Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Malaysia membahas upaya penguatan ekosistem halal kawasan Asia Tenggara melalui gagasan standar halal regional antara kedua negara.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan hal tersebut dibahas dalam pertemuannya dengan First Secretary of Religious Affairs Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta Mohd Izwan Sharif baru-baru ini.

“Pertemuan mendiskusikan agenda penguatan kerja sama halal regional, termasuk gagasan standar halal regional antara Indonesia dan Malaysia sebagai upaya memperkuat ekosistem halal kawasan,” kata Haikal.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan kerja sama dalam ekosistem halal di kawasan, serta harmonisasi standar laboratorium halal antara Indonesia dan Malaysia, khususnya terkait metode pengujian kandungan porcine pada produk pangan.

Harmonisasi tersebut, kata Haikal, dinilai penting untuk mencegah perbedaan hasil pengujian yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap industri dan perdagangan produk halal.

Selain itu, Haikal mengatakan pertemuan tersebut juga membahas peluang keterlibatan negara lain di kawasan, termasuk Australia dan Selandia Baru, dalam upaya bersama untuk memperkuat ekosistem halal kawasan.

Sementara itu, Mohd Izwan Sharif menyampaikan bahwa sejalan dengan upaya penguatan kerja sama kedua negara, Timbalan Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi dijadwalkan tiba di Jakarta pada Jumat (22/5).

Sharif juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima nota diplomatik terkait agenda pertemuan antara Ahmad Zahid Hamidi dengan Kepala BPJPH selama kunjungan di Jakarta.

Ia pun menyampaikan harapannya agar agenda pertemuan dapat segera terlaksana dalam waktu dekat.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wilayah seluas 127,3 hektare di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara yang sebelumnya masuk Malaysia kini menjadi milik Indonesia. Perubahan tersebut merupakan hasil konkret dari diplomasi damai yang telah diselesaikan secara tuntas.

“Percepatan penanganan dampak penyelesaian penegasan batas darat wilayah negara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik telah selesai dilakukan,” kata Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari dalam jumpa pers di Kantor Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Ia mengungkapkan, perubahan garis batas tersebut menjadi bukti nyata penguatan kedaulatan teritorial Indonesia di kawasan perbatasan.

“Penyelesaian penegasan batas di Pulau Sebatik merupakan wujud nyata keberhasilan diplomasi damai yang memperkuat kedaulatan teritorial Indonesia dengan disepakatinya garis batas baru, wilayah seluas 127,3 hektare yang pada batas lama merupakan bagian dari Malaysia, kini sah menjadi wilayah Indonesia,” ujar dia.

Meski demikian, penyesuaian batas juga berdampak pada sebagian kecil wilayah Indonesia yang kini masuk ke dalam teritori Malaysia. Namun luasnya jauh lebih kecil, hanya 4,9 hektare.

“Hanya 4,9 hektare dari wilayah pada batas lama Indonesia yang kini menjadi bagian dari Malaysia,” ungkapnya.

Dia menegaskan, Pemerintah memastikan dampak terhadap masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Kementerian Dalam Negeri telah membentuk tim khusus untuk menghitung kompensasi bagi warga yang terdampak perubahan batas wilayah tersebut.

“Menghitung ganti rugi tanah dan lahan masyarakat terdampak dari penegasan batas wilayah di Pulau Sebatik,” jelas Qodari.

REPUBLIKA.CO.ID, PENANG -- Bank Indonesia menyatakan transaksi sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) antara Indonesia dan Malaysia merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain.

“Transaksi QRIS cross border Indonesia–Malaysia menjadi yang paling tinggi di antara negara ASEAN lainnya,” ujar Kepala Perwakilan BI di Singapura Widi Agustin usai menjadi pembicara dalam acara “Promosi Destinasi Wisata Indonesia dan Promosi Pemanfaatan Kerja Sama QR Cross Border Payment”, yang diadakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Penang, di Penang, Malaysia, Rabu (3/12/2025) lalu.

QRIS antarnegara adalah sistem pembayaran lintas negara (cross border payment) berbasis kode QR yang dapat digunakan untuk transaksi lintas negara.

