JAKARTA - Ikatan Notaris Indonesia (INI) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-118 pada hari ini. Perayaan ini momentum untuk memperkuat soliditas organisasi, meningkatkan profesionalisme anggota, serta meneguhkan komitmen dalam memberikan pelayanan hukum yang berintegritas kepada masyarakat.

Mengusung semangat kebersamaan, rangkaian peringatan HUT ke-118 INI telah diisi dengan berbagai kegiatan mulai dari bakti sosial, kegiatan kemasyarakatan, pemberian penghargaan, serta ziarah sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh dan mantan Ketua Umum yang telah berjasa bagi organisasi.

Kegiatan yang melibatkan Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah di seluruh Indonesia tersebut menjadi wadah untuk mempererat silaturahmi, mendorong kolaborasi, sekaligus menumbuhkan semangat berkarya di lingkungan organisasi.

Seluruh rangkaian peringatan tersebut akan mencapai puncaknya pada penyelenggaraan Notarace yang akan dilaksanakan pada Minggu, 26 Juli 2026. Selain menjadi ajang kebersamaan keluarga besar Ikatan Notaris Indonesia, kegiatan ini juga akan menjadi momen pengumuman para pemenang berbagai kompetisi dalam rangka HUT ke-118.

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) Irfan Ardiansyah mengatakan, peringatan hari jadi organisasi bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat nilai-nilai yang menjadi fondasi profesi notaris.

"Usia 118 tahun mengajarkan kepada kita bahwa sebuah organisasi yang besar bukanlah organisasi yang tidak pernah menghadapi dinamika, melainkan organisasi yang mampu kembali menyatukan langkah,” kata Irfan di Kantor PP INI Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).

Menurut Irfan, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, namun tujuan organisasi tetap satu yakni menjaga kehormatan profesi notaris melalui satu-satunya organisasi profesi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia.

“Saya mengajak seluruh anggota untuk kembali melangkah bersama. Sebab semakin cepat kita kembali bersatu, semakin besar pula manfaat yang dapat kita berikan bagi profesi, masyarakat, bangsa, dan negara,” lanjutnya.

Ketua Dewan Kehormatan (DKP) PP INI Risbert Sulini Soeleiman menegaskan, usia 118 tahun menjadi bukti perjalanan panjang organisasi dalam menjaga eksistensi profesi notaris di Indonesia. Sulini mengatakan perjalanan INI sejak berdiri pada 1908 hingga memasuki era digital pada 2026 menunjukkan kemampuan organisasi beradaptasi dengan berbagai perubahan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai kehormatan profesi.

"Usia 118 tahun bukan sekadar angka. Ini menjadi bukti bahwa organisasi telah melewati berbagai tantangan dan terus menjaga martabat serta kehormatan profesi notaris," ujarnya.

Menurut Risbert, tantangan profesi notaris saat ini semakin kompleks, terutama seiring perkembangan teknologi digital, keterbukaan informasi, serta meningkatnya pengawasan publik terhadap pelaksanaan tugas notaris, termasuk melalui media sosial.

Menghadapi kondisi tersebut, Dewan Kehormatan Pusat menegaskan sejumlah komitmen organisasi, di antaranya memperkuat persatuan dan kekompakan keluarga besar INI, menegakkan kode etik sebagai sarana pembinaan anggota, serta mendorong lahirnya notaris yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

Risbert menekankan penegakan kode etik bukan semata-mata bertujuan memberikan sanksi, melainkan menjadi upaya pembinaan agar kehormatan profesi tetap terjaga.

Selain itu, seluruh anggota juga diajak mempertahankan INI sebagai satu-satunya rumah organisasi profesi notaris sekaligus terus meningkatkan pelayanan kepada anggota agar semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas.

Ketua Panitia HUT ke-118 INI Wijayanti, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya rangkaian kegiatan peringatan HUT tahun ini. Wijayanti menjelaskan peringatan HUT ke-118 INI diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain bakti sosial, kegiatan kemasyarakatan, pemberian penghargaan, serta ziarah sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh dan mantan Ketua Umum yang telah berjasa bagi organisasi.

"Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian organisasi kepada masyarakat sekaligus penghormatan terhadap sejarah panjang perjalanan Ikatan Notaris Indonesia," katanya.

Peringatan HUT ke-118 INI diharapkan semakin memperkuat solidaritas antaranggota, meningkatkan profesionalisme notaris, serta memperkokoh peran organisasi dalam menjaga integritas profesi di tengah tantangan era digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim menjelaskan hal yang memberangkatkan dan meringankan dalam vonis 10 tahun terhadap eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah mengatakan hal yang memberatkan vonis itu lantaran perbuatan Nadiem bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kemudian, hakim menilai bahwa Nadiem selaku menteri malah tidak menjadi teladan dan menyalahgunakan kewenangan jabatannya dalam kasus Chromebook.

"Terdakwa selaku menteri yang seharusnya menjadi teladan justru menyalahgunakan kewenangan jabatannya," ujar Purwanto di sidang PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Hal yang memberangkatkan lainnya yakni perbuatan Nadiem dinilai terencana, terstruktur, dan sistematis mengakibatkan kerugian keuangan negara dan berdampak pada sektor pendidikan.

"Keadaan ekonomi terdakwa yang sangat berkecukupan sehingga tidak terdapat alasan kebutuhan ekonomi yang mendorong perbuatannya," imbuhnya.

Selanjutnya, hal yang meringankan vonis Nadiem Makarim mulai dari tidak pernah dipidana sebelumnya, bersikap kooperatif dan sopan hingga terkenal sebagai tokoh yang berkontribusi pada sektor pendidikan.

"Terdakwa sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang berkontribusi dalam inovasi pendidikan dan teknologi," pungkasnya.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim telah divonis 10 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar. Selain pidana badan, Nadiem juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp809 miliar dengan subsider lima tahun penjara.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim telah divonis 10 tahun dan denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook periode 2019-2022.

Nadiem dinyatakan sah dan bersalah dalam korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan subsider jaksa penuntut umum. Selain itu, Nadiem juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp809 miliar dengan subsider penjara lima tahun.

Divonis 10 tahun lamanya, Nadiem menyatakan kekecewaannya terhadap majelis hakim. Dia pun menuding bahwa majelis hakim yang meyakini dirinya bersalah telah mengabaikan fakta persidangan yang ada.

"Saya sudah tidak tahu apa kata-kata yang bisa saya ucapkan untuk menjelaskan perasaan saya pada hari ini," ujar Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dia pun menyatakan, sejumlah tokoh anti korupsi memiliki pendapat yang sama bahwa perbuatan Nadiem tidak memiliki unsur korupsi.

Bahkan, kata Nadiem, pakar hukum juga telah menilai bahwa dirinya sudah seharusnya mendapatkan vonis bebas dalam perkara ini.

"Pakar hukum, pakar undang-undang korupsi, bahkan ketua tim perumus undang-undang Tipikor membilang saya harusnya bebas. Jadi saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa, di mana saya bisa mendapatkan keadilan," imbuhnya.

Tak hanya itu, satu dari majelis hakim menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang pada intinya menilai Nadiem harus dibebaskan dari seluruh dakwaan.

"Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi, yang telah membeberkan kebenaran secara lugas dan menyebut saya harus bebas tanpa syarat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim menuding hakim telah mengabaikan fakta persidangan saat memvonis dirinya dalam kasus korupsi Chromebook.

Hal tersebut disampaikan Nadiem usai divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan tipikor Jakarta pada Selasa (30/6/2026).

"Kita menanyakan, apakah kebenaran, apakah keadilan, masih ada artinya? Dan hari ini terjawab, semua fakta-fakta pengadilan diabaikan," ujar Nadiem.

