Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari persoalan mendasar yang masih dihadapi Indonesia, yakni tingginya angka anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan dan kurang memperoleh asupan gizi memadai di rumah.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Menurut Prabowo, konsep MBG pada dasarnya sangat sederhana, yakni memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang mereka.

"Konsep makan bergizi gratis ini konsepnya adalah sangat sederhana. Bahwa kenyataan kita menemukan sebagian dari anak-anak kita tiap pagi berangkat ke sekolah tidak makan pagi. Bahkan di rumahnya jarang makan yang bergizi," kata Prabowo.

Ia mengungkapkan kondisi tersebut masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan, menurut perkiraannya, proporsi anak yang mengalami kekurangan gizi mendekati seperempat dari total populasi anak di Indonesia.

"Hampir seperlima, bahkan sebetulnya kalau perasaan saya mendekati seperempat, 25%. Dan ada bagian-bagian negara kita yang lebih dari 20%, mendekati 30% anak-anak kita kurang gizi," ujarnya.

Prabowo menjelaskan kekurangan gizi pada anak dapat memicu stunting yang berdampak pada perkembangan otak, otot, dan tulang. Akibatnya, kemampuan fisik maupun intelektual anak tidak berkembang secara optimal.

"Sel otak kurang berkembang, sel otot kurang berkembang, sel otak, otot, dan tulang kurang berkembang. Artinya, dia tidak akan berkembang sesuai potensi dia sebagai manusia normal," katanya.

Menurut Kepala Negara, dampak jangka panjang dari kondisi tersebut dapat menghambat mobilitas sosial masyarakat karena anak-anak yang mengalami kekurangan gizi berisiko memiliki kemampuan belajar dan produktivitas yang lebih rendah saat dewasa.

"Berarti kemampuan dia di bawah normal. Berarti yang kita menemukan dia kadang-kadang untuk lulus SD saja susah. Bahkan mungkin dia tidak bisa mengganti pekerjaan bapaknya sebagai petani, sebagai buruh harian, atau sebagai nelayan," tuturnya.

Prabowo menilai persoalan tersebut menjadi tantangan serius karena sektor pertanian, perikanan, dan pekerjaan lapangan lainnya membutuhkan kondisi fisik yang kuat.

"Karena nelayan, buruh, petani butuh kekuatan fisik. Bagaimana dia mau punya kekuatan fisik kalau dia gizinya kurang?" ujarnya.

Presiden mengatakan persoalan gizi anak menjadi salah satu temuan yang paling membekas ketika dirinya berkeliling ke berbagai daerah saat mengikuti kontestasi pemilihan presiden.

Ia mengaku telah mengikuti Pemilihan Presiden sebanyak 5 kali sebelum akhirnya terpilih menjadi kepala negara. Pengalaman tersebut, menurutnya, mengajarkan pentingnya ketekunan dalam memperjuangkan tujuan yang diyakini benar bagi masyarakat.

"Alhamdulillah saya pernah kampanye 5 kali," kata Prabowo yang disambut tawa peserta acara.

Prabowo kemudian mengenang 4 kekalahan yang pernah ia alami dalam kontestasi politik. Namun, ia menegaskan kegagalan tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti berjuang.

"Kalah tapi karena tugas suci untuk bangsa dan negara belum selesai, kita tidak menyerah kepada kekalahan. Jatuh, bangun lagi! Jatuh, bangun lagi! Jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi! Kita yang penting bangkit lagi dan meneruskan pekerjaan," tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Kota Semarang menyelenggarakan Dialog Nasional Praktik Baik Makan Bergizi Gratis (MBG) serta ASEAN–ID NOURISH: Forum on Healthy School Meals and Nutrition for Human Capital Development and Resilient Food System pada 27–30 April 2026. Forum ini menekankan penguatan kolaborasi regional guna mendorong program makan bergizi di sekolah sekaligus memperkuat sistem pangan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut menjadi wadah strategis yang mempertemukan berbagai negara untuk berbagi praktik baik dan memperkuat kerja sama dalam pengembangan program makan bergizi serta pembangunan sistem pangan yang tangguh di kawasan ASEAN.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran Makanan Bergizi BGN Nurjaeni mengatakan, Kota Semarang dipilih sebagai tuan rumah karena komitmennya terhadap ketahanan pangan sekaligus perannya dalam Steering Committee Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) kawasan Asia-Pasifik periode 2026–2028. MUFPP merupakan jejaring kota global yang mendorong kebijakan pangan aman, sehat, dan berkelanjutan.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan pemenuhan gizi menjadi fondasi utama pembangunan sumber daya manusia. “Kita ingin memastikan tidak ada lagi siswa yang belajar dalam kondisi lapar agar dapat fokus meraih prestasi,” kata Agustina dalam keterangan yang diterima pada Selasa (5/5/2026).

