Jayapura (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di wilayah Papua mulai 1 Juli 2026 merespons perkembangan harga minyak dunia dan mekanisme penetapan harga yang berlaku.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, di Jayapura, Rabu, mengatakan penyesuaian harga tersebut berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua.

"Sejumlah produk BBM non subsidi mengalami penurunan harga, di antaranya Pertamax Turbo dari Rp21.200 per liter menjadi Rp19.750 per liter atau turun Rp1.450 per liter," katanya.

Selain itu, harga Pertamina Dex turun dari Rp25.350 per liter menjadi Rp21.650 per liter atau berkurang Rp3.650 per liter, sedangkan Dexlite turun dari Rp23.500 per liter menjadi Rp20.150 per liter atau lebih rendah Rp3.350 per liter.

"Kebijakan tersebut merupakan hasil evaluasi berkala Pertamina yang mempertimbangkan dinamika harga pasar minyak dunia, aspek fiskal, serta kondisi daya beli masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan harga baru tersebut berlaku di seluruh wilayah Papua dengan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 7,5 persen.

"Kami berharap penyesuaian harga ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat melalui harga yang lebih kompetitif tanpa mengurangi kualitas produk BBM yang dipasarkan," katanya.

Dia menambahkan pihaknya akan terus memastikan penyesuaian harga BBM non subsidi berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua dengan besaran PBBKB sebesar 7,5 persen.

"Dengan penyesuaian tersebut, Pertamina juga berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan dan kualitas BBM agar tetap memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung aktivitas transportasi dan perekonomian di Papua," ujarnya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) Kementerian Keuangan merespons tuntutan dari serikat pekerja yang mendesak penghapusan pungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Menurut DJP, usulan reformasi regulasi tersebut saat ini tengah masuk dalam tahap peninjauan mendalam oleh jajaran pengambil kebijakan fiskal.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menerangkan, mekanisme pemajakan pada dana jaminan hari tua bukanlah kebijakan baru, melainkan regulasi usang yang berjalan konsisten sejak tahun 2009. Pemerintah juga menegaskan bahwa instrumen pajak ini telah memproteksi kelompok pekerja kelas bawah, di mana klaim pencairan dana dengan nominal di bawah Rp50 juta sama sekali tidak dipungut pajak atau dikenakan tarif nol persen.

"Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, jadi sedang dikaji," ujar Bimo saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Rabu (1/7/2026).

Pascaramai Diprotes, Menkeu Purbaya Klaim 95,45% Pencairan JHT Bebas Pajak



Bimo menguraikan, formula perpajakan ini hanya menyasar momentum saat dana manfaat tersebut ditarik tunai oleh peserta. Sebaliknya saat upah bulanan pekerja dipotong untuk setoran iuran rutin maupun selama dana tersebut bergulir dan dikembangkan oleh institusi pengelola di pasar keuangan, negara tidak memungut pajak sepeser pun.

Regulator menegaskan bahwa penyesuaian tarif pajak progresif ke depan sepenuhnya merupakan kewenangan mutlak Menteri Keuangan. Selaku institusi pelaksana, DJP siap bergerak dinamis mengikuti cetak biru kebijakan baru apabila hasil evaluasi pimpinan menghendaki adanya pembaruan hukum.

"Itu pun yang (pencairan JHT) sampai Rp50 juta, itu 0 persen. Rp50 juta ke atas, 5 persen. Jadi aturan itu sudah sejak tahun 2009. Jadi kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus di-review ulang, kami sih tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," jelas Bimo.

Inisiasi penghapusan ini pertama kali diletupkan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Tarik Dana JHT BPJS Ketenagakerjaan Dipotong Pajak, Purbaya Buka Suara

Ia menilai PPh saat JHT dicairkan tidak mencerminkan rasa keadilan sosial dan mengarah pada praktik pajak berganda (double taxation), mengingat iuran bulanan tersebut sejatinya disisihkan dari sisa gaji bersih pekerja yang sudah lebih dulu dipotong PPh Pasal 21.

Said Iqbal menyatakan, dalam waktu dekat serikat buruh akan mengirimkan nota dokumen resmi kepada pemerintah untuk melobi penghapusan total komponen pajak atas manfaat JHT, uang pesangon PHK, jaminan pensiun, hingga Tunjangan Hari Raya (THR).

