Bisnis.com, JAKARTA — CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan P. Roeslani diketahui menerima kunjungan resmi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo pada hari ini, Kamis (20/11/2025).

Rosan menjelaskan, pertemuan tersebut membahas sejumlah upaya penguatan koordinasi dan penyelarasan strategi untuk memajukan sektor perumahan nasional.

Pasalnya, tambah Rosan, sektor perumahan memiliki peran vital dalam menggerakkan perekonomian karena melibatkan banyak industri turunan dan menciptakan lapangan kerja yang luas.

“Pertemuan ini membuka ruang untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan strategi di sektor perumahan, yang memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Rosan dalam akun Instagram resminya, Kamis (20/11/2025).

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa dorongan pertumbuhan ekonomi dari sektor properti tidak hanya berasal dari pembangunan fisik semata, tetapi juga dari efek berantai terhadap berbagai industri terkait.

Untuk itu, Rosan turut menekankan komitmen BPI Danantara untuk mendukung program pemerintah di sektor perumahan.

“Dukungan Danantara menunjukkan komitmen nyata untuk memperkuat kemandirian bangsa serta memastikan setiap program pemerintah berjalan tepat sasaran,” tambahnya.

Untuk diketahui, Danantara belakangan memang telah menunjukkan komitmennya mendorong sektor properti. Terbaru, dukungannya tercermin dari alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan yang disalurkan oleh sejumlah bank pelat merah.

Sebelumnya, Rosan juga sempat meminta agar Kementerian PKP dapat mendorong pasar agar menyerap secara optimal likuiditas yang telah disiapkan. Di mana, pemerintah mengalokasikan anggaran KUR Perumahan mencapai Rp130 triliun tahun ini.

"Karena sudah dianggarkan, pertama tolong dimanfaatkan, kedua juga tolong dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian," jelasnya dalam agenda Pertemuan dan Simposium Gotong Royong Perumahan Warisan Bangsa di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Rosan menekankan, apabila KUR Perumahan tersebut terserap maksimal hingga mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional, maka Danantara berkomitmen untuk menambah besaran dana yang digulirkan mencapai Rp250 triliun.

"Kalau terserap Rp130 triliun, saya yakin bisa ditambah lagi angkanya sampai Rp250 triliun," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Bontang memberikan syarat tegas berupa 75% tenaga kerja harus berasal dari masyarakat lokal di tengah euforia investasi raksasa Rp5 triliun untuk pabrik soda ash pertama di Indonesia baru-baru ini.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyatakan tidak memberi ruang kompromi terkait Peraturan Daerah Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2008, meski proyek PT Pupuk Kaltim ini masuk kategori strategis nasional.

"Komitmen terhadap Perda Ketenagakerjaan harus diutamakan, minimal 75% tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (5/11/2025).

Hal ini mengirimkan sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tidak akan tergiur semata oleh besaran investasi tanpa jaminan kesejahteraan warga.

Sikap asertif Wali Kota ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap pola pembangunan industri yang selama ini hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi makro tanpa tetesan nyata ke level mikro.

Neni menegaskan pelibatan masyarakat lokal secara signifikan merupakan prasyarat mutlak agar manfaat investasi benar-benar menyentuh akar rumput.

"Dengan melibatkan masyarakat lokal secara signifikan, manfaat investasi akan langsung dirasakan dan memicu tumbuhnya industri turunan seperti kaca, keramik, sabun, dan tekstil di Bontang," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang Aspianur mengungkapkan bahwa kemudahan investasi tidak identik dengan kelonggaran regulasi.

"Kami sangat menyambut baik investasi soda ash ini karena dampaknya besar bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun lapangan kerja," ungkapnya.

Dia menambahkan Pemkot Bontang berkomitmen menjadi kota yang ramah investasi dengan tetap menjaga kepentingan warga. Aspianur menekankan bahwa kemudahan proses perizinan yang ditawarkan bukan berarti Bontang akan mengorbankan prinsip keadilan ekonomi lokal.

