REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina EP (Pertamina EP) menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT Cikarang Listrindo, pada Rabu (20/5/2026) lalu, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia Petroleum Association Convention & Exhibition (IPA Convex) ke-50 tahun 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang Selatan.

Perjanjian jual beli gas ini, yang berlaku hingga 16 September 2035, akan mendukung pemenuhan kebutuhan industri di wilayah Jawa Barat. Pasokan gas dari Wilayah Kerja Pertamina EP ini berasal dari Lapangan Akasia Bagus, Jatibarang Field, dengan total volume mencapai 20 miliar standar kaki kubik (BSCF).

Pada kesempatan yang sama, PT Pertamina EP juga menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk mendukung produksi dan operasi minyak dan gas bumi Wilayah Kerja Rokan di Provinsi Riau. PJBG ini berlaku hingga 31 Desember 2030 dengan total volume mencapai 35 triliun British Thermal Unit (TBTU).

Hadir dalam penandatanganan perjanjian tersebut Direktur Utama PT Pertamina EP Rachmat Hidajat, Direktur PT Cikarang Listrindo Yudho Pratikto, dan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan Muhamad Arifin.

Kerja sama antara PT Pertamina EP dan PT Cikarang Listrindo ini merupakan langkah strategis dalam memastikan ketersediaan energi yang andal dan berkelanjutan bagi sektor industri nasional, khususnya di Jawa Barat.

“Kesepakatan jangka panjang ini diharapkan dapat memberikan kepastian pasokan energi dan berkontribusi positif terhadap daya saing industri di Jawa Barat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Direktur Utama PT Pertamina EP Rachmat Hidajat dalam siaran persnya.

Melalui kedua perjanjian jual beli gas ini, perusahaan memastikan penerimaan bagian negara atas penjualan gas dari Wilayah Kerja Pertamina EP di wilayah Jawa dan Sumatra, serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

IDXChannel - Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) serta pembeli gas terproses menandatangani lima amendemen perjanjian jual beli gas terproses (PJBG Terproses).

Penandatanganan tersebut disaksikan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, serta Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Desti Melanti, di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Penandatanganan amendemen ini merupakan bagian dari implementasi surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pelaporan produksi dan lifting Natural Gas Liquid (NGL).

Sebelumnya, telah dilaksanakan serangkaian proses negosiasi antara pihak penjual dan pembeli gas terproses hingga mencapai kesepakatan bersama.

Lima amandemen Perjanjian Jual Beli Gas Terproses yang ditandatangani, yaitu:

1. Amendemen Kedua PJBG Terproses antara PT Pertamina EP dengan PT Pertamina Gas
2. Amendemen Ketiga PJBG Terproses antara PT Pertamina EP dengan ESSA Industries
3. Amendemen Kesatu PJBG Terproses antara PT Pertamina EP dengan PT Bina Bangun Wibawa Mukti

4.Amendemen Kedua PJBG Terproses antara PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, PT Pertamina EP, Kodeco Energy Co Ltd, dan PT Mandiri Madura Barat dengan PT Pertamina Gas

5.Amendemen Kedua PJBG Terproses antara Petronas Carigali Ketapang II Limited dengan PT ArsyEnergy Resources

Dengan produksi LPG sekitar 1.000 metric ton (MT), penyesuaian pencatatan ini diperkirakan dapat menambah pencatatan lifting minyak bumi sekitar 11.693 barel per hari (bph).

Ke depan, sejumlah fasilitas produksi LPG di berbagai wilayah kerja di Indonesia diharapkan turut mengimplementasikan pencatatan dan pelaporan serupa, di antaranya:

• LPG Plant Cilamaya, Jawa Barat
• LPG Plant PT Sumber Aneka Gas, Jawa Timur
• Rencana pembangunan LPG Tomori, Sulawesi
• Rencana pembangunan LPG Jambi Merang

Implementasi ini diharapkan dapat mendukung optimalisasi pelaporan produksi serta membantu pencapaian target lifting nasional. Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, mengatakan penandatanganan amendemen ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola industri hulu migas nasional.

