JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons pelibatan Taruna Akademi Militer ( Akmil ) dalam pelatihan siswa di Sekolah Rakyat . Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan semakin meluasnya militerisasi di ruang sipil.

Usman menilai pemerintah tidak belajar dari berbagai kritik terhadap pelibatan militer dalam ranah sipil. Ia menyinggung kasus tiga warga sipil yang meninggal dunia usai mengikuti Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil).

"Ini adalah bukti semakin meluasnya militerisasi ruang sipil di Indonesia. Pemerintah menutup mata terhadap kritik kebijakan pelibatan tentara dalam program pemerintah di luar urusan pertahanan," ujar Usman Hamid, Kamis (25/6/2026).

Menurut Usman, pendidikan sipil seharusnya menjadi ruang netral untuk mendidik anak dalam mengembangkan potensi dan nalar berpikir. Karena itu, ruang pendidikan dinilai harus bebas dari intervensi militer.

"Ruang kelas harus bebas dari intervensi militer. Dalih pembentukan karakter dan kedisiplinan anak bukanlah alasan untuk memberikan jalan bagi militer masuk ke ranah pendidikan sipil."

Usman menambahkan bahwa kedisiplinan militer pada dasarnya dibentuk melalui sistem komando, rantai hierarki yang kaku, serta kepatuhan yang bersifat hierarkis. Menurutnya, pendekatan tersebut bertentangan dengan prinsip pendidikan sipil yang mengedepankan nalar kritis, kemerdekaan berpikir, serta ruang aman untuk menyampaikan pendapat.

"Bagaimana mungkin anak-anak bisa belajar berpikir kritis jika ekosistem belajarnya menggunakan pendekatan pendidikan militer yang mengutamakan kepatuhan, kekuatan, dan bahkan kekerasan?" lanjut Usman.

Ia juga menilai program tersebut menjadi lebih mengkhawatirkan karena menyasar Sekolah Rakyat, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Menurutnya, penempatan taruna Akmil di setiap sekolah berpotensi menciptakan ketimpangan relasi kuasa terhadap kelompok rentan.

"Padahal anak-anak sejatinya membutuhkan pendekatan yang welas asih, memanusiakan, dan memotivasi, bukan doktrinasi kepatuhan ala prajurit," tegas dia.

Usman turut mengingatkan bahwa berdasarkan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia, pendidikan anak tidak hanya diarahkan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, serta kemampuan mental dan fisik, tetapi juga penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

"Oleh karena itu, pemerintah harus segera meninjau ulang dan membatalkan rencana ini. Fokuslah pada pendidikan yang mengutamakan pemahaman nilai-nilai universal HAM, dan penguatan identitas mereka sebagai masyarakat sipil yang bermartabat, bukan mereduksinya dengan menggunakan pendekatan pendidikan militer.".

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkolaborasi menyiapkan program pembentukan karakter bagi para siswa Sekolah Rakyat . Sekitar 1.000 Taruna Akmil akan terlibat dalam proses pembinaan tersebut.

Lima taruna akan bertanggung jawab terhadap satu sekolah untuk memberikan sejumlah materi, seperti soal kerapian pakaian maupun kamar asrama.

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama Komandan Jenderal Akademi TNI Letjen R Sidharta Wisnu Graha, Kepala Staf Teritorial Letjen Bambang Trisnohadi, dan Direktur Pendidikan Akademi TNI Brigjen Ari Novian di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (25/6/2026).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat utang masyarakat Indonesia di layanan pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol) mencapai Rp102,07 triliun per April 2026.

Nilai tersebut tumbuh 26,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan pertumbuhan pembiayaan pinjol masih berlanjut hingga April tahun ini.

"Sementara itu pada industri pinjaman daring atau pindar, outstanding pembiayaan pada April 2026 tumbuh 26,11 persen year on year dengan nominal sebesar Rp102,07 triliun rupiah," kata Agusman dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Meski terus bertumbuh, tingkat risiko kredit macet industri pinjol secara agregat masih tercatat di level 4,62 persen. Angka tersebut tercermin dari tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari atau TWP90.