Sementara itu merespons gelombang usulan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kementeriannya akan menelisik lebih jauh naskah akademik aturan tersebut. Kemenkeu akan melakukan komparasi objektif dengan model tata kelola jaminan sosial yang diterapkan oleh negara-negara maju di dunia demi menjaga prinsip keadilan bagi seluruh wajib pajak nasional.

"Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa dan kita juga akan bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil (investigasi) ini kita. Tetapi rasanya untuk fairness semuanya kan bayar," pungkas Purbaya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang mengevaluasi ketentuan pajak atas pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) di tengah usulan kalangan buruh untuk menghapus pungutan tersebut.

Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mengkaji usulan tersebut sebelum memutuskan apakah tarif pajak JHT perlu disesuaikan.

"Jadi kita lihat dulu kondisinya seperti apa, lagi kita assessment dulu. Nanti kita lihat yang sekian persen itu perlu dilakukan pengurangan tarif atau tidak," kata Purbaya usai pelantikan tiga direktur jenderal baru Kementerian Keuangan, Rabu (1/7).

Ia menegaskan pemerintah akan mengambil keputusan berdasarkan hasil kajian yang sedang dilakukan.

"Kita akan ambil langkah yang diperlukan sesuai dengan assessment nanti," ujarnya.

Meski membuka ruang evaluasi, Purbaya menekankan kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk memberikan keringanan kepada peserta dengan saldo JHT bernilai besar.

"Tapi kalau hanya kita belain yang ternyata nilai pensiunnya gede-gede banget, yang bisa Rp1 miliar sampai Rp2 miliar, ya enggak usah," ujarnya.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya memastikan kajian mengenai pajak JHT dilakukan sesuai arahan Menteri Keuangan.

Ia menjelaskan ketentuan yang berlaku saat ini membebaskan pajak bagi pencairan JHT hingga Rp50 juta, sedangkan saldo di atas Rp50 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen.

"Kalau memang dirasakan ada dinamika yang harus di-review ulang, kami tergantung arah dari pimpinan. Kami ini kan hanya melaksanakan kebijakan. Jadi kebijakan itu nanti ranahnya Pak Menteri Keuangan," ujar Bimo.

JAKARTA - Uang Kuliah Tunggal (UKT) jalur Mandiri Reguler Universitas Airlangga (Unair) terbagi atas dua kelompok. Program studi (prodi) Kedokteran menjadi jurusan kuliah dengan biaya kuliah paling mahal di jalur mandiri.

Jalur Mandiri Unair memiliki empat skema penerimaan, yaitu Mandiri Prestasi, Mandiri UTBK Plus, Mandiri Ujian Tulis, dan Mandiri Kemitraan.

Daya tampung jalur mandiri mencapai 50 persen dari total penerimaan mahasiswa baru. Kuota tersebut terbagi ke dalam empat skema sehingga masing-masing memiliki porsi sekitar 12,5 persen,

Untuk pengumuman hasil seleksi seleksi Mandiri Prestasi akan diumumkan pada 3 Juni 2026. Kemudian untuk jalur Mandiri UTBK Plus tesnya akan berlangsung pada 13-14 Juni dan pengumumannya pada 18 Juni.

Sementara untuk jalur Seleksi Mandiri Ujian Tulis dan Kemitraan ujiannya sudah berlangsung pada 26-28 Juni dan pengumuman hasil seleksinya pada 2 Juli 2026.

Rincian UKT Jalur Mandiri Unair 2026

Unair menekankan, pilihan UKT ditentukan oleh kemampuan orang tua atau wali calon mahasiswa dan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang bersangkutan dan tidak menjadi dasar penetapan kelulusan.

Dikutip dari laman Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Unair, Rabu (1/7/2026), berikut ini rincian Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang berlaku pada jalur Mandiri Prestasi, Mandiri UTBK Plus, dan Mandiri Ujian Tulis yang berlaku untuk Tahun Akademik 2026/2027. Khusus untuk IPI hanya dibayar satu kali pada saat masuk.