Dia menyatakan bahwa dirinya tidak hanya divonis 10 tahun, melainkan ada tambahan hukuman lima tahun terkait kewajiban pembayaran uang pengganti Rp809 miliar.

Pasalnya, Nadiem Makarim mengaku tidak memiliki harta atau aset yang bisa membayar seluruh uang pengganti yang dikenakan terhadapnya.

"Dari laporan hasil kekayaan saya di akhir saya menjabat, saya tidak punya uang sebanyak itu dalam bentuk apapun. Itu artinya saya divonis 15 tahun," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, nominal Rp809 miliar merupakan keuntungan dalam kasus Chromebook yang ditudingkan kepada Nadiem. Dia pun kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah diuntungkan dalam perkara ini.

Bahkan, dalam persidangan uang Rp809 miliar itu merupakan dana terkait aksi korporasi antara dua perusahaan terkait GoTo.

"Tidak satu pun uang itu saya dapatkan, saya terima. Dan uang itu uangnya PT AKAB dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Google maupun kasus Chromebook. Bayangkan. Tapi saya ditanggung beban untuk membayar balik itu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyatakan banding terkait vonisnya dalam kasus Chromebook.

Hal tersebut disampaikan Nadiem usai divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan tipikor Jakarta pada Selasa (30/6/2026).

"Saya akan segera melaksanakan naik banding untuk terus maju," ujar Nadiem.

Dia menyatakan dirinya sudah berjuang untuk membuktikan tidak bersalah dalam kasus Chromebook ini selama satu tahun lamanya. Namun, perjuangan itu seolah-olah tidak ada artinya lantaran Nadiem tetap divonis bersalah.

Namun demikian, perjuangan itu masih terus berlanjut di tingkat banding. Perjuangan ini dilakukan tak semata-mata untuk dirinya, namun demi kepentingan keluarga dan khalayak umum.

"Saya tentunya akan terus berjuang. Demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang," pungkasnya.

Sebelumnya, majelis hakim pengadilan tipikor telah memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selama 10 tahun dalam kasus korupsi Chromebook.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah menyatakan, pihaknya telah meyakini Nadiem Makarim telah secara sah bersalah dalam kasus korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan subsider penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Purwanto saat membaca amar putusan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kemudian, Nadiem juga telah dihukum untuk membayar denda Rp1 miliar juga dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka bakal diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Selain itu, salah satu founder Gojek ini juga dibebani pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp809 miliar. Namun, apabila Nadiem tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana lima tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bakal menjalani sidang vonis kasus Chromebook pada Selasa (30/6/2026).

Sidang vonis tersebut digelar usai agenda sebelumnya seperti pembuktian terkait pemeriksaan saksi, tuntutan dari jaksa penuntut umum, pleidoi Nadiem Makarim dan pencaranya hingga sidang agenda replik serta duplik.

Total, persidangan Nadiem ini telah berlangsung lima bulan atau sejak sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan yang berlangsung pada Senin (5/1/2026. Oleh karena itu, pada sidang vonis nantinya bakal menentukan nasib Nadiem dalam kasus Chromebook.

Fakta-fakta persidangan menjelang sidang vonis Nadiem Makarim:

1. Vonis Nadiem 10 Tahun Penjara

Majelis hakim telah memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selama 10 tahun dalam kasus korupsi Chromebook.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah menyatakan, pihaknya telah meyakini Nadiem Makarim telah secara sah bersalah dalam kasus korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Purwanto saat membaca amar putusan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kemudian, Nadiem juga telah dihukum untuk membayar denda Rp1 miliar juga dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka bakal diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Setelah mendekam di balik jeruji sejak proses penyidikan hingga dilimpahkan ke pengadilan, Nadiem dinyatakan untuk menjadi tahanan rumah di tengah persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah mengabulkan permohonan pengalihan penahanan eks Mendikbud Nadiem Makarim jadi tahanan rumah.