“Langkah ini bukan hanya sekadar penyesuaian administratif, tetapi merupakan upaya penting dalam memperkuat tata kelola pencatatan produksi dan lifting migas nasional, sehingga tercatat lebih akurat, transparan, dan selaras dengan kebijakan pemerintah,” ujar Djoko dalam keterangan resmi, Rabu (11/3/2026).

Menurut Djoko, implementasi pencatatan NGL sebagai lifting minyak bumi merupakan bagian dari penyempurnaan tata kelola sektor hulu migas.

“Ini menunjukkan bahwa kita terus melakukan penyempurnaan tata kelola industri hulu migas, agar potensi produksi yang ada dapat tercatat secara optimal dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi negara,” tambahnya.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Desti Melanti, menyampaikan apresiasi kepada seluruh KKKS sebagai penjual gas terproses, para pembeli gas, serta tim SKK Migas yang telah mendukung implementasi pencatatan dan pelaporan lifting NGL.

“Pencatatan ini dilakukan dengan menyesuaikan pengelompokan komoditas NGL menjadi lifting minyak bumi. Implementasi pencatatan tersebut telah dilaksanakan sejak 1 Maret 2026,” tutur Desti.

Dia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung finalisasi amandemen perjanjian gas terproses tersebut. “Sejak 1 Maret 2026, produksi NGL secara resmi telah dicatatkan dan dilaporkan sebagai bagian dari komoditas minyak bumi,” ujar dia.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Revisi Prosedur Teknis Penyaluran Gas Terproses antara pihak Penjual dan Pembeli. Penandatanganan turut dilakukan oleh Kepala Divisi Produksi dan Pemeliharaan Fasilitas (PPF) SKK Migas, Desta Andra Djumena, dan disaksikan oleh Pjs Deputi Eksploitasi SKK Migas, Surya Widyantoro.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA – Harga minyak global yang sedang jatuh berisiko menekan margin pendapatan emiten minyak dan gas (migas) Indonesia, tak terkecuali emiten migas afiliasi Grup Bakrie PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG).

Data US Energy Information Administration (2025) memproyeksi pasar minyak global pada 2026 akan berada dalam kondisi oversupply. Pasokan minyak global diproyeksi akan berada pada kisaran 107,4 juta barel per hari (bph), meningkat dibandingkan 2025 sebesar 106,2 juta bph. Dari sisi permintaan, konsumsi minyak global pada 2026 diperkirakan akan berada pada kisaran 105,2 juta barel per hari, meningkat terbatas dari 103,9 juta bph pada 2025.

Kondisi ini membuat harga minyak melandai. Pada awal 2026 ini, harga WTI berada di kisaran US$58 per barel dan Brent di US$64 per barel. Level tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan awal 2025, di mana WTI berada di sekitar US$78 per barel dan Brent US$82 per barel.

Menanggapi hal itu, Investor Relations Advisor Energi Mega Persada Herwin W Hidayat mengatakan secara umum ada dua faktor yang membuat ENRG bisa meredam dampak turunnya harga minyak global terhadap kinerja top line perseroan.

Pertama, sekitar 80% sampai 85% dari total produksi ENRG berasal dari gas. Sisanya, hanya 15%-20% saja yang berasal dari minyak. Menurutnya, harga gas cenderung lebih stabil dibandingkan dengan harga minyak yang lebih befluktuasi.

Kedua, perjanjian jual beli produk gas dari anak-anak usaha ENRG memiliki jangka waktu yang lebih panjang, yaitu 5-7 tahun, dibandingkan dengan perjanjian jual beli minyak yang harus diperbaharui setiap tahun.

"Harga jual gas yang cenderung lebih stabil dan perjanjian jual beli gas yang memiliki jangka waktu yang lebih panjang merupakan bentuk hedging atau praktik lindung nilai yang baik terhadap harga minyak yang lebih berfluktuasi," kata Herwin kepada Bisnis, Selasa (10/2/2026).