Berdasarkan data Bank Indonesia, selama periode Januari–September 2025, volume transaksi inbound QR antarnegara Malaysia ke Indonesia sebanyak lebih dari 3,4 juta transaksi dengan nominal transaksi sebanyak Rp 775 miliar.

Sebaliknya, volume transaksi outbound Indonesia ke Malaysia sebanyak 516 ribu transaksi dengan nominal transaksi mencapai Rp 178 miliar. Saat ini QRIS antarnegara milik Indonesia sudah terintegrasi atau terkoneksi dengan sistem QR sejumlah negara antara lain Malaysia, Thailand, Singapura, dan Jepang.

Konektivitas QRIS Indonesia akan diperluas ke berbagai negara lain seperti Korea Selatan, Uni Emirat Arab, hingga India, yang saat ini telah mencapai tahap penandatanganan nota kesepahaman.

Ketika sistem QR dua negara sudah terintegrasi, maka wisatawan dari dua negara tersebut dapat melakukan pembayaran dengan memindai QR di negara tujuan menggunakan aplikasi finansial lokal negaranya.

Sebagai contoh, sistem QR Indonesia (QRIS) dengan sistem QR Malaysia (QR DuitNow) sudah terintegrasi sejak 2023. Maka warga Malaysia dapat melakukan pembayaran di Indonesia dengan memindai QRIS Indonesia menggunakan aplikasi finansial lokal miliknya, begitu pun sebaliknya.

Widi menyampaikan hal yang perlu dilakukan saat ini adalah terus meningkatkan kesadaran wisatawan mancanegara dari negara-negara yang sudah terkoneksi sistem QR-nya terkait kemudahan melakukan pembayaran di Indonesia menggunakan sistem pembayaran QR antarnegara.

“Mungkin ke depan yang perlu kita perkuat adalah bagaimana wisatawan asal negara seperti Singapura, Malaysia, Thailand semakin paham bahwa mereka bisa menggunakan QR cross border dengan rekening banknya untuk melakukan pembayaran di Indonesia,” kata Widi.

Di sisi lain, ia menambahkan, perlu juga dilakukan perluasan gerai-gerai bisnis di dalam negeri yang dapat menerima pembayaran melalui QR lintas negara.

Widi juga menuturkan penggunaan QR antarnegara dapat menjadi game changer dalam sektor pariwisata nasional, di mana kecepatan, kemudahan, keandalan, dan murahnya transaksi akan memicu wisatawan tertarik datang ke Indonesia.

Kuala Lumpur, CNBC Indonesia - Malaysia dan Indonesia semakin menunjukkan langkah nyata memperkuat kerja sama energi kawasan Asia Tenggara melalui pembangunan Jaringan Listrik ASEAN (ASEAN Power Grid/APG).

Sebagai proyek strategis yang menjadi tulang punggung integrasi sistem kelistrikan lintas negara di kawasan, inisiatif APG ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi regional, tetapi juga membuka peluang investasi hingga Rp600 triliun.

Wakil Sekretaris Jenderal Kementerian Transisi Energi dan Transformasi Air (PETRA) Malaysia Mareena Mahpudz mengatakan, Malaysia memanfaatkan momentum kepemimpinannya di ASEAN tahun ini untuk memperkuat tata kelola dan koordinasi pengembangan proyek APG.

"Struktur dan pemantauan APG dijalankan oleh tiga komite utama, yaitu ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC) yang diketuai Filipina, Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA), dan ASEAN Energy Regulators Network (AERN)," ujar Mareena di sela Pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-43 (AMEM-43) di Kuala Lumpur, dikutip Sabtu (18/10/2025).

Malaysia juga mendorong penandatanganan Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Power Grid untuk memperkuat komitmen lintas negara melalui kerangka kerja yang lebih rinci dan terstruktur.

"MOU kali ini lebih kuat dan terperinci. Setiap badan memiliki terms of reference yang jelas agar koordinasi lintas negara lebih efektif dan terukur," jelasnya.

Ia menegaskan, proyek APG bukan sekadar soal konektivitas listrik, tetapi juga mewujudkan transisi energi berkeadilan di kawasan. Negara dengan sumber daya energi terbarukan berlimpah seperti Laos dan Vietnam dapat menyalurkan pasokan ke negara lain yang kekurangan, termasuk Malaysia dan Indonesia.