Permohonan tersebut dikabulkan Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah dalam penetapan No.147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2025).

“Mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan Terdakwa,” kata Purwanto di persidangan.

Purwanto menjelaskan penetapan ini diambil karena pihaknya mempertimbangkan kondisi kesehatan Nadiem. Selain itu, keterangan dokter dari RS Abdi Waluyo dalam sidang juga memperkuat penetapan ini.

Kemudian, pendapat ahli medis yang menyebut proses pemulihan pasca operasi selama tiga hingga enam pekan tidak optimal jika berada di rutan negara, termasuk hakim juga mempertimbangkan hak asasi manusia sebagaimana UUD 1945.

“Bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diatur sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan hak tersebut tetap melekat pada diri Terdakwa meskipun sedang menjalani proses peradilan pidana,” kata Purwanto.

Selanjutnya, hakim juga mengabulkan permohonan ini lantaran Nadiem selaku terdakwa menyanggupi syarat penahanan rumah yang telah ditetapkan majelis hakim. Kediaman itu berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Adapun, syarat ketat selama masa tahanan rumah mulai dari Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam penuh, wajib lapor dua kali seminggu, menyerahkan paspor, hingga dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain dalam perkara tersebut.

"Bahwa apabila Terdakwa melanggar salah satu syarat yang ditetapkan, jenis penahanan tersebut akan dialihkan kembali ke penahanan Rutan Tahanan Negara sehingga pengawasan terhadap Terdakwa dapat dilakukan secara efektif," pungkas Purwanto.

2. Dituntut 18 Tahun

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 penjara dan pidana denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook.

Jaksa menilai perbuatan Nadiem secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

Selain pidana badan, Nadiem juga dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara. Total, beban uang pengganti yang harus dibayar Nadiem sebesar Rp5,6 triliun.

Adapun, jaksa mengungkap hal yang memberatkan tuntutan Nadiem mulai dari tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Kemudian, perbuatan Nadiem dalam kasus Chromebook dinilai telah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia.

Selanjutnya, perbuatan Nadiem bersama-sama dengan terdakwa lainnya, yakni Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, dan Mulyatsyah, serta Jurist Tan (DPO), telah menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar. Nadiem yang dinilai menyampaikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan telah memberatkan tuntutan.

Selain itu, Nadiem dinilai telah mengabaikan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Indonesia dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Sementara hal yang meringankan yaitu Nadiem belum pernah dihukum.

3. Blak-blakan di Pleidoi

Usai dituntut 18 tahun, Nadiem merasa kecewa dengan tuntutan jaksa. Dia pun menuding JPU telah mengesampingkan fakta persidangan saat menuntut dirinya.

Sebab, dia menilai selama persidangan berlangsung, jaksa belum bisa membuktikan dakwaannya. Nadiem pun mempertanyakan fungsi proses pembuktian pada persidangan jika fakta hukum tak dimasukkan ke tuntutan.

Kemudian, pada sidang nota pembelaan yang digelar pada Selasa (2/6/2026), Nadiem telah membantah tudingan maupun dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum.

Soal keuntungan Rp809 miliar misalnya. Nadiem menekankan uang tersebut merupakan hasil transaksi korporasi antara dua perusahaan terkait GoTo. Dalam transaksi ini dirinya tidak diuntungkan sama sekali.

Bahkan, kata Nadiem, berdasarkan fakta persidangan uang nominal Rp809 miliar itu telah kembali ke rekening Goto.

"Berulang kali telah dibuktikan uang Rp 809 miliD itu transaksi internal antara dua perusahaan GoTo, yang tidak melibatkan saya maupun Google, dan tidak ada keuntungan uang maupun saham yang saya dapatkan dari transaksi tersebut," ujar Nadiem.

Masih dalam pleidoi, Nadiem juga menyatakan kebingungan atas tuduhan kejahatan kerah putih atau white collar crime yang dituduhkan terhadapnya. Pasalnya, Nadiem menilai jaksa menyebarkan narasi tersebut karena tidak bisa membuktikan pidana yang dituduhkan terhadapnya.