Menilik kinerja keuangan terbaru yang dirilis perseroan, penjualan neto ENRG dalam periode 9 bulan pertama 2025 tumbuh 13,0% year on year (YoY) menjadi US$361,38 juta. Dari angka tersebut, penjualan gas bumi berkontribusi sebesar US$220,49 juta atau meningkat 9,36% YoY. Sebaliknya, penjualan segmen minyak mentah turun 3,54% YoY menjadi US$112,14 juta.

Dalam periode ini, harga jual rata-rata minyak susut 14% YoY menjadi US$71,14 per barel, meski secara volume produksinya meningkat 6% YoY menjadi 8.381 bpd. Sebaliknya, volume produksi gas turun 2% YoY menjadi 223,6 juta kaki kubik (mcf) per hari, namun terkompensasi dengan harga rata-rata jual yang naik 7% YoY menjadi US$6,79 per mcf.

Sementara itu, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan mengatakan harga minyak global yang turun bisa berdampak terhadap kinerja operasional emiten migas upstream yang melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi.

"Biaya produksi per barel cenderung tetap (fixed), jadi ketika harga jual turun mendekati biaya produksi, margin laba bersih akan tergerus lebih dalam dibandingkan penurunan pendapatannya (operating leverage)," ujarnya.

David melihat, penurunan harga minyak global yang signifikan, Brent dari US$82 ke US$64 dan WTI dari US$78 ke US$58, akan berdampak langsung pada variabel pendapatan emiten. Pasalnya, harga jual rata-rata atau average selling price (ASP) emiten migas berkorelasi positif dengan harga minyak dunia.

"Dengan penurunan harga Brent sekitar 22% secara YoY, pendapatan emiten migas pada kuartal I-2026 nanti diproyeksikan akan turun secara tahunan juga. Penurunan ini terjadi karena volume produksi yang meningkat terbatas, berdasarkan data konsumsi global yang hanya naik tipis, dan ini tidak akan mampu mengkompensasi kejatuhan harga jual per barel," ujarnya.

Melansir Bloomberg Terminal, pendapatan ENRG sepanjang 2025 ditaksir akan tumbuh 15,35% YoY menjadi US$538,67 juta dengan laba bersih yang juga naik 18,89% YoY ke US$90 juta. Berikutnya, di periode 2026 pendapatan ENRG ditaksir naik 10,83% YoY menjadi US$597 juta dengan laba bersih sebesar US$112,33 juta.

Sementara itu, sebanyak lima analis (100%) merekomendasikan beli ENRG dengan target harga Rp1.906, mencerminkan potensial return 65,1% dari harga Rp1.155. Pada penutupan pasar Selasa (10/2/2026), saham ENRG turun 2,59% ke Rp1.130.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama PT Pertamina tahun 2018-2024, Nicke Widyawati dalam kasus dugaan korupsi di PT Pertamina Gas Negara (PT PGN).

Selain Nicke, KPK juga memeriksa Marta Kurniawan selaku ASN; Mohammad Alfansyah selaku Kasubdit Niaga Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM sejak tahun 2015-2018; Muhammad Wahid Sutopo selaku Mantan Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT PGN Tbk; dan Rainoc Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Januari 2024-sekarang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan seluruhnya diperiksa di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Budi menjelaskan para saksi didalami mengenai proses perjanjian jual beli gas antara PT PGN dengan PT Inti Alasindo Energy (PT IAE).

"Termasuk terhadap saksi Sdr. NW, selaku Dirut PT Pertamina (Persero) Tahun 2018 s.d 2024, penyidik meminta keterangan perihal holdingisasi BUMN Minyak dan Gas dalam hal ini PT Pertamina dan PT PGN pada saat periode Nicke Sebagai Dirut Pertamina," kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (4/5/2026).

KPK telah menahan dua tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Direktur Komersial PGN periode 2016–2019, Danny Praditya (DP), serta mantan Direktur Utama PT Isargas periode 2011–2024, Iswan Ibrahim (ISW), yang juga menjabat Komisaris PT IAE periode 2006-2024.

