Kuala Lumpur, CNBC Indonesia - Malaysia dan Indonesia semakin menunjukkan langkah nyata memperkuat kerja sama energi kawasan Asia Tenggara melalui pembangunan Jaringan Listrik ASEAN (ASEAN Power Grid/APG).

Sebagai proyek strategis yang menjadi tulang punggung integrasi sistem kelistrikan lintas negara di kawasan, inisiatif APG ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi regional, tetapi juga membuka peluang investasi hingga Rp600 triliun.

Wakil Sekretaris Jenderal Kementerian Transisi Energi dan Transformasi Air (PETRA) Malaysia Mareena Mahpudz mengatakan, Malaysia memanfaatkan momentum kepemimpinannya di ASEAN tahun ini untuk memperkuat tata kelola dan koordinasi pengembangan proyek APG.

"Struktur dan pemantauan APG dijalankan oleh tiga komite utama, yaitu ASEAN Power Grid Consultative Committee (APGCC) yang diketuai Filipina, Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA), dan ASEAN Energy Regulators Network (AERN)," ujar Mareena di sela Pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-43 (AMEM-43) di Kuala Lumpur, dikutip Sabtu (18/10/2025).

Malaysia juga mendorong penandatanganan Enhanced Memorandum of Understanding (MoU) on ASEAN Power Grid untuk memperkuat komitmen lintas negara melalui kerangka kerja yang lebih rinci dan terstruktur.

"MOU kali ini lebih kuat dan terperinci. Setiap badan memiliki terms of reference yang jelas agar koordinasi lintas negara lebih efektif dan terukur," jelasnya.

Ia menegaskan, proyek APG bukan sekadar soal konektivitas listrik, tetapi juga mewujudkan transisi energi berkeadilan di kawasan. Negara dengan sumber daya energi terbarukan berlimpah seperti Laos dan Vietnam dapat menyalurkan pasokan ke negara lain yang kekurangan, termasuk Malaysia dan Indonesia.

"APG berlandaskan tiga pilar energi: keamanan, keterjangkauan, dan keberlanjutan. Ini memastikan seluruh negara ASEAN mendapat manfaat seimbang," tegas Mareena.

Indonesia Siapkan Diri Jadi Pusat Energi ASEAN

Sementara itu, Indonesia menegaskan ambisinya menjadi pusat energi kawasan (energy hub) dengan memperkuat jaringan nasional dan mempercepat integrasi listrik lintas negara.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakann Indonesia telah menjalin kerja sama konkret dengan Malaysia dan Singapura dalam memperkuat konektivitas energi.

"Indonesia sudah memulai kerja sama dengan Malaysia untuk wilayah Kalimantan. Kita mengimpor sekitar 200 megawatt (MW) listrik dari Malaysia, dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan izin," ujar Yuliot di sela AMEM-43.

Selain itu, Indonesia tengah mengerjakan studi kelayakan proyek interkoneksi Sumatera-Melaka, yang ditargetkan rampung pada pertengahan hingga kuartal ketiga 2026. "Koneksi ini akan menjadi bagian dari inisiatif APG dan membuka peluang ekspor listrik hijau ke Malaysia dan Singapura," tambahnya.

Pemerintah juga menyiapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, yang mencakup pembangunan 48.000 kilometer sirkuit jaringan transmisi nasional. Proyek ini akan menjadi fondasi utama ekspor energi bersih ke negara-negara ASEAN.

"Total investasi yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp600 triliun. Ini bukan hanya untuk jaringan nasional, tapi juga untuk integrasi dengan negara-negara ASEAN," ujar Yuliot.

Menurutnya, kebutuhan investasi jumbo ini tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan sektor swasta dan investor asing menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan jaringan listrik nasional dan regional.

"Kami membuka peluang bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan national grid dan integrasi energi ASEAN," tegasnya.

Potensi Investasi Jumbo dan Manfaat Regional

Malaysia memperkirakan total investasi potensial dari keseluruhan proyek APG mencapai US$60 miliar atau setara lebih dari Rp950 triliun, mencakup proyek besar seperti Sarawak-Kalimantan, Sabah-Palawan (Filipina), Brunei-Sarawak, hingga Sumatera-Melaka.

"Jika seluruh proyek dijalankan, potensi investasinya sangat besar, mencapai US$ 60 miliar dolar. Ini bukan hanya soal listrik, tapi juga peluang ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di kawasan," kata Mareena.

Selain memperkuat pasokan energi, inisiatif ini juga mendorong pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti hidro, surya, dan angin, serta membantu negara-negara ASEAN mencapai target net zero emission, termasuk Malaysia pada 2050 dan Indonesia pada 2060.