Dalam welcoming remark, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Ina H Krisnamurthi menekankan pentingnya kerja sama ASEAN yang berdampak langsung bagi masyarakat. “Komitmen di tingkat ASEAN perlu diterjemahkan menjadi kerja sama praktis yang hasilnya dapat dirasakan langsung di tingkat nasional,” kata Ina.

Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Brigjen TNI (Purn.) Suardi Samiran dalam keynote speech menyatakan Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang pembangunan ekonomi. “Program MBG bukan sekadar bantuan sosial, tetapi investasi strategis untuk meningkatkan potensi kognitif anak dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Suardi.

Nurjaeni menambahkan akses makanan sehat di sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi unggul dan kompetitif secara global.

Sebagai bagian forum, peserta melakukan kunjungan lapangan ke tiga lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Semarang, yakni SPPG Polda Jawa Tengah, SPPG Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), dan SPPG Padalangan. Kunjungan tersebut memperlihatkan implementasi Program MBG sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas negara.

Forum ASEAN–ID NOURISH diikuti lebih dari 120 peserta dalam Dialog Nasional yang terdiri atas perwakilan tujuh negara anggota ASEAN, 11 negara mitra eksternal dan High Contracting Parties to TAC, lima organisasi internasional, serta tujuh organisasi masyarakat sipil. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut menegaskan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam penguatan sistem pangan dan gizi.

Ke depan, forum ini diharapkan menjadi katalis pembentukan kemitraan konkret yang mencakup sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, rantai pasok, hingga pemberdayaan ekonomi lokal dalam mendukung program makan bergizi berkelanjutan.

Niat pemerintah untuk meningkatkan gizi anak sekolah melalui Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu mendapat dukungan. Namun persoalannya, bagaimana pemerintah melaksanakan MBG dengan aman, transparan, dan selaras dengan tujuan pendidikan dan kesehatan yang lebih luas?

MBG seharusnya dapat menjadi instrumen hilirisasi dan pendorong kedaulatan pangan lokal. Pemerintah dapat melibatkan masyarakat lokal–baik dalam penyediaan bahan pangan, pengolahan, pengawasan, dan pendistribusian pangan MBG. Pelibatan ini akan meningkatkan rasa memiliki mereka terhadap program MBG.

Masyarakat akan melihat program MBG, layaknya memberi makan anak-anak mereka sendiri; dengan pangan yang mereka produksi dan olah sendiri; serta diawasi serta distribusikan oleh mereka sendiri.

Masyarakat lokal akan lebih aktif berpartisipasi menjaga keamanan pangan, mengawasi transparansi dan keselarasan program MBG dengan pendidikan dan kesehatan. Dampaknya, hilirisasi pangan lokal akan terjadi. Peningkatan kondisi sosial dan ekonomi juga akan dirasakan masyarakat lokal. Itu sesuai dengan konsep dan agenda kedaulatan pangan.

MBG dan Instrumen Kedaulatan Pangan Lokal

Kriteria utama pangan MBG, yaitu: memenuhi standar gizi, memiliki daya simpan lebih lama, dan siap santap. MBG diharapkan bisa meningkatkan gizi anak sekolah, sekaligus bisa menguatkan sistem pangan nasional, khususnya pangan lokal. Dengan begitu kedaulatan pangan bisa terwujud.

Menurut Maudrie et al (2025), kedaulatan pangan bisa diartikan sebagai kemampuan masyarakat bertahan hidup (surviving) sekaligus tumbuh dan berkembang (striving). Caranya, MBG mewajibkan kandungan pangan lokalnya minimal 75%. Alhasil, serapan komoditas pangan lokal meningkat dan kontrak dengan produsen pangan lokal juga akan naik.