Selain pinjol, OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan atau multifinance mencapai Rp514,65 triliun pada April 2026.

Nilai tersebut tumbuh 2,08 persen secara tahunan. Pertumbuhan itu terutama ditopang peningkatan pembiayaan modal kerja yang naik 10,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dari sisi kualitas pembiayaan, profil risiko industri multifinance dinilai masih terjaga. Rasio non-performing financing (NPF) gross tercatat sebesar 2,89 persen dan NPF net sebesar 0,78 persen.

Sementara itu, gearing ratio atau rasio utang terhadap modal berada di level 2,14 kali, masih jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan sebesar 10 kali.

Di sisi lain, pembiayaan modal ventura mengalami kontraksi 0,87 persen secara tahunan menjadi Rp16,35 triliun pada April 2026.

OJK juga mencatat industri pergadaian membukukan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan sektor pembiayaan lainnya. Penyaluran pembiayaan pergadaian mencapai Rp157,20 triliun pada April 2026 atau meningkat 56,80 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sebagian besar pembiayaan tersebut berasal dari produk gadai yang nilainya mencapai Rp132,29 triliun atau setara 84,15 persen dari total pembiayaan industri pergadaian.

Di tengah pertumbuhan industri, OJK masih menemukan sejumlah pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan modal minimum. Agusman mengungkapkan terdapat delapan dari 144 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi kewajiban modal inti minimum sebesar Rp100 miliar.

Selain itu, terdapat 14 dari 94 penyelenggara pinjol yang belum memenuhi kewajiban ekuitas minimum sebesar Rp12,5 miliar.

Menurut Agusman, seluruh perusahaan tersebut telah menyampaikan rencana aksi kepada OJK untuk memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku.

"Seluruh perusahaan pembiayaan dan penyelenggara pindar tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK yang memuat langkah-langkah pemenuhan permodalan minimum antara lain melalui penambahan modal disetor oleh pemegang saham eksisting, mencari investor strategis, dan atau merger," ujarnya.

Sepanjang Mei 2026, OJK juga menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah pelaku industri sektor pembiayaan, modal ventura, dan pinjol.

Sanksi diberikan kepada 49 perusahaan pembiayaan, 18 perusahaan modal ventura, dan 19 penyelenggara pinjol atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku maupun hasil pengawasan dan tindak lanjut pemeriksaan.

Di sisi pengembangan industri, OJK telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK) Nomor 2 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan buy now pay later (BNPL) bagi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sebagai aturan pelaksana dari POJK Nomor 32 Tahun 2025.

Selain itu, OJK juga tengah menyusun aturan baru mengenai Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (PPSP). Regulasi tersebut akan mengatur antara lain ruang lingkup pengawasan OJK, penilaian tingkat kesehatan perusahaan, hingga uji kemampuan dan kepatutan bagi calon direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah.

[Gambas:Youtube]

KOMPAS.com - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN terus memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang dengan mengandalkan jaringan infrastruktur yang luas, basis pelanggan yang besar, serta posisi dominan di pasar gas bumi nasional.

Sebagai Subholding Gas Pertamina, PGN saat ini menguasai lebih dari 91 persen pangsa pasar niaga gas bumi nasional.

Posisi tersebut menjadi modal penting bagi perusahaan untuk menjaga ketahanan bisnis sekaligus menangkap peluang pertumbuhan kebutuhan energi domestik yang terus meningkat.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mengatakan, fokus utama perusahaan saat ini adalah memastikan infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung kebutuhan energi nasional dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

“Yang terus kami jaga adalah bagaimana infrastruktur yang telah dibangun selama ini dapat beroperasi secara andal, dimanfaatkan secara optimal, dan mampu mendukung pertumbuhan kebutuhan energi nasional dalam jangka panjang,” ujar Fajriyah dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (5/6/2026).

Ditopang Infrastruktur dan Basis Pelanggan Besar

Di tengah dinamika ekonomi dan energi global, PGN tetap bertumpu pada kekuatan fundamental bisnis yang didukung jaringan infrastruktur strategis dan basis pelanggan yang luas.

