ASOSIASI Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mendesak pemerintah mengendalikan arus barang impor ilegal sebelum masa lebaran 2026. Menurut Ketua Umum (APSyFI) Redma Gita Wirawasta, tahun depan menjadi faktor penentu keberlangsungan industri tekstil lokal, antara bangkit atau tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus berlanjut.

Keberadaan barang impor menyerbu pasar dalam negeri pasca 2022 dan memukul usaha industri tekstil. “Lalu selama tiga tahun berturut-turut, barang impor terus menguasai pasar dan para produsen tekstil sudah tidak pernah lebaran lagi, dampaknya adalah PHK dan penutupan pabrik” kata Redma dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 12 November 2025.

Supaya nasib pelaku usaha tetap berkelanjutan, Redma meminta pemerintah untuk memberantas impor ilegal melalui praktik larangan impor borongan. Selain itu supaya mengendalikan impor melalui pemberlakuan BMADS/BMTPS atau mengurangi kuota impor.

Dia menilai penyakit utama di pasar domestik adalah persaingan yang tidak adil dengan barang-barang impor tersebut. “Kita perlu dengan cepat menyelesaikan permasalahan ini agar industri dalam negeri bisa bangkit dengan momentum lebaran,” ucap Redma.

Meski industri tekstil terancam, Direktur Eksekutif Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil) Agus Riyanto menyarankan agar pengusaha tidak terburu-buru melakukan PHK menjelang lebaran 2026. Tentunya dampak akan terasa ketika PHK dan penutupan pabrik terjadi. “Maka kita akan bersama-sama berupaya agar pemerintah tidak lagi pro pada barang impor,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan hal yang mengancam pengusaha lokal adalah pakain bekas impor. Jumlah impor pakaian bekas pada 2021 sebanyak 7 ton, pada 2022 dan 2023 sekitar 12 ton, melonjak drastis pada 2024 menjadi 3.600 ton.

Namun sejak awal tahun hingga pertengahan 2025 jumlahnya sudah menurun. “Per Agustus 2025 kurang lebih sekitar 1.800 ton,” tuturnya.

Maman mengatakan produk impor tersebut masuk karena dari sisi hulu tidak terbendung oleh pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Di sisi lain, produk tekstil dalam negeri juga terpukul akibat produk pakain impor dari Cina yang dijual dengan harga tidak masuk akal.

“Contohnya jilbab, bayangkan harganya dijual kurang lebih Rp 2.000 – 3.000 perak. Hancur pengusaha-pengusaha, produsen-produsen kita di UMKM,” katanya saat ditemui di Balai Sarbini, Jakarta, Kamis, 6 November 2025.

Dia mengatakan pemerintah terus mencegah masuknya pakaian berkas impor yang ilegal dari sisi hulu. Kemudian para pedagang pakain bekas ditawarkan solusi untuk substitusi barang lokal yang akan menggandeng kerja sama dari berbagai merek dalam negeri.

KETUA Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) dan CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat Suroto meminta pemerintah menghentikan impor pakaian bekas secara komprehensif dan memberikan solusi kepada industri. Menurut dia, para pedagang kecil, kuli panggul, dan industri garmen dalam negeri yang sudah terlanjur lama mati belum diberikan langkah solutif.

Suroto mengatakan pelarangan impor baju bekas memang langkah yang benar demi melindungi industri tekstil nasional, tapi kebijakan itu kehilangan makna kalau rakyat kecil justru menjadi korban. “Pemerintah harus hadir bukan hanya sebagai penegak larangan, tetapi juga sebagai pemberi jalan keluar yang berkeadilan. Para pedagang kecil dan kuli panggul ini tidak bersalah. Mereka adalah korban sistem yang rusak, bukan pelakunya,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 November 2025.

Menurut Suroto, maraknya praktik thrifting barang impor ilegal akibat gagalnya negara menciptakan sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Ketika barang ilegal lebih mudah masuk daripada produk dalam negeri dijual, Suroto mengatakan yang menderita adalah produsen lokal dan pelaku usaha mikro.

Suroto meminta larangan thrifting barang ilegal jangan berhenti pada razia dan pemusnahan barang. “Negara mestinya harus mengurus nasib orang-orang di belakang tumpukan baju itu. Para pedagang kecil, buruh bongkar muat, dan kuli panggul di pasar yang kehilangan mata pencaharian,” ujarnya.

Di sisi lain, Suroto mengatakan solusi bagi mereka tidak bisa sekadar bantuan tunai atau program karitatif ataupun pelatihan yang seringkali hanya bersifat seremonial. Solusinya harus berupa sistem ekonomi baru yang mampu menampung tenaga kerja informal ke dalam kegiatan produktif dan legal. “Dan di sinilah lembaga penting milik rakyat seperti koperasi seharusnya dihadirkan,” katanya.