"APG berlandaskan tiga pilar energi: keamanan, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Ini memastikan seluruh negara ASEAN mendapat manfaat seimbang," tegas Mareena.

Indonesia Siapkan Diri Jadi Pusat Energi ASEAN

Sementara itu, Indonesia menegaskan ambisinya menjadi pusat energi kawasan (energy hub) dengan memperkuat jaringan nasional dan mempercepat integrasi listrik lintas negara.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakann Indonesia telah menjalin kerja sama konkret dengan Malaysia dan Singapura dalam memperkuat konektivitas energi.

"Indonesia sudah memulai kerja sama dengan Malaysia untuk wilayah Kalimantan. Kita mengimpor sekitar 200 megawatt (MW) listrik dari Malaysia, dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan izin," ujar Yuliot di sela AMEM-43.

Selain itu, Indonesia tengah mengerjakan studi kelayakan proyek interkoneksi Sumatera-Melaka, yang ditargetkan rampung pada pertengahan hingga kuartal ketiga 2026. "Koneksi ini akan menjadi bagian dari inisiatif APG dan membuka peluang ekspor listrik hijau ke Malaysia dan Singapura," tambahnya.

Pemerintah juga menyiapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, yang mencakup pembangunan 48.000 kilometer sirkuit jaringan transmisi nasional. Proyek ini akan menjadi fondasi utama ekspor energi bersih ke negara-negara ASEAN.

"Total investasi yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp600 triliun. Ini bukan hanya untuk jaringan nasional, tapi juga untuk integrasi dengan negara-negara ASEAN," ujar Yuliot.

Menurutnya, kebutuhan investasi jumbo ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan sektor swasta dan investor asing menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan jaringan listrik nasional dan regional.

"Kami membuka peluang bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan national grid dan integrasi energi ASEAN," tegasnya.

Potensi Investasi Jumbo dan Manfaat Regional

Malaysia memperkirakan total investasi potensial dari keseluruhan proyek APG mencapai US$60 miliar atau setara lebih dari Rp950 triliun, mencakup proyek besar seperti Sarawak-Kalimantan, Sabah-Palawan (Filipina), Brunei-Sarawak, hingga Sumatera-Melaka.

"Jika seluruh proyek dijalankan, potensi investasinya sangat besar, mencapai US$ 60 miliar dolar. Ini bukan hanya soal listrik, tapi juga peluang ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di kawasan," kata Mareena.

Selain memperkuat pasokan energi, inisiatif ini juga mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti hidro, surya, dan angin, serta membantu negara-negara ASEAN mencapai target net zero emission, termasuk Malaysia pada 2050 dan Indonesia pada 2060.

"Dengan integrasi jaringan listrik ASEAN, kita punya peluang besar menjadikan Indonesia sebagai pusat energi kawasan. Ini langkah konkret menuju masa depan energi hijau Asia Tenggara," tutup Yuliot.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]

Naskah ini bagian dari CNBC Insight, menyajikan ulasan sejarah untuk menjelaskan kondisi masa kini lewat relevansinya di masa lalu.

Jakarta, CNBC Indonesia - Tepat hari ini, 57 tahun lalu, dua warga negara Indonesia, Usman Janatin dan Harun Thohir, meregang nyawa di tiang gantung di Penjara Changi, Singapura. Keduanya menjadi orang Indonesia pertama yang dieksekusi mati di Negeri Singa. Hukuman itu tak lepas dari peristiwa kegaduhan imbas ledakan besar yang mengguncang jantung Singapura pada 10 Maret 1965.

Usman dan Harun sejatinya adalah anggota Korps Komando Operasi (KKO) yang menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut. Keduanya bergabung sejak 1 Juni 1962 atau ketika Indonesia berada dalam masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Menurut Linda Sunarti dalam Persaudaraan Sepanjang Hayat?: Mencari Jalan Penyelesaian Damai Konfrontasi Indonesia-Malaysia 1963-1966 (2014), konfrontasi ini lahir dari kebijakan Presiden Soekarno (1945-1966) yang menentang pembentukan Federasi Malaysia.