Perusahaan saat ini memiliki total aset sekitar 6,2 miliar dollar Amerika Serikat (AS), mengelola jaringan pipa gas sepanjang lebih dari 33.000 kilometer (km), serta melayani lebih dari 825.000 pelanggan di berbagai wilayah Indonesia.

Infrastruktur tersebut menjadi tulang punggung distribusi gas bumi bagi berbagai sektor, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, pelanggan komersial, industri, hingga pembangkit listrik.

Menurut Fajriyah, skala jaringan dan jumlah pelanggan yang dimiliki PGN menjadi salah satu kekuatan utama perusahaan dalam menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus menangkap pertumbuhan kebutuhan energi nasional pada masa mendatang.

Selain itu, keandalan operasional terus dijaga melalui pengelolaan aset yang konsisten, penerapan standar keselamatan yang ketat, serta peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan.

Perkuat Konektivitas Energi Nasional

Selain mengoptimalkan aset yang telah beroperasi, PGN juga terus menjalankan berbagai proyek strategis untuk memperkuat konektivitas energi nasional dan membuka sumber pertumbuhan baru.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan infrastruktur terintegrasi, perluasan jaringan gas rumah tangga (jargas), serta peningkatan utilisasi berbagai fasilitas energi yang telah dimiliki perusahaan.

Salah satu proyek strategis yang tengah dijalankan adalah pengoperasian Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (CISEM) Tahap II melalui anak usaha PT Pertamina Gas (Pertagas).

Infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperkuat konektivitas penyaluran gas antarwilayah sekaligus memperluas pemanfaatan gas bumi domestik bagi sektor industri dan kelistrikan.

Kehadiran CISEM II juga akan meningkatkan fleksibilitas pasokan gas, khususnya untuk wilayah Jawa bagian barat yang menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi nasional.

Jaga Pasokan dan Kinerja Operasional

Untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang, PGN juga terus memperkuat ketahanan pasokan energi.

Berbagai kesepakatan strategis yang dijalin dalam beberapa tahun terakhir menjadi bagian dari upaya perusahaan menjaga keberlanjutan pasokan sekaligus memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus meningkat.

Dari sisi operasional, aktivitas bisnis PGN tetap menunjukkan kinerja yang solid. Pada kuartal I 2026, perusahaan mencatat volume distribusi gas bumi sebesar 777 billion british thermal unit (BBTUD) dan volume transmisi mencapai 1.539 million standard cubic feet per day (MMSCFD).

Capaian tersebut mencerminkan peran strategis PGN dalam mendukung kebutuhan energi berbagai sektor ekonomi melalui jaringan infrastruktur gas bumi yang terintegrasi.

Didukung Struktur Keuangan yang Sehat

PGN juga ditopang struktur keuangan yang kuat untuk mendukung agenda pertumbuhan jangka panjang.

Per akhir Maret 2026, rasio utang terhadap modal (debt to equity ratio/DER) perusahaan berada pada kisaran 29 persen. Sementara itu, posisi kas dan setara kas tercatat sekitar 1,36 miliar dollar AS.

PGN juga membukukan rasio EBITDA terhadap beban bunga sebesar 21 kali, yang menunjukkan kemampuan pendanaan dan fleksibilitas keuangan yang kuat untuk mendukung operasional maupun investasi jangka panjang.

Sebagai bentuk komitmen menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, perusahaan mempertahankan dividend payout ratio sebesar 80 persen dari laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk untuk Tahun Buku 2025.

Fajriyah menegaskan, kebutuhan energi nasional akan terus meningkat sehingga PGN berfokus memastikan kesiapan infrastruktur, pasokan, dan kapasitas bisnis untuk menangkap peluang tersebut.

“Dengan fondasi bisnis yang kuat dan posisi pasar yang telah dibangun selama ini, kami optimistis dapat terus menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham sekaligus mendukung ketahanan energi nasional,” tuturnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka opsi pembatasan penggunaan layanan buy now pay later (BNPL) atau paylater. Ini menyusul tingginya pertumbuhan pembiayaan sekaligus risiko gagal bayar masyarakat alias kredit macet.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan ketentuan tersebut akan diatur dalam aturan turunan Peraturan OJK (POJK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan BNPL.