Sebagai informasi, kasus ini bermula dari keputusan DP yang memaksakan pembelian gas dari PT IAE. Padahal pembelian tidak tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2017 serta tidak melalui prosedur tata kelola yang semestinya.

DP kemudian menginisiasi kerja sama melalui bawahannya tanpa melibatkan unit Pasokan Gas yang berwenang. Dia memerintahkan tim pemasaran menyusun kajian dan menjalin kerja sama dengan grup ISARGAS, termasuk meminta pembayaran uang muka sebesar USD15 juta.

Namun, uang yang dibayarkan pada 9 November 2017 itu tidak dibelanjakan untuk pembelian gas, tetapi dialokasikan menutup utang IAE/ISARGA kepada pihak ketiga. Padahal, perjanjian kerja sama baru ditandatangani pada 2 November 2017, hanya sepekan sebelum pembayaran dilakukan.

Bahkan kerja sama tetap berjalan meskipun hasil uji kelayakan pada 2018 menyatakan ISARGAS tidak layak diakuisisi. Skema jual-beli gas dinilai melanggar Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana disampaikan BPH Migas dan Kementerian ESDM.

Pada 2021, BPH Migas dan Komisaris Utama PGN merekomendasikan penghentian kontrak sekaligus menyarankan langkah hukum. Pada Oktober 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan negara merugi sebesar US$15 juta akibat transaksi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (“PGN”) dan Dart Energy (Tanjung Enim) Pte. Ltd (“Dart Energy”) berkolaborasi dalam rencana pemanfaatan pasokan gas yang berasal dari pengembangan lapangan gas metana batubara atau Coalbed Methane (CBM) dari Wilayah Kerja Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam upaya bersama mengoptimalkan potensi sumber daya gas domestik sekaligus mendukung diversifikasi pasokan gas bumi nasional.
PGN dan Dart Energy menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dimana Dart Energy akan memasok CBM kepada PGN pada Rabu, (17/12/2025). Inisiatif ini akan menambah alternatif sumber pasokan, sekaligus memperkuat ketahanan energi melalui pemanfaatan potensi gas yang sebelumnya belum optimal.
"Pemerintah memberikan apresiasi PGN serta Dart Energy atas tercapainya PJBG ini. Pemerintah mendukung penuh dan mengupayakan Tanjung Enim menjadi Proyek Strategis Nasional. Semoga melalui PJBG ini penyaluran gas dari Tanjung Enim secara tepat waktu untuk memenuhi industri, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat dan menjadi best practice pemanfaatan CBM yang berkontribusi nyata pada kedaulatan energi," ujar Firdaus Wajdi selaku Sub Koordinator Penyiapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional Ditjen Migas.
SKK Migas mengapresiasi bahwa PJBG ini merupakan capaian yang sangat penting, bukan sekedar pemanfaatan gas bumi, tetapi juga CBM. Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, meliputi Ditjen Migas, SKK Migas, KKKS, PGN, dan NU Energy. Dukungan dan upaya dari PGN turut mewujudkan pemanfaatan CBM yang akan diintegrasikan dengan infrastruktur yang tersedia, baik melalui jaringan pipa maupun beyond pipeline.
“Melalui kerja sama ini, PGN sebagai Subholding Gas Pertamina siap mendukung pengembangan dan pemanfaatan WK GMB Tanjung Enim. Dengan pengalaman dan kapabilitas PGN dalam mengelola infrastruktur yang terintegrasi, diharapkan dapat menjembatani sumber gas dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelanggan,” ujar Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PGN Rachmat Hutama saat mewakili PGN dalam penandatanganan PJBG.
"CBM menjadi new chapter dalam pemanfaatan energi di Indonesia. Kerjasama ini akan mendukung tiga hal, pertama adalah pemanfaatan clean energy yang sejalan dengan upaya pemerintah di masa transisi energi menuju NZE 2060. Kedua, CBM yang dimanfaatkan dalam kerja sama ini diproduksi dari sumber domestik sehingga signifikan dalam optimalisasi energi dalam negeri. Ketiga adalah unlock resource CBM yang berpeluang untuk mendorong Indonesia memiliki new resource dalam pemenuhan supply - demand energi nasional," ujar CEO NuEnergy Gas Lim Beng Hong. NuEnergy Gas merupakan perusahaan induk (holding company) dari Dart Energy.
Lim Beng Hong menambahkan bahwa mereka melihat kerjasama ini lebih dari jual beli gas tetapi strategic partnership dan siap untuk kerjasama yang lebih lanjut ke depannya.
PGN juga berharap bahwa kolaborasi antara PGN dan Dart Energy dapat dikembangkan lebih lanjut melalui peluang kerja sama lainnya yang saling memberikan nilai tambah. Dengan semangat kemitraan jangka panjang, PGN optimistis kerja sama ini akan memberikan manfaat nyata bagi industri, masyarakat, dan perekonomian nasional.
PGN mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terwujudnya kerja sama ini. Semoga kolaborasi ini dapat memberikan kontribusi positif pada agenda ketahanan energi dan transisi energi Indonesia secara bertahap maupun berkelanjutan.