"Dengan integrasi jaringan listrik ASEAN, kita punya peluang besar menjadikan Indonesia sebagai pusat energi kawasan. Ini langkah konkret menuju masa depan energi hijau Asia Tenggara," tutup Yuliot.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan investasi untuk membangun proyek Asean Power Grid mencapai Rp600 triliun.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, integrasi kelistrikan di negara-negara Asean akan didukung melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Dalam RUPTL terbaru, selama 10 tahun ke depan akan dibangun 48.000 kilometer sirkuit (kms) jaringan transmisi.

Yuliot menjelaskan Asean Power Grid merupakan kebutuhan jaringan transmisi untuk nasional dan juga integrasi dengan Asean. Adapun untuk kerja sama Power Grid, pemerintah telah memetakan peluang investasi sebesar Rp600 triliun, yang tidak hanya datang dari sektor pemerintah, tapi juga sektor swasta.
"Kebutuhan investasi kita sudah petakan, total investasi yang dibutuhkan sekitar Rp600 triliun. Itu tentu bukan hanya dari pemerintah tetapi juga bagaimana kita mendorong swasta untuk bisa berinvestasi juga di national grid dan juga bagaimana integrasi antar Asean. Jadi ini kita membuka peluang investasi untuk itu," ujar Yuliot melalui keterangan resmi dikutip Jumat (17/10/2025).
Yuliot menuturkan, kebutuhan energi listrik di negara-negara Asia Tenggara diproyeksikan akan meningkat pada tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama terkait interkoneksi kelistrikan antarnegara anggota Asean.
Indonesia juga berkomitmen untuk menyukseskan kerja sama yang dinamakan Asean Power Grid (APG) ini. Menurut Yuliot, Indonesia harus siap berperan sebagai negara penghubung (hub) energi di kawasan.
"Adanya integrasi antar grid di Asean, dari sisi petanya kita sudah melihat bahwa ini bisa dilakukan karena kebutuhan energi untuk Asean ke depan itu akan terjadi peningkatan. Dengan peningkatan signifikan, Indonesia harus siap menjadi hub energi untuk Asean," ujarnya.
Dia menyebut, Indonesia sebenarnya sudah melakukan kerja sama interkoneksi kelistrikan dengan Malaysia. Impor listrik dari Malaysia sudah dilakukan untuk daerah di Pulau Kalimantan yang berdekatan dengan perbatasan kedua negara. Yuliot mengatakan total impor energi listrik dari Malaysia sekitar 200 megawatt (MW).
"Ini kan sudah berjalan dan juga ini lagi perpanjangan perizinan dan itu juga kita lakukan fasilitasi," terangnya.
Yuliot menambahkan bahwa transisi energi di kawasan Asia Tenggara harus dijalankan dengan adil, teratur, dan inklusif, dengan mempertimbangkan kondisi nasional negara-negara anggota Asean. Kondisi lintas sektoral, antara energi, ekonomi, dan lingkungan, akan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan energi Indonesia selaras dan mendukung Asean Community Vision 2045.
"Indonesia juga mendorong upaya transisi energi yang terus memprioritaskan ketahanan dan keterjangkauan energi, di samping keberlanjutan. Sehingga tidak ada negara anggota yang tertinggal," ungkapnya.

Bisnis.com, KUALA LUMPUR - Indonesia menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam mewujudkan integrasi kelistrikan kawasan Asia Tenggara melalui program ASEAN Power Grid (APG). Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyebut, meningkatnya kebutuhan energi di negara-negara ASEAN menjadi momentum bagi Indonesia untuk tampil sebagai hub energi regional.

“Adanya integrasi antar grid di ASEAN, dari sisi petanya kita sudah melihat bahwa ini bisa dilakukan karena kebutuhan energi untuk ASEAN ke depan itu akan terjadi peningkatan. Dengan peningkatan signifikan, Indonesia harus siap menjadi hub energi untuk ASEAN," ujar Yuliot usai menghadiri 43rd ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) & Associated Meeting di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (16/10).

Indonesia saat ini telah menjalin kerja sama interkoneksi kelistrikan dengan Malaysia. Impor listrik dari negara tetangga itu dilakukan untuk daerah di Kalimantan yang berdekatan dengan wilayah perbatasan kedua negara.

Yuliot menjelaskan, total impor energi listrik dari Malaysia mencapai sekitar 200 megawatt (MW). “Ini kan sudah berjalan dan juga ini lagi perpanjangan perizinan dan itu juga kita lakukan fasilitasi," terangnya.