Adapun, salah satu pendiri Gojek itu juga sempat menyatakan kekecewaan mendalam atas proses hukum yang kini dihadapinya. Sebab, setelah mengorbankan waktu, tenaga, dan aspek finansial dan menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden atas pengabdiannya.

Namun, Nadiem justru menghadapi ancaman hukuman pidana. Meskipun begitu, Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah menyesal telah mengabdi kepada negara sebagai pucuk pimpinan di Kemendikbudristek.

Adapun, Nadiem Makarim berharap memperoleh putusan bebas murni dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Harapan tersebut didasarkan pada keyakinannya bahwa seluruh dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) tidak terbukti selama persidangan berlangsung.

"Harapan saya hanya satu dari keputusan majelis, yaitu bebas murni. Tidak ada opsi lain. Secara hukum sudah dipatahkan semua unsur dakwaan," ujar Nadiem di Pengadilan Tipikor pada Selasa (2/6/2026).

4. Jaksa Tolak Pleidoi Nadiem

Pada pekan selanjutnya, JPU menyatakan untuk menolak semua dalil nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum Nadiem Makarim.

Mulanya, jaksa menyatakan telah telah membaca dan mencermati seluruh nota pembelaan, baik yang dibacakan oleh penasihat hukum maupun Nadiem. Jaksa menilai pleidoi yang diungkapkan keduanya telah memutarbalikkan fakta hukum yang ada agar seolah-olah Nadiem Makarim tidak bersalah.

"Penuntut umum menilai bahwa nota pembelaan yang memutarbalikkan fakta melalui penafsiran ulang fakta yang sudah jelas, agar seolah-olah terdakwa tidak bersalah," ujar jaksa.

Kemudian, jaksa menyatakan bahwa nota pembelaan yang diungkapkan Nadiem sama sekali tidak menyentuh inti pembuktian perkara Chromebook tersebut.

"Melalui replik ini, penuntut umum dengan tegas menyatakan, tetap pada surat tuntutan untuk seluruhnya dan menolak seluruh dalil nota pembelaan penasihat hukum," imbuhnya.

Adapun, dalam repliknya, jaksa tetap meminta agar majelis hakim bisa memvonis Nadiem Makarim selama 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Selain itu, jaksa juga tetap meminta majelis hakim memberikan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp5,6 triliun.

"Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik Penuntut Umum disampaikan," pungkas jaksa.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim telah memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selama 10 tahun dalam kasus korupsi Chromebook.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah menyatakan, pihaknya telah meyakini Nadiem Makarim telah secara sah bersalah dalam kasus korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Purwanto saat membaca amar putusan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kemudian, Nadiem juga telah dihukum untuk membayar denda Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka bakal diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Selain itu, salah satu founder Gojek ini juga dibebani pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp809 miliar. Namun, apabila Nadiem tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana lima tahun.

Sekadar informasi, vonis hakim ini lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan JPU yang meminta Nadiem dihukum 18 tahun penjara dan pidana denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook.

Adapun, Nadiem juga dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara. Total, beban uang pengganti yang harus dibayar Nadiem sebesar Rp5,6 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperingati Hari Bhayangkara ke-80 pada Rabu (1/7/2026) dengan mengusung tema nasional "80 Tahun Mengabdi untuk Masyarakat".

Tema tersebut menegaskan komitmen Polri untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pengabdian yang berorientasi pada kepentingan warga.

Sejalan dengan tema tersebut, Polri juga merilis logo resmi Hari Bhayangkara ke-80 yang sarat makna filosofis. Logo menampilkan angka 80 sebagai simbol perjalanan delapan dekade pengabdian institusi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sejak berdiri sebagai institusi nasional pada 1 Juli 1946.