Justru sebaliknya, pemerintah daerah memposisikan diri sebagai penjaga gawang yang memastikan setiap proyek strategis, termasuk pabrik dengan investasi fantastis ini, mematuhi koridor regulasi daerah.

"Pembangunan pabrik ini menjadi bukti bahwa Bontang terus memperkuat posisinya sebagai kota industri strategis di Kaltim, sekaligus berkontribusi terhadap program hilirisasi industri nasional," sebutnya.

Sikap tegas Pemkot Bontang ini muncul dalam konteks pembangunan Pabrik Soda Ash oleh PT Pupuk Kaltim, anak usaha PT Pupuk Indonesia, yang dijadwalkan rampung dalam 33 bulan.

Proyek seluas 16 hektar ini menargetkan produksi 300.000 metrik ton per tahun (MTPY) soda ash dan 300.000 MTPY amonium klorida, dengan operasi komersial dimulai pada akhir 2028.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyebut proyek ini sebagai bakti untuk Indonesia yang mengakhiri tiga dekade kegagalan mendirikan pabrik soda ash domestik.

Kebutuhan nasional yang mencapai 1 juta ton per tahun selama ini sepenuhnya dipenuhi melalui impor dan pabrik ini diprediksi mampu memangkas ketergantungan hingga 30% di fase awal.

"Ini adalah tonggak penting memulai langkah besar yang telah diupayakan selama 30 tahun. Ini adalah bakti kita untuk Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Bontang memberikan syarat tegas berupa 75% tenaga kerja harus berasal dari masyarakat lokal di tengah euforia investasi raksasa Rp5 triliun untuk pabrik soda ash pertama di Indonesia baru-baru ini.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyatakan tidak memberi ruang kompromi terkait Peraturan Daerah Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2008, meski proyek PT Pupuk Kaltim ini masuk kategori strategis nasional.

"Komitmen terhadap Perda Ketenagakerjaan harus diutamakan, minimal 75% tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (5/11/2025).

Hal ini mengirimkan sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tidak akan tergiur semata oleh besaran investasi tanpa jaminan kesejahteraan warga.

Sikap asertif Wali Kota ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap pola pembangunan industri yang selama ini hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi makro tanpa tetesan nyata ke level mikro.

Neni menegaskan pelibatan masyarakat lokal secara signifikan merupakan prasyarat mutlak agar manfaat investasi benar-benar menyentuh akar rumput.

"Dengan melibatkan masyarakat lokal secara signifikan, manfaat investasi akan langsung dirasakan dan memicu tumbuhnya industri turunan seperti kaca, keramik, sabun, dan tekstil di Bontang," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang Aspianur mengungkapkan bahwa kemudahan investasi tidak identik dengan kelonggaran regulasi.

"Kami sangat menyambut baik investasi soda ash ini karena dampaknya besar bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun lapangan kerja," ungkapnya.

Dia menambahkan Pemkot Bontang berkomitmen menjadi kota yang ramah investasi dengan tetap menjaga kepentingan warga. Aspianur menekankan bahwa kemudahan proses perizinan yang ditawarkan bukan berarti Bontang akan mengorbankan prinsip keadilan ekonomi lokal.

Justru sebaliknya, pemerintah daerah memposisikan diri sebagai penjaga gawang yang memastikan setiap proyek strategis, termasuk pabrik dengan investasi fantastis ini, mematuhi koridor regulasi daerah.

"Pembangunan pabrik ini menjadi bukti bahwa Bontang terus memperkuat posisinya sebagai kota industri strategis di Kaltim, sekaligus berkontribusi terhadap program hilirisasi industri nasional," sebutnya.

Sikap tegas Pemkot Bontang ini muncul dalam konteks pembangunan Pabrik Soda Ash oleh PT Pupuk Kaltim, anak usaha PT Pupuk Indonesia, yang dijadwalkan rampung dalam 33 bulan.