1. Kedokteran

UKT Kelompok I: Rp17.500.000

UKT Kelompok II: Rp20.000.000

IPI: Rp200.000.000

2. Kebidanan

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp55.000.000

3. Kedokteran Gigi

UKT Kelompok I: Rp15.000.000

UKT Kelompok II: Rp17.000.000

IPI: Rp150.000.000

4. Ilmu Hukum

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp55.000.000

5. Manajemen

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp55.000.000

6. Akuntansi

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp55.000.000

7. Ilmu Ekonomi

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp40.000.000

8. Ekonomi Islam

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp40.000.000

9. Farmasi

UKT Kelompok I: Rp10.000.000

UKT Kelompok II: Rp12.000.000

IPI: Rp75.000.000

10. Kedokteran Hewan

UKT Kelompok I: Rp9.000.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp65.000.000

11. Sosiologi

UKT Kelompok I: Rp6.000.000

UKT Kelompok II: Rp7.000.000

IPI: Rp40.000.000

12. Ilmu Politik

UKT Kelompok I: Rp6.000.000

UKT Kelompok II: Rp7.000.000

IPI: Rp40.000.000

13. Ilmu Komunikasi

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp55.000.000

14. Administrasi Publik

UKT Kelompok I: Rp7.500.000

UKT Kelompok II: Rp9.000.000

IPI: Rp50.000.000

15. Ilmu Hubungan Internasional

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp55.000.000

16. Antropologi

UKT Kelompok I: Rp6.000.000

UKT Kelompok II: Rp7.000.000

IPI: Rp40.000.000

17. Ilmu Informasi dan Perpustakaan

UKT Kelompok I: Rp6.000.000

UKT Kelompok II: Rp7.000.000

IPI: Rp40.000.000

18. Matematika

UKT Kelompok I: Rp7.000.000

UKT Kelompok II: Rp8.000.000

IPI: Rp40.000.000

19. Sistem Informasi

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp70.000.000

20. Fisika

UKT Kelompok I: Rp7.000.000

UKT Kelompok II: Rp8.000.000

IPI: Rp30.000.000

21. Biologi

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp9.000.000

IPI: Rp40.000.000

22. Teknik Biomedis

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp60.000.000

23. Teknik Lingkungan

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp60.000.000

24. Kimia

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp9.000.000

IPI: Rp40.000.000

25. Statistika

UKT Kelompok I: Rp7.000.000

UKT Kelompok II: Rp8.000.000

IPI: Rp40.000.000

26. Kesehatan Masyarakat

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp60.000.000

27. Gizi

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp60.000.000

28. Psikologi

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp55.000.000

29. Bahasa dan Sastra Inggris

UKT Kelompok I: Rp7.500.000

UKT Kelompok II: Rp9.000.000

IPI: Rp40.000.000

30. Bahasa dan Sastra Indonesia

UKT Kelompok I: Rp6.000.000

UKT Kelompok II: Rp7.000.000

IPI: Rp30.000.000

31. Ilmu Sejarah

UKT Kelompok I: Rp6.000.000

UKT Kelompok II: Rp7.000.000

IPI: Rp30.000.000

32. Bahasa dan Sastra Jepang

UKT Kelompok I: Rp6.000.000

UKT Kelompok II: Rp7.000.000

IPI: Rp30.000.000

33. Keperawatan

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp10.000.000

IPI: Rp45.000.000

34. Akuakultur

UKT Kelompok I: Rp7.000.000

UKT Kelompok II: Rp9.000.000

IPI: Rp40.000.000

35. Teknologi Hasil Perikanan

UKT Kelompok I: Rp7.000.000

UKT Kelompok II: Rp9.000.000

IPI: Rp40.000.000

36. Teknik Industri

UKT Kelompok I: Rp10.350.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp70.000.000

37. Teknik Elektro

UKT Kelompok I: Rp10.350.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp70.000.000

38. Rekayasa Nanoteknologi

UKT Kelompok I: Rp10.350.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp70.000.000

39. Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan

UKT Kelompok I: Rp10.350.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp70.000.000

40. Teknologi Sains Data

UKT Kelompok I: Rp10.350.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp70.000.000

41. Kedokteran Hewan (FIKKIA Banyuwangi)

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp50.000.000

42. Kesehatan Masyarakat (FIKKIA Banyuwangi)

UKT Kelompok I: Rp8.000.000

UKT Kelompok II: Rp11.000.000

IPI: Rp50.000.000

43. Akuakultur (FIKKIA Banyuwangi)

UKT Kelompok I: Rp7.000.000

UKT Kelompok II: Rp9.000.000

IPI: Rp40.000.000

44. Kedokteran (FIKKIA Banyuwangi)

UKT Kelompok I: Rp20.000.000

UKT Kelompok II: Rp22.500.000

IPI: Rp258.000.000.