"OJK akan segera menerbitkan ketentuan turunan dari POJK 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan BNPL, yang mengatur antara lain bahwa perusahaan pembiayaan dapat melakukan strategi pengelolaan risiko dengan membatasi penyaluran pembiayaan, termasuk maksimum penggunaan platform," ujar Agusman dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan kepemilikan banyak akun paylater atau multi-akun dapat meningkatkan eksposur utang debitur. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperbesar risiko kredit macet apabila total kewajiban pengguna sudah melampaui kemampuan bayar.

"Kepemilikan multi-akun BNPL tentu dapat meningkatkan eksposur utang debitur yang berkorelasi terhadap risiko gagal bayar, khususnya apabila total kewajiban telah melampaui kemampuan bayar debitur," katanya.

Karena itu, OJK meminta perusahaan pembiayaan yang menyediakan layanan paylater memperketat penilaian kredit kepada calon pengguna. Penilaian tersebut mencakup asesmen kemampuan bayar debitur guna mengantisipasi lonjakan kredit bermasalah.

[Gambas:Youtube]

"Perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan BNPL didorong untuk meningkatkan kualitas penilaian kredit, termasuk melakukan asesmen kemampuan bayar debitur," ujar Agusman.

Di sisi lain, OJK mencatat pembiayaan BNPL industri multifinance pada Maret 2026 masih tumbuh cukup tinggi. Nilainya mencapai Rp12,81 triliun atau naik 55,85 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Menurut Agusman, pertumbuhan itu antara lain dipengaruhi meningkatnya permintaan pembiayaan masyarakat selama momentum Ramadan dan Lebaran.

"Pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembiayaan pada Maret 2026 tumbuh menguat 55,85 persen yoy menjadi sebesar Rp12,81 triliun. Pertumbuhan tersebut antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan pembiayaan masyarakat, termasuk saat momentum Ramadan dan Lebaran," katanya.

Meski pertumbuhannya masih tinggi, laju pembiayaan paylater sebenarnya mulai melambat dibandingkan akhir tahun lalu.

OJK mencatat pertumbuhan BNPL pada Desember 2025 mencapai 75,05 persen yoy, lalu turun menjadi 71,13 persen pada Januari 2026 dan kembali melandai menjadi 53,53 persen pada Februari 2026.

JAKARTA - Mantan Hakim Konstitusi Anwar Usman berbicara terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sempat mengundang polemik dalam kontestasi Pilpres 2024. Ia mengatakan, putusan itu bukan merupakan "pintu" bagi keponakannya, Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden.

Hal itu disampaikan Anwar Usman usai menjalani wisuda purnabakti di Gedung MK, Jakarta, Senin (13/4/2026). Ia menyebut adanya kesalahan persepsi publik yang mengaitkan putusan tersebut secara eksklusif dengan sosok Gibran. Menurutnya, putusan tersebut ditujukan untuk memberikan ruang bagi seluruh anak muda di Indonesia.

"Lho nggak, nggak, nggak itu bukan pintu untuk Gibran. Untuk semua anak muda. Nah itulah kesalahan persepsi," tegas Anwar Usman.

Anwar Usman menyatakan bahwa ia menjatuhkan putusan tersebut atas dasar keyakinan untuk kebenaran dan keadilan yang dianggapnya sebagai amanah Allah.

Anwar Usman membantah adanya konflik kepentingan dalam pengambilan putusan tersebut, seraya merujuk pada pernyataan beberapa pihak terkait fakta hukum yang ada.

“Simak juga wawancara [eks hakim konstitusi] Prof. Arief Hidayat di podcast Akbar Faizal. Beliau mengatakan bahwa selama 13 tahun menjadi hakim MK, tidak pernah ada istilah konflik kepentingan dalam pengujian undang-undang,” ujar dia.