Adapun, angka 80 merepresentasikan kematangan organisasi, pengalaman panjang dalam menjalankan tugas negara, sekaligus semangat transformasi menuju institusi yang semakin profesional, modern, dan dipercaya publik.

Perpaduan warna emas dan perak pada angka tersebut melambangkan keseimbangan antara capaian pengabdian selama ini dengan semangat inovasi untuk menjawab tantangan masa depan.

Sementara itu, lingkaran berwarna merah putih yang mengelilingi angka 80 menjadi simbol identitas nasional dan komitmen Polri dalam menjaga persatuan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta menjunjung nilai-nilai kebangsaan

Di bagian bawah logo tercantum frasa "Tahun Mengabdi untuk Masyarakat" yang menegaskan orientasi seluruh tugas kepolisian pada pelayanan yang humanis, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Logo tersebut juga dilengkapi garis-garis dinamis (speed lines) yang menggambarkan semangat Polri Presisi sebagai institusi yang adaptif, modern, dan responsif terhadap perkembangan zaman, termasuk dalam peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.

Peringatan Hari Bhayangkara tahun ini menjadi momentum bagi Polri untuk merefleksikan perjalanan pengabdian selama 80 tahun sekaligus memperkuat komitmen sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Tema yang diusung menekankan bahwa keberhasilan institusi kepolisian tidak hanya diukur dari penegakan hukum, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Hari Bhayangkara diperingati setiap 1 Juli untuk mengenang Penetapan Pemerintah Nomor 11/SD Tahun 1946 yang menetapkan Kepolisian Negara sebagai institusi nasional yang berdiri sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah. Tanggal tersebut kemudian menjadi tonggak lahirnya Polri sebagai satu kesatuan kepolisian nasional Indonesia.

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 dan Public Expose Tahun 2026 di Jakarta pada Selasa (30/6).

Dalam RUPST itu para pemegang saham menyetujui seluruh mata acara yang diajukan Perseroan, termasuk pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Tahun Buku 2025, penetapan penggunaan hasil usaha, penunjukan akuntan publik, penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, kelanjutan program pembelian kembali saham, serta laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham (IPO).

"Persetujuan para pemegang saham atas seluruh mata acara RUPST mencerminkan dukungan terhadap arah strategis perusahaan."

"Kepercayaan ini menjadi modal penting bagi Harita Nickel untuk terus menjalankan agenda korporasi secara disiplin, transparan, dan berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan," kata Rafika Fazrin, Corporate Secretary Harita Nickel, dalam keterangan resmi.

Usai pelaksanaan RUPST, Perseroan menyelenggarakan Public Expose dengan agenda pemaparan perkembangan proyek dan kinerja Perseroan. Dalam kesempatan tersebut, Perseroan menegaskan fokus untuk terus memperkuat fundamental operasional, meningkatkan efisiensi, menjaga keandalan pasokan, serta mengoptimalkan rantai nilai nikel terintegrasi di tengah dinamika industri nikel global.

Perseroan juga terus melanjutkan penyelesaian proyek-proyek strategis dan optimalisasi fasilitas produksi yang telah beroperasi. Selain itu, Perseroan mengembangkan fasilitas produksi kapur tohor sebagai bagian dari upaya memperdalam integrasi rantai nilai dan mendukung efisiensi operasional jangka panjang.

Pada aspek keberlanjutan, Perseroan terus mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam proses bisnis melalui penerapan praktik pertambangan dan pengolahan yang bertanggung jawab, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, serta komitmen terhadap transparansi dan perbaikan berkelanjutan.

Perseroan juga melanjutkan berbagai inisiatif dekarbonisasi, pengelolaan lingkungan terpadu, penguatan tata kelola rantai pasok yang bertanggung jawab, perlindungan keanekaragaman hayati, serta program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di sekitar wilayah operasional, termasuk di bidang pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur.