IDXChannel - PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) terproses dengan PT Energi Nusantara Perkasa (ENP), pada kegiatan Asia Pacific Oil & Gas Conference and Exhibition (APOGCE) 2025, pada Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Perjanjian yang ditandatangani oleh Direktur PHE ONWJ Rachmat Hidajat dan Direktur Utama ENP Sardjono ini menandai komitmen bersama dalam pemanfaatan gas bumi dari Wilayah Kerja (WK) PHE ONWJ untuk mendukung ketahanan energi nasional dan optimalisasi hilirisasi gas.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, sumber gas berasal dari WK PHE ONWJ dengan titik serah di Onshore Receiving Facility (ORF) Cilamaya, sebuah fasilitas penerima gas di darat yang dioperasikan PHE ONWJ. Adapun volume pasokan gas dalam perjanjian ini meliputi feed gas, yaitu gas bumi yang diserahkan kepada ENP untuk diproses lebih lanjut untuk menghasilkan sejumlah produk seperti kondensat dan gas cair (liquified petroleum gas/LPG).

Sesuai perjanjian yang berlaku hingga 31 Desember 2034 ini, total volume keseluruhan kontrak sebesar 27.932,52 British Thermal Unit (BBTU) selama periode pasokan. Dari volume tersebut, produksi LPG yang dihasilkan oleh ENP diproyeksikan mencapai 120 hingga 160 ton per hari.

Dirut PHE ONWJ Rachmat Hidajat menyampaikan bahwa kerja sama ini mencerminkan komitmen PHE ONWJ untuk terus mendukung pasokan energi bersih dan efisien bagi sektor industri nasional.

“Kami berkomitmen dalam menjaga keberlanjutan pasokan gas nasional. Perjanjian ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat rantai nilai pasok gas domestik dan mendukung agenda transisi energi Pertamina,” ujarnya.

Dia menambahkan, melalui kerja sama ini, diharapkan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah gas bumi Indonesia semakin kuat, sejalan dengan visi pemerintah untuk memperluas pemanfaatan energi gas dalam negeri dan mencapai target transisi energi nasional.

Sekadar informasi, PHE merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang berperan sebagai Subholding Upstream di lingkungan Pertamina. Peran Subholding Upstream yang dijalankan oleh PHE adalah sebagai pengelola lapangan hulu minyak dan gas bumi yang dioperasikan Pertamina baik di dalam maupun luar negeri.

Regional Jawa diberikan kewenangan oleh PHE untuk mengoordinasikan lapangan hulu minyak dan gas bumi di wilayah Jawa bagian barat yang meliputi PHE ONWJ, PHE OSES, Pertamina EP wilayah Jawa Barat dan Pertamina East Natuna.

(M Faizal)