Lihat video: RESMI! Liliek Prisbawono Gantikan Anwar Usman Jadi Hakim MK



Anwar Usman pun merasa lega karena harkat dan martabatnya telah dipulihkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 604 soal polemik Putusan 90/2023. Anwar Usman menilai pemulihan nama baik tersebut adalah hal yang paling utama bagi dirinya.

"Saya plong. Makanya tadi sambutan saya, saya ibarat meninggalkan MK ini seperti bayi, seperti kertas putih tanpa ada catatan," ungkapnya.

Anwar Usmanjuga menyinggung kembali isu yang pernah berkembang terkait putusan itu, termasuk tuduhan adanya cawe-cawe yang ia nilai tidak berdasar. Anwar Usman berharap publik dapat mencermati kembali berbagai fakta hukum, termasuk putusan PTUN dan putusan MKMK terkait, agar tidak terjebak pada asumsi.

"Yang pasti hari ini saya ibarat bayi baru lahir. Nggak ada beban, nama baik saya, harkat martabat sudah dikembalikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara," ujar Anwar.

Terkait kekerabatannya dengan Gibran, Anwar menepis anggapan adanya hubungan khusus yang memengaruhi putusannya. Ia mengungkapkan bahwa frekuensi pertemuannya dengan Wakil Presiden tersebut sangat terbatas dan terjadi hanya dalam situasi yang formal atau kekeluargaan.

Anwar Usman menambahkan pertemuan di antara keduanya bisa dihitung dengan jari, yakni hanya saat momen pernikahan dan pertemuan insidental dalam perjalanan. Selain itu, jika ada acara di Solo, kehadirannya pun tidak selalu bertepatan dengan jadwal Gibran.

"Sampai hari ini, yang namanya Gibran sebagai Wapres, baru berapa kali ketemu saya," jelas dia.

JAKARTA - Mantan Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman menceritakan kondisi kesehatannya setelah pingsan usai mengikuti rangkaian prosesi wisuda purnabakti di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Anwar menyebutkan, kondisi fisiknya menurun akibat kurang tidur dalam beberapa waktu terakhir.

Anwar Usman mengaku sempat begadang hingga dini hari. “Kurang tidur, sampai subuh begadang. Saya biasa lagi nonton podcast, kan habis pulang dari Bosnia. Tadi belum sarapan sih,” kata Anwar, Senin (13/4/2026).

Anwar Usman pingsan usai mengikuti prosesi wisuda purnabakti di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Mulanya, Anwar Usman berjalan dari dalam ruang sidang untuk mengikuti prosesi kirab yang digelar MK. Prosesi kirab tersebut mulanya berjalan lancar dengan Anwar Usman berjalan didampingi istrinya, Idayati.

Sesampainya di lobi Gedung MK, Anwar Usman sudah dalam kondisi lemas sembari dipegangi oleh protokoler maupun ajudannya. Terdengar sejumlah pihak meminta untuk diambilkan kursi roda.

Namun, ketika kursi roda datang, Anwar Usman sudah dalam keadaan pingsan. Terlihat ia digendong oleh protokoler dan Hakim Saldi Isra dan Guntur Hamzah.

Lihat video: RESMI! Liliek Prisbawono Gantikan Anwar Usman Jadi Hakim MK



Anwar Usman terlihat dibopong menuju sebuah ruangan kosong. Para pihak protokoler pun meminta untuk dipanggilkan dokter. Hingga saat ini, belum diketahui pasti kondisi Anwar Usman.

Bisnis.com, JAKARTA — Anwar Usman pingsan usai melaksanakan kegiatan wisuda purnabakti di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis, nampak Anwar telah selesai menjalani proses purnabakti. Dia pun terlihat menyalami hakim aktif di lokasi.

Setelah itu, Anwar berpamitan dan bergegas keluar ruangan. Namun, Anwar yang terlihat pucat dan lemas langsung pingsan di luar ruang sidang MK.

Di lokasi, Wakil Ketua MK, Saldi Isra dan Hakim Guntur Hamzah dengan sigap menahan tubuh Anwar sebelum mengenai lantai. Atas kejadian ini, Anwar pun dibopong menuju salah satu ruangan di Gedung MK.