Bisnis.com, JAKARTA— Maxim Indonesia mulai memberlakukan komisi aplikasi sebesar 8% untuk layanan transportasi roda dua (Maxim Bike) pada hari ini, Rabu (1/7/2026). Kebijakan tersebut diterapkan secara serentak di seluruh wilayah operasional Maxim di Indonesia.

Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah mengatakan implementasi kebijakan tersebut tidak dilakukan secara bertahap, melainkan langsung berlaku secara nasional mulai 1 Juli 2026.

“Penyesuaian komisi akan diterapkan secara otomatis melalui sistem pada setiap perjalanan yang telah berhasil diselesaikan,” kata Dirhamsyah kepadaBisnis, Rabu (1/7/2026).

Dia menjelaskan mitra pengemudi dapat melihat besaran komisi yang dikenakan melalui rincian pesanan di aplikasi setelah perjalanan selesai. Penerapan komisi tersebut juga tidak memerlukan tindakan maupun pengaturan tambahan dari mitra pengemudi.

Dirhamsyah menegaskan skema komisi 8% berlaku untuk seluruh layanan transportasi penumpang roda dua Maxim Bike di seluruh wilayah operasional perusahaan. Dengan demikian, seluruh mitra pengemudi memperoleh skema komisi yang sama.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan upaya perusahaan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional, kesejahteraan dan perlindungan mitra pengemudi, serta keterjangkauan tarif bagi masyarakat.

“Dengan tetap mempertahankan tarif yang kompetitif, permintaan terhadap layanan diharapkan tetap tinggi sehingga mitra pengemudi memiliki peluang yang optimal untuk memperoleh order,” kata Dirhamsyah.

Sebelumnya, Maxim menyatakan kebijakan komisi aplikasi sebesar 8% merupakan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Dirhamsyah mengatakan penerapan komisi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah.

“Kami menghormati kebijakan tersebut dan berkomitmen menjaga keseimbangan antara keberlangsungan operasional perusahaan, kesejahteraan mitra pengemudi, serta keterjangkauan layanan bagi masyarakat,” kata Dirhamsyah dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Dia mengatakan penyesuaian komisi tersebut tetap memungkinkan perusahaan mempertahankan tarif perjalanan yang terjangkau sekaligus memberikan peluang bagi mitra pengemudi untuk memperoleh porsi pendapatan yang lebih besar dari setiap perjalanan yang diselesaikan.

Dirhamsyah menegaskan tujuan perusahaan adalah menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pihak.

“Dan kami yakin kebijakan ini akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan maupun platform Maxim secara keseluruhan,” imbuh Dirhamsyah.

Dia menjelaskan selama bertahun-tahun Maxim menerapkan komisi aplikasi yang termasuk paling rendah di industri, yakni berkisar 8% hingga 15% bergantung pada wilayah operasional dan jenis kendaraan, dengan rata-rata komisi sekitar 12%. Menurutnya, besaran tersebut menjadikan Maxim sebagai salah satu platform dengan skema komisi paling kompetitif di pasar.

Dirhamsyah menegaskan komisi Maxim selama ini selalu menjadi salah satu yang terendah di Indonesia.

“Dengan penerapan komisi tetap sebesar 8%, layanan Maxim diharapkan semakin menarik bagi para mitra pengemudi yang ingin memaksimalkan penghasilan dari setiap perjalanan, sekaligus tetap menghadirkan tarif yang terjangkau bagi jutaan pelanggan di seluruh Indonesia,” katanya.

Dia menambahkan perusahaan tetap mengedepankan prinsip transparansi dan tanggung jawab sosial dengan menjaga keseimbangan kepentingan mitra pengemudi dan pelanggan. Adapun komisi aplikasi sebesar 8% tersebut berlaku khusus untuk layanan transportasi penumpang roda dua.

