Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menegaskan, peningkatan realisasi investasi triwulan IV 2025 yang sebesar 9,7 persen (YoY) tetap memberikan dampak positif bagi perekonomian, meskipun defisit APBN melebar menjadi 2,92 persen.

“Memang investasi itu adalah long term commitment. Memang dari investasi yang masuk ini, ada beberapa investasi awal yang kita berikan insentif, tetapi kan dampak dari pajak-pajak lainnya juga tercipta, dan kesejahteraannya juga meningkat. Jadi saya yakin ini ke depannya juga akan terus memberikan kontribusi yang positif terhadap APBN kita,” ujar Rosan di Jakarta, Kamis.

Menurut Rosan yang juga menjabat sebagai CEO Danantara dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pajak yang dihasilkan dari investasi tidak hanya muncul pada tahap awal operasional, melainkan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kegiatan usaha.

“Tidak langsung pada hari H-nya pada saat misalnya manufacturing pabrik itu berjalan, tapi pada saat nanti dalam perjalanannya terus meningkat, terus berjalan dengan baik, sehingga kontribusinya akan makin besar terhadap APBN," ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Rosan menekankan bahwa pemerintah tidak hanya melihat investasi dari sisi finansial semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja dan penguatan sumber daya manusia.

Ia mencontohkan sektor perkebunan dan pertanian yang meskipun nilai investasinya relatif lebih kecil dibandingkan sektor mineral, namun mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

“Contohnya di hilirisasi kelapa, nilainya 100 juta dolar AS tapi penciptaan lapangan pekerjaannya itu mencapai 10 ribu orang. Biasanya kalau di hilirisasi mineral, itu angkanya 1 miliar dolar AS, 1,5 miliar dolar AS, 2 miliar dolar AS, ada 4 miliar dolar AS," katanya lagi.

Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antarsektor agar investasi yang masuk tidak hanya memperkuat basis fiskal negara dalam jangka panjang, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi masyarakat secara luas.

Pada periode Oktober–Desember 2025, realisasi investasi tercatat sebesar Rp496,9 triliun atau tumbuh 9,7 persen secara tahunan (YoY). Capaian triwulan IV tersebut setara dengan 26,1 persen dari target investasi tahun 2025 yang mencapai Rp1.931 triliun.

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 mencetak defisit menjadi Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB) per 31 Desember 2025.

Realisasi defisit itu melebar dari target awal 2,53 persen pada APBN 2025 dan proyeksi laporan semester sebesar 2,78 persen, dan hampir menyentuh ambang batas defisit yang ditetapkan oleh undang-undang sebesar 3 persen.

“Walau melembung, kami pastikan di bawah 3 persen,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Januari 2026 di Jakarta, Kamis (8/1).

Realisasi sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Bontang memberikan syarat tegas berupa 75% tenaga kerja harus berasal dari masyarakat lokal di tengah euforia investasi raksasa Rp5 triliun untuk pabrik soda ash pertama di Indonesia baru-baru ini.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyatakan tidak memberi ruang kompromi terkait Peraturan Daerah Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2008, meski proyek PT Pupuk Kaltim ini masuk kategori strategis nasional.

"Komitmen terhadap Perda Ketenagakerjaan harus diutamakan, minimal 75% tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (5/11/2025).

Hal ini mengirimkan sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tidak akan tergiur semata oleh besaran investasi tanpa jaminan kesejahteraan warga.

Sikap asertif Wali Kota ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap pola pembangunan industri yang selama ini hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi makro tanpa tetesan nyata ke level mikro.

Neni menegaskan pelibatan masyarakat lokal secara signifikan merupakan prasyarat mutlak agar manfaat investasi benar-benar menyentuh akar rumput.

"Dengan melibatkan masyarakat lokal secara signifikan, manfaat investasi akan langsung dirasakan dan memicu tumbuhnya industri turunan seperti kaca, keramik, sabun, dan tekstil di Bontang," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang Aspianur mengungkapkan bahwa kemudahan investasi tidak identik dengan kelonggaran regulasi.

"Kami sangat menyambut baik investasi soda ash ini karena dampaknya besar bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun lapangan kerja," ungkapnya.

Dia menambahkan Pemkot Bontang berkomitmen menjadi kota yang ramah investasi dengan tetap menjaga kepentingan warga. Aspianur menekankan bahwa kemudahan proses perizinan yang ditawarkan bukan berarti Bontang akan mengorbankan prinsip keadilan ekonomi lokal.

Justru sebaliknya, pemerintah daerah memposisikan diri sebagai penjaga gawang yang memastikan setiap proyek strategis, termasuk pabrik dengan investasi fantastis ini, mematuhi koridor regulasi daerah.