Proyek seluas 16 hektar ini menargetkan produksi 300.000 metrik ton per tahun (MTPY) soda ash dan 300.000 MTPY amonium klorida, dengan operasi komersial dimulai pada akhir 2028.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyebut proyek ini sebagai bakti untuk Indonesia yang mengakhiri tiga dekade kegagalan mendirikan pabrik soda ash domestik.

Kebutuhan nasional yang mencapai 1 juta ton per tahun selama ini sepenuhnya dipenuhi melalui impor dan pabrik ini diprediksi mampu memangkas ketergantungan hingga 30% di fase awal.

"Ini adalah tonggak penting memulai langkah besar yang telah diupayakan selama 30 tahun. Ini adalah bakti kita untuk Indonesia," pungkasnya.

Sampit (ANTARA) - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah Diana Setiawan mengatakan terjadinya perubahan tren investasi yang lebih condong ke pengolahan sawit dan kelapa.

Diana di Sampit, Senin, menjabarkan, sampai hari ini dari sisi investasi perkebunan memang agak berkurang dibandingkan sebelum Satgas PKH datang, bahkan investor di bidang perkebunan masih enggan mengurus izin baru.

"Namun, justru sekarang yang banyak masuk adalah hasil dari hilirisasi seperti pengolahan cangkang, CPO, kernel, dan sebagainya,” terangnya.

Diana menjelaskan, meski izin baru untuk perkebunan sawit menunjukkan penurunan pasca-pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Korupsi (Satgas PKH), minat terhadap industri turunan justru meroket.

Pihaknya mencatat adanya pergeseran signifikan dalam peta investasi daerah, kini fokus penanaman modal mulai beralih dari sektor hulu (perkebunan) menuju sektor hilirisasi (pengolahan).

Ia pun membeberkan, saat ini terdapat tiga perusahaan raksasa yang sedang memproses izin pembangunan pabrik pengolahan CPO. Salah satu yang paling progresif adalah Sinarmas Group, yang bahkan telah mengantongi izin resmi dan memasuki tahap konstruksi.

“Sinarmas Group ini salah satu yang paling siap. Mereka akan membangun pabrik pengolahan yang tidak hanya menghasilkan CPO mentah, tapi juga produk turunan seperti coklat dan es krim. Jadi konsepnya memang hilirisasi penuh dari hasil sawit,” terang Diana.

Sementara itu, dua perusahaan besar lainnya telah mengajukan izin serupa dan menunggu penyelesaian administrasi.

Keduanya dilaporkan sudah memiliki lahan dan berencana membangun fasilitas di Kawasan Industri Bagendang. DPMPTSP memastikan proses perizinan dilakukan selektif demi menjamin kesesuaian dengan tata ruang dan regulasi daerah.

“Tren ini jelas menjadi hal yang positif, karena sejalan dengan program pemerintah pusat untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal,” imbuhnya.

Ia melanjutkan, pergeseran ini tidak hanya terjadi di sektor sawit, tetapi juga merambah ke komoditas kelapa dalam. Pasalnya, dua pabrik pengolahan kelapa dalam sedang dalam tahap pembangunan, dan satu perusahaan lagi masih dalam tahap penjajakan.

Jika seluruh rencana ini terealisasi, Kotim, khususnya kawasan industri Bagendang, akan memiliki tiga pabrik pengolahan kelapa dalam yang beroperasi.

Menurut Diana, gelombang investasi menuju hilirisasi ini memperkuat struktur ekonomi Kotim agar lebih mandiri dan berkelanjutan.

Peningkatan jumlah industri pengolahan diharapkan membawa manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR).

Diana Setiawan optimis, berkat lokasi yang strategis dan dukungan akses pelabuhan, Kawasan Industri Bagendang akan bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dan menjadi kawasan industri unggulan di Kalimantan Tengah.

“Bagendang ini sangat potensial. Dengan masuknya investor besar dari sektor hilirisasi, kita berharap kawasan ini benar-benar berkembang menjadi pusat industri unggulan di Kalimantan Tengah,” demikian Diana Setiawan.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Devita Maulina
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025