Seiring penerapan kebijakan tersebut, Maxim juga mempertahankan komitmennya memberikan perlindungan bagi mitra pengemudi dan pengguna melalui program Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera Indonesia (YPSSI). Program tersebut memberikan santunan kepada mitra maupun pengguna yang mengalami kecelakaan atau musibah lainnya saat menggunakan layanan Maxim.

Dirhamsyah mengatakan perusahaan akan terus menghadirkan inovasi layanan yang memberikan manfaat bagi pelanggan maupun mitra pengemudi.

“Perusahaan juga berkomitmen untuk menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terus mendukung terciptanya layanan transportasi online yang aman, nyaman, dan berkelanjutan di Indonesia,” kata Dirhamsyah.

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura membekali kemampuan dan kompetensi digital bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) asli Papua guna meningkatkan pemanfaatan platform digital OAPSHOP sebagai sarana pemasaran dan pengembangan usaha.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura Abdul Rahman Basri dalam keterangannya di Jayapura, Selasa, mengatakan kompetensi digital bagi UMKM bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing usaha.

"Melalui platform digital dapat mendorong pelaku usaha melengkapi profil usaha dan katalog produk serta memperluas penggunaan transaksi non tunai," katanya.

Menurut Basri, program pengembangan OAPSHOP yang dimulai sejak 2025 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian masyarakat asli Papua.

"Dengan demikian perlu ada pendampingan berkelanjutan agar pelaku UMKM bisa mengoptimalkan aplikasi ini," ujarnya.

Dia menjelaskan pendampingan yang dilaksanakan merupakan upaya pemerintah daerah untuk memastikan UMKM orang asli Papua tidak hanya memiliki akses terhadap teknologi digital tetapi juga menggunakannya secara efektif dalam mendukung pengembangan usaha.

"Pendampingan yang dilakukan seperti memberikan pemahaman bagi UMKM tentang pengelolaan profil usaha, pembaruan katalog produk, dan transaksi non tunai menggunakan QRIS," katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya berharap dengan adanya platform OAPSHOP ini dapat tercipta ekosistem digital yang mampu mempertemukan pelaku UMKM dengan pasar yang lebih luas.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan pencairan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) hingga Rp50 juta tidak dikenakan pajak. Sementara pencairan di atas nilai tersebut tetap dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen.

Penegasan itu muncul di tengah usulan Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal yang meminta pemerintah menghapus pajak atas pencairan JHT. Menurutnya, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong PPh Pasal 21 sehingga pemajakan saat pencairan berpotensi menjadi pajak berganda.

Lantas, apakah pencairan JHT memang perlu dikenai pajak?

Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai skema pajak JHT saat ini memang memberikan perlindungan awal melalui tarif nol persen hingga Rp50 juta. Namun, menurutnya batas tersebut sudah tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi saat ini.

Ia mengatakan Rp50 juta sudah terlalu rendah jika dibandingkan dengan biaya hidup, masa kerja pekerja, hingga kebutuhan saat memasuki masa pensiun.

"JHT bukan bonus spekulatif, melainkan akumulasi tabungan wajib pekerja selama bertahun-tahun. Jika pekerja mencairkan JHT karena pensiun, PHK, atau kehilangan penghasilan, negara seharusnya memakai prinsip keadilan vertikal dan perlindungan sosial, bukan sekadar melihat nominal bruto pencairan," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/6).

[Gambas:Youtube]

Menurutnya, tarif final 5 persen memang terlihat kecil, tetapi tetap menjadi beban bagi pekerja yang mengandalkan dana JHT sebagai bantalan keuangan terakhir setelah berhenti bekerja.

Karena itu, Syafruddin menilai threshold pembebasan pajak sudah semestinya dinaikkan menjadi minimal Rp250 juta hingga Rp500 juta agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.

Ia bahkan mengusulkan skema bertingkat, yakni tarif 0 persen untuk pencairan hingga Rp250 juta, tarif 2 persen untuk bagian Rp250 juta-Rp500 juta, dan tarif 5 persen hanya untuk pencairan di atas Rp500 juta.