Ke depan, Perseroan akan terus berfokus pada peningkatan efisiensi, penguatan praktik ESG, serta optimalisasi rantai nilai nikel terintegrasi guna menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

"Harita Nickel akan terus bertumbuh secara disiplin dengan mengedepankan keseimbangan antara kinerja bisnis, tanggung jawab sosial, dan pengelolaan lingkungan. Kami percaya fondasi yang kuat hari ini akan menjadi modal penting untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan," tutup Rafika.

Ini juga merupakan arahan Presiden Prabowo supaya tanah-tanah, lahan-lahan itu tidak terlalu banyak terpakai untuk perumahan jadinya diarahkan ke atas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal.

Dia mengatakan permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan rumah.

"Oleh sebab itu penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

"Backlog" kepemilikan rumah masih menjadi masalah utama, kata dia, secara nasional kepemilikan rumah yang backlog itu 9,6 juta unit berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025.

"Ini juga merupakan arahan Presiden Prabowo supaya tanah-tanah, lahan-lahan itu tidak terlalu banyak terpakai untuk perumahan jadinya diarahkan ke atas (hunian vertikal)," ujar Ara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan tanah-tanah yang diberikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun dan kota satelit bagi masyarakat.

Terkait rusun, katanya, memang menjadi perhatian dari Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Ara mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang mengecek tanah-tanah yang diberikan oleh Kementerian ATR di 188 lokasi.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) melalui Pembangunan Permukiman Hunian Vertikal dan Kota Satelit.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan bahwa dukungan diberikan dengan penyediaan lahan skala besar di berbagai wilayah Indonesia.

Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan lahan potensial yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Total indikasi lahan di Indonesia yang telah terdata mencapai lebih dari 129.000 hektare.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah yang memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 40 tahun dinilai mampu meringankan cicilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun demikian, kalangan pengembang menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam dan diimbangi dengan penyesuaian harga rumah subsidi agar kualitas hunian tetap terjaga.

Direktur Utama PT Alexandra Citra Pertiwi sekaligus pengurus DPP Real Estate Indonesia (REI), Tuti Mugiastuti, menilai upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah melalui tenor KPR yang lebih panjang patut diapresiasi. Meski demikian, menurutnya, tenor hingga empat dekade bukan menjadi kebutuhan paling mendesak dalam program rumah subsidi.

"Kalau saya pribadi sebenarnya kurang setuju dengan tenor sampai 40 tahun. Memang cicilan menjadi lebih ringan, tetapi jangka waktunya terlalu panjang. Menurut saya, tenor yang sekarang sebenarnya sudah cukup," ujarnya, Senin (29/6/2026).

Menurut Tuti, tantangan utama pengembang saat ini justru berada pada harga jual rumah subsidi yang dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan kenaikan biaya pembangunan. Karena itu, penyesuaian harga rumah subsidi dinilai lebih penting agar kualitas bangunan tetap dapat ditingkatkan.

Saat ini harga rumah subsidi masih berada di kisaran Rp185 juta. REI mengusulkan adanya kenaikan sekitar 5% hingga 7% sehingga harga rumah subsidi dapat mencapai sekitar Rp212 juta.

"Harga rumah subsidi saat ini masih sekitar Rp185 juta. Kami mengusulkan agar dapat disesuaikan, naik sekitar 5%—7% menjadi sekitar Rp212 juta. Pembahasan ini juga sedang berlangsung di REI bersama berbagai pemangku kepentingan. Idealnya memang ada penyesuaian harga secara berkala mengikuti kenaikan biaya pembangunan," katanya.

Menurutnya, kenaikan harga tersebut bukan semata-mata untuk meningkatkan margin pengembang, melainkan memberikan ruang agar spesifikasi rumah subsidi terus mengalami peningkatan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dia menambahkan, peningkatan kualitas rumah subsidi hanya dapat berlangsung secara berkelanjutan apabila didukung kebijakan harga yang lebih adaptif terhadap kenaikan biaya konstruksi.