Konsekuensinya, MBG tidak hanya bisa menstabilkan permintaan pangan lokal, tetapi juga bisa memperkuat hilirisasi pangan lokal, dan mengurangi ketergantungan impor. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar MBG bisa sukses menjadi instrumen kedaulatan pangan.

Pertama, gizi untuk pangan lokal untuk MBG perlu distandardisasi. Pangan MBG, misalnya, harus memenuhi kebutuhan protein, dan mikronutrien penting (vitamin dan mineral). Pangan MBG perlu memprioritaskan olahan pangan lokal yang bergizi, dan mengurangi ketergantungan pada pangan ultra-proses impor (ultra-processed food (UPF)). Dengan demikian, dibutuhkan panduan menu regional MBG.

Kedua, infrastruktur logistik perlu disiapkan dengan baik. Selain menu MBG regional, dapur regional dan penyimpanan dingin (cold storage) regional khusus MBG, juga diperlukan. Agar bahan atau pangan MBG bisa lebih tahan lama, kesegaran dan masa simpannya. Di samping itu, dapur dan cold storage regional MBG bisa menjadi stok penyangga di level provinsi atau kabupaten/kota.

Ketiga, monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala. Agar memudahkan monitoring dan evaluasi, dibutuhkan dashboard nasional lintas kementerian dan lembaga. Gunanya, untuk memonitor serapan komoditas pangan lokal, kualitas gizi, dan kepuasan penerima MBG (siswa)—termasuk memonitor jika ada kejadian keracunan pangan, dan sejenisnya. Dengan begitu, audit berkala MBG—khususnya terkait rantai pasok dan standar keamanan pangan—penting dilakukan.

Jadi, MBG seharusnya bisa menjadi instrumen kedaulatan pangan nasional. MBG tidak hanya menyehatkan anak, namun juga menguatkan produksi dan industri pangan lokal. Salah satunya melalui hilirisasi pangan lokal.

MBG dan Hilirisasi Pangan Lokal

MBG dapat mendorong hilirisasi pangan lokal. Secara otomatis, juga memperkuat produsen kecil dan meningkatkan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan ditentukan oleh sejauh mana kemampuan negara mengolah dan mendistribusikan pangan secara mandiri; tidak hanya bergantung pada produksi pangan primer saja.

Indonesia sebagai negara kepulauan, misalnya, punya potensi besar terkait pangan akuatik—baik dihasilkan oleh perikanan laut, maupun perikanan darat (inland fisheries). MBG dapat berfungsi sebagai entitas yang secara legal formal memiliki porsi yang signifikan untuk membeli (off taker) pangan akuatik lokal.

Terlebih jika program MBG bisa disinergikan dengan program pemerintah yang lain. Misalnya, program hilirisasi pangan (ikan tilapia) yang diinisiasi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Jawa Barat dan Sumatera Utara merupakan sentra utama perikanan darat, yaitu ikan tilapia. Seharusnya, MBG di Sumatera Utara dan Jawa Barat bisa menjadi off taker dari ikan tilapia yang diproduksi di sana.

Itu bisa menjadi percontohan sinergi antara program MBG dan hilirisasi tilapia. Dengan adanya MBG, serapan tilapia meningkat; harga tilapia di tingkat pembudidaya stabil, dan mendorong investasi pada pengolahan ikan tilapia di daerah tersebut.

Hilirisasi tilapia akan memberikan dampak peningkatan gizi, sosial dan ekonomi masyarakat secara signifikan. Apalagi jika hilirisasi tidak hanya berlaku untuk tilapia saja, namun juga pangan lokal lainnya, seperti: telur, ayam, dan susu.

Dengan kata lain, MBG bisa menjadi motor penggerak hilirisasi pangan lokal. Sehingga, pendapatan nelayan, petani, dan usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) akan meningkat; pasar yang stabil bagi industri pangan bisa diciptakan; dan memberikan multiefek yang positif kepada daerah.

Lebih jauh lagi, MBG akan membentuk sistem pangan lokal yang handal. Itu ditandai dengan terjadinya integrasi produsen kecil ke pasar formal; dan penguatan industri olahan domestik—yang berdampak pada berkurangnya ketergantungan pada pangan impor.

Diharapkan, MBG akan mendorong berkembangnya komoditas pangan unggulan di daerah. Terjadi integrasi antara program MBG dengan program hilirisasi pangan lokal. Dengan demikian, kedaulatan pangan bisa terwujud.