Holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney memaparkan sejumlah tantangan strategis yang dihadapi industri pariwisata di Bali, disertai usulan dan solusi.

Hal ini disampaikan Direktur Utama InJourney, Maya Watono dalam dialog bersama pemerintah dan pelaku usaha pariwisata di Bali, Jumat (13/2). Partisipasi ini diharapkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan pariwisata Indonesia yang berdaya saing global.

Dialog tersebut turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Gubernur Bali Wayan Koster, serta Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa.

Selain itu, hadir pula seluruh kepala daerah di Bali dan perwakilan asosiasi industri pariwisata. Atara lain PHRI (pariwisata); ARKI (jasa perjalanan wisata); GAHAWISRI (usaha wisata tirta); ASPERAPI, INCCA, IVENDO (penyelenggara kegiatan MICE); INACA (jasa transportasi wisata), GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) dan sebagainya.

Pertemuan ini bertujuan menyerap aspirasi langsung pelaku usaha guna memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global.

Maya dalam kesempatan ini menyampaikan tiga tantangan utama yang dihadapi sektor aviasi dan pariwisata Indonesia yang perlu ditangani secara terintegrasi untuk memperkuat daya saing ekosistem aviasi dan pariwisata Indonesia.

Pemetaan ini menempatkan tiga prioritas utama, yakni konektivitas, infrastruktur dan akomodasi, serta pembangunan destinasi dan promosi.

Maya menjelaskan, dari sisi konektivitas, tantangan utama meliputi keterbatasan armada penerbangan domestik, masih terbatasnya penerbangan langsung internasional ke berbagai bandara di Indonesia, serta belum optimalnya skema insentif untuk menarik maskapai asing membuka rute baru maskapai internasional.

"Untuk menjawab hal tersebut, InJourney mendorong langkah-langkah penguatan konektivitas melalui evaluasi beberapa regulasi terkait konektivitas yang dapat meningkatkan inbound traffict di destinasi pariwisata prioritas serta pemberian insentif pembukaan rute baru yang dikombinasikan dengan program joint promotion bersama maskapai inbound," kata Maya dalam keterangannya dikutip Minggu (15/2).

Pada aspek infrastruktur dan akomodasi, peningkatan trafik di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai (DPS) belum sepenuhnya diimbangi dengan akses menuju bandara yang memadai. Selain itu, konektivitas darat antar destinasi prioritas masih dibatasi oleh infrastruktur jalan yang belum optimal.

Sebagai solusinya, InJourney menekankan pentingnya penyelarasan pembangunan transportasi intermoda terintegrasi sebagai akses utama menuju bandara, percepatan peningkatan infrastruktur di destinasi prioritas seperti jalan, utilitas, dan alternatif aksesibilitas darat seperti water taxi, dukungan jalan tol serta aksesibilitas untuk kawasan pariwisata.

Sementara pada pembangunan destinasi dan promosi, penguatan branding dan pemasaran destinasi, khususnya anchor attraction, masih membutuhkan dukungan promosi yang lebih kuat untuk menciptakan daya tarik berkelanjutan dan meningkatkan length of stay.

Selain itu, skema pendanaan dan insentif untuk menarik dan mempertahankan event internasional berskala global masih terbatas.

InJourney mengusulkan pemberian insentif bagi travel agent sebagai katalis promosi dan pengembangan kawasan, pemberian insentif finansial untuk aktivitas eksternal yang mempromosikan destinasi utama seperti produksi film, kolaborasi dengan travel agent global, serta promosi berbasis industri kreatif.

Selanjutnya, InJourney mendorong pembentukan Quality Tourism Fund sebagai dukungan pendanaan bagi event internasional seperti MotoGP, konser, dan berbagai global event lainnya.

"Melalui pemetaan isu ini, InJourney menegaskan kebutuhan kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar penguatan konektivitas, aksesibilitas, dan promosi destinasi berjalan dalam satu orkestrasi kebijakan," kata Maya.

"Target akhirnya jelas menciptakan pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi ekonomi lokal dan nasional," tambah Maya.

Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat sinergi pemerintah dan pelaku usaha. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus bermitra erat dengan pelaku wisata dari berbagai sektor.

Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing global pariwisata Indonesia dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan ketangguhan ekonomi bagi bangsa.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menelusuri tunggakan pembayaran kepada pelaku usaha meeting, incentive, convention, exhibition (MICE), event, dan multievent yang mencapai hampir Rp400 miliar dan belum terselesaikan selama lebih dari empat tahun. Pemerintah akan memeriksa kembali posisi penanganan masalah tersebut guna memastikan penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak.

“Nanti segera saya cek, karena 2021 kan saya belum tahu (belum jadi Menteri Keuangan). Soal ini belum sampai ke saya juga. Tapi memang saya pernah dengar ada vendor atau kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah atau kementerian yang sampai saat ini belum dibayar, padahal pelaksanaannya sudah berjalan,” kata Purbaya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Menkeu berjanji akan berupaya menyelesaikan persoalan tersebut.

“Saya akan lihat sudah sampai mana penanganannya dan akan saya pelajari untuk diselesaikan,” ujarnya.

Sebelumnya, para pelaku usaha yang tergabung dalam Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) mengeluhkan pembayaran kegiatan pemerintah yang belum dibayarkan, meskipun kegiatan telah selesai dilaksanakan.

Salah satunya pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua tahun 2021 yang hingga kini belum terselesaikan selama empat tahun. Kondisi ini dinilai membuat iklim usaha menjadi kurang kondusif.

Ketua Umum DPP INCCA, Iqbal Alan Abdullah, mengatakan terdapat tunggakan sebesar Rp 340 miliar dari PON Papua yang belum dibayarkan kepada pelaku usaha, yang sebagian besar merupakan usaha kecil dan menengah, seperti penyedia katering, kontraktor pameran, transportasi, serta penyelenggara acara pembukaan dan penutupan.

Jumlah itu belum termasuk utang dari Pekan Paralimpik Nasional (Perpanas) XVII Tahun 2021 di Papua senilai Rp58 miliar, sehingga total tunggakan mencapai hampir Rp400 miliar.

Menurut Iqbal, keterlambatan pembayaran tersebut berdampak serius terhadap keberlangsungan usaha anggota yang mengandalkan arus kas jangka pendek untuk operasional.

Ia berharap Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Purbaya segera menindaklanjuti dan melunasi kewajiban kepada para vendor.

“Ini supaya anggota kami bisa bergerak kembali dan roda bisnis nasional juga dapat berputar demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja,” kata Iqbal.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa INCCA dan Asita berharap pemerintah dapat mendorong mekanisme pembayaran yang lebih berimbang bagi pemenang tender kegiatan MICE dan multievent pemerintah, dengan pemberian uang muka dan pembayaran bertahap hingga kegiatan selesai.

Selama ini, pembayaran 100 persen baru dilakukan setelah kegiatan selesai, yang dinilai memberatkan penyelenggara.

“Kami juga berharap pemerintah memberikan kemudahan kredit perbankan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai APBN, APBD, BUMN, atau BUMD, dengan jaminan invoice atau SPK sebesar 50–60 persen, seperti di negara lain misalnya Singapura dan Australia,” ujar Iqbal.