Syafruddin menilai anggapan bahwa pajak JHT merupakan pajak berganda tidak sepenuhnya keliru.

Menurutnya, persepsi tersebut muncul karena pekerja merasa pokok iuran yang berasal dari gaji yang telah dikenai PPh kembali dipotong pajak saat dicairkan.

"Jika yang dipajaki kembali adalah bagian pokok iuran yang berasal dari penghasilan pekerja setelah dikenai PPh, maka rasa pajak berganda muncul secara kuat," katanya.

Untuk itu, ia mengusulkan agar pemerintah membedakan perlakuan pajak antara pokok iuran pekerja dengan hasil pengembangan dana.

Selanjutnya, pokok iuran sebaiknya dibebaskan dari pajak saat dicairkan, sementara hasil pengembangan investasi tetap dapat dikenai pajak dengan tarif yang ringan.

Syafruddin juga menilai penghapusan pajak JHT berpotensi memperkuat fungsi JHT sebagai perlindungan sosial karena pekerja akan menerima dana lebih utuh ketika pensiun maupun terkena PHK.

Di sisi lain, ia mengakui penerimaan negara dari PPh JHT akan berkurang. Namun, kehilangan penerimaan tersebut dinilai relatif kecil dibandingkan manfaat sosial yang diperoleh pekerja.

Sementara itu, Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai perdebatan mengenai pajak JHT sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan apakah JHT perlu dipajaki atau tidak.

Menurutnya, skema yang berlaku saat ini sebenarnya sudah membebaskan mayoritas pekerja dari kewajiban membayar pajak karena saldo hingga Rp50 juta dikenai tarif final 0 persen.

"Pertanyaan yang lebih tepat bukan apakah JHT perlu dipajaki, melainkan siapa yang benar-benar dikenai pajak. Pada praktiknya, yang terkena pajak adalah mereka yang mencairkan saldo dalam jumlah besar," ujarnya Yusuf.

Yusuf mengakui persepsi pajak berganda memang wajar muncul di masyarakat. Namun secara teknis perpajakan, objek pajak pada saat menerima gaji berbeda dengan objek pajak saat JHT dicairkan.

Menurutnya, manfaat JHT yang diterima pekerja bukan hanya berasal dari pokok iuran, melainkan juga mencakup hasil pengembangan investasi yang selama ini belum dikenai pajak.

"Karena itu, secara teknis pemajakannya lebih tepat dipahami sebagai pajak atas manfaat yang diterima, bukan pajak dua kali atas penghasilan yang sama," katanya.

Ia menambahkan penggunaan tarif final juga bertujuan menghindari akumulasi dana JHT yang dicairkan sekaligus masuk ke lapisan tarif progresif yang lebih tinggi.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan penghapusan pajak JHT secara menyeluruh juga memiliki konsekuensi.

Menurutnya, pekerja yang baru mengalami PHK memang akan menerima dana lebih utuh sehingga fungsi JHT sebagai bantalan ekonomi menjadi lebih kuat.

Namun karena pencairan hingga Rp50 juta saat ini sudah dibebaskan dari pajak, penghapusan pajak secara total justru lebih banyak menguntungkan peserta dengan saldo besar.

"Dari perspektif kebijakan publik, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan distribusi karena kelompok berpendapatan tinggi akan memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan mayoritas pekerja," pungkas Yusuf.

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat terus memperkuat ketahanan pangan daerah sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok termasuk untuk komoditas cabai, bawang, dan tomat.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disperindag Provinsi Papua, Yoniman Ronting di Jayapura, Selasa, mengatakan sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat di Papua masih dipasok dari luar daerah.

"Dengan kondisi tersebut membuat harga komoditas pangan cukup rentan terhadap gangguan distribusi maupun kenaikan biaya logistik," katanya.

Menurut Yoniman, untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah secara berkala melakukan berbagai langkah pengendalian, termasuk intervensi pasar apabila terjadi gejolak harga di tingkat konsumen.

"Namun, upaya jangka panjang yang dinilai lebih efektif adalah memperkuat produksi pangan lokal agar ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dapat ditekan," ujarnya.

Dia menjelaskan intervensi pasar memang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dalam jangka pendek. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana memperkuat produksi lokal agar Papua tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar wilayah.

"Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya memperkuat sistem logistik pangan dengan mendorong efisiensi distribusi antar wilayah serta memperbaiki rantai pasok untuk menekan biaya transportasi yang selama ini menjadi salah satu faktor utama tingginya harga di Papua," katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya berharap langkah tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus menjaga daya beli masyarakat melalui ketersediaan pasokan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala KPw BI Provinsi Papua Warsono mengatakan laju inflasi di wilayah kerja BI Papua masih terjaga dan berada dalam sasaran inflasi nasional yakni 2,5 plus minus satu persen.

"Kami melihat inflasi di Tanah Papua pada Mei 2026 tetap terkendali dikarenakan adanya penguatan sinergi pengendalian inflasi melalui TPID di seluruh wilayah Papua,” katanya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan perhitungan pajak pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).

Sesuai aturan, pencairan JHT tidak dikenakan pajak apabila saldonya maksimal Rp50 juta. Apabila di atas nilai tersebut, maka dikenakan tarif final 5 persen.

Penyuluh Pajak Ahli Madya Eddy Triono mengatakan tarif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

"Untuk penghasilan sampai dengan Rp50 juta, tarifnya nol (persen) dan persifat final. Di atas 50 juta baru kena 5 persen dan bersifat final," ujar Eddy dalam Media Briefing di Kantor Pusat DJP, Selasa (30/6).

Namun, Eddy menekankan pengenaan pajak pencarian JHT tidak langsung dikalikan jumlah saldo, melainkan setelah pengurangan ambang batas (threshold) yang tidak dikenakan pajak.

"Misalnya di case ini ada saldonya Rp100 juta, kita cairkan sekaligus. Jadi, Rp100 juta kita kurangin Rp50 juta (threshold), sisanya yang Rp50 jutanya kali 5 persen, berarti pajaknya Rp2,5 juta ya," jelasnya.

Contoh lainnya, apabila pekerja memiliki saldo JHT Rp70 juta saat pensiun, maka yang dikenakan pajak hanya Rp20 jutanya. Artinya, pajaknya hanya Rp1 juta.

"Perhitungannya begitu, bukan kita terima Rp100 juta langsung kena potong 5 persen, berarti Rp5 juta," terangnya.

Adapun ketentuan ini sudah berlaku sejak pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia dan Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab (UEA), sepakat menjajaki penguatan kerja sama investasi, pariwisata, hingga bidang-bidang lainnya dalam kerangka kolaborasi yang saling menguntungkan.

Hal tersebut mengemuka saat Duta Besar RI untuk UEA Judha Nugraha menemui Pemimpin Ras Al Khaimah dan Anggota Dewan Federal Tertinggi UEA Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi di Ras Al Khaimah, UEA, Senin (29/6/2026).

"Duta Besar Judha Nugraha menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat pemerintah Ras Al Khaimah serta menegaskan kesiapan Indonesia memperluas kolaborasi yang saling menguntungkan," sebut keterangan tertulis KBRI Abu Dhabi, yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak setuju meningkatkan kerja sama di bidang investasi, pengembangan hubungan antarkomunitas bisnis dan antarpelaku usaha, ketenagakerjaan, dan pariwisata.

Dubes Judha secara khusus menyampaikan kesiapan Indonesia menyalurkan sumber daya manusia profesional guna mendukung pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata dan perhotelan di Ras Al Khaimah dalam pertemuan bersama Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi tersebut.

Indonesia turut menyambut baik peluang kerja sama di bidang pendidikan dan kesehatan, kata KBRI Abu Dhabi.

Disampaikan KBRI Abu Dhabi, pertemuan tersebut adalah bagian dari upaya pihaknya mempererat hubungan antara Indonesia dan UEA yang pada tahun 2026 ini sudah terjalin selama 50 tahun.

Penguatan kerja sama dengan Ras Al Khaimah juga dilakukan dalam rangka memperkuat kerja sama produktif antara Indonesia dengan seluruh 7 negara bagian di UEA.

"KBRI Abu Dhabi akan terus mendorong berbagai tindak lanjut konkret guna memperluas kemitraan Indonesia dengan seluruh emirat di UEA," sebut KBRI Abu Dhabi.

