hanya sebagai kota industri, tapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan di masa depan," pungkasnya.

Di sisi lain, Bontang masih menghadapi persaingan investasi dengan sejumlah daerah lain di Kalimantan Timur, seperti Balikpapan dan Kutai Timur.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Seiring rampungnya pembangunan fisik proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur tengah bersiap menghadapi fase transisi ekonomi yang krusial.

Realokasi tenaga kerja ke sektor-sektor strategis pun diprediksi akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka menengah hingga panjang.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menyatakan penyesuaian struktur ketenagakerjaan pasca-RDMP merupakan keniscayaan.

"Meskipun proyek RDMP telah mencapai tahap penyelesaian, kami meyakini bahwa tenaga kerja yang terserap dapat dialihkan ke beberapa sektor strategis lainnya yang tengah berkembang pesat," ujarnya dalam sesi diskusi dalam gelaran Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 di Jakarta, Senin (8/12/2025)

Dengan kata lain, berakhirnya satu proyek mega bukan berarti berakhirnya kesempatan kerja. Sejumlah proyek strategis nasional dan regional akan siap menjadi peluang baru bagi perekonomian Kaltim.

Budi mengungkapkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi magnet utama penyerapan tenaga kerja dalam beberapa tahun ke depan.

Selain itu, industri baru di Bontang juga mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan signifikan. Pabrik Soda Ash yang dijadwalkan mulai dibangun pada 2025 diharapkan mampu menyerap ribuan pekerja, baik pada fase konstruksi maupun operasional.

Tak hanya itu, dia menyebutkan sektor hilirisasi kelapa sawit yang mulai beroperasi turut memberikan kontribusi terhadap diversifikasi ekonomi.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah.

Di sisi lain, Budi mengungkapkan sektor migas yang sempat lesu kini mulai bangkit kembali. Pengembangan blok migas baru, khususnya oleh perusahaan energi multinasional ENI, diproyeksikan akan memasuki tahap persiapan dan konstruksi pada periode 2026-2027.

Penemuan cadangan gas baru ini diperkirakan akan menghidupkan kembali operasional kilang Liquefied Natural Gas (LNG) di Bontang yang sebelumnya mengalami penurunan kapasitas produksi.

Menariknya, meski tahun 2026 kemungkinan besar akan menjadi masa transisi yang penuh tantangan bagi Kaltim, Budi tetap optimistis bahwa tren ekonomi akan menanjak pada 2027.

"Saya kira di tahun 2027 itu akan lebih masif lagi itu [pembangunan blok migas baru]. Nah, 2026 sudah mulai untuk persiapan, pembangunan rignya, konstruksinya dan 2028 sudah mulai [operasi]," jelasnya.

Proyeksi ini didasarkan pada perhitungan matang terkait waktu konstruksi dan operasionalisasi berbagai proyek strategis yang kini tengah dalam tahap perencanaan dan persiapan awal.

Adapun, Budi turut menyoroti pentingnya program perdagangan karbon dan ekonomi hijau sebagai pilar keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Jika program ini berjalan efektif, Indonesia, khususnya Kalimantan akan menuai keuntungan berlipat ganda.

"Hutan Kalimantan tidak boleh dikurangi lagi. Kita harus fokus pada reboisasi dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu seperti kopi dan cokelat agar ekonomi tumbuh tanpa merusak lingkungan," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Bontang memberikan syarat tegas berupa 75% tenaga kerja harus berasal dari masyarakat lokal di tengah euforia investasi raksasa Rp5 triliun untuk pabrik soda ash pertama di Indonesia baru-baru ini.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyatakan tidak memberi ruang kompromi terkait Peraturan Daerah Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2008, meski proyek PT Pupuk Kaltim ini masuk kategori strategis nasional.

"Komitmen terhadap Perda Ketenagakerjaan harus diutamakan, minimal 75% tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (5/11/2025).

Hal ini mengirimkan sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tidak akan tergiur semata oleh besaran investasi tanpa jaminan kesejahteraan warga.

Sikap asertif Wali Kota ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap pola pembangunan industri yang selama ini hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi makro tanpa tetesan nyata ke level mikro.

Neni menegaskan pelibatan masyarakat lokal secara signifikan merupakan prasyarat mutlak agar manfaat investasi benar-benar menyentuh akar rumput.

"Dengan melibatkan masyarakat lokal secara signifikan, manfaat investasi akan langsung dirasakan dan memicu tumbuhnya industri turunan seperti kaca, keramik, sabun, dan tekstil di Bontang," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang Aspianur mengungkapkan bahwa kemudahan investasi tidak identik dengan kelonggaran regulasi.

"Kami sangat menyambut baik investasi soda ash ini karena dampaknya besar bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun lapangan kerja," ungkapnya.

Dia menambahkan Pemkot Bontang berkomitmen menjadi kota yang ramah investasi dengan tetap menjaga kepentingan warga. Aspianur menekankan bahwa kemudahan proses perizinan yang ditawarkan bukan berarti Bontang akan mengorbankan prinsip keadilan ekonomi lokal.

Justru sebaliknya, pemerintah daerah memposisikan diri sebagai penjaga gawang yang memastikan setiap proyek strategis, termasuk pabrik dengan investasi fantastis ini, mematuhi koridor regulasi daerah.

"Pembangunan pabrik ini menjadi bukti bahwa Bontang terus memperkuat posisinya sebagai kota industri strategis di Kaltim, sekaligus berkontribusi terhadap program hilirisasi industri nasional," sebutnya.

Sikap tegas Pemkot Bontang ini muncul dalam konteks pembangunan Pabrik Soda Ash oleh PT Pupuk Kaltim, anak usaha PT Pupuk Indonesia, yang dijadwalkan rampung dalam 33 bulan.