Di tengah perlambatan sektor properti, permintaan terhadap rumah subsidi berkualitas disebut masih tetap tinggi, terutama di kawasan penyangga industri seperti Cikarang dan Karawang.

Hal itu tercermin dari penjualan tahap pertama Cluster Livana Park sebanyak 242 unit yang mendapat respons positif dari masyarakat. Melihat tingginya permintaan, pengembang kembali membuka tahap kedua sebanyak 249 unit dengan rencana akad kredit massal pada Juli 2026.

Tuti menilai, masyarakat kini tidak hanya mempertimbangkan keterjangkauan cicilan, tetapi juga semakin memperhatikan kualitas bangunan, desain, serta lokasi hunian.

"Masyarakat sekarang semakin selektif. Mereka mencari rumah subsidi yang lokasinya baik, kualitas bangunannya bagus, dan tampilannya menarik. Livana Park menjawab kebutuhan tersebut," katanya.

Dia berharap kebijakan pemerintah terkait pembiayaan perumahan tidak hanya berfokus pada perpanjangan tenor KPR, tetapi juga memberi ruang penyesuaian harga rumah subsidi agar kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus meningkat.

Sebelumnya, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa perpanjangan tenor hingga 40 tahun akan memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi karena kemampuan bayar masyarakat menjadi lebih baik.

“Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Dengan demikian, masyarakat yang selama ini belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar perbankan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan subsidi rumah,” ujar Heru.

Dalam usulan tersebut, suku bunga tetap rumah subsidi tetap dipertahankan, yaitu sebesar 5% untuk rumah tapak dan 6% untuk rumah susun selama masa pembiayaan berlangsung. Dengan skema ini, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap perubahan suku bunga di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk. (Zurich) mencatat jumlah pemegang polis muda di rentang usia 25–40 tahun mencapai lebih dari 3,29 juta atau tumbuh 10% secara tahunan.

Direktur Zurich Indonesia Tini Nurianto mengatakan nasabah pada kelompok usia tersebut cenderung memilih produk perlindungan yang mendukung mobilitas dan aktivitas sehari-hari, seperti asuransi kendaraan bermotor roda dua, asuransi kecelakaan diri, serta asuransi kendaraan roda empat.

“Pertumbuhan ini turut memberikan andil dalam peningkatan kontribusi kanal digital, dengan perolehan premi bruto (Gross Written Premium/GWP) yang tumbuh lebih dari 7% secara tahunan pada Mei 2026,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6/2026).

Untuk menjangkau segmen tersebut, Zurich berpartisipasi dalam Semasa Piknik 2026 yang berlangsung di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, pada 26–28 Juni 2026. Festival kreatif dan bazar urban itu dimanfaatkan perseroan untuk memperkenalkan produk perlindungan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

“Melalui Semasa Piknik 2026, kami ingin menghadirkan perlindungan dengan cara yang lebih relevan dan mudah diterima oleh masyarakat, khususnya generasi muda,” kata Tini.

Dalam kegiatan tersebut, Zurich menyediakan perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident/PA) secara gratis bagi tenant dan peserta aktivitas tertentu selama acara berlangsung.

Manfaat perlindungan meliputi santunan meninggal dunia dan cacat tetap akibat kecelakaan hingga Rp50 juta, serta penggantian biaya pengobatan akibat kecelakaan hingga Rp5 juta.

Menurut Tini, keikutsertaan Zurich dalam Semasa Piknik 2026 juga sejalan dengan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM lokal.

“Dengan menjadi bagian dari ekosistem ini, kami berharap dapat mendukung para pelaku usaha kreatif agar dapat berkarya dengan lebih percaya diri, sekaligus memperluas literasi asuransi di tengah masyarakat,” tegasnya.

Ke depan, Zurich berkomitmen menghadirkan berbagai inisiatif yang menggabungkan edukasi perlindungan dengan pengalaman langsung agar semakin banyak masyarakat memahami pentingnya proteksi dan manfaatnya.