Sekadar informasi, Anwar Usman resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai hakim MK pasa akhir Maret lalu. Menjelang pamit, dia menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak selama menjalankan tugas sebagai hakim konstitusi.

"Tentu saja, selama waktu yang begitu panjang, ada yang kurang berkenan baik yang disengaja atau tidak disengaja. Dari lubuk hati yang sangat dalam saya sampaikan permohonan maaf," ujar Anwar pada Senin (16/3/2026).

Selang satu bulan kemudian, Presiden Prabowo secara resmi melakukan pelantikan terhadap Liliek Prisbawono Adi menjadi Hakim Konstitusi setelah mengucap sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026).

Keputusan tersebut resmi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P Tahun 2026, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Mahkamah Agung sehingga Liliek resmi menjadi Hakim MK.

JAKARTA - Anwar Usman , paman Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pingsan usai mengikuti prosesi wisuda purnabakti di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026). Awalnya Anwar berjalan dari dalam ruang sidang untuk mengikuti prosesi kirab yang digelar MK.

Anwar berjalan didampingi sang istri Idayati. Sesampainya di lobi Gedung MK, Anwar sudah dalam kondisi lemas sembari dipegangi protokoler dan ajudannya. Terdengar sejumlah pihak meminta diambilkan kursi roda.

Namun, ketika kursi roda datang, Anwar sudah dalam keadaan pingsan. Terlihat dia digendong protokoler dan Hakim Saldi Isra serta Guntur Hamzah.

Anwar dibopong menuju sebuah ruangan kosong. Protokoler meminta untuk dipanggilkan dokter. Hingga saat ini belum diketahui pasti kondisi Anwar Usman.

Sebelumnya, Sekjen MK Heru Setiawan membacakan sejumlah petikan Keputusan Presiden terkait pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi.

“Memberhentikan dengan hormat Profesor Dr Anwar Usman, SH, M.H sebagai hakim konstitusi terhitung mulai tanggal 6 April 2026 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan,” kata Heru.

Dia juga membacakan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2026 tentang pengangkatan hakim konstitusi yang diajukan Mahkamah Agung, Presiden juga mengangkat hakim konstitusi baru lainnya.

“Mengangkat Dr Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H sebagai hakim konstitusi terhitung sejak saat pengucapan sumpah atau janji,” kata Heru.

Selain Liliek Prisbawono, turut dibacakan Keputusan Presiden Nomor 9/P Tahun 2026 tentang pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi yang diajukan DPR.

“Mengangkat Prof Dr Ir H Adies Kadir, S.H, M.Hum sebagai hakim konstitusi terhitung sejak saat pengucapan sumpah atau janji,” ucapnya.

JAKARTA - Anwar Usman resmi memasuki masa purnabakti sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mengikuti prosesi wisuda purnabakti di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026). Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK, Heru Setiawan membacakan sejumlah petikan Keputusan Presiden terkait pemberhentian dan pengangkatan hakim konstitusi.

“Memberhentikan dengan hormat Profesor Dr Anwar Usman, SH, MH sebagai hakim konstitusi terhitung mulai tanggal 6 April 2026 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut,” ucap Heru membacakan Keputusan Presiden.

Heru juga membacakan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2026 tentang pengangkatan hakim konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung, Presiden juga mengangkat hakim konstitusi baru lainnya.

“Mengangkat Dr Liliek Prisbawono Adi, SH, MH sebagai hakim konstitusi terhitung sejak saat pengucapan sumpah atau janji,” kata Heru.

Selain Liliek Prisbawono, turut dibacakan Keputusan Presiden Nomor 9/P Tahun 2026 tentang pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

“Mengangkat Prof Dr Ir H Adies Kadir, SH, M.Hum sebagai hakim konstitusi terhitung sejak saat pengucapan sumpah atau janji,” jelas Heru.

Sebagai informasi, Liliek Prisbawono Adi resmi mengucapkan sebagai hakim konstitusi di depan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Jumat (10/4/2026) lalu. Ia menggantikan Anwar Usman yang memasuki masa pensiun.