Soekarno memandang negara baru di utara Indonesia itu sebagai bentuk penjajahan gaya baru yang didalangi Inggris dan berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia. Dalam rangka menentang hal itu, dia mengerahkan operasi militer dan salah satu misinya adalah sabotase di wilayah Singapura. Kala itu, Singapura jadi bagian dari Federasi Malaysia.

Untuk menjalankan misi, mengutip Salim Said dalam Dari Gestapu ke Reformasi (2013), pada awal Maret 1965, pihak militer mencari tiga orang sukarelawan. Ketiganya bakal diminta melumpuhkan pusat-pusat vital dengan bahan peledak guna menciptakan kepanikan. Dari sejumlah prajurit, tiga orang kemudian bersedia, yakni Usman Janatin, Harun Thohir, dan Gani bin Arup.

Pada 8-9 Maret 1965, ketiganya berhasil masuk ke pusat kota Singapura dengan kapal kecil dan menyamar sebagai pedagang. Profesi ini dipilih karena mudah lalu-lalang tanpa perlu dicurigai polisi. Apalagi mereka juga membawa 12,5 Kg bahan peledak.

Mengutip buku The Singapore Foreign Service (2005), rencana awal dari pimpinan hanya meledakkan gardu listrik, tetapi saat pelaksanaan ketiganya sepakat tidak menjalankan misi awal dan memilih menargetkan Macdonald House. Gedung yang difungsikan sebagai bank dan kantor ini berada di Orchard Road dan dekat Istana Kepresidenan. Dengan meledakkan gedung tersebut, maka dampaknya bisa lebih besar.

Akhirnya, pada 10 Maret 1965, sebuah tas berisi bom diletakkan di dalam gedung tersebut. Tak lama kemudian, ledakan dahsyat mengguncang kawasan Orchard. Bangunan itu luluh lantak, mobil-mobil di depannya hancur, dan kaca gedung sekitar pecah berserakan. Tiga orang tewas, sementara 33 lainnya luka-luka. Ledakan itu menjadi salah satu peristiwa paling menggemparkan di Singapura kala itu.

Usai menjalankan misi, Usman, Harun, dan Gani berusaha melarikan diri dengan perahu menuju Batam. Namun, mesin perahu mereka mati di tengah laut dan akhirnya tertangkap oleh aparat Singapura. Gani berhasil lolos, tetapi Usman dan Harun ditangkap dan dijebloskan ke penjara.

Pada 20 Oktober 1966, pengadilan Singapura menjatuhkan vonis mati kepada keduanya. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya diplomatik dan memohon grasi kepada pemerintah Singapura dan Inggris. Namun, semua usaha itu gagal bahkan setelah konfrontasi berakhir dan pemerintahan juga sudah berganti dari Soekarno ke Soeharto.

Akhirnya, pada 17 Oktober 1968, Usman dan Harun digantung di Penjara Changi. Jenazah mereka kemudian dibawa pulang ke Indonesia dan disambut sebagai pahlawan bangsa. Ribuan orang mengiringi pemakaman mereka di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Pada hari yang sama, lewat Keputusan Presiden No. 050/TK/1968, pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional serta Bintang Sakti kepada keduanya. Pangkat mereka pun dinaikkan secara anumerta.

Namun sejarah memang selalu punya dua sisi. Di Indonesia, mereka dikenang sebagai pahlawan yang gugur dalam tugas negara. Sedangkan, di Singapura, keduanya dipandang sebagai pelaku teror yang menewaskan warga sipil. Titik balik hubungan kedua negara pasca kejadian itu terjadi pada 1973. Kala itu, Presiden Singapura Lee Kuan Yew datang ke TMP Kalibata dan menabur bunga di makam Usman dan Harun yang membuat kerenggangan itu dianggap selesai.

Meski begitu, mengutip Detik.com, pada 2014, Singapura sempat melakukan protes kembali usai TNI AL ingin menamai salah satu kapal perangnya dengan Usman-Harun karena dianggap melukai perasaan publik Singapura.

(mfa/mfa)