Menurut KBRI Abu Dhabi, Ras Al Khaimah merupakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di UEA, dengan kekuatan pada sektor manufaktur, pariwisata, properti, serta kawasan industri.

Dalam beberapa tahun terakhir, Ras Al Khaimah berkembang pesat sebagai destinasi investasi dan pariwisata internasional yang menawarkan iklim usaha yang kompetitif dan ramah bagi investor asing.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal mengkaji ulang kebijakan pajak penghasilan (PPh) atas pencairan jaminan hari tua (JHT). Evaluasi dilakukan untuk memastikan ketentuan yang berlaku tetap sejalan dengan prinsip keadilan bagi peserta.

Purbaya menjelaskan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/6/2026), bahwa belum ada keputusan final terkait perubahan ketentuan pajak JHT hingga sejauh ini.

Pemerintah masih akan meninjau regulasi yang berlaku saat ini dan membandingkannya dengan praktik terbaik di negara lain.

“Belum. Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa. Dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa,” kata Purbaya.

Menurut dia, pemerintah membuka ruang untuk mengevaluasi apakah perlakuan pajak atas pencairan JHT perlu disesuaikan. Meski demikian, arah kebijakan tetap akan mempertimbangkan aspek fairness atau keadilan bagi seluruh peserta.

“Tapi hanya sih untuk fairness (keadilan), semuanya akan bayar. Dan kita akan cek,” ujar dia menambahkan.

Purbaya menegaskan, pemerintah ingin memastikan kebijakan pajak tidak hanya membebani kelompok tertentu.

Di sisi lain, lanjutnya, evaluasi juga diperlukan agar insentif atau perlakuan khusus tidak justru lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

Salah satu aspek yang akan ditelusuri adalah profil peserta yang mencairkan JHT dengan nilai di atas Rp50 juta.

Pemerintah akan melihat seberapa besar jumlah peserta dalam kelompok tersebut dan apakah kebijakan yang berlaku saat ini sudah tepat sasaran.

“Itu kan sampai Rp50 juta ya? Kita akan lihat yang bayar di atas Rp50 juta berapa sih. Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja. Jadi saya akan investigasi,” ujar dia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan apabila saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dicairkan sebelum pensiun, maka akan dikenakan tarif pajak progresif PPh Pasal 21 atau tarif umum.

Penyuluh Pajak Ahli Madya Eddy Triono mengatakan hal ini berlaku untuk pencairan saldo seluruhnya maupun sebagian.

"Pada saat pencairan sebagian tadi itu masih aktif bekerja, akan dikenakan tarif normal," ujar Eddy dalam Media Briefing di Kantor Pusat DJP, Selasa (30/6).

Saat ini, tarif pajak OP PPh 21 dibagi menjadi 5 lapisan berdasarkan kategori Penghasilan Kena Pajak (PKP). Besarannya 5 persen hingga 35 persen.

Rinciannya:

-Lapisan 1: Rp0-Rp60 juta kena tarif 5 persen-Lapisan 2: Rp60 juta-Rp250 juta kena tarif 15 persen-Lapisan 3: Rp250 juta-Rp500 juta kena tarif 25 persen-Lapisan 4: Rp500 juta-Rp5 miliar kena tarif 30 persen-Lapisan 5: di atas Rp5 miliar kena tarif 35 persen.

Misalnya, apabila ada pegawai yang sudah bekerja selama 10 tahun dan memutuskan untuk mencairkan sebagai JHT nya atau sebesar Rp10 juta, maka akan dikenakan pajak 5 persen.

"Berarti 5 persen dikalikan Rp10 juta, jadinya Rp500 ribu dan bersifat tidak final," jelasnya.

Kemudian, saat dia pensiun, misalnya sisa saldo JHT nya Rp120 juta, maka akan dikenakan tarif perhitungan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2010.

Dalam beleid itu ditetapkan, saldo JHT di bawah Rp50 juta tidak dikenakan pajak, sedangkan di atas Rp50 juta dikenakan tarif final 5 persen.

"Jadi, sisa saldo JHT Rp120 juta itu dikurangi dulu Rp50 juta, baru dikalikan 5 persen, maka pajaknya ketemu Rp3,5 juta," pungkasnya.