PT Pintu Kemana Saja (PINTU) menggelar PINTU Goes to Campus bertajuk Financial Literacy di Bale Sawala, Universitas Padjajaran (Unpad) Jatinangor, Bandung, Jawa Barat pada Kamis (9/4).

CMO PINTU, Timothius Martin pada kesempatan ini menyoroti masa depan adopsi crypto. Ia menilai, investasi kripto saat ini sudah semakin diterima masyarakat, termasuk oleh 21 juta orang Indonesia yang melakukan trading. Bagi Timothius, tantangan kini sudah berubah bukan lagi tentang adopsi kripto, melainkan soal literasi dan edukasi.

"Untuk itu, PINTU bekerja sama dengan OJK, Universitas, dan Investortrust, menggelar acara edukasi dan literasi ke kampus-kampus, tujuannya untuk bersama-sama memberikan edukasi tentang aset crypto khususnya kepada generasi muda masa depan, yakni teman-teman mahasiswa agar dapat memiliki pemahaman yang matang sebelum mulai berinvestasi," tutur Timothius.

Seiring peningkatan minat generasi muda terhadap investasi digital, industri crypto terus mengalami pertumbuhan. Berdasarkan data dari OJK per Februari 2026, jumlah investor aset crypto di Indonesia telah mencapai 21,07 juta.

Tren ini juga tercermin secara global, World Economic Forum mencatat sekitar 42 persen investor Gen Z telah memiliki aset crypto. Hal tersebut menunjukkan tingginya minat generasi muda terhadap investasi digital sekaligus menegaskan pentingnya penguatan literasi keuangan di tengah tren tersebut.

"Di tengah perkembangan industri yang cepat dan berbagai faktor global yang memengaruhi pasar, penting bagi generasi muda tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga memahami investasi secara mendalam. Kami akan terus berkomitmen untuk menghadirkan ruang belajar agar generasi muda dapat membangun pemahaman yang matang dan mengambil keputusan finansial secara bijak," ujar Timo.

Sejalan, Rektor Unpad Arief Sjamsulaksan Kartasasmita menyatakan bahwa literasi keuangan bagi mahasiswa sangat diperlukan. Terlebih, kini ada begitu banyak produk keuangan.

Arief pun menyampaikan apresiasi kepada PINTU atas kolaborasi dengan OJK dan para pemangku kepentingan lainnya atas inisiatif literasi keuangan ini. Ia berharap, langkah ini dapat bermanfaat dalam mempersiapkan masa depan yang lebih baik.

"Sekarang begitu banyaknya produk keuangan, begitu banyaknya masalah-masalah keuangan yang kalau kita tidak pelajari secara baik, kalau kita tidak kenal, maka ini akan menyebabkan hal-hal yang menjadi permasalahan di masa yang akan datang, Oleh karenanya, saya berterima kasih kepada OJK, kepada PINTU, Investortrust dan seterusnya, untuk bisa memberikan sharing mengenai hal tersebut kepada kita semua di Unpad," kata Arief.

Sementara, Djoko Kurnijanto selaku Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto turut memberikan imbauan kepada mahasiswa tentang literasi keuangan. Menurutnya, ada dua kondisi terkait tantangan dunia kripto ini.

"Jadi kita menemui dua kondisi ya. Di satu sisi memang investasi atau masalah financial literacy ini satu masalah tersendiri. Namun ketika didalami, ada tantangan lagi terkait dengan aset crypto di mana masih terjadi gap antara literasi dengan inklusi. Inilah yang kemudian membuat kami terus melakukan langkah-langkah bagaimana caranya supaya masyarakat yang melakukan investasi crypto ini tidak sekadar ikut-ikutan," ujarnya.

Djoko menjelaskan, filosofi investasi yang ada di OJK masih sangat relevan dengan yang ada di crypto, khususnya di poin 2L, yaitu Legal dan Logis.

"Pastikan daftar aset keuangan digitalnya itu legal dan pastikan bertransaksi dengan exchange atau Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) yang berlisensi dan diawasi oleh OJK dan pastikan logis jangan mudah tergiur tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan pasti," pungkas Djoko.