"Pembangunan pabrik ini menjadi bukti bahwa Bontang terus memperkuat posisinya sebagai kota industri strategis di Kaltim, sekaligus berkontribusi terhadap program hilirisasi industri nasional," sebutnya.

Sikap tegas Pemkot Bontang ini muncul dalam konteks pembangunan Pabrik Soda Ash oleh PT Pupuk Kaltim, anak usaha PT Pupuk Indonesia, yang dijadwalkan rampung dalam 33 bulan.

Proyek seluas 16 hektar ini menargetkan produksi 300.000 metrik ton per tahun (MTPY) soda ash dan 300.000 MTPY amonium klorida, dengan operasi komersial dimulai pada akhir 2028.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyebut proyek ini sebagai bakti untuk Indonesia yang mengakhiri tiga dekade kegagalan mendirikan pabrik soda ash domestik.

Kebutuhan nasional yang mencapai 1 juta ton per tahun selama ini sepenuhnya dipenuhi melalui impor dan pabrik ini diprediksi mampu memangkas ketergantungan hingga 30% di fase awal.

"Ini adalah tonggak penting memulai langkah besar yang telah diupayakan selama 30 tahun. Ini adalah bakti kita untuk Indonesia," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Bontang memberikan syarat tegas berupa 75% tenaga kerja harus berasal dari masyarakat lokal di tengah euforia investasi raksasa Rp5 triliun untuk pabrik soda ash pertama di Indonesia baru-baru ini.

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menyatakan tidak memberi ruang kompromi terkait Peraturan Daerah Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2008, meski proyek PT Pupuk Kaltim ini masuk kategori strategis nasional.

"Komitmen terhadap Perda Ketenagakerjaan harus diutamakan, minimal 75% tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (5/11/2025).

Hal ini mengirimkan sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tidak akan tergiur semata oleh besaran investasi tanpa jaminan kesejahteraan warga.

Sikap asertif Wali Kota ini lahir dari keprihatinan mendalam terhadap pola pembangunan industri yang selama ini hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi makro tanpa tetesan nyata ke level mikro.

Neni menegaskan pelibatan masyarakat lokal secara signifikan merupakan prasyarat mutlak agar manfaat investasi benar-benar menyentuh akar rumput.

"Dengan melibatkan masyarakat lokal secara signifikan, manfaat investasi akan langsung dirasakan dan memicu tumbuhnya industri turunan seperti kaca, keramik, sabun, dan tekstil di Bontang," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang Aspianur mengungkapkan bahwa kemudahan investasi tidak identik dengan kelonggaran regulasi.

"Kami sangat menyambut baik investasi soda ash ini karena dampaknya besar bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun lapangan kerja," ungkapnya.

Dia menambahkan Pemkot Bontang berkomitmen menjadi kota yang ramah investasi dengan tetap menjaga kepentingan warga. Aspianur menekankan bahwa kemudahan proses perizinan yang ditawarkan bukan berarti Bontang akan mengorbankan prinsip keadilan ekonomi lokal.

Justru sebaliknya, pemerintah daerah memposisikan diri sebagai penjaga gawang yang memastikan setiap proyek strategis, termasuk pabrik dengan investasi fantastis ini, mematuhi koridor regulasi daerah.

"Pembangunan pabrik ini menjadi bukti bahwa Bontang terus memperkuat posisinya sebagai kota industri strategis di Kaltim, sekaligus berkontribusi terhadap program hilirisasi industri nasional," sebutnya.

Sikap tegas Pemkot Bontang ini muncul dalam konteks pembangunan Pabrik Soda Ash oleh PT Pupuk Kaltim, anak usaha PT Pupuk Indonesia, yang dijadwalkan rampung dalam 33 bulan.

Proyek seluas 16 hektar ini menargetkan produksi 300.000 metrik ton per tahun (MTPY) soda ash dan 300.000 MTPY amonium klorida, dengan operasi komersial dimulai pada akhir 2028.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyebut proyek ini sebagai bakti untuk Indonesia yang mengakhiri tiga dekade kegagalan mendirikan pabrik soda ash domestik.

Kebutuhan nasional yang mencapai 1 juta ton per tahun selama ini sepenuhnya dipenuhi melalui impor dan pabrik ini diprediksi mampu memangkas ketergantungan hingga 30% di fase awal.

"Ini adalah tonggak penting memulai langkah besar yang telah diupayakan selama 30 tahun. Ini adalah bakti kita untuk Indonesia," pungkasnya.