Proyek seluas 16 hektar ini menargetkan produksi 300.000 metrik ton per tahun (MTPY) soda ash dan 300.000 MTPY amonium klorida, dengan operasi komersial dimulai pada akhir 2028.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyebut proyek ini sebagai bakti untuk Indonesia yang mengakhiri tiga dekade kegagalan mendirikan pabrik soda ash domestik.

Kebutuhan nasional yang mencapai 1 juta ton per tahun selama ini sepenuhnya dipenuhi melalui impor dan pabrik ini diprediksi mampu memangkas ketergantungan hingga 30% di fase awal.

"Ini adalah tonggak penting memulai langkah besar yang telah diupayakan selama 30 tahun. Ini adalah bakti kita untuk Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Bontang memberikan syarat tegas berupa 75% tenaga kerja harus berasal dari masyarakat lokal di tengah euforia investasi raksasa Rp5 triliun untuk pabrik soda ash pertama di Indonesia baru-baru ini.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyatakan tidak memberi ruang kompromi terkait Peraturan Daerah Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2008, meski proyek PT Pupuk Kaltim ini masuk kategori strategis nasional.

"Komitmen terhadap Perda Ketenagakerjaan harus diutamakan, minimal 75% tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (5/11/2025).

Hal ini mengirimkan sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tidak akan tergiur semata oleh besaran investasi tanpa jaminan kesejahteraan warga.

Sikap asertif Wali Kota ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap pola pembangunan industri yang selama ini hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi makro tanpa tetesan nyata ke level mikro.

Neni menegaskan pelibatan masyarakat lokal secara signifikan merupakan prasyarat mutlak agar manfaat investasi benar-benar menyentuh akar rumput.

"Dengan melibatkan masyarakat lokal secara signifikan, manfaat investasi akan langsung dirasakan dan memicu tumbuhnya industri turunan seperti kaca, keramik, sabun, dan tekstil di Bontang," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang Aspianur mengungkapkan bahwa kemudahan investasi tidak identik dengan kelonggaran regulasi.

"Kami sangat menyambut baik investasi soda ash ini karena dampaknya besar bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun lapangan kerja," ungkapnya.

Dia menambahkan Pemkot Bontang berkomitmen menjadi kota yang ramah investasi dengan tetap menjaga kepentingan warga. Aspianur menekankan bahwa kemudahan proses perizinan yang ditawarkan bukan berarti Bontang akan mengorbankan prinsip keadilan ekonomi lokal.

Justru sebaliknya, pemerintah daerah memposisikan diri sebagai penjaga gawang yang memastikan setiap proyek strategis, termasuk pabrik dengan investasi fantastis ini, mematuhi koridor regulasi daerah.

"Pembangunan pabrik ini menjadi bukti bahwa Bontang terus memperkuat posisinya sebagai kota industri strategis di Kaltim, sekaligus berkontribusi terhadap program hilirisasi industri nasional," sebutnya.

Sikap tegas Pemkot Bontang ini muncul dalam konteks pembangunan Pabrik Soda Ash oleh PT Pupuk Kaltim, anak usaha PT Pupuk Indonesia, yang dijadwalkan rampung dalam 33 bulan.

Proyek seluas 16 hektar ini menargetkan produksi 300.000 metrik ton per tahun (MTPY) soda ash dan 300.000 MTPY amonium klorida, dengan operasi komersial dimulai pada akhir 2028.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyebut proyek ini sebagai bakti untuk Indonesia yang mengakhiri tiga dekade kegagalan mendirikan pabrik soda ash domestik.

Kebutuhan nasional yang mencapai 1 juta ton per tahun selama ini sepenuhnya dipenuhi melalui impor dan pabrik ini diprediksi mampu memangkas ketergantungan hingga 30% di fase awal.

"Ini adalah tonggak penting memulai langkah besar yang telah diupayakan selama 30 tahun. Ini adalah bakti kita untuk Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Realisasi investasi Kota Bontang, Kalimantan Timur baru mencapai Rp821 miliar atau 44,17% dari target Rp2,5 triliun hingga kuartal III/2025.

Meski angka capaian masih jauh dari harapan, optimisme membubung tinggi bahwa target tahunan dapat terpenuhi sebelum penghujung tahun.

Kepala DPMPTSP Kota Bontang Muhammad Aspiannur menyatakan pencapaian ini mencerminkan komitmen kuat pelaku usaha terhadap iklim investasi yang kondusif di kawasan industri strategis Kalimantan Timur tersebut.

"Kami optimis capai target hingga kuartal IV/2025," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (3/11/2025).

Dia menambahkan sektor industri kimia dan farmasi, perdagangan, serta konstruksi masih menjadi primadona yang menopang investasi.

Ketergantungan pada sektor-sektor konvensional ini, kata Aspiannur, mendorong DPMPTSP untuk mengambil langkah lebih progresif dengan melakukan diversifikasi portofolio investasi.

"Jadi kita mendorong juga penanaman modal ke sektor-sektor baru yang berkelanjutan," katanya.

Dia menegaskan pihaknya terus menggenjot realisasi investasi, salah satunya melalui reformasi pelayanan perizinan.

Aspiannur mengungkapkan sistem berbasis daring yang terintegrasi dengan platform digital kini menjadi andalan untuk memangkas birokrasi berbelit yang kerap menjadi batu sandungan bagi calon investor.

Langkah konkret tersebut terbukti membuahkan hasil. Sepanjang periode 1 Januari hingga 22 Oktober 2025, DPMPTSP Bontang telah menerbitkan 2.489 Nomor Induk Berusaha (NIB), indikator bahwa pelayanan perizinan semakin responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.

"Harapannya, iklim investasi semakin kondusif dan menarik minat investor baru," pungkasnya.