Kegiatan yang dihadiri lebih dari 200 mahasiswa ini turut dihadiri Rektor Unpad Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Djoko Kurnijanto, Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 OJK Provinsi Jawa Barat Melati Usman, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unpad Dian Masyita, Wakil Pemimpin Redaksi Investortrust.id Abdul Aziz, SVP Strategy & Business PINTU Andy Putra, dan Chief Marketing Officer PINTU, Timothius Martin.

Dalam kesempatan yang sama, PINTU turut menyerahkan penghargaan bagi delapan mahasiswa Unpad yang berprestasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Liliek Prisbawono Adi resmi mengucapkan sumpah/janji jabatan di Istana Negara, Jakarta, Jumat (10/4/2026), menggantikan Anwar Usman yang telah menyelesaikan masa tugasnya.

Dalam pernyataannya usai pelantikan, Liliek menyampaikan rasa syukur sekaligus tanggung jawab besar atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

“Hari ini saya telah dilantik sebagai Hakim Konstitusi untuk menggantikan Yang Mulia Prof. Dr. Anwar Usman sebagai sebuah kebanggaan dan kebahagiaan,” ujarnya di hadapan awak media.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya kepada Ketua MA Sunarto yang telah memberikan kepercayaan untuk mengemban jabatan tersebut.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memberikan saya kepercayaan untuk menduduki jabatan ini,” katanya.

Liliek menegaskan bahwa jabatan Hakim Konstitusi merupakan amanah besar yang menuntut integritas dan kapasitas tinggi dalam menjalankan tugas.

“Saya mohon doanya tentunya ini adalah perjuangan bagi saya untuk selalu meningkatkan integritas dan kapasitas saya sebagai hakim konstitusi,” ujarnya.

Dia menekankan komitmennya untuk menjalankan tugas secara profesional dalam mengawal konstitusi negara. Dia juga meminta doa agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan baik dalam menjaga konstitusi di Republik Indonesia.

Lanjutkan Tongkat Estafet

Liliek menyatakan tidak ada pesan atau tugas khusus yang dititipkan kepadanya secara personal dalam menggantikan Anwar Usman, yang telah mengabdi sebagai hakim konstitusi selama 15 tahun.

“Secara spesifik tidak ada tugas khusus yang disampaikan kepada saya. Jadi saya hanya dalam posisi menggantikan Pak Anwar Usman,” jelasnya.

Ke depan, dia menegaskan fokus utama sebagai Hakim Konstitusi adalah menjalankan fungsi kenegaraan sesuai amanat konstitusi.

“Tentunya mengawal konstitusi Republik Indonesia itu yang pertama dan yang bersifat kenegarawan itu yang menjadi panduan bagi kami sebagai hakim konstitusi,” tandasnya.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo secara resmi melakukan pelantikan terhadap Liliek Prisbawono Adi menjadi Hakim Konstitusi setelah mengucap sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (10/4/2026).

Keputusan tersebut resmi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36/P Tahun 2026, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh Mahkamah Agung sehingga Liliek resmi menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

JAKARTA - Liliek Prisbawono Adi resmi mengucapkan sumpah jabatan hakim konstitusi atau hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di hadapan Presiden Prabowo Subianto . Liliek menggantikan Anwar Usman yang pensiun sejak 6 April 2026.

Liliek mengucapkan sumpah jabatan hakim MK di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (10/4/2026). Pengucapan sumpah dilakukan di Istana Kepresidenan.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ujar Liliek di hadapan Prabowo.



Setelah itu, Liliek menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan hakim konstitusi. Setelah acara selesai, dilakukan pemberikan ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto, Wapres Gibran Rakabuming Raka, serta undangan yang hadir.

Profil Liliek Prisbawono Adi

Liliek Prisbawono Adi merupakan salah satu hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Medan. Dia merupakan pria kelahiran Bojonegoro, 27 Oktober 1966 dan telah menjadi pegawai negeri sipil sejak 1 Mei 1994.

Saat ini, dia merupakan PNS dengan golongan IV/e. Sebelumnya, Liliek juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.