Menurut Suroto, koperasi dapat menjadi wadah transisi ekonomi rakyat untuk mengalihkan tenaga dan kreativitas pedagang thrifting ilegal ke sektor-sektor yang sah dan produktif. Selain itu, koperasi bisa memperkuat koperasi industri garmen lokal dan industri kreatif.

Ia mencontohkan pengalaman Jepang dan Amerika Serikat yang menggunakan koperasi untuk memperkuat pelaku usaha mikro dan kecil. “Di Jepang, ada koperasi Usaha Mikro dan Kecil. Fungsinya adalah mengkonsolidasikan UMK baik di bidang industri kecil dan kreatif serta perdagangan,” ujarnya.

Untuk usaha di bidang industri kecil dan kreatif, Suroto menambahkan, mereka fungsikan koperasi untuk pembelian bersama bahan baku agar lebih efisien, kontrol kualitas, dan pemasaran baik lokal maupun internasional. Di samping itu, koperasi juga mendukung serta kegiatan pendidikan, pelatihan, hingga riset dan pemgembangan. Menurut Suroto, untuk usaha perdagangan, koperasi berfungsi sebagai grosir untuk pembelian bersama atau joint buying.

Suroto mengatakan peran pemerintah dalam mendukung rencana ini bukan hanya membentuk regulasi dan kebijakan. Pemerintah harus memberikan banyak insentif bagi UMK yang bergabung di koperasi seperti keringanan dan pembebasan pajak, kebijakan trade off seperti subsidi logistik agar harganya terjangkau bagi konsumen, serta paket kebijakan pendukung lainya seperti pendukungan pembiayaan bagi koperasi untuk selenggarakan pendidikan dan pelatihan dan lain sebagainya.

“Selain itu, pemerintah juga sungguh sungguh memberikan affirmative action policy untuk UMK dapat bersaing di industri seperti dimasukkanya dalam pengecualian bagi koperasi untuk bertindak monopoli dalam banyak hal untuk tujuan melindungi keberlangsungan bisnis mereka,” katanya.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta industri untuk melapor bila ada praktik permainan harga atau dumping dan impor ilegal dari produk tekstil luar negeri. Dumping dianggap merugikan industri lokal.

Sebelumnya Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) telah mengirim surat ke Purbaya untuk meminta perlindungan dari praktik tersebut. “Itu yang saya cari karena saya belum terima suratnya. Justru saya minta ke mereka (asosiasi) kalau ada produk-produk selundupan dumping, beri tahu ke saya,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025.

Bendahara negara itu juga berjanji akan memperketat impor yang masuk. “Kami akan sesuaikan kebijakan kita di pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. Jadi saya enggak mau ada korban di industri kita karena permainan yang enggak fair dari negara lain,” ujarnya.

Purbaya menyatakan siap bertemu dengan industri untuk membahas soal ini. Ia juga bakal menanggapi masukan dari asosiasi agar Industri dalam negeri bisa tetap hidup dan membantu penciptan lapangan kerja.

Sebelumya APSyFI telah menyurati Purbaya untuk mendiskusikan langkah penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Terutama akibat praktik impor ilegal dan dumping produk.

Ketua APSyFI Redma Gita Wirawasta menyatakan perhatian Purbaya terhadap praktik kuota impor ilegal menjadi harapan baru bagi industri tekstil. “Hubungan sinergi dan harmoni antara pemerintah dan pelaku usaha perlu terus dilanjutkan,” kata Redma, Minggu, 12 Oktober 2025, seperti dikutip dari Antara.

APSyFI menilai rantai pasok industri yang selama ini terintegrasi dari hulu hingga hilir kini terganggu akibat serbuan produk impor ilegal. Menurut Redma, terdapat kesenjangan antara data perdagangan Indonesia dan negara mitra, yang mengindikasikan banyaknya barang impor yang masuk tanpa tercatat di sistem Bea Cukai. Sehingga menimbulkan kerugian bagi negara baik dari segi penerimaan maupun persaingan pasar.

Asosiasi berharap Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai dapat memperkuat sistem pengawasan dan memperbaiki prosedur penerimaan barang impor dari pelabuhan. Salah satu hal yang disorot, antara lain tidak digunakannya sistem port-to-port manifest.

“Importir bisa membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanpa mengacu pada Master Bill of Lading (B/L). Celah ini membuka ruang bagi praktik misdeclare, under invoicing, dan pelarian HS code,” ujar Redma. APSyFI juga menyoroti minimnya pemeriksaan dengan AI Scanner serta pemberian fasilitas impor berlebih, yang berpotensi disalahgunakan oleh importir.