Dukung Melalui RUPTL dan Investasi Nasional

Menurut Yuliot, penguatan jaringan listrik ASEAN akan ditopang melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Dalam sepuluh tahun ke depan, Indonesia menargetkan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 48.000 kilometer sirkuit (kms), yang tidak hanya mendukung sistem nasional tetapi juga konektivitas listrik antarnegara ASEAN.

Selain itu, Pemerintah juga telah memetakan peluang investasi untuk proyek Power Grid senilai Rp600 triliun. Nilai ini tidak hanya berasal dari pendanaan pemerintah, tetapi juga dari sektor swasta.

"Kebutuhan investasi kita sudah petakan, total investasi yang dibutuhkan sekitar 600 triliun rupiah. Itu tentu bukan hanya dari Pemerintah tetapi juga bagaimana kita mendorong swasta untuk bisa berinvestasi juga di national grid dan juga bagaimana integrasi antar ASEAN. Jadi ini kita membuka peluang investasi untuk itu," jelasnya.

Dalam forum AMEM ke-43, Indonesia juga menekankan pentingnya menjalankan transisi energi di kawasan ASEAN secara adil, teratur, dan inklusif. Yuliot menegaskan, setiap kebijakan energi harus mempertimbangkan kondisi nasional masing-masing negara serta memperhatikan keterkaitan antara sektor energi, ekonomi, dan lingkungan.

"Indonesia juga mendorong upaya transisi energi yang terus memprioritaskan ketahanan dan keterjangkauan energi, di samping keberlanjutan. Sehingga tidak ada negara anggota yang tertinggal," sambungnya.

Di bawah kepemimpinan Malaysia, pertemuan AMEM ke-43 berhasil mencapai sejumlah capaian penting dalam Priority Economic Deliverables (PEDs) 2025. Salah satunya adalah pengesahan Nota Kesepahaman yang disempurnakan tentang ASEAN Power Grid (APG), yang bertujuan memperkuat interkoneksi kelistrikan di kawasan.

Dengan langkah ini, Indonesia semakin mempertegas posisinya sebagai penggerak utama kerja sama energi ASEAN, sekaligus bagian dari upaya menuju ASEAN Community Vision 2045.

Kuala Lumpur, CNBC Indonesia - Malaysia akan memanfaatkan momentum kepemimpinan ASEAN tahun ini untuk mendorong tata kelola Jaringan Listrik ASEAN (ASEAN Power Grid/APG), proyek strategis yang menjadi tulang punggung integrasi energi di kawasan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Transisi Energi dan Transformasi Air (PETRA) Malaysia, Mad Zaidi bin Mohd Karli, menyatakan beruntung karena sudah wadah yang membantu negara-negara ASEAN, yaitu ASEAN Centre for Energy (ACE).

"Melalui lembaga ini, kami merencanakan berbagai inisiatif untuk memperkuat kerja sama di bidang transisi energi, termasuk energi konvensional," ujar Mad Zaidi di Kuala Lumpur, Selasa (15/10/2025).

Menurutnya, Malaysia bersama Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities (HAPUA) dan Komite Konsultatif APG akan memperkuat koordinasi agar proyek-proyek konektivitas listrik lintas negara berjalan lebih efektif. Ia memastikan implementasi APG tidak akan hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga tata kelola yang transparan dan berorientasi hasil.

Selain itu, Malaysia juga mendorong pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) ASEAN Power Grid menjadi versi yang lebih kuat dan mengikat guna memperkuat komitmen antarnegara dalam jangka panjang.

"Tahun ini Malaysia menjadi pengelola di tingkat energi ASEAN, dan semua negara telah sepakat untuk menandatangani Enhanced MoU on ASEAN Power Grid. Ini akan menjadi kerangka kerja baru untuk memperkuat kolaborasi, baik dalam hal teknologi, pelatihan, maupun keahlian," jelas Mad Zaidi.

Ia menegaskan penguatan kerjasama listrik lintas batas ini sangat penting untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan energi yang saling terhubung, efisien, dan menarik bagi investor global.

"Interkoneksi antarnegara ASEAN sangat penting agar kawasan ini dapat dipercaya di tingkat dunia. Dengan jaringan listrik yang kuat, investasi dan kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih lancar di seluruh kawasan," tegasnya.

APG merupakan inisiatif utama kerja sama energi kawasan yang bertujuan menghubungkan sistem kelistrikan antarnegara di Asia Tenggara. Melalui jaringan ini, negara-negara anggota dapat melakukan perdagangan listrik lintas batas untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan energi, sekaligus mempercepat transisi menuju sumber daya terbarukan.